background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Ditunda, Pengumuman Tenaga Administrasi Bidang Renbang BPRD Jakarta 2019
25 Oct 2019
Pelayanan Terpadu

Ditunda, Pengumuman Tenaga Administrasi Bidang Renbang BPRD Jakarta 2019

Jakarta – Penundaan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2019, telah dibuat Penundaan Pengumuman Pemenang untuk paket pekerjaan : Nama Paket Pekerjaan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, Nilai Total HPS : Rp. 5.200.000 / Bulan, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 2 (dua) bulan, Tahun Anggaran : 2019 dalam waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikian Penundaan Pengumuman Pemenang ini dibuat pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penundaan pengumuman ini menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat. (HumasBPRD)

Selengkapnya
Operasi Gabungan Razia Pajak Kendaraaan
25 Oct 2019
Pelayanan Terpadu

Operasi Gabungan Razia Pajak Kendaraaan

[caption id="attachment_380265" align="alignleft" width="1280"] Razia Gabungan[/caption] Dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepolisian menggelar operasi zebra kendaraan pada hari Jumat, 25 Oktober 2019. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian ialah masa berlaku STNK dan SIM, kelengkapan surat saat berkendara dan aturan lainnya. Jika ditemukan masa habis berlaku pajak kendaraan bermotor maka bagi pengendara yang terkena pelanggaran tersebut harus melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Badan Pajak dan Retribusi Daerah telah menyediakan fasilitas Samsat Keliling untuk bagi pengendara yang diharuskan melakukan pajak kendaraan bermotor atau diberikan waktu 3 x 24 jam untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apabila pengendara kendaraan bermotor tidak mau mentaati peraturan yang diberikan dan masa berlaku SIM sudah habis dan terlihat saat diperiksa oleh Kepolisian maka pengendara tersebut akan dikenakan pelanggaran berupa surat penilangan. Maka dari hal itu, untuk bagi masyarakat segera lakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SIM serta taat dalam berkendara sesuai dengan aturan yang berlaku agar aman saat dalam perjalanan. Kegiatan operasi razia zebra dilakukan di Depan Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan. (HumaspajakJakarta)

Selengkapnya
BPRD Jakarta Ikuti event Balaikota Vaganza 2019
24 Oct 2019
Pelayanan Terpadu

BPRD Jakarta Ikuti event Balaikota Vaganza 2019

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta membuka satu booth layanan pajak di acara Balaikota Vaganza  yang diselenggarakan di Balai Kota DKI mulai 21-22 Oktober 2019. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafrudin mengatakan, dalam acara ini, pihaknya ingin menyosialisasikan keringanan pajak daerah yang diberlakukan hingga 30 Desember 2019. Adapun keringanan pajak daerah yang dimaksud meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). "Harapan kita semua ASN maupun warga di sekitar Balai Kota dapat memanfaatkan keringanan pajak daerah ini," ujarnya, Senin (21/10). Ia menyebutkan, hingga 17 Oktober 2019, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp 1,5 triliun. "Makanya kita gencarkan sosialisasi di acara ini," katanya. Sementara itu, Sementara itu, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Joko Pujianto mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan pajak ini. "Sangat beruntung sekali ada layanan ini. Kita jadi dipermudah. Tidak sampai lima menit sudah selesai bayar pajak," tandasnya.(BJ)

Selengkapnya
Rekrutmen Jasa Lainnya Tenaga Administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPRD Jakarta
18 Oct 2019
Pelayanan Terpadu

Rekrutmen Jasa Lainnya Tenaga Administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPRD Jakarta

Dalam rangka merencanakan dan mempersiapkan seluruh aspek dari rangkaian kegiatan Sensus Pajak Daerah yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, maka dibutuhkan 24 (dua puluh empat) orang tenaga Jasa Lainnya untuk mengisi posisi sebagai Computer Operator (Typist). HPS : Rp. 5.200.000 / Bulan Adapun tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: No. Nama Jabatan Uraian Tugas Kualifikasi 1. Computer Operator (Typist) Proses Administrasi Kegiatan Tahun 2019: Membantu pengetikan dan persiapan dokumen kontrak Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung; Membantu pencetakan, pengadministrasian, pendigitalisasian, dan pendistribusian dokumen kontrak Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung; Membantu pembuatan financial report yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan, financial position, dan cash flow; Membantu pembuatan dokumen SPJ (surat Pertanggung Jawaban) cash flow seluruh Kegiatan Penyediaan Pendukung Sensus Pajak Daerah; Membantu pembuatan digitalisasi dokumen SPJ; Membantu mengarsipkan seluruh data yang berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan Pendukung Sensus Pajak Daerah; Membantu mengumpulkan foto kegiatan yang kemudian diadministrasikan dokumentasinya sesuai dengan tanggal, waktu kegiatan, setiap dokumentasi diberikan keterangan kegiatan dalam bentuk hardcopy dan softcopy; Membantu memantau absensi, kinerja, serta output kinerja tenaga pendukung; Membantu mengadministrasikan laporan bulanan tenaga pendukung dalam bentuk softcopy dan hardcopy; Membantu pengetikan, penstandarisasian, dan pencetakan dokumen KAK, RAB, dan HPS tahun 2020 yang telah dikonsepkan pegawai ASN; Membantu pengadminsitrasian, pengarsipan, dan pendigitalisasian dokumen KAK, RAB, dan HPS yang telah ditandatangani PPK; Membantu pembuatan dokumen lainnya yang diperlukan dalam kegiatan Sensus Pajak Daerah baik tahun 2019 maupun persiapan tahun 2020; Proses Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019: Membantu penjadwalan, pengetikan, dan persiapan undangan rapat antar tenaga ahli, antar instansi, antar bidang, dan antar UPPRD dan Suban dalam rangka persiapan Sensus Pajak Daerah; Membantu pencetakan, pengadminstrasian, pendigitalisasian, dan pendistribusian undangan rapat antara tenaga ahli, antar instansi, antar bidang, dan antar UPPRD dan Suban dalam rangka persiapan Sensus Pajak Daerah; Membantu tersedianya kebutuhan rapat seperti ruangan, konsumsi, alat peraga, proyektor, dan lain-lain; Mengikuti rapat berkala dan membantu proses pengetikan dan pencetakan LHR (Laporan Hasil Rapat) dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang; Membantu memantau administrasi rapat koordinasi berkala, notulensi rapat, dan lain-lainnya untuk sebanyak 32 lebih Kajian Pendukung Sensus Pajak Daerah; Membantu proses pengadministrasian, pendigitalisasian, dan pendistribusian LHR (Laporan Hasil Rapat); Membantu proses FDG (Forum Discussion Group) yang diperlukan, dari arahan pegawai ASN; Membantu proses perhitungan payroll petugas kegiatan Sensus Pajak Daerah tahun 2019 beserta proses lanjutannya; Membantu proses surat menyurat baik untuk pihak internal maupun eksternal seperti verbal dan undangan; Membantu menerima dan meneliti kelengkapan berkas proses rekrutmen tenaga ahli dan tenaga pendukung tahun 2020 yang dilaksanakan pada Desember 2020; Membantu membuat checklist kelengkapan berkas rekrutmen di atas; Membantu membuat rekapitulasi absensi petugas; Membantu mengusulkan konsep logo, maskot, dan desain yang menarik untuk dipublikasikan; Membantu membuat akun-akun media sosial yang dibuatkan; Membantu membuat konten-konten untuk bahan digital marketing dan menyerahkannya kepada Design Grafis; Membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan Infografis dan Video Animasi mengenai sensus, untuk dipublikasikan baik kepada pihak eksternal maupun internal. 1. minimal Diploma 3 (diutamakan Strata 1) 2. minimal usia 21 tahun dan maksimal 35 tahun (tahun kelahiran antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1998) per 31 Desember 2019 Waktu Pelaksanaan November – Desember 2019  Tata cara pengiriman berkas lamaran : Berkas Lamaran Pekerjaan ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berkas Lamaran Pekerjaan terdiri dari: Pas Foto ukuran 4×6 berlatar merah Fotokopi KTP dan NPWP Surat Lamaran Pekerjaan Daftar Riwayat Hidup (CV) Fotokopi Ijazah / Surat Keterangan Lulus Terakhir Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (format Surat Pernyataan terlampir) Asli Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik yang masih berlaku Fotokopi sertifikat pendukung lainnya Berkas Lamaran Pekerjaan dikirimkan melalui alamat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat Lantai 10 (Bidang Perencanaan dan Pengembangan) mulai tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23  Oktober 2019 pada Pukul 8.00 s.d. 16.00 WIB. Apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan maka Berkas Lamaran Pekerjaan dinyatakan tidak diterima. Berkas Lamaran Pekerjaan harus dimasukkan ke dalam map dengan kode CO yang ditulis di sudut kanan atas map. Berkas Lamaran Pekerjaan harus disusun sesuai urutan yg tercantum diatas. Lain-lain : Berkas Lamaran Pekerjaan yang sudah dikirim menjadi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat diminta kembali. Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat. Pengumuman Rekrutmen Jasa Lainnya Tenaga Administrasi Tanggal 25 Oktober 2019 Bagi pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Pengumuman Rekrutmen Jasa Lainnya Tenaga Administrasi maka secara otomatis dinyatakan gugur. Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja per November lampiran surat pernyataan https://bit.ly/suratoke

Selengkapnya
Bimbingan Teknis Keuangan Daerah 2019
18 Oct 2019
Pelayanan Terpadu

Bimbingan Teknis Keuangan Daerah 2019

Dalam acara Bimbingan Teknis Keuangan Daerah 2019 dengan materi Penilaian PBB-P2 Tingkat Dasar dan Lanjutan yang diselenggarakan oleh DJPK Kementerian Keuangan bersama dengan LPM FEB Universitas Indonesia pada hari Rabu, 16 Oktober 2019. Jumlah peserta bimbingan teknis sekitar 60 orang yang terdiri dari Pegawai Badan Pajak seluruh Indonesia. Dimulainya acara dengan penyambutan para peserta oleh Duta Pajak sekaligus tur singkat dan penjelasan secara umum tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta kunjungan ke Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah, Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, UPPRD Menteng dan Gambir. Pembukaan acara dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dengan pemateri dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Acara dilakukan di lingkungan Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Hari ke-2 dalam acara Bimbingan Teknis Keuangan Daerah 2019 dengan materi Penilaian Objek Khusus Pelindo dan Tol ATP dengan kunjungan ke PT Pelindo, Jakarta Utara dan Penilaian PBB-P2 Tingkat Dasar dengan kunjungan ke UPPRD Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh DJPK Kementerian Keuangan bersama dengan LPM FEB Universitas Indonesia pada hari Kamis, 17 Oktober 2019. Peserta yang terdiri dari Pegawai Badan Pajak seluruh Indonesia.

Selengkapnya
BPRD Jakarta Sosialisasi Keringanan Pajak di Motor Plus Award 2019
09 Oct 2019
Pelayanan Terpadu

BPRD Jakarta Sosialisasi Keringanan Pajak di Motor Plus Award 2019

[caption id="attachment_380221" align="alignleft" width="1280"] Sosialisasi di Motor Plus Award 2019[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi keringanan pajak DKI Jakarta 2019 tentang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) pada acara Motor Plus Award 2019. BPRD Jakarta memanfaatkan program MPA 2019, dimana MPA 2019 ini merupakan ajang penghargaan untuk industri sepeda motor di indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) di Gedung Kompas Gramedia, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 08 Oktober 2019. Wakil kepala BPRD Jakarta Yuandi Bayak Miko, dalam sambutannya menginformasikan keringanan pajak daerah yang masih berlangsung hingga 30 Desember 2019 mendatang dan mengajak para peserta khusus memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Peserta yang hadir dalam acara ini kurang lebih sebanyak 100 peserta yang terbagi dari beberapa organisasi yaitu diantaranya Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI), Pegawai dan Manajemen Kompas Gramedia Group dan Jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dalam hal ini dapat memberikan informasi hal penting kepada para peserta acara yang hadir dengan adanya Program Keringanan Pajak Daerah Tahun 2019 yang telah berlangsung hingga 30 Desember 2019 dan dapat segera memanfaatkan Program Keringanan Pajak Daerah Tahun 2019.(Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×