background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kunjungan Kerja Samsat Dispenda Provinsi Papua
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja Samsat Dispenda Provinsi Papua

[caption id="attachment_285832" align="alignleft" width="200"] Kunjungan Kerja Samsat Dispenda Papua[/caption] Kebijakan Pembebasan sanksi PKB dan BBN-KB memberi dampak yang baik bagi animo masyarakat membayar Pajak. Sebelum kebijakan itu berlaku, setiap hari surat ketetapan penunggakan PKB yang keluar hanya 500 hingga 600. Namun, saat kebijakan itu berlaku, pihaknya bisa mengeluarkan surat ketetapan penunggakan PKB berjumlah 700 sampai dengan 1.000 Kendaraan. Kebijakan penghapusan biaya denda PKB dan BBNKB berlaku sejak Senin 16 November hingga Kamis 31 Desember. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut kebijakan itu bertujuan agar wajib pajak tidak terus menunggak bayar pajak. Kalau denda tidak dihapus, maka tunggakan pajak akan lebih banyak. Samsat Dinas Pendapatan Daerah Provini Papua melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Rabu, 25/11/2015) yang diterima oleh Humas DPP dan Bidang Renbang. Delegasi Samsat Provinsi Papua terdiri dari para Kepala Samsat dari Kabupaten Sarmi, Jayapura, Mulia, Biak dan Merauke. Ibu Erma Sulistianingsih Kepala Humas DPP memaparkan tentang tata kerja Samsat DKI Jakarta dan kebijakan yang ada termasuk sekarang ini melaksanakan pembebasan sanksi PKB dan BBN-KB serta pelayanan Samsat di Kecamatan. Kunjungan Samsat Dispenda Papua diakhiri dengan kunjungan lapangan ke Kantor Samsat Utara yang diterima oleh Bapak Robert sebagai Kepala Unit PKB dan BBN-KB Samsat Utara. [caption id="attachment_285835" align="alignleft" width="300"] Penjelasan tentang Samsat di Jakarta[/caption] [caption id="attachment_285841" align="alignleft" width="300"] Foto Bersama DPP[/caption]

Selengkapnya
Pelatihan Pajak Daerah Online Pengusaha Retail Aprindo
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelatihan Pajak Daerah Online Pengusaha Retail Aprindo

[caption id="attachment_285554" align="alignleft" width="200"] Pajak Online[/caption] Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Tentang Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Online System, maka daerah Provinsi DKI Jakarta dipermudah didalam melakukan pemungutan pajak karena dapat dilakukan secara online melalui internet dan mobile system, hal ini sangat membantu petugas pelayanan pajak dan juga bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. [caption id="attachment_285556" align="alignleft" width="200"] Kadis Pelayanan Pajak membuka Pelatihan Online[/caption] Selain melakukan Pajak Online Cash Management System (CMS) dengan Bank BRI, Dinas Pelayanan Pajak juga melaksanakan Pajak Online untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak PBB. "Keuntungan dari sisi Wajib Pajak adalah melalui Pajak Daerah Online akses pembayaran pajak dan monitoring dapat dilakukan secara efektif setiap saat, kapanpun dan di manapun. Dari sisi Pemprov DKI Jakarta dengan memanfaatkan teknologi dan sistem perbankan, maka Pemprov DKI Jakarta dapat lebih efisien melayani masyarakat". Demikian dikatakan oleh Bapak Agus Bambang Setiowidodo, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta saat membuka Pelatihan Pajak Daerah Online pada hari Selasa, 24 November 2015 di Gedung Pertemuan Dinas Teknis, Dinas Pelayanan Pajak.   [caption id="attachment_285558" align="alignleft" width="200"] Pelatihan Online[/caption] Tujuan Pajak Online ini adalah memudahkan pendataan pajak yang cepat secara online, pencatatan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) secara Online, menginput berkas secara cepat sehingga mengurangi beban kerja dan pencatatan kontak pajak secara detail. Melalui Pajak Online maka pembayaran Pajak akan lebih cepat karena dapat dilakukan pembayaran melalui Bank, bagi Wajib Pajak Restoran tidak Perlu mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD karena sudah terdapat menu online. Di era “Jakarta Baru”, kebutuhan pembangunan untuk kota Jakarta terus meningkat seiring dengan tingkat perkembangan kota yang terus membutuhkan pembiayaan, karena itu peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah harus ditingkatkan guna memenuhi harapan tersebut. APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 + Rp. 69 Triliun, kontribusi melalui Pajak Daerah dan dari sumber Keuangan Daerah yang ada yaitu Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, Lain-lain Pendapat yang sah, dana Perimbangan, PPH Bagi Hasil, Lain-lain Pendapatan, SiLPA, dll). Dari 12 Jenis Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hotel, PBB dll) yang dilaksanakan pemungutannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015, melalui Dinas Pelayanan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 32,5 Trilyun. Sampai dengan tanggal 23 November 2015, penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai Rp 23,6 Trilyun atau 72,7% dari Target. Diharapkan dengan pertemuan kita hari ini, maka selain dapat menyamakan persepsi, juga membantu menyamakan langkah dalam mempercepat penerimaan Pajak Daerah guna memenuhi kebutuhan pendapatan daerah juga memudahkan Wajib Pajak didalam menghitung dan menyetorkan pajaknya. [caption id="attachment_285563" align="alignleft" width="200"] Peserta Pajak Online[/caption] Pelaksanaan Pelatihan Pajak Online diikuti oleh 140 anggota Aprindo dan membahas menu Pelayanan, Pembayaran dan Pelaporan. Pajak Online ini memiliki banyak fitur pembayaran di 12 Bank dan Kantor Pos dengan Kode Bayar, dapat memberikan informasi detail dan riwayat pembayaran pajak (tunggakan) melalui Web, dapat melakukan pendaftaran objek pajak melalui web, melakukan perpanjangan reklame, pengurangan PBB dan blokir Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dilakukan melalui Web. Pelatihan berjalan lancar dan dapat dipahami para peerta yang mengikuti secara cermat dan sesekali menanyakan kepada nara sumber hal teknis yang perlu ditanyakan. Semoga setelah tahapan ini maka pembayaran pajak akan lebih lancar lagi.

Selengkapnya
Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Wilayah Tanjung Priok dan Jakarta Utara
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Wilayah Tanjung Priok dan Jakarta Utara

[caption id="attachment_282437" align="alignleft" width="200"] Pemasangan Plang Tunggakan PBB[/caption] Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak PBB. Tindakan pemasangan plang tunggakan PBB terhadap bangunan dan tanah tersebar di wilayah Jakarta berdasarkan Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 89 Tahun 2013. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena pemilik bangunan dan lahan mengabaikan surat peringatan yang telah disampaikan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Melalui tindakan ini diharapkan mereka segera melunasinya karena bertujuan sebagai shock therapy secara psikologis kepada para penunggak pajak agar melunasi tunggakan pajaknya. [caption id="attachment_282473" align="alignleft" width="150"] Plang Tunggakan PBB[/caption] Untuk itu Kepala UPPD Tanjung Priok Adhi Wiranandha melaksanakan Apel Pemasangan Plang Tunggakan PBB 2015 bersama jajaran Kecamatan Tanjung Priok, Satpol PP dan Kepolisian dihalaman kantor UPPD Tanjung Priok. Apel dihadiri oleh seluruh Kepala UPPD se-Jakarta Utara beserta Ka.Subag TU dan Staf terkait. Ibu Nirmalawati dari Kepala UPPD Koja, Bapak Roland Istiantoro Kepala UPPD Kelapa Gading, Bapak Muhammad Juhfa Kepala UPPD Cilincing, Bapak Muhammad Purika Kepala UPPD Pademangan dan Bapak Faisal Syafruddin Kepala UPPD Penjaringan juga ikut melaksanakan Apel yang dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Utara Bapak Selkiansyah.     [caption id="attachment_282477" align="alignleft" width="200"] Kasudin PP Jakarta Utara memberikan arahan[/caption] Bapak Selkiansyah mengatakan bahwa terdapat 216 Wajib Pajak yg akan dipasang plang tunggakan PBB dengan nilai pajak sebesar Rp. 136 M di wilayah Jakarta Utara. Pada hari ini tanggal 23 November 2015 dipasang 2 Plang Tunggakan PBB senilai Rp. 12 Milyar di 2 objek tanah di Pelabuhan Tanjung Priok. Pemasangan Plang Tunggakan PBB akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jakarta dan akan diteruskan menjadi penagihan aktif. "Hindari arogansi, jaga ketertiban umum, jangan mengganggu aktivitas masyarakat atas kehadiran kita, selamat menjalankan tugas dengan baik", demikian pesan dari kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Utara. Semoga Pemasangan Plang ini akan berhasil mencairkan tunggakan PBB dan Wajib Pajak akan segera menyelesaikan kewajibannya.       [caption id="attachment_282482" align="alignleft" width="150"] Plang Tunggakan PBB[/caption] Baca Liputannya di beritajakarta.com: https://www.beritajakarta.com/potret_wilayah/album/1358/216_Wajib_Pajak_Penunggak_PBB-P2_Dipasangi_Plang_Peringatan

Selengkapnya
Penjelasan Tentang Pembebasan Sanksi PBB 2015-2014-2013
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penjelasan Tentang Pembebasan Sanksi PBB 2015-2014-2013

[caption id="attachment_275932" align="alignleft" width="150"] Wakadis Pelayanan Pajak memberikan penjelasan kepada rekan media[/caption] Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB-P2 dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2013 Tentang Inventarisasi Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemasangan Papan Informasi Atau Pemberitahuan Piutang PBB-P2 bagi Tanah yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya maka perlu dilakukan pemasangan Papan Penunggak Pajak yang menunjukan bahwa tanah dan bangunan tersebut belum melunasi PBB-P2 dan dalam pengawasan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memerintahkan pemasangan Stiker atau Papan Informasi Pemberitahuan pada Objek Reklame atau PBB-P2 yang belum melunasi Pajak Daerah. Diinstruksikan kepada Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak di wilayah kota dan Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di Kecamatan agar melakukan inventarisasi data piutang Wajib Pajak PBB-P2 serta tanah dan/atau bangunan yang tidak diketahui keberadaan subyek pajaknya, baik yang memiliki/menguasai/memanfaatkan obyek pajak dan mengirimkan surat himbauan pemenuhan kewajiban Pajak PBB-P2 selama 3 (tiga) hari kerja kepada Wajib Pajak. Didalam melaksanakan kegiatan ini akan dilakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah serta pengurus RT dan RW disekitar objek pajak PBB-P2. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 tersebut maka pada objek tanah atau bangunannya akan dipasang Papan Penunggak Pajak yang menunjukan bahwa tanah dan bangunan tersebut belum melunasi PBB-P2 dan dalam pengawasan Pemprov DKI Jakarta. Dari target Pendapatan Pajak Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 32,5 Trilyun, Pajak PBB-P2 memiliki kontribusi sebesar Rp. 7,1 Trilyun, sampai dengan tanggal 18 November 2015 pembayaran Pajak PBB-P2 baru mencapai Rp. 6.281.906.438.625,- atau baru mencapai 88,47 %. Guna mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dirasakan perlu melakukan instensifikasi pemungutan PBB-P2 melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, untuk itu Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 November 2015 mengeluarkan Keputusan Nomor 2885 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Penghapusan sanksi admnistrasi PBB-P2 dilakukan dengan menyesuaikan sistem pembayaran PBB-P2 dan dapat langsung dibayar ke Bank DKI atau Bank yang bekerjasama dengan Bank DKI tanpa mengajukan persyaratan terlebih dahulu ke Kantor UPPD Kecamatan. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 setelah tanggal 31 Desember 2015 tetap dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang telah melakukan pembayaran pokok PBB-P2 terutang Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 beserta sanksi administrasi sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini tidak dapat mengajukan pemindahbukuan (restitusi dan/atau kompensasi). Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 November 2015 dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2015. Terhadap Wajib Pajak yang belum juga melunasi tunggakan PBB-P2 akan ditindaklanjuti dengan “Law Enforcement” yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang pelaksanaanya dikerjasamakan dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sampai tindakan sita dan lelang. Ayo Kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk melunasi hutang PBB-P2 kita, sebelum dilaksanakan sita dan lelang. (Humas DPP)

Selengkapnya
Pengurangan Sanksi PBB-P2 Tahun 2015-2014-2013
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pengurangan Sanksi PBB-P2 Tahun 2015-2014-2013

[caption id="attachment_274416" align="alignleft" width="200"] Bebas Sanksi PBB 2015-2014-2013[/caption] Guna mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dirasakan perlu melakukan instensifikasi pemungutan PBB-P2 melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, untuk itu Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 November 2015 mengeluarkan Keputusan Nomor 2885 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Penghapusan sanksi admnistrasi PBB-P2 dilakukan dengan menyesuaikan sistem pembayaran PBB-P2 dan dapat langsung dibayar ke Bank DKI atau Bank yang bekerjasama dengan Bank DKI tanpa mengajukan persyaratan terlebih dahulu ke Kantor UPPD Kecamatan. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 setelah tanggal 31 Desember 2015 tetap dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang telah melakukan pembayaran pokok PBB-P2 terutang Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 beserta sanksi administrasi sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini tidak dapat mengajukan pemindahbukuan (restitusi dan/atau kompensasi). Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 November 2015 dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2015. Ayo Kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk melunasi hutang PBB-P2 kita.

Selengkapnya
Gerai Pelayanan Terpadu (GPT) UPPD Setiabudi di Mall ITC Kuningan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gerai Pelayanan Terpadu (GPT) UPPD Setiabudi di Mall ITC Kuningan

[caption id="attachment_266589" align="alignleft" width="200"] Ka.Subag TU UPPD Setiabudi memberikan penjelasan tentang Gerai Pajak[/caption] UPPD Setiabudi melakukan Gerai Pelayanan Pajak Daerah di Mall ITC Kuningan pada tanggal 11 November s/d 31 Desember 2015, pukul: 11.00 s/d pukul 15.00 di Lantai 1, Warga Setiabudi dapat memanfaatkan kesempatan ini. Lihat beritanya di YouTube (klik disini) - https://youtu.be/u1cc2heZE4w

Selengkapnya
×