background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
UPPD Setiabudi Pasang Plang Tunggakan PBB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Setiabudi Pasang Plang Tunggakan PBB

[caption id="attachment_376834" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang PBB di Setiabudi (Foto: Poskota)[/caption] Tim Terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi unsur Kecamatan, Kepolisian, Koramil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan dan Unit Pelayanan Pajak Daerah Setiabudi melaksanakan kegiatan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2 tahap kedua pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016. Objek Pajak yang menjadi sasaran kegiatan tahap kedua terletak di 18 (delapan belas) lokasi di Kelurahan Karet Semanggi, Kuningan Timur, Karet Kuningan, Guntur dan Setiabudi dengan total tunggakan Rp.10.393.675.008,00 (Sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan rupiah). Terdapat 3 (tiga) objek pajak yang menjadi sasaran pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2 dengan total tunggakan sebesar Rp.7.606.772.967,00 (Tujuh miliar enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang berlokasi di Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. HR. Rasuna Said. Pada pelaksanaannya terdapat 1 (satu) Wajib Pajak yang bersedia menandatangani Surat Pernyataan Hutang dan kesanggupan membayar PBB-P2 terhutang sebesar Rp.2.655.092.817,00 (Dua miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga atas Objek Pajak tersebut tidak dipasang papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2. Kegiatan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2 adalah salah satu upaya yang dilakukan UPPD Setiabudi dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2016, dimana saat ini Realisasi Penerimaan PBB-P2 UPPD Setiabudi sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 adalah sebesar Rp. 532.804.159.457,00 (Lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), atau sebesar 91,64% (sembilan puluh satu koma enam puluh empat persen) dari target PBB-P2 Tahun 2016 sebesar Rp. 581.383.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah), terbesar di seluruh DKI Jakarta. Tujuan kegiatan adalah terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dimana salah satunya adalah pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2016 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya. Sasaran kegiatan adalah Objek Pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2016 dengan nominal diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tidak merespon Surat Himbauan Pembayaran Tunggakan PBB-P2 dan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Peringatan Tunggakan PBB-P2 yang disampaikan oleh UPPD Setiabudi. Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Peringatan Tunggakan PBB-P2 dan telah merespon dengan itikad baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar tunggakannya atau menandatangani Surat Pernyataan Hutang dengan kesanggupan untuk membayar dalam jangka waktu tertentu sampai dengan akhir Desember 2016, maka atas Objek Pajaknya tidak dilaksanakan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2. [caption id="attachment_376835" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang tunggakan PBB oleh UPPD Setiabudi (babe news)[/caption] Kegiatan pemasangan papan pemberitahuan tunggakan PBB-P2 tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2016 atas 10 (sepuluh) Objek Pajak penunggak PBB-P2 dari 5 (lima) Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Setiabudi dengan total tunggakan Rp. 1.672.025.871,00 (Satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Wajib Pajak yang telah membayar sebesar Rp. 374.505.920,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dan atas Wajib Pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak tersebut penagihannya telah dilimpahkan ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dilakukan upaya penagihan aktif dengan surat paksa. Bagi Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas keringanan PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Piutang PBB-P2 tahun 2013, 2014 dan 2015, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2149 Tahun 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b. Untuk Piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2012, diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi tanpa melalui mekanisme pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah (Phn/UPPD Setiabudi-Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Gorontalo Giatkan Pajak Kendaraan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Gorontalo Giatkan Pajak Kendaraan

[caption id="attachment_376785" align="aligncenter" width="512"] Penjelasan tentang Pajak Daerah di Jakarta oleh Ka. Unit PPLI kepada rombongan DPKAD Provinsi Gorontalo[/caption] Saat ini seluruh pegawai Dinas Pelayanan Pajak turut serta dalam penginputan NIK melalui aplikasi dengan menyandingkan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila data yang ada dalam sistem PKB sudah terupdate diharapkan pemberlakuan tarif progresif ini dapat lebih memaksimalkan penerimaan. DPKAD Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada hari Rabu,12 Oktober 2016 dalam rangka konsultasi dan sharing terkait pajak kendaraan bermotor dari segi regulasi dan penerapan di lapangan. Hal lain yang ingin dikonsultasikan adalah terkait tatacara penanganan piutang pajak kendaraan bermotor di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan hasil dari kunjungan ini dapat diterapkan di Gorontalo sebagai salah satu upaya untuk peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Mewakili Kepala Dinas, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menjelaskan tentang visi, misi, struktur organisasi,dasar pemungutan dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta (internal) maupun dengan pihak Kemenkeu, Kemendagri, Polda, Kejati, BPN dan PLN (eksternal). Sebagai pelaksanaan dari Perda No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi untuk kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif (tarif tertinggi 10%) berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama. Sekarang ini lebih diintensifkan melalui penyandingan data kendaraan dengan data kependudukan. Piutang pajak kendaraan bermotor diakui ketika sudah diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sedangkan SKPD dicetak setelah dilakukan pembayaran, hal ini tentunya dapat meminimalisir jumlah piutang. [caption id="attachment_376786" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan DPKAD Provinsi Gorontalo[/caption] Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sebelumnya, semenanjung Gorontalo (Hulontalo) merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah di Era Reformasi, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Ibukota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo (sering disebut juga Kota Hulontalo) yang terkenal dengan julukan "Kota Serambi Madinah". Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.990 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 88 jiwa/km². Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam Etnis yang berbentuk Pohala`a (Keluarga), di antaranya Pohala`a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala`a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala`a Limboto (Etnis Limutu), Pohala`a Bolango (Etnis Bulango/Bolango) dan Pohala`a Atinggola (Etnis Atinggola) yang seluruhnya dikategorikan kedalam suku Gorontalo atau Suku Hulontalo. Ditengarai, penyebaran Diaspora (merantau ke luar negeri) Orang Gorontalo telah mencapai 5 kali lipat dari total penduduknya sekarang dan tersebar di seluruh dunia. [caption id="attachment_376787" align="aligncenter" width="512"] Kantor Gubernur Gorontalo[/caption] (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Penertiban Pelanggaran Reklame
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Penertiban Pelanggaran Reklame

[caption id="attachment_376778" align="aligncenter" width="512"] Penertiban Reklame oleh UPPD Tanah Abang (10/10/2016)[/caption] Regulasi yang mengatur Pajak Reklame di Jakarta adalah melalui Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pergub Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, Pergub Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau di Provinsi DKI Jakarta dan lain sebagainya. Wewenang Dinas Pelayanan Pajak terkait reklame adalah sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2011 yakni memungut Pajak Reklame tertayang Berdasarkan Pasal 64 ayat 4 Pergub 244 Tahun 2015 adalah melakukan Pengendalian terhadap aspek Pajak Reklame, melakukan pengawasan di lapangan terkait penyelenggaraan materi reklame yang sudah membayar pajak reklame atau belum dan melakukan Penertiban atau pembongkaran atas Materi atau konten reklame yang tidak dibayar pajak reklamenya alias reklame liar, bukan penertiban atau pembongkaran terhadap sarana Reklame seperti bidang, papan atau konstruksi reklame. Sanksi yang diberikan bagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak reklame adalah terhadap materi atau konten reklame, dilakukan penertiban atau pembongkaran, bukan terhadap sarana reklame seperti Bidang, Papan atau konstruksi reklame. Setelah itu dilakukan penagihan pajak reklame terhutang atas materi atau konten reklame yang sudah tayang. Dan selanjutnya dapat diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Keputusan sebagai Perusahaan Jasa/Biro Periklanan yang terdaftar di DKI Jakarta bagi yang belum membayar kewajibannya. [caption id="attachment_376779" align="aligncenter" width="412"] Penertiban reklame oleh UPPD Tanjung Priok[/caption] Terkait koordinasi antar unit terhadap penyelenggaraan reklame adalah terkait perijinan penyelenggaraan reklame, sejak dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pelayanan Pajak tidak perlu berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota. Hal ini disebabkan Perijinan Tata Letak Bangun Bangunan Reklame (TLBBR) yang dulu diterbitkan oleh Dinas Tata Kota sudah diserahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Oleh karena itu, koordinasi terkait perijinan sarana reklame (Zonasi, Ukuran reklame, Batasan teknis reklame dsb) Dinas Pelayanan Pajak langsung berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menerbitkan semua perijinan penyelenggaraan reklame. Untuk penertiban reklame, semua UPPD di tingkat Kecamatan dan Suku Dinas Pelayanan Pajak di tingkat Kota terus melakukan penertiban reklame yang sebelumnya sudah dilayangkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame tersebut untuk dilakukan pembongkaran sendiri. Pembongkaran reklame juga bisa dilakukan atas alasan keselamatan. Pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2016 lalu, Dinas Pelayanan Pajak, BPTSP, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Kota, unsur kepolisian dan unit terkait lainnya bekerja sama dalam hal pembongkaran sarana atau bidang reklame di 3 (tiga) titik JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yaitu JPO Jl. Daan Mogot Raya, JPO Warung Jati Barat dan JPO didepan Masjid Pondok Indah walaupun di papan reklame sudah tidak ada materi atau konten reklame. Untuk mengetahui syarat perizinan reklame melalui BPTSP dengan berbagai jenisnya silahkan lihat disini: https://pelayanan.jakarta.go.id/site/searchglobal (Phn/Bidang Pengendalian & Humas DPP) [caption id="attachment_376780" align="aligncenter" width="526"] Penertiban reklame oleh UPPD Senen[/caption]

Selengkapnya
Objek PBB Yang Dibebaskan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Objek PBB Yang Dibebaskan

[caption id="attachment_376766" align="aligncenter" width="412"] Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan[/caption] Sejak tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan mengenai Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 yang diperuntukkan bagi Rumah, Rusunami, dan Rusunawa yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1 Miliar. Untuk objek komersial dan tanah kosong tetap dikenakan kewajiban membayar pajak PBB-P2. Menurut Perda PBB Nomor 16/2011 bahwa Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : 1. Digunakan oleh Pamerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 4. Merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian/tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ; 5. Merupakan Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 6. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 7. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga lnternasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk pengurangan pokok dan sanksi PBB dapat mengajukan permohonan ke kantor UPPD Kecamatan objek berada disertai formulir permohonan dengan alasannya dilengkapi dengan data diri dan surat kepemilikan lahan. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Sistem Pemungutan Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

[caption id="attachment_376771" align="aligncenter" width="287"] Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari Pajak Daerah[/caption] Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, mengatur pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) yaitu untuk jenis Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) yaitu untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Tanah; Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan : a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official assessment) dengan menggunakan : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum formil tentang pajak daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Perbedaan Pajak Daerah Dan Pajak Pusat
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Perbedaan Pajak Daerah Dan Pajak Pusat

[caption id="attachment_376758" align="aligncenter" width="412"] Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur di Undang-undang 28/2009[/caption] Dinas Pelayanan Pajak adalah kantor pajak yang bertugas memungut pajak daerah sesuai UU No. 28/2009 dan berlaku untuk semua daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Provinsi DKI Jakarta Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Provinsi DKI Jakarta dan memungut 13 jenis pajak yaitu: 1. Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Pajak atas tanah dan bangunan 2. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), atau biasa dikenal orang dengan pajak pembeli bagi pembelian rumah/tanah untuk perubahan hak atau status tanah 3. Pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), atau biasa dikenal orang sebagai Pajak STNK 4. Pajak BBN-KB (Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor), atau biasa dikenal sebagai Balik Nama 5. Pajak Hotel, dikenakan pada transaksi di hotel 6. Pajak Hiburan, dikenakan pada transaksi di tempat hiburan 7. Pajak Restoran, dikenakan pada transaksi konsumsi di restoran 8. Pajak Parkir, dikenakan pada transaksi pembayaran parkir 9. Pajak Reklame, dikenakan pada penyelenggaraan reklame 10. Pajak PBB-KB, (Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor) dikenakan pada saat pembelian BBM 11. Pajak Rokok, (pajak dari cukai rokok, dipungut dan diberikan oleh Pemerintah Pusat) 12. Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dikenakan pada pembayaran listrik ke PLN 13. Pajak Air Tanah (PAT), dikenakan pada Wajib Pajak usaha pemakai air tanah non PAM [caption id="attachment_376759" align="aligncenter" width="512"] Icon Pajak Pusat[/caption] Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Untuk masalah Pajak Pemerintah atau Pajak Pusat adalah terdiri dari: 1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 2. PPH (Pajak Penghasilan) 3. Bea Materai Adalah domain dari Dirjen Pajak, termasuk masalah Tax Amnesty, NPWP, PKP, PTKP dll. Untuk informasi Pajak Pusat atas pertanyaan tersebut dapat ditanyakan melalui telepon layanan Wajib Pajak ke Kring Pajak 1-500-200 atau lengkapnya di: Direktorat Jenderal Pajak Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190 Kotak Pos 124 Telepon +(62)21-5250208, 5251509 Faksimili +(62)21-584792 Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak +(62)21-1500200 Email: pengaduan@pajak.go.id Kritik dan Saran untuk pengembangan Situs Pajak (www.pajak.go.id): Email: pengelolaan.situs@pajak.go.id Facebook Direktorat Jenderal Pajak (facebook.com/DitjenPajakRI) Twitter @DitjenPajakRI (twitter.com/DitjenPajakRI) Youtube Direktorat Jenderal Pajak (youtube.com/DitjenPajakRI) (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×