background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kunjungan Komisi C DPRD Jawa Timur
20 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Komisi C DPRD Jawa Timur

[caption id="attachment_374551" align="alignleft" width="200"] Komisi C DPRD Jatim sedang diberikan penjelasan tentang DPP DKI[/caption] Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, diterima oleh Humas DPP dan didampingi oleh Bidang Pengendalian dan Bidang Renbang. Komisi C merupakan Alat Kelengkapan DPRD Jatim yang membidangi Keuangan meliputi Pendapatan, Aset, BUMD, dan Investasi. Dalam bidang Pendapatan potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Jatim di 2 tahun terakhir telah mengalami penurunan. Dalam APBD tahun 2015 targetnya ditetapkan sebesar Rp.3,7 trilyun namun realisasinya hanya sekitar 95%. Sedangkan dalam APBD tahun 2016 targetnya turun menjadi Rp.3,5 trilyun. Penurunan potensi BBN-KB tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi C. Untuk itu perlu ada upaya intensifikasi dari Dipenda misalnya melalui pencairan Tunggakan Pajak yang di Jatim nilainya mencapai sekitar Rp. 1 trilyun, seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam meminimalkan tunggakan dan pencairan pajak. Dalam konteks tunggakan pajak, tentunya ada penerimaan pendapatan berasal dari Denda Pajak. Siklus penerimaan pendapatan dari denda pajak tersebut, selalu ada dalam setiap tahun anggaran. Di Jatim penerimaan dari Denda Pajak dalam 2 tahun terakhir mencapai Rp.40 milyar lebih setiap tahunnya. Karena ada tunggakan, maka pada setiap tahun pasti ada penerimaan dari Denda Pajak. Pendapatan dari Denda tersebut telah dijadikan target dalam APBD. Pemprov DKI dan menerangkan upaya-upaya yang telah dilakukan. Optimalisasi penerimaan PAD disetiap daerah tentunya mempunyai kreasi tersendiri yang mungkin tidak dilakukan oleh daerah lain. Untuk itu kedatangan dari Komisi C ingin mendapat masukan terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI, dalam upayanya untuk mengoptimalkan PAD tersebut. (Phn).

Selengkapnya
Pelatihan Alat POS di Sudin Jakarta Utara
20 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Pelatihan Alat POS di Sudin Jakarta Utara

[caption id="attachment_374545" align="alignleft" width="200"] Pelatihan Alat POS di Sudin Pajak Utara[/caption] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak (DPP) bekerjasama dengan Telkomsigma menyediakan alat pencatat transaksi penjualan bagi wajib pajak yang belum memiliki alat pencatat transaksi elektronis bernama Payment Online System (POS) sehingga tidak memberatkan wajib pajak untuk mengadakan atau membeli sendiri. Saat ini alat yang tersedia sebanyak 5.500 unit perangkat yang akan ditempatkan di hotel, restoran, dan  hiburan  diwilayah DKI Jakarta. Dimana aplikasi sistem penerimaan data dan informasi laporan transaksi dapat langsung terhubung ke DPP DKI dan dapat diakses secara online, sehingga dapat termonitor penerimaan pajaknya. Pelatihan penggunaan Alat POS oleh Telkomsigma kepada petugas dari masing-masing UPPD di wilayah Jakarta Utara dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 di Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Utara. Peserta yang hadir diwakili 2 orang setiap UPPD dan unsur staf Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Utara, dihadiri pula oleh unsur Inforda dan Kepala UPPD Se-Jakarta Utara. Acara diawali dengan Pengarahan dari Kasudin Jakarta Utara Bapak Selkiansyah. dilanjutkan pengarahan dari bidang Inforda dan dilanjutkan dengan paparan tentang mekanisme kerja POS oleh Telkom Sigma dan diakhiri demonstrasi penggunaan alat POS dari PT. Telkomsigma kepada para petugas. (Phn). [caption id="attachment_374546" align="alignleft" width="200"] Kasudin Pajak Utara Selkiansyah memberikan arahan tentang pengawasan transaksi secara online[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kerja DPRD Sleman Yogjakarta
20 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja DPRD Sleman Yogjakarta

[caption id="attachment_374526" align="alignleft" width="200"] Ka. Humas DPP Erma Sulistianingsih mempresentasikan tentang DPP kepada DPRD Sleman[/caption] Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Yogjakarta, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi (DPP) DKI Jakarta guna mendapatkan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah. Rombongan diterima oleh Humas DPP. Sleman dikenal sebagai asal buah Salak Pondoh. Berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta secara administratif terletak di wilayah kabupaten ini, di antaranya Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Kaliurang, Monumen Yogya Kembali, Museum Affandi dan Museum Dapur Tradisional adalah salah satu andalan wisata yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerahnya. Kabupaten Sleman terus berupaya mencari cara untuk meningkatkan potensi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Salah satu kendalanya adalah dalam optimalisasi didalam pemungutan pajak. Bagaimana strategi yang sudah diterapkan di Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pajak daerah guna berkontribusi didalam PAD. Humas DPP memberikan penjelasan tentang upaya yang telah dilakukan seperti upaya perkuatan kebijakan peraturan, informatika dan pemberdayaan SDM DPP yang terus dikembangkan selama ini. (Phn).

Selengkapnya
Kunjungan DPRD Kota Banjarmasin Kalsel
19 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Kunjungan DPRD Kota Banjarmasin Kalsel

[caption id="attachment_374533" align="alignleft" width="200"] Kunjungan DPRD Kota Banjarmasin[/caption] Rombongan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan sebanyak 17 orang melakukan kunjungan kerja ke DPP DKI, dipimpin oleh Ketua Komisi II Bapak Iwan Rusmali. Rombongan hadir pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 diterima oleh Ka. Humas DPP Ibu Erma dan didampingi Bidang Pengendalian dan Bidang Renbang. Maksud dan tujuan kedatangan adalah ingin bertukar pendapat tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah didalam pemungutan retribusi dan pajak daerah. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 72 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2015, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa (wikipedia). Dinas Pelayanan Pajak juga terus berbenah meningkatkan upaya pemungutan pajak yang lebih baik lagi, diantaranya dengan penerapan pemungutan pajak melalui online system. Semoga berbagai masukan yang diberikan dapat menambah perbendaharaan cara bagi Kota Banjarmasin untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. (Phn).

Selengkapnya
Perluasan Peran Tugas UPPD di Wilayah
18 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Perluasan Peran Tugas UPPD di Wilayah

Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Agus Bambang Setiowidodo berpesan kepada UPPD di wilayah agar dapat membantu melakukan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak baru, yaitu Wajib Pajak Hotel (khususnya Rumah Kos), Pajak Hiburan, Pajak Restoran (yang ber-omzet Rp. 550.000/hari) dan Pajak Parkir (Parkiran berbayar). Pada kesempatan langsung di hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, Kepala Dinas melakukan pengarahan kepada UPPD Menteng , [caption id="attachment_374501" align="alignleft" width="200"] UPPD Menteng dengan Kadis Pelayanan Pajak[/caption] dan UPPD Gambir dalam rangka upaya pemantauan terhadap Wajib Pajak yg tidak melakukan setoran masa, bagi Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Parkir diwilayahnya masing-masing yang sudah terdaftar, tetapi masih banyak hutang setoran pajak yang mestinya dibayar dibulan-bulan yang lalu atau kosong tidak melakukan pembayaran. [caption id="attachment_374502" align="alignleft" width="200"] UPPD Gambir bersama Kadis Pelayanan Pajak[/caption] Kepada Wajib Pajak tersebut, agar didatangi dan diberitahukan tentang kewajibannya yang belum terpenuhi dan dilakukan penagihan secara pro aktif sehingga Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. UPPD adalah unit yang bekerja di wilayah Kecamatan, sehingga secara langsung dapat mengawasi dan memonitor kegiatan Wajib Pajak sehari-hari. Seluruh UPPD sekarang ini, juga sedang melakukan cetak massal bagi penerbitan SPPT PBB P2 Tahun 2016. Semoga seluruh tugas yang dijalankan dapat berhasil dilaksanakan dan memenuhi harapan Pemerintah Provinsi dan Masyarakat dalam melakukan pelayanan pajak daerah. (Phn). [caption id="attachment_374500" align="alignleft" width="200"] UPPD Senen lembur mencetak SPPT PBB[/caption]

Selengkapnya
Penertiban Reklame Rokok 2016
17 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Penertiban Reklame Rokok 2016

[caption id="attachment_374487" align="alignleft" width="200"] Penertiban Reklame Rokok UPPD Pulogadung[/caption] Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang, lnstruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame dan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2211 Tahun 2015 Tentang Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang, bersama ini Kepala Dinas mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penertiban Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang. Kepada Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi dan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah untuk melakukan penertiban reklame rokok dan produk tembakau di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya. [caption id="attachment_374506" align="alignleft" width="200"] Rangkaian Penertiban Reklame UPPD Kramat Jati[/caption] Penertiban Reklame Rokok dan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dilakukan serentak pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016. Terhadap reklame yang belum berakhir jangka waktu pemasangannya, sebagaimana tercantum dalam SKPD Reklame dan ditertibkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak reklame, maka dapat dimohonkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kompensasi dan/atau pemindahbukuan pembayaran pajaknya. (Phn). [caption id="attachment_374488" align="alignleft" width="200"] Penertiban Reklame Rokok oleh UPPD Cengkareng[/caption] [caption id="attachment_374508" align="alignjustify" width="200"] Hasil Penertiban Reklame Rokok UPPD Tambora[/caption]

Selengkapnya
×