background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Pasar Minggu
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Pasar Minggu

[caption id="attachment_376878" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang PBB di Pasar Minggu[/caption] Kegiatan pemasangan plang dan stiker penunggak PBB-P2 merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Ingub No. 105 Tahun 2016 tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah dan Ingub No. 115 Tahun 2016 tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah. UPPD Pasar Minggu telah mengusulkan ke bidang Pengendalian dengan tembusan Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Selatan sebanyak 6 (enam) WP (terlampir). UPPD Pasar Minggu telah mengirimkan Surat Himbauan Pembayaran PBB 1 & 2. Dari Surat Himbauan Pembayaran 1 & 2 tersebut. Wajib Pajak an. PT Permata Raya Pratama (APARTEMEN PEJATEN PARK) dan sudah melakukan pembayaran PBB th 2016, WP an. PT Perdana Gapura Prima (APARTEMEN OLIVE) sudah melakukan pembayaran PBB th 2015 & menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bayar PBB th 2016, WP an. PT Andhika Primantara (APARTEMEN IZARA) memberi kesanggupan pembayaran PBB th 2016 melalui Surat Pernyataan, WP an. PT Sekar Artha Sentosa (APARTEMEN NIVARO) telah menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan bayar PBB th 2016. Sedangkan WP an. Ir. James Simanjutak (Restoran Daeng Naba menyewa tanah dari Ir. James Simanjutak) dan WP an. Harnoko (tanah kosong) sampai H-1 tidak memberikan respon terhadap surat himbauan yang telah kita kirim. Pemasangan Plang & Stiker UPPD Pasar Minggu dilakukan terhadap 2 (dua) objek, yaitu: PBB an. Ir. James Simanjutak dan PBB an. Harnoko yang berlokasi di Jl. Ampera Raya, Kel. Ragunan pada hari Rabu, 26 Oktober 2016. Tanggal ini merupakan tanggal kesepakatan untuk wilayah Jakarta Selatan. (Phn/UPPD Pasar Minggu & Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Pemasangan Plang PBB di Kecamatan Ciracas
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Plang PBB di Kecamatan Ciracas

[caption id="attachment_376843" align="aligncenter width="512"] Pemasangan Plang/Stiker Tunggakan PBB di Ciracas[/caption] Kegiatan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2 adalah salah satu upaya yang dilakukan UPPD Ciracas dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2016. Tujuan kegiatan adalah terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dimana salah satunya adalah pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2016 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya. Pemasangan spanduk/stiker penunggak PBB di kecamatan Ciracas Jakarta timur oleh UPPD Ciracas. [caption id="attachment_376873" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang Tunggakan PBB oleh UPPD Ciracas[/caption] Jumlah objek yang direncanakan untuk dipasang spanduk/stiker penunggak PBB sebanyak 37 objek dgn total tunggakan 6, 5 miliar. Yang sudah dipasang spanduk/stiker hari pertama tanggal 26 Oktober 2016, sebanyak 12 objek dengan besar tunggakan 671 juta, terletak dalam satu kawasan di kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. (Phn/UPPD Ciracas-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376844" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang/Stiker Tunggakan PBB[/caption]

Selengkapnya
Jakarta Timur Pasang Plang Tunggakan PBB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Jakarta Timur Pasang Plang Tunggakan PBB

[caption id="attachment_376870" align="aligncenter" width="512"] Pelepasan Tim Pemasangan Tunggakan PBB di Jakarta Timur[/caption] Sebanyak 222 wajib pajak (WP) di 10 kecamatan se-Jakarta Timur, menunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Masing-masing WP bervariasi menunggak satu hingga lima tahun, dengan total tunggakan mencapai Rp 55,8 miliar. Dari 222 WP yang menunggak pajak, masing-masing tersebar di wilayah Duren Sawit sebanyak 40 WP, Cakung 20 WP, Jatinegara 26 WP, Pulogadung lima WP, dan Matraman 35 WP. Selanjutnya Makasar 20 WP, Pasar Rebo 21 WP, Kramat Jati 28 WP, Ciracas 10 WP dan Cipayung 17 WP. Sasaran kegiatan adalah Objek Pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2016 dengan nominal diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tidak merespon Surat Himbauan Pembayaran Tunggakan PBB-P2 dan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Peringatan Tunggakan PBB-P2 yang disampaikan oleh UPPD di Jakarta Timur. Selain pemasangan, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menunda pemasangan stiker dan plang penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) terhadap lahan milik PT Modern Land Realty yang berada di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur. Penundaan pemasangan stiker dan plang ini diputuskan setelah perusahaan properti yang menunggak pembayaran PBB-P2 selama satu tahun dengan nilai sekitar Rp 8,6 miliar tersebut berjanji akan melunasi tunggakan pajaknya pada 15 November 2016 mendatang. (Phn/Bj/Sudin Pajak Timur) [caption id="attachment_376847" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker/Plang Tunggakan PBB di Jakarta Timur[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Dispenda Karimun-Kepri
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Dispenda Karimun-Kepri

[caption id="attachment_376858" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Karimun[/caption] Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada hari Senin, 24 Oktober 2016 dalam rangka studi banding sistem pengawasan dengan sistem informasi transaksi wajib pajak daerah (SIT WPD) yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menerima dan memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun seperti mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak luar Pemprov DKI Jakarta. Disampaikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dari target pajak sebesar Rp.32,010 Triliun sudah tercapai Rp.25,5 Triliun dengan persentase 79 %. Dijelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan Online Sistem Bank BRI yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, yaitu : 1. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; 2. Pergub No: 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System; 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NO2817/-1.722 tentang Pelaksanaan Online System dan Tempat Pembayaran Serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Terkait pelaksanaan pajak online yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta : disampaikan sejarah singkat mengenai online sistem yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pajak online diawali tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Diawal tahun 2012 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Dan terakhir di tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online untuk 4 jenis pajak (PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran), dan ditahun 2016 akan dikembangkan sehingga dapat melayani seluruh jenis pajak Daerah. Disampaikan informasi bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memberikan alat e-POS (electronic point of sales) kepada wajib pajak yang belum terdaftar online sistem Bank BRI. e-POS yang berjumlah ± 5.500 unit, dimana alat tersebut berfungsi sebagai alat collecting data untuk men-capture data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini jumlah alat e-POS yang sudah didistribusikan kepada wajib pajak berjumlah ± 3.000 unit. Alat ini dikembangkan untuk menjaring wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya masih memiliki peralatan pembayaran manual sehingga memudahkan penghitungan kewajiban perpajakannya. Alat e-POS diberikan kepada wajib pajak dengan sistem pinjam pakai alat e-POS sehingga wajib pajak wajib menjaga alat tersebut dengan baik. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376859" align="aligncenter" width="512"] Bupati Karimun, FKPD dan Kadispenda Karimun Foto Bersama Penerima Penghargaan Wajib Pajak Teladan Tahun 2015.(Foto:gerbangkepri.com).[/caption]

Selengkapnya
Plang PBB Dipasang di Jakarta Utara
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Plang PBB Dipasang di Jakarta Utara

[caption id="attachment_376851" align="aligncenter" width="512"] Wali kota Jakarta Utara, Wahyu Hariyadi melepas pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jakarta Utara[/caption] Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Peringatan Tunggakan PBB-P2 dan telah merespon dengan itikad baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar tunggakannya atau menandatangani Surat Pernyataan Hutang dengan kesanggupan untuk membayar dalam jangka waktu tertentu sampai dengan akhir Desember 2016, maka atas Objek Pajaknya tidak dilaksanakan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2. Walikota Jakarta Utara, Wahyu Hariyadi mengatakan, sebanyak 64 wajib pajak (WP) di Jakarta Utara menungak Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) akan ditempeli stiker dan plang (26/10/2016). Jumlahnya ada 64 penunggak pajak di seluruh Jakarta Utara dan jumlah uangnya ada sekitar Rp 72,4 miliar. Walaupun sudah diinformasikan dan disosialisasikan tetapi masih ada 64 wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Selkiansyah menngatakan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 pencapaian pajak PBB-P2 mencapai Rp 1,56 triliun atau sekitar 91 persen dari yang ditargetkan sekitar Rp 1,7 triliun pada tahun ini. Nilai ini meningkat dibanding tahun lalu 2015 dengan target Rp 1,6 triliun. (Phn/Sudin Pajak Utara-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376850" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jakarta Utara[/caption]

Selengkapnya
Tim Pembina Samsat Bali Lihat PKB Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Tim Pembina Samsat Bali Lihat PKB Jakarta

[caption id="attachment_376821" align="aligncenter" width="512"] Penyerahan cinderamata dari Dispenda Jakarta dan Bali[/caption] Tim Pembina Samsat Provinsi Bali melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis, 20 Oktober 2016 dalam rangka konsultasi terkait sistem pelaksanaan Samsat serta inovasi layanan Samsat di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memerima langsung Tim Pembina Samsat Provinsi Bali di ruang rapat Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) di lantai 10 Balai Dinas dan menyampaikan beberapa hal seperti rencana implementasi PP 18 Tahun 2016 yaitu Dinas Pelayanan Pajak rencananya akan berubah menjadi Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi pada 2018 yang setelah dihitung bobotnya relatif memadai untuk tipe A. Jumlah pegawai Dinas Pelayanan Pajak per 20 Oktober 2016 adalah sebanyak 830 orang. Menurut Analisa jabatan DPP membutuhkan sebanyak 1.229 orang, dengan adanya pemanfaatan teknologi yang terus dilakukan penguatan hal tersebut dapat diatasi oleh pegawai DPP yang sudah ada. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah adalah adanya kenaikan tarif, pertumbuhan ekonomi yang memadai dan mulai berkurangnya kebocoran pajak daerah dengan peranan teknologi informasi. Disisi lain dinamika DKI Jakarta sangat rentan dengan kondisi Kamtibmas yang artinya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mendukung dan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Untuk BPHTB, kebijakan DIRE PP 34 2016 BPHTB menginginkan 1 % sedangkan saat ini dikenakan tarif 5% kemungkinannya adalah untuk mengakuisi mal-mal dan rumah sakit. Dinas Pelayanan Pajak tidak menetapkan tarif turun tetapi menerapkan pengurangan s.d. 75%. [caption id="attachment_376822" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo menjelaskan tentang pajak PKB dan pajak lainnya di Jakarta[/caption] Untuk Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta realisasi rata rata per hari sebesar ± Rp. 23.5 M. Realisasi penerimaan sampai dengan 20 Oktober 2016 adalah Target APBD-P 2016 Realisasi s.d. 20 Oktober 2016 untuk PKB (Pajak Kendaran Bermotor) sebesar Rp. 7,050,000,000,000 hingga sekarang tercapai 5,684,722,802,290 atau 80.63% dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dengan target Rp. 4,800,000,000,000 sudah tercapai Rp. 3,967,411,224,400 atau 82.65%. Pola kerja Dinas Pelayanan Pajak adalah menerapkan sistem gotong royong, saling bantu membantu walaupun bukan tugas pokok masing-masing unit. Salah satunya dalam hal penyampaian BDU (Belum Daftar Ulang) dan penginputan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai salah satu dasar perhitungan untuk pajak kendaraan bermotor oleh pegawai diluar Unit Samsat. Ada banyak bukti bahwa nama dalam STNK bukan nama pemilik sebenarnya, kemungkinan money laundry atau yang lain sedang dipelajari. Pola kerja analisa ini akan dilanjutkan untuk jenis pajak lainnya. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Bali ingin mengetahui beberapa hal terkait Samsat antara lain tentang penetapan pajak untuk kendaraan umum yang baru keluar dari dealer dan apa yang menjadi persyaratannya, dan apakah penghapusan sanksi denda kendaraan bermotor diberlakukan secara regular ataukah bersifat insidental. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa perlakuan untuk keringanan pajak kendaraan umum sepanjang ada rekomendasi Dinas Perhubungan, DPP langsung memberikan penetapan pajaknya secara subsidi. Untuk KWK (Koperasi Wahana Kalpika) kepemilikan pribadi apabila sudah menjadi anggota koperasi dapat diberikan subsidi sesuai peraturan. Penghapusan sanksi denda PKB dan BBN-KB diberlakukan pada saat tertentu. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi program Tax Amnesty dimana banyak kendaraan mewah yang dilaporkan wajib pajak angkanya cukup besar, oleh karena perlu disiapkan regulasi untuk memfasilitasi Tax Amnesty tersebut. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376823" align="aligncenter" width="512"] Paparan tentang pemungutan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta didepan Tim Pembina Samsat Provinsi Bali[/caption]

Selengkapnya
×