background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Bimtek Pajak daerah Secara Online di Walikota Jakarta Timur
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Bimtek Pajak daerah Secara Online di Walikota Jakarta Timur

Pemerintah Kota Jakarta Timur mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis pajak daerah secara online tentang penggunaan alat electronic of sales (e-Pos) untuk laporan transaksi pembayaran pajak. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Walikota Jakarta Timur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahun para wajib pajak Jakarta Timur dalam membayar pajak melalui online, Selasa (31/07/2018). Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar membuka bimtek pajak daerah yang didampingi oleh Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Dinas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Bidang TIPDA dan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Pajak Daerah. Sekitar 250 wajib pajak daerah sangat antusias mengikuti kegiatan bimtek, mereka merupakan dari perwakilan dari wajip pajak jenis hiburan, dan restoran, hingga perparkiran.

Selengkapnya
Bayarlah PKB, BBNKB, PBB Selagi Bebas Sanksi
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Bayarlah PKB, BBNKB, PBB Selagi Bebas Sanksi

[video width="1280" height="720" mp4="https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/2018/07/WhatsApp-Video-2018-07-24-at-09.06.12.mp4"][/video]

Selengkapnya
Informasi Tentang NJOP PBB-P2
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Informasi Tentang NJOP PBB-P2

[caption id="attachment_379103" align="aligncenter" width="1122"] Pembangunan Kota Jakarta Berkembang Pesat [/caption] Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada daerah melalui kontribusi pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak Daerah yang berpotensi untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka untuk melakukan optimalisasi penerimaan tersebut dibuatlah dasar pengenaan PBB-P2 melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang ditetapkan setiap tahun. Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli lahan yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti disekitarnya. Untuk menetapkan NJOP yang merupakan dasar untuk menetapkan PBB-P2 dilakukan dengan menyesuaikan dan memutakhirkan Nilai Indek Rata-rata (NIR)/Zona Nilai Tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT) di setiap kelurahan yang dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan data yang didapat melalui harga jual properti yaitu transaksi jual-beli dan penawaran properti yang berasal dari PPAT, notaris, kelurahan, agen properti, internet, majalah, brosur, Pameran Perumahan serta transaksi BPHTB yang ada. Penyesuaian NJOP perlu dilakukan menyesuaikan harga pasar mengingat NJOP tidak saja digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB saja namun juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun swasta diantaranya sebagai: Perhitungan Aset dan Harta Acuan Jual beli bagi masyarakat Acuan pengajuan kredit ke Perbankan Patokan Harga Ganti Rugi Perhitungan LHKPN bagi para Pejabat Publik Dan kepentingan lain yang memerlukan harga property. Penyesuaian NJOP tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh proyeksi investasi tanah sebagai dampak perubahan fisik lingkungan lahan dan pembangunan infrastruktur serta nilai tanah dimasa depan. Kenaikan NJOP juga disebabkan perluasan lahan yang sebelumnya di zona dalam menjadi zona luar. Ada lahan yang dilewati jalan tol atau proyek sehingga dari segi nilainya ada pertambahan secara signifikan. Kenaikan NJOP merupakan upaya penyesuaian yang belum dilakukan ditahun-tahun sebelumnya. Penyesuaian NJOP dilakukan agar ada keseimbangan yang baik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di beberapa lokasi pada tahun-tahun sebelumnya ada yang belum disesuaikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan dipastikan ada keseimbangan baik dari satu lokasi ke lokasi yang lain walaupun berbatasan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan NJOP. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, telah dilakukan penyesuaian nilai bumi setiap tahun untuk mencukupi target PBB-P2 yang telah ditetapkan APBD. Prosentase kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2014 dimana hampir di semua wilayah mengalami perubahan NJOP yang tidak hanya untuk penetapan PBB-P2 tetapi diharapkan juga dapat meningkatkan potensi penerimaan BPHTB. Apabila penetapan NJOP jauh dibawah harga pasar dimungkinkan terjadi kehilangan potensi BPHTB. Kenaikan NJOP PBB-P2 Dalam menentukan besaran NJOP Bumi, BPRD atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan metode perbandingan harga pasar sesuai dengan kaidah penilaian properti. Sebelum melakukan penilaian dilakukan survey harga transaksi jual beli dari notaris, penawaran internet dan informasi harga jual lainnya yang dilaksanakan oleh seluruh unit UPPRD yang ada di DKI. Data-data tersebut lalu dianalisis nilai rata-ratanya lalu ditetapkan sebagai NJOP, sehingga kenaikan NJOP tidak sama untuk semua lokasi dan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: Lokasi objek Peruntukan lahan Aksesibilitas Kondisi lingkungan. Penyesuaian tersebut dimungkinkan karena: Adanya perubahan fisik lingkungan lahan yang sebelumnya kampung/ pekarangan menjadi cluster perumahan atau pengembangan perumahan menengah atas (developer/real estate) seperti banyak terjadi di wilayah pinggiran. Hasil Kaji Ulang Penilaian Jalan Tol, dimana sebelumnya dinilai berdasarkan NJOP bumi di sisi luar Tol, namun sekarang dilakukan penilaian berdasarkan NJOP di sekitar Gerbang Tol, dengan pertimbangan keseimbangan antar ruas tol dan lebih mencerminkan nilai wajar dari Jalan Tol. Untuk menyeimbangkan penetapan NJOP dengan objek pajak yang ada di sekitarnya atau berbatasan jalan antar wilayah. Beberapa tahun sebelumnya penyesuaian NJOP lebih difokuskan di wilayah pusat dan jalan-jalan protokol dengan nilai NJOP yang cukup tinggi, sehingga saat ini gap-nya semakin tinggi di wilayah pinggiran. Keseimbangan penetapan NJOP perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan dengan wilayah lain. Peningkatkan harga properti yang cukup tinggi terutama di wilayah yang terkena proyek pembangunan dan pengembangan lingkungan.   Penyesuaian NJOP tentunya akan berdampak pada kenaikan PBB-P2 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, selain dipengaruhi oleh luasnya yaitu luas bumi, luas bangunan ditambah nilai bangunan dan tarif pajak dengan adanya 4 tarif pajak yang berbeda, yaitu: Tarif 0.01% untuk NJOP dibawah nilai Rp. 200 Juta Tarif 0.1% untuk NJOP Rp.200 Juta s/d Rp. 2 Miliar Tarif 0.2% untuk NJOP Rp.2 Miliar s/d 10 Miliar Tarif 0.3% untuk NJOP Rp. 10 Miliar atau lebih Mengingat penilaian dilakukan berdasarkan zona nilai tanah, maka kenaikan NJOP tidak dapat dihindari akan berdampak tidak hanya terhadap WP Badan tetapi juga WP Perorangan. Tidak semua zona naik NJOP-nya. Ada zona-zona yang tidak mengalami kenaikan Karena memang sudah sesuai dengan harga pasar dan tidak ada perkembangan wilayah. Namun ada juga yang mengalami kenaikan cukup tinggi karena adanya pembangunan infrastruktur seperti MRT, LRT, dan pengembangan wilayah dengan munculnya kawasan perumahan dan apartemen baru. Perubahan fungsi lahan yang dulunya tanah kampung menjadi kawasan cluster perumahan juga mengalami penguatan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Insentif PBB-P2 Tahun 2018 sebanyak kurang lebih 1 juta objek diberikan pembebasan dari total sebanyak 2 juta objek terdaftar. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak perorangan yang memiliki rumah atau rusun denga nilai s.d Rp. 1 M. Kontribusi terbesar masih dimiliki objek pajak yang dimiliki Badan atau perorangan dengan PBB di atas 10 juta, yaitu sebanyak 45 ribu Objek dengan kontribusi sebesar Rp. 7,2 T. Jadi memang penyesuaian ini akan sangat dirasakan oleh Wajib Pajak dengan ketetapan besar, dan tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang tidak mampu. Untuk tahun 2018 atas WP Perorangan dengan NJOP kurang dari 1 miliar diberikan insentif perpajakan melalui dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 yaitu tetap dibebaskan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 sebelumnya tentang Pembebasan Pajak dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 1 Miliar. Untuk Objek Pajak yang sebelumnya dibebaskan namun dengan kenaikan NJOP menjadi dikenakan pajak (NJOP diatas 1 miliar) dapat diberikan kebijakan pengurangan apabila dimohon karena kenaikannya cukup besar. Termasuk objek pajak yang naik secara signifikan akibat perubahan tarif PBB. Sesuai ketentuan, bagi masyarakat atau wajib pajak yg merasa penetapan NJOP ditetapkan lebih tinggi dari nilai pasaran tanah ada dapat mengajukan keberatan. Jika dirasakan terlalu tinggi, maka akan dilakukan peninjauan ulang NJOP yang sudah ditetapkan. Wajib Pajak Pribadi yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dapat mengajukan pengurangan. Demikian juga bagi Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan keuangan atau kerugian secara pembukuan juga dapat mengajukan pengurangan. Tentu saja semua pengajuan haruslah dilengkapi bukti-bukti yang mendukung. Selain itu, bagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan secara likuiditas juga dapat mengajukan pembayaran secara mengangsur atau mencicil. Bahkan untuk tahun 2018 dalam rangka Ulang Tahun Jakarta dan Republik Indonesia maka semua denda tunggakan pajak PBB-P2 dihapus dari tanggal 27 Juni hingga 31 Agustus 2018 dan hanya membayar pokok pajak PBB-P2 saja. Semua Pengajuan tersebut dapat dilayani di seluruh kantor Unit UPPRD di setiap kecamatan. Pajak yang dibayarkan Warga Jakarta seluruhnya akan digunakan Pemprov DKI untuk pembangunan dan menjalankan program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali pada masyarakat Jakarta. (Humas BPRD)  

Selengkapnya
Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI-ADB untuk Optimalisasi Keuangan Daerah
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI-ADB untuk Optimalisasi Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Asian Development Bank (ADB) terkait Optimalisasi Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penandatangan ini seharusnya dijadwal oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan namun berhalangan hadir, kemudian diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah bersama Kepala ADB Perwakilan Indonesia, Winfried F Wicklein langsung melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tersebut disaksikan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian dan Pejabat lainya. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah mengatakan, segala potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan program pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 diperlukan selama sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan "Saya merasa perlu untuk terus menggali potensi penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies yang disampaikan oleh Saefullah, di Balaikota Jakarta, Kamis (19/7/2018). Untuk diketahui, Pemprov DKI menargetkan total APBD Tahun 2022 menjadi Rp 115,16 triliun atau meningkat 36,40 persen dibandingkan perkiraan RAPBD Perubahan 2018. Sementara, terkait pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 7 persen dengan tingkat inflasi sekitar 3,4 persen.

Selengkapnya
BPRD #Jakarnaval 2018
2 years ago
Pelayanan Terpadu

BPRD #Jakarnaval 2018

[video width="848" height="480" mp4="https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/2018/07/WhatsApp-Video-2018-07-08-at-17.16.44.mp4"][/video] Dalam barisan yang kita lihat ini tampak semangat Pasukan Pajak dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD, yang terus berupaya keras mencari pendapatan daerah dari 13 sektor pajak antara lain dari pajak PBB, BPHTB, Pajak Hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pajak rokok, pajak reklame dan pajak air bawah tanah agar mencapai target hingga mendatangi wajib pajak secara “Door to Door”. #Jakarnaval 2018. Terima kasih kawan-kawan semua [caption id="attachment_379069" align="aligncenter" width="900"] Pasukan Petugas Pajak[/caption] [caption id="attachment_379070" align="aligncenter" width="900"] Gubernur dan Wagub memberikan senyum dan melambaikan tangan pada petugas pajak yang lewat berkarnaval[/caption] [caption id="attachment_379071" align="aligncenter" width="420"] Abang dan None Jakda (Pajak Daerah) BPRD Jakarta[/caption] [caption id="attachment_379074" align="aligncenter" width="900"] Keceriaan BPRD #Jakarnaval 2018[/caption] [caption id="attachment_379077" align="aligncenter" width="900"] Pasukan Pajak Siap[/caption]

Selengkapnya
Teruskan Perjuangan BPRD
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Teruskan Perjuangan BPRD

[caption id="attachment_379054" align="aligncenter" width="500"] Bapak Faisal Syafruddin Kepala BPRD dan Bapak Edi Sumantri Kepala BPKD [/caption] Dalam rangka pengembangan organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melantik pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018). Diantara yang dilantik adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Edi Sumantri dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Wakil BPRD Faisal Syafruddin dilantik menjadi Kepala BPRD. Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar dalam pembangunan negara dan bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Jakarta telah menempatkan pajak sebagai suatu kewajiban dalam berbangsa dan bernegara karena Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ada 13 (tiga belas) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selama tahun 2017, BPRD telah melaksanakan berbagai kebijakan dan upaya optimalisasi penerimaan daerah dengan berbagai upaya antara lain melakukan kerjasama dengan KPK RI dalam melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam kegiatan optimalisasi pajak daerah dan pencegahan korupsi dan pungli, bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam penyusunan monografi wilayah (Fiscal Cadaster) dan saat ini dilakukan upaya penyesuaian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak dengan DPRD-DKI. Pada saat masa Kepemimpinan Bapak H. Edi Sumantri, SE, MSi banyak kegiatan BPRD dilakukan. Untuk kegiatan Law Enforcement Kepada Wajib Pajak terus dilaksanakan Pemasangan Plang atau Stiker terhadap penunggak pajak, Penagihan tunggakan dan permintaan data pajak bekerjasama dengan KPK RI. Untuk pengawasan dilakukan Integrasi Perizinan Dalam Bentuk Tax Clearance dengan PTSP DKI dan untuk memudahkan pelayanan dan pembayaran pajak ditingkatkan terus pelayanan berbasis teknologi informasi dengan peningkatan pelayanan berbasis TI, Penggunaan GIS dan perluasan kanal pembayaran secara online dengan berbagai kegiatan Sosialisasi melalui media massa, media elektronik, media sosial dan media internet kepada Wajib Pajak dan pelayanan pembayaran pajak dan konsultasi di PRJ dari tanggal 23 Mei hingga 1 Juli 2018. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan telah dilakukan penagihan terhadap kendaraan mewah, Razia pengesahan STNK di Jalan, Razia Door to Door di lima wilayah pada kantor, komunitas dan Showroom dan pemberian Porgram Bebas Sanksi PKB, BBN-KK dan PBB-P2. Untuk Tahun 2018 ini akan kembali diberdayakan Juru Sita Pajak dan PPNS secara maksimal sesuai pelaksanaan undang-undang untuk melaksanakan sita dan lelang tunggakan pajak daerah. Selain itu bagi Karyawan banyak dilakukan kegiatan pembinaan Pegawai dan kegiatan Keagamaan berlangung lebih intensif lagi, untuk yang beragama Islam dilaksanakan kewajiban Surat Edaran Sholat Berjamaah, Ceramah Bada Zuhur dengan Ustadz pilihan, Malam Bina Insan Takwa (Mabit), Khotmil Quran, Peringatan Hari Besar Islam, Santunan Anak Yatim, Kegiatan Ramadhan, Program Umroh, Puasa Syawal. Untuk yang beragam Kristen dilaksanakan Peringatan Natal, Ibadah Jumat Kristiani dan acara Retreat Agama Kristen. Untuk kegiatan lainnya diresmikannya Kantin dan Toko Koperasi Pegawai di Samsat Jakarta Timur, Senam dan Bersepeda Bersama Setiap Bulan, Gathering Pimpinan hingga Gathering Karyawan yang diimbangi dengan evaluasi kinerja melalui Rapim dan Rapimtas setiap bulan, sehingga Alhamdullilah BPRD mencapai pada tahun 2017 mencapai penerimaan sebesar Rp. 36,6 Triliun dari target 35,359,5 Triliun (surplus hingga 103,54%), berkat kerja keras seluruh pegawai Badan Pajak Retribusi Daerah. Bahkan dari trend penerimaan pajak sejak tahun 2014 hanya sebesar Rp. 2 Trilyun dan tidak pernah target sedangkan di tahun 2017 dapat meningkat mencapai Rp. 4,8 Trilyun, untuk itu Gubernur DKI Jakarta mengucapkan selamat. Kami yakin di Badan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bapak H. Faisal Syafruddin, SE, MSi dapat terus meningkatkan performa BPRD menjadi lebih baik lagi dan mencapai target penerimaan di tahun 2018. Terima Kasih Bapak Edi, Selamat Meneruskan Perjuangan Bapak Faisal. (Humas BPRD) [caption id="attachment_379057" align="alignleft" width="500"] Acara Pra Lepas Sambut Kepala BPRD DKI di Lantai 16.[/caption]

Selengkapnya
×