background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pembayaran PBB-P2 Lewat Alfamart
13 Sep 2018
Pelayanan Terpadu

Pembayaran PBB-P2 Lewat Alfamart

[caption id="attachment_379216" align="aligncenter" width="800"] Pembayaran PBB-P2 sekarang bisa melalui Alfamart[/caption] Untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjalin kerja sama dengan Bank Bukopin. meluncurkan pembayaran PBB-P2 melalui gerai Alfamart diacarakan di Apartemen Bassura City-Pasar Gembrong Jatinegara Jakarta Timur (12/9). Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin mengatakan melalui penambahan outlet pembayaran pajak untuk PBB-P2, membuat pihaknya semakin optimistis dapat mencapai target realisasi pencapaian pajak di sektor PBB-P2. "Dengan adanya kerja sama ini, maka semakin bertambah tempat pembayaran pajak. Jadi kami semakin yakin dapat mencapai target pajak PBB. Karena itu, kami akan membuka sebanyak mungkin channel pembayaran pajak. Sehingga masyarakat semakin mudah membayar pajak,” kata Faisal, di Jakarta, Rabu (12/9). Disebutkannya, target pencapaian pajak dari sektor PBB-P2 DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp 8,5 triliun. Hingga hari ini, realisasi pencapaian pajak PBB-P2 di DKI sudah mencapai 70 persen atau sudah terealisasi sebesar Rp 5,95 triliun. [caption id="attachment_379217" align="aligncenter" width="800"] Launching Layanan PBB-P2 Kerjasama dengan Bukopin dan Alfamart[/caption] Sementara itu, General Manager Bisnis Regional I PT Bank Bukopin Tbk, Lalu Azhari, mengatakan, dari layanan pembayaran pajak tersebut, pihaknya menargetkan dapat mengumpulkan 10 persen dari target PBB-P2 DKI Jakarta. Dengan kata lain, ditargetkan pembayaran PBB-P2 di Bank Bukopin bisa mencapai Rp 850 miliar. "Kami mengambil langkah ini untuk mendukung Pemprov DKI menuju terwujudnya smart city dengan cara menyediakan Layanan Pembayaran PBB DKI Jakarta bagi para Wajib Pajak,” kata Lalu. Layanan yang diluncurkan Bank Bukopin hari ini, lanjutnya, tidak hanya pembayaran melalui channel perbankan yang dimiliki Bank Bukopin saja, tetapi juga menggandeng mitra Bank Bukopin, yakni Alfamart. "Ini sebagai perluasan channel perbankan untuk semakin memudahkan akses masyarakat,” ujarnya. Dijelaskannya, melalui kerja sama antara Bank Bukopin dengan Pemprov DK diharapkan masyarakat semakin mudah untuk melakukan pembayaran PBB DKI Jakarta. Karena, Wajib Pajak cukup datang ke Bank Bukopin atau gerai Alfamart dengan hanya menginformasikan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang akan dibayar ke petugas bank atau petugas Alfamart. Kemudian proses pembayaran sudah dapat diproses secara tunai maupun dengan menggunakan kartu debit. Dalam layanan pembayaran PBB DKI Jakarta ini tidak dikenakan batasan transaksi di gerai Alfamart, bahkan untuk Wajib Pajak yang domisilinya tidak di wilayah DKI Jakarta tetap dapat melakukan pembayaran di seluruh gerai Alfamart terdekat dengan domisili. "Kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah warga DKI Jakarta dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. Sehingga, Wajib Pajak dapat ikut berpartisipasi untuk mendukung pengadaan fasilitas dan layanan yang lebih baik dan dapat dinikmati seluruh masyarakat,” terangnya. Hingga Juni 2018, Bank Bukopin beroperasi di 23 provinsi, dengan 43 kantor cabang utama, 175 kantor cabang pembantu, 104 kantor kas, dan 867 mesin ATM. Jatuh Tempo PBB adalah pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 dan setelah itu akan dikenakan sanksi denda 2% atas keterlambatan pembayaran PBB-P2. Bank DKI akan membuka layanannya hingga jam 22.00. (Berita Satu/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_379218" align="aligncenter" width="800"] Pembayaran PBB-P2 dan pajak lainnya dapat dilayani melalui Bank Bukopin [/caption]

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB-P2 2018
05 Sep 2018
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB-P2 2018

[caption id="attachment_379200" align="aligncenter" width="600"] Pekan Panutan PBB-P2 Tingkat Walikota Jakarta Timur dihadiri Kepala BPRD, Walikota dan Ketua MPR-RI (4/9). [/caption] Dalam menjalankan pembangunan di berbagai sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Jakarta merupakan Kota Jasa dan tidak memiliki sumber daya alam, untuk itu Pendapatan Asli daerah atau PAD yang didapatkan banyak berharap dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan seperti program kesehatan masyarakat, program pendidikan, Transportasi Publik, Rumah Susun, Penanganan Banjir dan kebersihan, pembangunan taman dan masih lainnya. Secara umum sektor Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta didapat dari 13 jenis pajak, yaitu: PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAT, Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, PPJ, Parkir, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Rokok. Di tahun 2018 rencana penerimaan dari sektor pajak daerah adalah sebesar Rp 38,125 Trilyun. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi 22,3% atau Rp. 8,5 Trilyun dari total pajak daerah sebesar Rp. 38,125 Trilyun. Sampai dengan tanggal 5 September 2018 realisasi PBB-P2 baru mencapai 5,095 Trilyun atau 59,95% dari target. Pelaksanaan acara simbolis Pekan Panutan PBB-P2 tahun 2018 adalah wujud kepedulian dari para wajib pajak PBB-P2 untuk dapat membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo pada tanggal 14 September 2018 sehingga penerimaan PBB-P2 d Jakarta tercapai. Pada saat ini para Wajib Pajak potensial dan tokoh masyarakat diundang untuk dapat membayar kewajiban PBB-nya sebelum jatuh tempo dan diharapkan hal pembayaran tersebut dapat memberikan contoh bagi masyarakat Jakarta. Pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 tahun 2018 akan dilaksanakan di lima wilayah kota dan akan dipimpin langsung oleh para Walikota. [caption id="attachment_379205" align="aligncenter" width="600"] Walikota Jakarta Utara didampingi Kabid Peraturan dan jajaran Pejabat BPRD memberikan Piagam Penghargaan kepada Wajib Pajak Patuh di Pekan Panutan PBB-P2 Tingkat Walikota Jakarta Utara (4/9).[/caption] Untuk Kebijakan PBB-P2 yang pro masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan PBB dengan NJOP dibawah Rp. 1 Milyar sebanyak 1,1 juta SPPT , pengurangan PBB kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu atau terkena bencana alam, Rumah Sakit swasta dan Sekolah Swasta juga bagi Veteran, Purnawirawan dan Pensiunan PNS, pengurangan pokok dan penghapusan sanksi piutang PBB tahun 2013 kebawah sebelum dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. [caption id="attachment_379208" align="aligncenter" width="600"] Pekan Panutan PBB-P2 Tingkat Walikota Jakarta Pusat dihadiri oleh Kepala BPRD Faisal Syafruddin (5/9).[/caption] Selain itu telah dilaksanakannya Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PKB, BBN-KB dan PBB-P2) dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 21 Juni hingga 31 Agustus 2018 dalam rangka HUT DKI ke-491 dan Hut RI ke-73. Untuk membantu masyarakat, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan pengenaan sebesar 0% bagi BPHTB Waris atau Hibah Wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Milyar dan pembebasan BPHTB NJOP dibawah Rp. 2 Milyar. Bagi Wajib Pajak PBB-P2 agar segera membayar PBB nya dan pembayarannya pun mudah karena dapat melalui 14 Bank dan Kantor Pos. Bayarlah sebelum jatuh tempo pada tanggal 14 September 2018 agar terhindar terkena denda 2% sebulan, sebelum dilakukan penempelan plang penunggak pajak dan sebelum dilakukan penagihan aktif. Bagi tunggakan PBB-P2 tiga tahun maka tidak akan diterbitkan SPPT PBB-P2, sedangkan proses penagihan tunggakan tetap dilakukan. Penagihan PBB-P2 dilakukan pengawasan oleh KPK-RI. Sukses pembangunan Jakarta menjadi tugas dan kewajiban kita bersama sehingga partisipasi masyarakat atau Badan Usaha diharapkan dalam memberikan kontribusi nyata dengan membayar Pajak Daerah. Pajak yang anda bayarkan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_379209" align="aligncenter" width="600"] Pekan Panutan PBB-P2 Tingkat Walikota Jakarta Selatan di Lippo Mall Kemang dihadiri Walikota Jakarta Selatan (28/8)[/caption]

Selengkapnya
Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2
03 Sep 2018
Pelayanan Terpadu

Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2

[caption id="attachment_379193" align="aligncenter" width="600"] Ilustrasi Bentuk SPPT-PBB-P2[/caption] Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penelitian Lapangan dan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelimpahan wewenang, kategori Objek PBB-P2 yang dapat dilakukan pembatalan SPPT PBB-P2 dan tata cara pembatalan  SPPT PBB-P2 serta monitoring dan evaluasi. Tata caranya adalah Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembatalan SPPT PBB-P2. Pembatalan SPPT PBB-P2 dapat dilaksanakan atas Objek PBB-P2 yang memenuhi kriteria seperti pada Objek PBB-P2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan atau Objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih Nomor Objek Pajak sehingga diterbitkan SPPT PBB-P2 lebih dari 1 (satu) pada tahun pajak yang sama serta bagi Objek PBB-P2 telah menjadi sarana, prasarana utilitas yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Petugas Pajak akan melakukan pendataan Objek PBB-P2  diwilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mendapatkan data pembanding. Berdasarkan hasil penelitian terebut petugas membuat daftar Objek PBB-P2 untuk ditentukan kriteria yang telah ditentukan kriteria kemudian diusulkan untuk dilakukan pembatalan SPPT PBB-P2. Pembatalan SPPTPBB-P2 dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuk. Atas pembatalan SPPT PBB-P2 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuk maka Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti dengan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dalam sistem PBB-P2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Pergub No. 83 Tahun 2018 Tentang Pembatalan SPPT PBB-P2 (Humas Pajak Jakarta)  

Selengkapnya
DWP BPRD Galang Donasi Lombok
03 Sep 2018
Pelayanan Terpadu

DWP BPRD Galang Donasi Lombok

Peduli terhadap bencana di Pulau Lombok, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berhasil mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada korban di Lombok pada acara Gathering DWP BPRD Prov. DKI Jakarta di Ancol 1 September 2018. Kegiatan Gathering tersebut terlaksana atas partisipasi Korpri Badan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. DKI Jakarta, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. DKI Jakarta serta BNI Syariah KC Bendungan Hilir. Hadir dalam acara tersebut pejabat eselon tiga di lingkungan BPRD Prov. DKI Jakarta dan Pimpinan Cabang  BNI Syariah KC Bendungan Hilir, Asep beserta tim. Ketua DWP BPRD Prov. DKI Jakarta, Riezka Faisal Syafruddin menyampaikan tujuan kegiatan gathering sebagai media meningkatkan keakraban antar anggota dan upaya mendorong kegiatan DWP BPRD Prov. DKI Jakarta maju dan inovatif. "Saya mengapresiasi partisipasi aktif pengurus dan anggota yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan pengurus dan anggota hingga ada anggota yang harus berangkat dari Jogja untuk menghadiri acara Gathering," katanya. Saat ini donasi yang terkumpul sekitar Rp 12.500.000 yang akan disalurkan berupa uang dan barang yang dibutuhkan masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat. "Acara gathering dan pengumpulan donasi Lombok diawali dengan senam dengan theme song Asian Games yang dipandu dengan instruktur,  Agus beserta tim dan ditutup dengan ragam games, talent show masing masing bidang dan doorprize dari pihak pendukung," tutup Riezka. Kemudian Ketua panitia, Febri Khairil Anwar mengungkapkan sangat positif acara gathering untuk memupuk kerjasama dan kekompakan, dan perlu di adakan rutin dua kali setahun. "Animo saya sebagai Ketua panitia jadi tambah semangat untuk kemajuan DWP BPRD Prov. DKI Jakarta kedepan," Pungkasnya. Sementara itu koordinator sekretariat DWP BPRD Prov. DKI Jakarta Rizka Yuandi Bayak Miko menyatakan "Acara semacam ini bagus untuk menumbuhkan keakraban, silaturahmi & saling tenggang rasa diantara anggota DWP BPRD Prov.DKI Jakarta dan hendaknya acara gathering seperti ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan untuk tetap menjaga kekompakan semua anggota". Salah satu perwakilan dari bidang Sosial Budaya, ibu Yuli Sonny Gumanda yang memandu acara berujar " Tadi pikiran saya bercabang karena harus menemani wisuda anak tapi merasa tugas dan tanggung jawab jadi harus tuntas hingga selesai. Alhamdullillah... senang apalagi temen2 juga senang"   Menutup acara, ketua DWP BPRD Prov.DKI Jakarta memotivasi peserta untuk hadir dalam pertemuan rutin dan acara DWP BPRD Prov.DKI Jakarta serta mengembangkan potensi masing masing peserta dalam upaya untuk memajukan DWP BPRD Prov.DKI Jakarta. (rnb/dwp bprd) Update, Penyaluran Bantuan DWP BPRD DKI Jakarta sampai di Lombok

Selengkapnya
×