background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kantor UPPRD Duren Sawit Pindah Alamat
30 Apr 2018
Pelayanan Terpadu

Kantor UPPRD Duren Sawit Pindah Alamat

Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi (UPPRD) Duren Sawit, Hj. Johana Murni memberitahukan bahwa Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Duren Sawit Pindah Alamat. Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi (UPPRD) Duren Sawit, Jakarta Timur yang sebelumnya di Gedung Wisma Atlet Lt. Dasar Jl. Raden Inten 2 No. 3 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit, bahwa pindah ke alamat jalan Pahlawan Revolusi No. 3 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430. Informasi ini dalam surat Kepala UPPRD Duren Sawit dengan nomor 2658 Tahun 2018 terhitung mulai Jum`at, 27 April 2018, kantor UPPRD Duren Sawit telah pindah alamat. Untuk pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah silakan langsung hubungin Telp/Fax. (021) 22089076 dan Email : upprd.durensawit@gmail.com atau link alamat UPPRD di wesbite BPRD.jakarta.go.id. (Humas Pajak)

Selengkapnya
UPPRD Cakung Pasang Stiker Tunggakan
25 Apr 2018
Pelayanan Terpadu

UPPRD Cakung Pasang Stiker Tunggakan

[caption id="attachment_378950" align="aligncenter" width="750"] Pemasangan Stiker Tunggakan PBB[/caption] Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cakung melaksanakan pemasangan stiker tunggakan guna pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Daerah yang tiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebanyak dua dari 23 wajib pajak (WP) penunggak pajak di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur diberikan sanksi pemasangan stiker Selasa (24/4). Tindakan ini dilakukan sebagai sanksi bagi penunggak pajak. Tercatat dari 23 WP ini nilai tunggakannya mencapai Rp 1.828.966.115. Pada Tahun 2014 realisasi pajak yang diperoleh Pemprov mencapai Rp. 27 triliun, di tahun 2015 meningkat Rp. 2 triliun menjadi Rp. 29 triliun. Pada tahun 2016 naik Rp. 3 triliun menjadi Rp. 31 triliun dan di tahun 2017 naik paling tinggi Rp. 5 triliun menjadi Rp. 36 triliun dan kini ditahun 2018 target mencapai Rp. 38 Triliun. Untuk mencapai target penerimaan tahun 2018, BPRD melakukan beberapa upaya penagihan pajak antara lain menyampaikan Surat Himbauan setelah berakhir masa bulan pajak, Surat peringatan dan Surat upaya penempelan stiker/penunggak pajak. Target Penempelan Stiker Tunggakan UPPRD Cakung Tahun 2018 salah satunya berada di AEON Mall yaitu pada sejumlah Objek Restoran sebanyak 17 OP (Objek Pajak) dengan estimasi penerimaan setoran masa Rp 139 Juta. Rencana penempelan Stiker Tahun 2018 UPPRD Cakung adalah dengan membuat pendataan surat himbauan penempelan stiker sebanyak 100 OP, melakukan pembayaran sebanyak 78 OP dan menyasar yang tidak melakukan pembayaran sebanyak 22 OP dengan estimasi pembayaran setoran masa Rp. 395 Juta. Dasar hukum pemasangan stiker tunggakan adalah Instruksi Gubernur No. 105 tahun 2016 pemasangan stiker penunggak pajak, dan Ingub No. 115 Tahun 2016 tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah, menyatakan bahwa : Kepala Satpol PP merekomendasikan pencabutan Izin Gangguan Tempat Usaha berdasarkan UUG kepada Kepala BPTSP. Dinas Pariwisata merekomendasikan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada BPTSP. Kepala BPTSP menindaklanjuti rekomendasi pencabutan Izin Gangguan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Satpol PP/Dinas Pariwisata. Usai menggelar apel bersama di kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Cakung, 25 petugas gabungan dari UPPRD, kelurahan, kecamatan Satpol PP dan kepolisian langsung menyasar ke lokasi. Obyek pajak yang dituju pertama kali adalah PT. Arkon Prima Indonesia Jl Raya Bekasi KM 24 Ujung Menteng, Cakung. Obyek pajak ini menunggak pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB P2) Selanjutnya petugas menuju sebuah pusat perbelanjaaan termegah di kawasan Cakung Timur. Plh Kepala UPPRD Cakung, Nur Ahdiyani Mamad mengatakan, tindakan pemasangan stiker ini dilakukan untuk memberikan efek jera, Sebab sudah diberikan surat teguran dan himbauan agar melunasi kewajibannya namun mereka tetap tak peduli. Sehingga ada kesan mereka beritikad buruk dan enggan membayar pajaknya. "Karena sudah diperingatkan dan dihimbau masih membandel maka kita pasangi stiker. Ini untuk memberikan efek jera dan diharapkan mereka segera melunasi kewajibannya dalam membayar pajak," kata Nur Ahdiyani. Sementara, Kasubag TU UPPRD Cakung, Sopar Hutapea, menambahkan, dari 23 penunggak pajak, hanya satu yang nilai tunggakannya paling besar. Yakni PT Arkon Prima Indonesia dengan nilai tunggakan sebesar Rp 1.433.966.115, menunggak selama satu tahun pada 2017. Namun jika dihitung dengan yang tahun 2018 ini maka nilai tagihan perusahaaan ini mencapai Rp 2,8 miliar. "Kemudian dari 22 restoran yang akan kita tindak ternyata mereka berjanji akan membayar tunggakannya dalam lima hari ke depan," kata Sopar Hutapea. Sehingga hanya satu restoran yang dipasangi stiker. Yakni Restoran Cha Kun di lantai 3. Para penunggak pajak ini diberikan kesempatan untuk melunasi kewajibannya selama sepekan ke depan. Jika masih membandel maka pihaknya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penagihan. Bahkan jika masih membandel maka dilakukan pengumuman di media massa dan tidak menutup kemungkinan akan disita asetnya. (Humas Pajak Jakarta/Ckg/BJ) [caption id="attachment_378949" align="aligncenter" width="750"] Pemasangan Stiker Tunggakan di Restoran[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Penegakan Hukum Pajak Daerah Bekerjasama Dengan KPK RI
20 Apr 2018
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Penegakan Hukum Pajak Daerah Bekerjasama Dengan KPK RI

Jakarta, 18 April 2018 -| Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta sosialisasi penegakan hukum pajak daerah bersama KPK. BPRD DKI Jakarta mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu memaksimalkan `law enforcement` atau penegakan hukum melalui penagihan pajak kepada wajib pajak di Jakarta. Badan Pajak dalam melaksanakan program kerjanya mempunyai target tahunan yang sudah ditetapkan untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Untuk itu dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak daerah tahun 2018 perlu dilakukan sosialisasi bagi Wajib Pajak Daerah agar pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berjalan dengan lancar. Tahun 2018 ini penagihan pajak akan dilakukan kepada wajib pajak apabila dalam waktu tertentu wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tindakan penagihan pajak dimulai dengan mendatangi, memanggil wajib pajak, memasang plang atau stiker tunggakan dan memberikan surat pemeberitahuan belum melunasi pajaknya. Apabila tindakan pasif sudah dilakukan tetapi tetap belum dibayarkan pajaknya maka BPRD akan melakukan tindakan tegas berupa sanksi penyitaan dan lelang terutama untuk kendaraan mewah. Penagihan aktif akan dilakukan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Juru Sita Pajak di bawah supervisi KPK-RI. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri, Rabu (18/4/2018) mengatakan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan wajib pajak tahun 2018 akan dilaksanakan wajib pajak secara paksa yaitu sita dan lelang. Salah satu hal yang menjadi penekanan dan salah satu potensi pajak adalah tunggakan pajak daerah. Tunggakan itu akan menjadi kendala bagi kota Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan akan menjadi beban bagi si penunggak itu dan target 2018 sebesar 38,125 Triliun. Berdasarkan rencana dan realisasi pajak daerah hingga (18/4/2018) dari target pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 38,125 Triliun dan memasuki bulan April 2018 baru mencapai angka Rp 8.078 Triliun atau baru mencapai 21,19%. Hal itu masih jauh dari target penerimaan walaupun jumlah target penerimaan tahun 2018 lebih besar Rp 2,7 Triliun dibanding target di tahun 2017 yang sebesar Rp 35,359 Triliun. Sekda DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan jika masyarakat menunggak membayar pajak akan berdampak pada pembangunan di DKI Jakarta. Di Jakarta terdiri dari 13 jenis pajak, ada pajak yang berjenis Self Assessment atau dipercayakan kepada para wajib pajak untuk ditetapkan sendiri seperti Pajak Hiburan. Kemudian, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Pajak yang berjenis Official Asessessment atau ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Rokok, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Diharapkan dengan diselenggarakannya “Acara Penegakan Hukum Pajak Daerah Bersama KPK-RI” maka dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan pembangunan bagi masyarakat Jakarta dapat lancar terlayani. (Humas BPRD)

Selengkapnya
Mahasiswa Universitas Indonesia Kuliah Umum di BPRD DKI Jakarta
10 Apr 2018
Pelayanan Terpadu

Mahasiswa Universitas Indonesia Kuliah Umum di BPRD DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Indonesia dalam rangka kuliah umum tentang Pajak Daerah Khusus DKI Jakarta, Selasa (10 April 2018) di Ruang Exicutiv Launge lt. 16 Gedung Dinas Teknis, Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat. Sekitar 80 Mahasiswa dan Mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universita Indonesia ini diterima langsung Kepala BPRD DKI Jakarta Bapak Edi Sumantri. Dalam kuliah umum berlangsung, Kepala UPPLI Ibu Hayatina sebagai narasumber memaparkan materi tentang Pajak Daerah dan ikuti unit Bidang Perencanaan dan Pembangunan Pajak Daerah Bapak Permana Aulia memberikan materi tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) DKI Jakarta. Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 s.d 12.00 WIB berlangsung sangat hikmat dengan adanya sesi tanya jawab dari narasumber ke Mahasiswa serta diakhiri foto bersama. (Humas Pajak Jakarta)   Sesi Tanya Jawab Foto Bersama

Selengkapnya
×