background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Layanan e-Samsat DKI Jakarta melalui ATM
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Layanan e-Samsat DKI Jakarta melalui ATM

Kini Layanan e-Samsat DKI Jakarta sudah melalui Layanan ATM Bank DKI dan aplikasi Jak One Bank DKI, ATM BNI, ATM BTN, ATM BRI, ATM Maybank dan ATM Bukopin. Layanan ini untuk pengesahaan STNK Tahunan melalui ATM. Layanan e-SAMSAT melalui ATM Bank dipastikan Identitas kendaraan sesuai data KTP, STNK, BPKB Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor. kemudian batas waktu penukaran struk pembayaran yaitu 30 hari dan apabila tidak dilakukan pengesahaan STNK di Kantor Samsat terdekat. Maka, kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional. Berikut link tata caranya: e-SAMSAT-Jakarta-6-channel

Selengkapnya
Cara Menggunakan Samsat Online Nasional via Kendaraan DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Cara Menggunakan Samsat Online Nasional via Kendaraan DKI Jakarta

Samolnas adalah layanan jaringan elektronik untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Selain itu, Samolnas juga dapat melakukan pembayaran secara online untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Melalui layanan Samsat Online Nasional tentunya akan lebih memudahkan masyarakat pemilik kendaraan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena telah bekerja sama dengan bank daerah, bank BUMN, dan juga bank swasta. Melalui Samsat Online Nasional wajib pajak/pemohon diharuskan mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play. Karena hanya melalui aplikasi Samsat Online Nasional tersebut, wajib pajak/pemohon mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM/E-banking. Kode bayar yang diterima oleh wajib pajak/pemohon hanya berlaku selama 2 jam semenjak dikeluarkan oleh aplikasi Samsat Online Nasional, apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran kode bayar akan tidak dapat digunakan (kadaluarsa) sehingga jika akan melakukan pembayaran wajib pajak/pemohon harus melakukan pendaftaran ulang via aplikasi Samsat Online Nasional. Berikut menu yang ada pada aplikasi Samolnas: 1. Pendaftaran Menu ini digunakan untuk melakukan pendaftaran, penetapan pajak PKB, SWDKLLJ, dan mendapatkan kode bayar. 2. Info Proses Menu ini berguna untuk mengetahui proses yang sudah kamu lakukan. 3. Info Pajak Menu yang satu ini berguna untuk mendapatkan informasi besaran PKB dan SWDKLLJ. 4. E-TBPKB Menu ini akan menampilkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik atau virtual. 5. E-Pengesahan STNK Untuk menu ini, akan menampilkan pengesahan STNK secara elektronik atau virtual. 6. Pindah Bukti Menu ini digunakan untuk memindahkan E-Pengesahan STNK dan E-TBPKB dari satu ponsel ke ponsel yang lain. 7. Pengaduan Menu ini digunakan untuk menyampaikan pengaduan tentang pelayanan Samolnas berupa kritik dan saran. 8. Panduan Menu yang terakhir ini tentu saja berisi panduan penggunaan aplikasi Samolnas. Samsat Online Nasional ini memiliki perbedaan dengan layanan E-Samsat Jakarta dimana data pemilik rekening harus sama dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK sedangkan pembayaran Samsat Online Nasional bisa dilakukan melalui ATM/e-banking milik sendiri atau orang lain. Dibawah ini adalah tampilan dari Aplikasi Samsat Online Nasional, sebagai berikut : Setelah membayar pajak kendaraan melalui ATM/E-banking, ada prosedur pengesahan STNK yang harus diikuti oleh wajib pajak/pemohon, meliputi : 1. Menyerahkan persyaratan di loket pengesahan 2. Petugas akan melakukan input data pada aplikasi Samsat Online Nasional dengan memasukkan Noreg/Nopol 3. Setelah identitas pemilik dan kendaraan serta status pembayaran muncul pada layar komputer maka petugas akan melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan stiker/cap/elektronik pada kolom pengesahan di STNK 4. Selanjutnya petugas akan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus melakukan pengesahan STNK adalah 30 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya struk bukti tersebut. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan pada Samsat daerah asal dimana kendaraan terdaftar contohnya kendaraan yang terdaftar di wilayah Selatan tidak dapat melakukan pengesahan STNK di wilayah Utara. Selain itu, ketika mengajukan pengesahan STNK ke kantor Samsat maka wajib pajak/pemohon harus dapat menunjukkan KTP asli sesuai dengan data di STNK dan BPKB, bila tidak dapat menunjukkan maka : 1. Melakukan proses balik nama, 2. Dilakukan blokir sehingga tahun berikutnya kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional dan harus melakukan balik nama. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Korlantas Polri menggencarkan sosialisasi layanan Samsat Online Nasional (Samolnas) kepada para wajib pajak di Ibu Kota. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, layanan tersebut memudahkan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.  

Selengkapnya
Awal Tahun, Bapenda Jakarta Koordinasi Lurah dan Camat Capai Target 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Awal Tahun, Bapenda Jakarta Koordinasi Lurah dan Camat Capai Target 2020

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta akan melanjutkan kerja sama dengan aparatur lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah tahun 2020. Plt. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pihaknya sejak awal tahun 2020 berupaya maksimal agar penerimaan 13 jenis pajak daerah tercapai sesuai target yang ditetapkan. "Penerimaan ke 13 jenis pajak daerah tahun 2020 sebesar 50.1 triliun dan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan, layanan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar), layanan kesehatan (Kartu Jakarta Sehat), peningkatan kesejahteraan warga Jakarta seperti Kartu Disabilitas, Kartu Lansia dan lain-lain," ujar Sri Haryati, Senin (26/1). Ia mengungkapkan, Bapenda Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan apartur lurah dan camat di lima wilayah kota serta kabupaten guna optimalisasi penerimaan ke 13 jenis pajak daerah tahun 2020. Sebab, menurut Sri, kerja sama dengan aparatur Walikota terbukti efektif sehingga penerimaan PBB P2 sejak beberapa tahun sebelumnya tercapai maksimal. "Jadi, keterlibatan aparatur lurah dan camat lebih ditingkatkan sehingga penerimaan perjenis pajak daerah lainnya lebih optimal lagi di awal tahun 2020," tuturnya. Untuk itu, lanjut Sri, pihaknya akan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah agar dikeluarkan intruksi kepada lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak tahun 2020. "Kami menargetkan di bulan awal tahun 2020, kerja sama melibatkan aparatur lurah dan camat direalisasikan melalui intruksi Sekda sehingga warga menunaikan kewajiban pembayaran pajak sebelum akhir tahun 2020," tambahnya.

Selengkapnya
Bapenda Jakarta Gencarkan Pelaporan Pajak Online
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Jakarta Gencarkan Pelaporan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta terus menggencarkan penerapan sistem pelaporan pajak secara online untuk empat jenis pajak daerah. "Sistem pelaporan pajak secara online ini memudahkan kami dalam melakukan pemantauan, " Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jalarta, Sri Haryati mengatakan, pelaporan pajak untuk empat jenis pajak daerah seperti restoran, hiburan, hotel dan parkir secara online ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah perbankan milik pemerintah yakni Bank DKI, Mandiri dan BRI. "Pelaporan pajak secara online ditujukan kepada objek yang melakukan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari empat jenis pendapatan daerah yakni restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir," ujar Sri Haryati, Selasa (21/1). Ia mengungkapkan, dengan penerapan pelaporan pajak secara online tersebut membuat pihaknya semakin mudah dalam melakukan pemantauan terhadap wajib pajak. Sebab, dengan sistem pelaopran semacam ini, laporan akan muncul setiap satu jam sekali dan langsung terinput ke dalam sistem pelaporan di kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. "Sistem pelaporan pajak secara online ini memudahkan kami dalam melakukan pemantauan," tandasnya. Source Beritajakarta

Selengkapnya
Bapenda Jakarta gelar Sensus Pajak Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Jakarta gelar Sensus Pajak Tahun 2020

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta akan menggelar sensus pajak daerah pada pertengahan Februari 2020 mendatang. "Sensus pajak ini kami lakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah," Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, sensus atau pendataan digelar untuk mengetahui kondisi terkini objek pajak. "Sensus pajak ini kami lakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah," ujar Sri, Senin (20/1). Sementara Sekretaris Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Pilar Hendrani menuturkan, sensus pajak daerah akan dilaksanakan selama enam bulan dengan sistem swakelola yang melibatkan peran serta perguruan tinggi negeri. "Untuk pelaksanaan surveinya kami melibatkan 1.250 mahasiswa dari Universitas Indonesia," tuturnya. Selain itu, untuk pelaksanaan sensus pajak daerah pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Dalam hal ini pihak ADB membantu untuk pembuatan sistem sehingga pelaksanaan sensus pajak daerah dapat terlaksana dengan tepat dan baik. Ia menambahkan, untuk pendataan akan dimulai dari objek pajak tanah yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta. "Dari pendataan objek pajak ini, kita bisa mengetahui kondisi terkini apakah di lahan tersebut berdiri reklame atau bangunan rumah pribadi atau tempat usaha yang menjadi potensi penerimaan pendapatan baru tahun 2021 mendatang," tandasnya. Source: Beritajakarta.id

Selengkapnya
Insentif Pajak BBN-KB Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Insentif Pajak BBN-KB Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Tahun 2020

[caption id="attachment_380409" align="aligncenter" width="1280"] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konferensi Pers tentang Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, yang memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/1). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta didampingi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri haryati yang juga selaku Plt. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.[/caption]   PRESS RELEASE Pajak daerah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan daerah. Pajak selain mempunyai fungsi anggaran atau budgetair untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daaerah juga mempunyai fungsi mengatur atau reguleren. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, salah satunya kebijakan pemerintah daerah terkait penggunaan kendaraan bebas emisi di kota Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan sekaligus turut serta dalam mendukung, mengatur dan mengendalikan kualitas udara di kota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan insentif pajak daerah yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Bebasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Kendaraan Bermotor Listrik Bebasis Baterai (Battery Electric Vehicle) adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. Kebijakan pajak daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur ini, yaitu atas jual beli, tukar menukar, hibah, atau warisan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai) roda empat maupun roda dua diberikan insentif berupa tidak dikenakan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum. Untuk kendaraan jenis Hybrid atau sejenis semi listrik lainnya, tidak bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak ini. Insentif pajak daerah ini diberikan secara otomatis dalam sistem Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas insentif pajak daerah ini di kantor-kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau kantor SAMSAT yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Berdasarkan basis data replikasi PKB dan BBN-KB per tanggal 20 Januari 2020, jumlah kendaraan bermotor listrik yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta sebanyak 669 unit yang terdiri dari 631 kendaraan roda dua dan 38 kendaraan roda empat.   MEREK JENIS KENDARAAN JUMLAH KENDARAAN BYD MINIBUS 25 EMOTO SEPEDA MOTOR 42 EMOTO SEPEDA MOTOR 567 EMOTO SEPEDA MOTOR 15 GOVECS SEPEDA MOTOR 1 TERRA MOTO SEPEDA MOTOR 6 TESLA SEDAN 4 TESLA JEEP 5 TESLA JEEP 3 TESLA MINIBUS 1 TOTAL 669   Kebijakan yang tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini, mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Bagi masyarakat yang yang berencana untuk membeli kendaraan bermotor berbasis listrik baik roda dua maupun roda empat dapat menikmati insentif pembebasan pajak BBN-KB dan dengan menggunakan kendaraan bermotor berbasis listrik turut serta mendukung dan mewujudkan udara kota Jakarta yang bebas emisi.   (Pusdatin Bapenda DKI Jakarta)

Selengkapnya
×