background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Launching Ujicoba Gerbang Pembayaran Non Tunai
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Launching Ujicoba Gerbang Pembayaran Non Tunai

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta atau BPRD DKI menangani pemungutan pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sebagai unsur penerimaan pajak daerah. Pengawasan pajak secara cepat dan akurat menjadi kunci penerimaan pajak. BPRD sudah melakukan penerapan Sistem Online sebelumnya dengan e-Pos dan CMS BRI. Saat ini fasilitas pengawasan Pajak Online BPRD bertambah lagi dengan alat transaksi Electronic Data Capture (EDC) GPN yang dapat menghubungi sistem pembayaran, dapat melibatkan masyarakat (Civilization Engagement) serta melengkapi standar dalam penggunaan mesin cash register sehingga mendorong wajib pajak yang masih menggunakan perekaman transaksi secara manual untuk beralih ke elektronik. GPN adalah sebuah sistem online yang terhubung dengan GPN Bank Indonesia sehingga dapat turut melibatkan masyarakat sebagai Civilization Engagement dan juga dapat berfungsi mengumpulkan data Customer Behavior. Diharapkan dengan diterapkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang telah dilaksanakan Launching Ujicoba pada Pajak Hotel di Jakarta hari ini di Lantai 16 Executive Room Balai Dinas oleh Bapak Kepala Badan Edi Sumantri, mampu meningkatkan pendapatan dan pengawasan penerimaan yang dibantu oleh masyarakat dan memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak yang diterimanya. Dengan termonitornya secara cepat dan akurat dalam pembayaran non tunai maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kota Jakarta sekaligus memberikan kontribusi nasional melalui kerjasama dengan Bank Indonesia. Diharapkan kerjasama ini akan berjalan lancar dan sukses serta dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.

Selengkapnya
Pelayanan Samsat Digital
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelayanan Samsat Digital

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis meresmikan Samsat Digital dan Pembayaran Non-Tunai kerja sama Bank DKI, Polda Metro, dan Pemprov DKI, di Polda Metro Jaya, Senin (26/3) pagi, Pelayanan lalu lintas harus mengikuti perkembangan zaman. Mendagri mengatakan, peresmian Samsat Digital tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan dan bea balik nama, serta dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Sehingga, diharapkan menambah kelancaran pelayanan masyarakat, lebih efektif dan efisien, serta mempercepat pelayanan dalam hal pengurusan dokumen kendaraan. Menurut Tjahjo, kerja sama ini merupakan sinergi positif antara Bank DKI, Pemprov DKI dan Polda Metro dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat kemudahan dan kenyamanan, terutama ketika melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan atau bea balik nama kendaraan bermotor secara nontunai. Kerja sama ini juga sekaligus wujud semangat modernisasi sistem transaksi pembayaran. Bank DKI dalam program ini berperan sebagai bank penerima pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus agregator pengumpulan dana hasil penerimaan pembayaran pemilik kendaraan. Pemilik cukup datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, wajib pajak bisa melakukan proses pembayaran selain melalui ATM, juga dengan aplikasi Bank DKI. Kapolda mengatakan, pelayanan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya harus mengikuti perkembangan teknologi, selain penanganan di lapangan secara optimal. Sebab, kondisi lalu lintas merupakan keadaan nyata sehari-hari yang selalu menjadi pembahasan masyarakat, khususnya bagi pemakai jalan. Oleh karena itu, adanya inovasi pelayanan melalui program GNNT, diharapkan akan lebih efisien dan efektif ketika masyarakat mengurus dokumen kendaraan. Sebagaimana diketahui, terobosan GNNT ini merupakan harapan untuk memecahkan solusi penanganan dokumen kendaraan bermotor yang selama ini kerap mengalami kesulitan karena membutuhkan waktu lama dalam pengurusan. “Sehingga dengan adanya program ini pelayanan masyarakat dapat lebih cepat dan efisien,” ujarnya. Untuk sementara, layanan tersebut baru diselenggarakan di Samsat Jakarta Selatan. Ia berharap ke depan, hal serupa bisa diterapkan di Samsat lain bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk tahu apakah masyarakat puas dalam penggunaan fasilitas e-Samsat ini. Lewat fasilitas ini, para wajib pajak tak perlu lagi mengisi form pembayaran wajib pajak secara manual. Mereka hanya perlu memasukkan nomor kendaraan miliknya di layar sentuh. Polda Metro Jaya dan Bank DKI juga menyediakan layanan nontunai lewat JakOne Mobile, serta kartu debit Bank DKI dan bank lain dalam mendukung layanan e-Samsat ini. Diharapkan hal ini mampu memenuhi harapan masyarakat. Kapolda menyebutkan, penambahan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Ibukota Jakarta (pelat B) paling tinggi di Indonesia didominasi sepeda motor terbanyak jumlahnya, menyusul mobil atau kendaraan roda empat. Dengan kendaraan yang melimpah, otomatis berdampak pada kondisi jalan. Kemacetan tidak akan hilang, justru bertambah. Mengantisipasi keluhan tersebut, jajaran lalu lintas Polda Metro dan Pemprov DKI terus melakukan inovasi pelayanan antara lain dengan membangun sarana dan prasarana angkutan umum massal seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Transportasi baru itu diharapkan akan mengurangi pemakai jalan, atau warga yang mengendarai mobil pribadi sehingga dapat mengurangi kemacetan karena warga bisa beralih ke angkutan massal tersebut. Anies mengatakan, pihaknya terus melakukan peningkatan pelayanan masyarakat, dalam hal ini Pemprov DKI didukung Bank DKI serta Polda Metro Jaya bersinergi dalam hal pembayaran kendaraan bermotor. Mengingat, kendaraan bermotor di wilayah Jakarta dan sekitarnya terus mengalami peningkatan jumlahnya, sehingga dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan dan mengefisienskan dengan memberikan pelayanan yang optimal. (HPJ/VV/BS)

Selengkapnya
UPPRD Pasar Minggu Pindah Kantor
3 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPRD Pasar Minggu Pindah Kantor

Kantor UPPRD Pasar Minggu kini dengan Pelayanan Yang Lebih Baik. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Pasar Minggu resmi memiliki kantor baru di Jalan Siaga Raya Nomor 25 di daerah Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Sebelumnya sejak tahun 2011, UPPRD Pasar Minggu berkantor di Jalan Raya Ragunan nomor 16, Kantor Kecamatan Pasar Minggu daerah Kelurahan Jatipadang. "Mulai tanggal 16 Maret 2018, Kantor UPPRD Pasar Minggu resmi beroperasi di kantor ini," kata H. Zulfikar, MM, MSi, Kepala UPPRD Pasar Minggu, Senin 12 Maret 2018. Kantor UPPRD Pasar Minggu yang baru beralamat di Jl. Siaga Raya No. 25 RT. 012/04 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos: 12510, telepon 021-21789330 dan 021-21789331, serta Email : upprdpasarminggu@gmail.com. Kantor UPPRD Pasar Minggu dibuat 4 lantai, Lantai 1 khusus untuk ruang pelayanan dan konsultasi wajib pajak, Lantai 2 untuk ruangan Kepala Unit beserta Staf, Lantai 3 untuk Ruang Rapat dan Mushola serta Lantai 4 untuk ruangan Arsip. “Selain bagus, keberadaan kantor ini sangat representatif dan strategis. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan lebih mudah dan cepat, sehingga segala kebutuhan mereka bisa terlayani dengan baik,” ujarnya. Dia juga mengharapkan dengan adanya kantor baru ini bisa memudahkan akses pembayaran pajak daerah sesuai aturan dan tetap menjalin kerjasama, kebersamaan, serta kekompakan khususnya dengan instansi terkait. Sehingga, semakin mengoptimalkan pelayanan perpajakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bapak Zul mengatakan kantor baru ini akan digunakan sebagai pusat kegiatan UPPRD Pasar Minggu dan berharap dengan menempati kantor baru bisa memberikan semangat baru untuk mencapai target penerimaan 10 jenis pajak yang telah dilakukan selama ini yakni Pajak PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perpanjangan" ungkapnya. Sedangkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor UPPRD di Kecamatan Pasar Minggu hingga saat ini masih tetap melayani perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lantai dasar. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
[PENGUMUMAN] Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Online Bagi Wajib Pajak DKI Jakarta
3 years ago
Pelayanan Terpadu

[PENGUMUMAN] Penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Online Bagi Wajib Pajak DKI Jakarta

Dalam rangka upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah, untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan kemudahan dalam memperoleh informasi kewajiban perpajakan serta cara pembayaran pajak daerah. Dengan ini diumumkan kepada seluruh Wajib Pajak bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem aplikasi Pajak Online "Web" yang dapat diakses melalu website di alamat https://pajakonline.jakarta.go.id dan sistem aplikasi Pajak Online "Mobile" yang dapat diunduh pada perangkat komunikasi berbasis android melalaui aplikasi "Play Store" atau perangkat komunikasi berbasis IOS melalui "App Store" dengan kata kunci Pajak Online Jakarta. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri mengharapkan tentang pengumuman Nomor 930/-1.721 tanggal 13 Maret 2018, untuk para wajib pajak DKI Jakarta tentang menggunakan sistem aplikasi Pajak Online daerah menjadi perhatian semua pihak. Kamis, 15 Maret 2018 (humas pajak jakarta)

Selengkapnya
BPRD DKI Jakarta Menggelar Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3 years ago
Pelayanan Terpadu

BPRD DKI Jakarta Menggelar Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah, Senin (12 Maret 2018). Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengadakan perjanjian kinerja Tahun 2018 di Badan Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Derah Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri menyaksikan penandatanganan sekaligus menandatangi langsung perjanjian kinerja ini yang diikuti Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4. Didampingi Wakil BPRD, Faisal Safrudin dan Plt Sekretaris BPRD, Yuandi Bayakmiko. Perjanjian Kinerja ini terdiri dari persentase hasil dari pelaksanaan target pekerjaan yang akan dicapai pada tahun 2018. (humas pajak Jakarta)

Selengkapnya
Samling goes to Java Jazz 2018
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Samling goes to Java Jazz 2018

Pembayaran PKB dan BBNKB yang biasanya dilakukan pada Samsat Induk lima wilayah dan Gerai Samsat, maka dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga dapat dibayar di event tertentu. Unit PKB dan BBNKB Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (BPRD) melakukan kegiatan rutin Samsat Keliling (Samling) melalui Bus Samling yang biasanya berlokasi di tempat tertentu di wilayah Jakarta dan di Bunderan HI pada Acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan juga dilakukan pada acara tertentu seperti pada pertunjukkan Java Jazz di JiExpo Kemayoran Jakarta Pusat tanggal 2 sd 4 Maret 2018. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak melakukan Pembayaran PKB dan perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) baik mobil maupun motor di lokasi secara langsung. Diharapkan dengan kegiatan Samling di Java Jazz 2018 dan ditempat lainnya maka pelayanan perpanjangan STNK dan pembayaran PKB akan berjalan lancar serta membantu wajib pajak dalam pelayanan menjadi lebih dekat demikian ditegaskan Khairil Anwar, SE,MSi (Kanit PKB dan BBNKB Jakarta Selatan) selaku Koordinator Samsat se-DKI Jakarta. Masyarakat juga dapat mendatangi Mobil Samling untuk berkonsultasi tentang permasaahan pajak kendaraan dan dapat ditanyakan kepada petugas secara langsung. Untuk pembayaran PKB perpanjangan yang belum menunggak, wajib Pajak juga dapat mendatangi Kantror Samsat Kecamatan serta membayar melalui ATM Bank DKI, Bank BNI, Bank BTN serta Bank Bukopin. Semoga dengan kegiatan Samling dan layanan pajak lainnya ke lokasi masyarakat beraktifitas maka urusan perpajakan Daerah akan menjadi lebih dekat mudah dan cepat sehingga tercipta kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×