Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik...
SelengkapnyaBea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak...
SelengkapnyaPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermot...
SelengkapnyaPajak Parkir
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar b...
SelengkapnyaPajak Hiburan
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas...
SelengkapnyaPajak Rokok
Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah....
SelengkapnyaPajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan....
SelengkapnyaPajak Restoran
Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejen...
SelengkapnyaPajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain....
SelengkapnyaBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ada...
SelengkapnyaPajak Hotel
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losme...
SelengkapnyaBerita Terkini Bapenda DKI Jakarta
Open Rekrutmen Regional Manager Petugas Pemetaan
Hallo #SobatSensus! Apa kabarnya niiih?Kali ini #MinSus punya kabar gembira nih dari kegiatan #SensusPajakDaerah2022#MinSus lagi buka lowongan kerja Petugas Pemetaan untuk posisi Regional Manager! Yuk #SobatSensus langsung daftarkan diri kamu untuk bergabung menjadi bagian dari #SensusPajakDaerah2022, untuk mendaftar kamu bisa mengakses link yang tertera di poster iklan Recruitment Petugas Pemetaan Regional Manager di atas atau silahkan akses link di bawah berikut:https://bit.ly/RegionalManager_Pemetaan2022Jangan lupa baca kualifikasi pelamar yang tertera di slider ke-2 postingan papan iklan Recruitment Petugas Pemetaan Regional Manager di atas ya~Sampai ketemu nanti yah #SobatSensus, #MinSus tunggu! Good Luck!Informasi Penting :Job Poster Recruitment Petugas Pemetaan Regional Manager yang valid hanya diposting atau tayangkan pada kanal sosial media Instagram SPD2022 : @spdbapendajakarta dan Website resmi SPD2022 : sensuspajak.jakarta.go.idKUALIFIKASI Recruitment Regioal Manager MDS :1. Pendidikan minimal Lulusan S1 pada Fakultas / Jurusan : Geografi / Teknik Geodesi / Geologi / Teknik Geomatika / Geofisika / Geoinformatika / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) / Ilmu Tanah / Kehutanan / Kelautan / Oseanografi;2. Berumur 27-36 tahun per 01 Januari 2022;3. Berpengalaman minimal 3 tahun (36 bulan) yang dicantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam bidang Survei Pemetaan / GIS / Pengukuran / sejenisnya;4. Memiliki Laptop dengan Spesifikasi Minimal Setara Core i5 dan RAM 8 GB;5. Mahir dalam mengoperasikan Aplikasi Pengolah Data Spasial;6. Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah DKI Jakarta;7. Berdomisili di DKI Jakarta atau daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi); dan8. Bersedia bekerja dengan target yang ditetapkan oleh Bapenda.#SobatSensus dihimbau untuk waspada terhadap penipuan lowongan kerja yang mengatasnamakan Bapenda DKI Jakarta atau #SensusPajakDaerahDKIJakarta, lowongan ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Terima Kasih
SelengkapnyaBapenda DKI Hadir di Jakarta Innovation Days
Bapenda DKI turut hadir dan berpartisipasi dalam acara Jakarta Innovation Days yang berlangsung selama dua hari yaitu pada 27 sampai dengan 28 September 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Innovation Days sendiri dilaksanakan di lantai dasar Balai Kota DKI Jakarta.Jakarta Innovation Days merupakan wadah hasil inovasi yang menampilkan karya dan gagasan para inovator dari lintas sektor, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Akademisi dan Komunitas di DKI Jakarta yang akan dikembangkan melalui kolaborasi antarpihak untuk kemajuan Jakarta.Acara ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam sambutannya, gubernur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Jakarta Innovation Days bisa menjelaskan kepada publik perihal terobosan inovasi yang telah dilakukan Pemprov DKI sehingga tidak muncul berbagai spekulasi tentang berbagai kebijakan yang selama ini telah dijalankan. Selain itu, ia berharap Jakarta Innovation Days menjadi wadah tukar gagasan dan pengalaman dari dan oleh berbagai pihak yang hadir, sehingga dari hasil tukar gagasan tersebut Ibu Kota bisa mendapat masukan untuk membangun kota yang lebih layak.Dalam acara ini sangat banyak inovator-inovator dari lintas sektor yang menampilkan karya inovasinya, tak terkecuali Bapenda DKI yang merupakan badan dan perangkat daerah ikut menampilkan karya inovasi berupa kemudahan pelayanan pajak yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana layanan pajak daerah DKI Jakarta, seperti Pajak Online, E-BPHTB dan E-Retribusi yang merupakan inovasi yang sudah diterapkan di Bapenda DKI Jakarta.Suasana pameran Jakarta Innovation Days terlihat ramai dan pengunjung yang datang pun beragam, mulai dari pejabat negara higga siswa sekolah terlihat sangat beratusias saat mengunjungi pameran Jakarta Innovation Days ini.
SelengkapnyaDiklat Pemeriksa Pajak Berbasis Corporate University (CorpU)
Bapenda DKI Jakarta adakan Diklat Pemeriksa Pajak Berbasis Corporate University (CorpU) yang telah dibuka pada 22 Agustus 2022 oleh Kepala Bapenda, Lusiana Herawati.Kegiatan Diklat Pemeriksa Pajak Berbasis Corporate University ini sendiri di jadwalkan akan berlangsung lebih dari sebulan, dari 22 Agustus 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022,Diklat ini dilaksanakan di Executive Lounge Lantai 16 Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, dan di ikuti oleh 25 pegawai yang ada di lingkungan Bapenda DKI Jakarta.Pemeriksa Pajak Berbasis Corporate University merupakan implementasi dari konsep learning organization. Di tengah perkembangan dunia yang semakin global dan kompetitif, menuntut seluruh karyawan dari seluruh level untuk mendapatkan pembelajaran dan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.Tujuan dari Pemeriksa Pajak Berbasis Corporate University adalah untuk mengatasi kelambatan dan ketidakmampuan proses pembelajaran teoritis yang didapatkan di Perguruan Tinggi konvensional dengan tuntutan praktik kerja yang sebenarny.Bagi Pegawai Pemeriksa, diklat ini ndapat lebih meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur dilingkungan bapenda DKI Jakarta yang profesional dalam menjalankan tugas-tugas nya, selain itu, diklat ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
SelengkapnyaArtikel Badan Pendapatan Daerah
Tata Cara Menggunakan E-Retribusi
Halo sobat pajak, peran teknologi sangat penting dalam pelayanan pendapatan daerah, salah satunya adalah pajak daerah melalui penguatan sistem informasi dan bisnis proses serta peningkatan integrasi layanan dan administrasi perpajakan. Termasuk dengan pengurusan retribusi melalui E-Retribusi yang terdapat pada sistem Pajak Onile. Lalu bagaimana cara menggunakan E-Retribusi, berikut ini penjelasan secara lengkapnya:Bagaimana Cara Menggunakan E-RetribusiA. Login Ke E-RetribusiDalam penerapannya, semua permohonan harus mengakses sistem pajak online melalui link https://pajakonline.jakarta.go.id/login1. Pada halaman Login pengguna harus mengisi Username/email dan Password akun Wajib Pajak /Retribusi kemudian tekan tombol Login2. Apabila Username/email dan Password sesuai, maka akan tampil Halaman Dashboard Aplikasi Pajak Online.B. Cek Data Tagihan Retribusi1. Pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), klik Menu Retribusi, lalu Akan menampilkan Halaman Menu Retribusi. Terdapat Data Tagihan yang telah ditampilkan berdasarkan NIK/NPWP Wajib Retribusi yang terdaftar pada Akun Pajak Online.2. Kemudian untuk mencari Data Tagihan Retribusi sesuai NIK/NPWP yang ingin digunakan, pada kolom “Cari Data Tagihan” masukkan data NIK/NPWP dan tekan tombol Cari. Lalu dalam proses pencarian data tersebut, akan menampilkan hasil sebagai berikut: A. NIK/NPWP tidak memiliki tagihan, sama dengan Data Kosong / tidak ditemukan. B. NIK/NPWP memiliki tagihan : Menampilkan Data Tagihan RetribusiC. Cetak Dokumen SKRD & SSRD1. Pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), klik Menu Retribusi, lalu akan menampilkan Halaman Menu Retribusi. Terdapat Data Tagihan yang telah ditampilkan berdasarkan NIK/NPWP Wajib Retribusi yang terdaftar pada Akun Pajak Online.2. Kemudian pada Kolom Aksi, lakukan proses berikut : a. Tekan tombol Cetak SKRD, untuk melakukan proses cetak dokumen SKRD b. Tekan tombol Cetak SSRD, untuk melakukan proses cetak dokumen SSRD
SelengkapnyaPengenaan PBB-P2 Atas Objek Yang Digunakan Untuk Melayani Kepentingan Umum Di Bidang Keagamaan
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan umat beragama di Provinsi DKI Jakarta, perlu diatur kebijakan pengenaan PBB-P2 atas objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkannya peraturan Gubernur tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Yang Digunakan untuk Melayani Kepentingan Umum Di Bidang Keagamaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2022. Berikut ini penjelasan lengkap tentang peraturan gubernur tersebut: Kebijakan PengenaanObjek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan diberikan pengenaan 0% atas PBB-P2.Pemberian pengenaan 0% dikecualikan terhadap Kegiatan Keagamaan yang diselenggarakan pada objek pajak yang bersifat komersial atau lebih dari 50% luas lahannya diperuntukkan untuk kegiatan komersial.Mekanisme PermohonanPengenaan 0% diberikan berdasarkan pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak atas objek pajak untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan.1. Permohonan harus dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas pemohon atau yang dikuasakan b. SPPT PBB-P2 atas objek yang dimohonkan c. surat keterangan terdaftar yang terbaru dari Kementerian Agama d. rekomendasi dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual per objek pajak.2. Pengenaan 0% atas PBB-P2 dilaksanakan sepanjang surat keterangan terdaftar atas Kegiatan Keagamaan dari Kementerian Agama masih berlaku.3. Permohonan beserta dokumen persyaratan diajukan secara online kepada Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sesuai lokasi objek pajak melalui website pajakonline.jakarta.go.id.4. Standar operasional prosedur terkait pemberian rekomendasi disusun oleh Biro Pendidikan Mental dan Spiritual5. Format permohonan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.Verifikasi Permohonan1. Berdasarkan permohonan, Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen. 2. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah menerbitkan: a. keputusan pengenaan 0% atas PBB-P2, apabila persyaratan terpenuhi. b. surat penolakan permohonan disertai alasan penolakan, apabila persyaratan tidak terpenuhi. 3. Penyelesaian permohonan sampai dengan penerbitan keputusan pengenaan 0% atas PBB-P2 atau surat penolakan dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja. 4. Format laporan verifikasi berkas dan keputusan pengenaan 0% atas PBB-P2 atau surat penolakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.Ketentuan1. Dalam hal objek pajak memiliki tunggakan PBB-P2 terhitung sejak tahun berlakunya surat keterangan terdaftar yang terbaru pada Kementerian Agama, tetap dapat diberikan pengenaan 0% atas PBB-P2.2. Dikecualikan dari ketentuan terhadap objek pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 tahun - tahun pajak sebelum tahun berlakunya surat keterangan terdaftar yang terbaru dari Kementerian Agama. 3. Terhadap tunggakan tetap dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Keputusan pengenaan 0% atas PBB-P2 diberikan untuk masa 1 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan1. Jika di kemudian hari diketahui objek pajak tidak memenuhi ketentuan pengenaan 0% atas PBB-P2, surat keterangan dapat dibatalkan dan atas objek dimaksud menjadi terutang PBB-P2. 2. Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Nah itu tadi adalah penjelasan mengenai Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Yang Digunakan untuk Melayani Kepentingan Umum Di Bidang Keagamaan yang sesuai dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2022, diharapkan dengan adanya ketentuan ini dapat membuat wajib pajak khususnya wajib pajak PBB-P2 dapat menerima manfaat dari PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta.Tata Cara PermohonanPermohonan diajukan ke Kantor UPPPD yang berwenang atau melalui Pajak online dengan cara berikut ini: 1. Login ke https://pajakonline.jakarta.go.id 2. Pilih menu PBB3. Pilih tambah permohonan pelayanan4. Isi secara lengkap jenis pajak dengan “14-pajak bumi dan bangunan” dan jenis pelayanan pilih “PENGENAAN” 5. Pilih jenis sub pelayanan sesuai dengan yang di bawah ini “pengenaan 0% untuk objek pajak yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan”6. Lengkapi identitas pemohon 7. Lengkapai data objek pajak8. Tambah data pendukung dan upload dokumen pendukung9. Ceklist “Saya setuju degan persyaratan diatas*” dan klik SIMPAN 10. Setelah klik SIMPAN, bapak/ibu klik KIRIM (ikon pesawat kertas) dan OTP akan dikirim ke kotak masuk di menu PESAN LAYANAN ,11. Masukan OTP di kotak yang disediakan, dan KIRIM
SelengkapnyaPenghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
Halo sobat pajak, kabar baik untuk sobat pajak semua bahwa kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini untuk kepentingan daerah dalam rangka percepatan target penerimaan, stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tertib administrasi pembayaran serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca bencana non alam wabah covid-19 di Jakarta.Ketentuan Penghapusan1) Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah dan/atau telah melunasi pokok pajak daerah sampai dengan 15 Desember 2022.2) Sanksi administrasi pajak daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud meliputi jenis pajak sebagai berikut :Pajak HotelPajak RestoranPajak HiburanPajak ParkirPajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Pajak ReklamePajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)Pajak Air Tanah (PAT)3) Penghapusan sanksi administrasi, diberikan atas : 1.sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau setoran masa yang telah melewati jatuh tempo pembayaran untuk jenis :Pajak Hotel;Pajak Restoran;Pajak Parkir;Pajak Hiburan;PBBKB;BBNKB;BPHTB;PKB;Pajak Reklame; danPAT. 2. sanksi administrasi berupa bunga yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar untuk jenis :Pajak Hotel;Pajak Restoran;Pajak Parkir;Pajak Hiburan;PBBKB;BPHTB;Pajak Reklame;PBB-P2; dan PAT. 3. sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran untuk jenis :Pajak Hotel;Pajak Restoran;Pajak Parkir;Pajak Hiburan;PBBKB;BBNKB;PKB;Pajak Reklame; danPAT.Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.
SelengkapnyaCara Pendaftaran dan Download SPPT PBB-P2
Hai Sobat Pajak, SPPT PPB-P2 merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak. SPPT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. SPPT merupakan dokumen penting yang berisi nominal utang atas PBB yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tetapan waktu yang sudah ditentukan. Sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI sudah tidak lagi menerbitkan SPPT PBB-P2 berupa cetakan kertan dan sebagai penggantinya adalah SPPT PBB-P2 secara elektronik (eSPPT). Wajib Pajak PBB-P2 DKI Jakarta dapat mengunduk eSPPT ini melalui website pajakonline.jakarta.go.id atau cara lainnya adalah dengan melakukan pendaftaran dan pengunduhan eSPPT PBB-P2 menggunakan aplikasi JAKI.Berikut ini cara mendaftar dan mengunduh E-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta, secara online :A. Situs pajakonline.jakarta.go.idberikut cara mendaftarkan e-SPPT PBB-P2 melalui situs pajakonline.jakarta.go.id: 1. Akses situs https://pajakonline.jakarta.go.id. 2. Klik menu "e-SPPT" di bagian atas halaman. 3. Kemudian pilih "Daftar e-SPPT PBB" di pojok kanan atas halaman.4. Isi "Data Objek Pajak", seperti NOP PBB-P2, nama wajib pajak (sesuai SPPT), dan tahun SPPT. 5. Lalu isi "Data Pengunduh", seperti Perorangan/Badan, domisili, NIK, hubungan dengan wajib pajak, nomor handphone, dan alamat email. 6. Baca ketentuan khususnya, lalu klik kotak "Saya Setuju". 7. Setelah itu klik tombol "Kirim". Sistem akan melakukan verifikasi data dan Anda akan mendapatkan email. 8. Jika Anda sudah menerima email dari Bapenda DKI Jakarta, Anda sudah dapat mengunduh file e-SPPT melalui link di dalam email tersebut. 9. Unduh file e-SPPT. B. Aplikasi JAKI berikut cara mendaftarkan e-SPPT PBB-P2 melalui aplikasi Jaki: 1. Unduh aplikasi Jaki. 2. Kemudian masuk ke aplikasi Jaki. 3. Pilih menu "JakPenda". 4. Pada menu "Pilihan Layanan Pajak Kamu", pilih "PBB-P2". 5. Lalu daftar e-SPPT PBB-P2, dengan memasukkan: a. Masukkan "Data Objek Pajak". b. Masukkan "Data Pengunduh". c. Baca ketentuan khususnya, lalu klik kotak "Saya setuju". d. Setelah itu klik tombol "Kirim Permohonan". 6. Setelah verifikasi berhasil, klik "Unduh e-SPPT". a. e-SPPT akan terunduh di perangkat yang digunakan. b. Link juga akan terkirim ke email yang telah didaftarkan. Setelah berhasil mendaftarkan untuk eSPPT PBB-P2 tahu berjalan, apakah tahun berikutnya harus melakukan pendaftaran kembali ?Jawabannya adalah tidak perlu melakukan pendaftaran kembali, karena saat ketetapan PBB-P2telah di tanda tangan oleh pejabat berwenang secara elektronik, maka link untuk mengunduh eSPPT dimaksud akan langsung terkirim ke alamat email yang telah didaftarkan di awal tadi. Jika bapak/ibu tidak kunjung menerima link email untuk mengunduh, maka Langkah yang dilakukan untuk mengecek apakah ketetapan untuk tahun yang baru sudah terbit, bisa dilihat dengan cara berikut 1. Login ke akun https://pajakonline.jakarta.go.id (sesuai dengan alamat email yang telah didaftarkan) 2. Pilih jenis pajak PBB (di menu sebelah kiri) – 3. Setalah masuk di menu PBB, pilih tab RIWAYAT UNDUHANMaka bapak/ibu dapat melihat daftar eSPPT yang pernah didaftarkan dan diunduh Nah itu tadi penjelasan kami tentang cara mendaftar dan mendownload SPPT PBB-P2 secara online, perlu kita ketahui bahwa PBB dibayarkan setiap tahun dan memiliki jatuh tempo. Jika kamu telat membayar pajak ini, bakal kena denda sebesar 2% setiap bulan. Jadi jangan sampai terlambat atau menunggak ya. Apabila anda mendapati kendala dalam proses pendaftaran e-SPPT PBB, anda dapat menghubungi call center Bapenda DKI di nomor 1500-177 atau email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id atau hubungi kantor UPPPD yang berwenang.
SelengkapnyaCara Mengurus BPHTB Secara Online Melalui E-BPHTB
Seiring dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka menyederhanakan proses dan keamanan transaksi pembayaran, pelaporan, pelayanan dan pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik.Apa Itu E-BPHTBSistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik, yang selanjutnya disingkat sistem e-BPHTB, adalah sebuah sistem pengelolaan pemungutan BPHTB yang meliputi administrasi pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel.Bagaimana Cara Menggunakan E-BPHTBDalam penerapannya, semua permohona harus melalui link ebphtb.jakarta.go.id didalam E-BPHTB terdapat 2 jenis layanan pengurusan permohonan BPHTB, lima jenis permohonan itu diantaranya adalah:A. Permohonan Objek Pajak BPHTBLayanan permohonan Objek Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Yaitu a.Pemindahan Hak karena Jual beli;Tukar menukar;Hibah;Hibah wasiat Waris ;Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;Penunjukan pembeli dalam lelang;Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Penggabungan usaha;Peleburan usaha;Pemekaran usaha; atauHadiah b.Pemberian hak baru , karenaKelanjutan pelepasan hakDiluar pelepasan B. Permohonan Non Objek PajakLayanan permohonan Non Objek Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yang diperoleh : Perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;Negara untuk untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;Badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; Orang pribadi atau badan karena wakaf; Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;Berikut ini penjelasan secara lengkap mengenai langkah pengurusan permohonan BPHTB: A. Permohonan Objek Pajak 1. Periksa data pembayaran PBB berdasarkan NOP, dibagian ini user melakukan pengecekan data dengan berdasarkan NOP, jika status pembayaran lunas semua maka bisa lanjut ketahap selanjutnya yaitu mengisi formulir SSPD dengan meng klik – FORMULIR BPHTB di pojok kanan bawah2. SSPD, dibagian ini memasukan data berdasarkan NIK/NPWP, jika belum melakukan permohonan akan muncul pop up untuk mengisi data diri, jika sebelumnya sudah melakukan permohonan maka datanya langsung tampil seperti berikut.3. SSPD, dibagian ini user akan mengisi data berdasarkan permohonan yang diajukan.Keterangan : Untuk transaksi pembagian hak Bersama, jangan lupa untuk centang kotak (APHB) dan masukan jumlah bagian yang dialihkan;Untuk transaksi pengenaan BPHTB 0% untuk kepemilikan pertama kali berdasarkan Pergub 126 Tahun 2017, jangan lupa centang kotak (Ajukan Pengenaan 0% (NolPersen) BPHTB untuk NPOP dibawah 2M);Untuk transaksi Waris, Hibah, dan Hibah Wasiat yang memiliki pengurangan 50%, jangan lupa centang kotak (Pengurangan)4. Kode bayar, setelah mengisi di formulir SSPD maka user akan membuat kode bayar.5. Kode bayar, setelah itu dibagian ini berisi informasi dari user dan kode bayar, dan juga user bisa memilih metode pembayaran yang akan digunakan.6. Pelayanan BPHTB, tahap selanjutnya user akan membayar sesuai total yang tertera ke bank yang dipilih sebelumnya, jika sudah membayar maka Langkah selanjutnya user akan mengecek pembayaran dimenu berikut.7. setelah me-klik CEK PEMBAYARAN maka user akan mengisi formulir pelayanan dan upload berkas yang diperlukan 8. Pelayanan BPHTB, setelah wajib pajak mengisi formulir pelayanan & upload berkas maka wajib pajak dapat mendownload berkas SSPD Unverified.9. setelah wajib pajak mengisi formulir pelayanan & upload berkas maka permohonan akan masuk kedalam Coretax, dan oleh petugas langsung ke proses ke – 3 yaitu disposisi dan diselesaikan sampai tahap akhir dan dapat mencetak berkas yang diajukan user.10. Pelayanan BPHTB, setelah petugas memproses pelayanan permohonan dari user di Coretax sampai selesai, maka user dapat mengecek di pajak online untuk mencetak berkas SSPD yang telah diverifikasi B. Permohonan Non Objek Pajak 1. SSPD, dibagian ini memasukan data berdasarkan NIK/NPWP, jika belum melakukan permohonan akan muncul pop up untuk mengisi data diri terdiri , jika sebelumnya sudah melakukan permohonan maka datanya langsung tampil seperti berikut. 2. SSPD, dibagian ini user akan mengisi data berdasarkan apa yang mereka ingin ajukan permohonannya3. Formulir tambah pelayanan, untuk jenis objek Non objek pajak tidak ada proses pembayaran dan user langsung mengisi data dan upload berkas di formulir tambah pelayanan dan datanya akan tampil di bagian detail pelayanan BPHTB. 4. Pelayanan BPHTB, setelah wajib pajak mengisi formulir pelayanan & upload berkas maka wajib pajak dapat mendownload berkas SSPD Unverified5. setelah wajib pajak mengisi formulir pelayanan & upload berkas maka permohonan akan masuk kedalam Coretax, dan oleh petugas langsung ke proses ke – 3 yaitu disposisi dan diselesaikan sampai tahap akhir dan dapat mencetak berkas yang diajukan user.6. Pelayanan BPHTB, setelah petugas memproses pelayanan permohonan dari user di Coretax sampai selesai, maka user dapat mengecek di pajak online untuk mencetak berkas SSPD dan Suket Nihil. Kanal PembayaranVideo Panduan E-BPHTBPelajari lebih lanjut Pergub Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Pengawasan BPHTB Secara Elektronik : Disini
Selengkapnya