background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pelayanan Loket e-Samsat di Kantor Samsat Untuk Tukar STNK
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelayanan Loket e-Samsat di Kantor Samsat Untuk Tukar STNK

[caption id="attachment_376747" align="aligncenter" width="512"] Lokat e-samsat Jakarta Utara[/caption] Tujuan layanan e-samsat adalah sebagai alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja) dan Pengesahan STNK Tahunan secara elektronik sekaligus melalui layanan ATM Bank, Mobile Banking dan Internet Banking. Prosesnya sederhana karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran e-Samsat, cepat, dengan kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan, berkualitas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dengan transaksi elektronik, Aman, karena proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum serta efisien, yaitu Wajib Pajak tidak perlu antri dan hadir lama dikantor Samsat karena telah dibayar di ATM dan datang menukarkan struk ATM dengan STNK. Syarat Untuk Dapat melakukan transaksi bayar melalui e-samsat: 1. Wajib Pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam server SAMSAT dan Data Nasabah di Bank. (NIK di KTP = NIK di SAMSAT) 2. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi/blokir data kepemilikan (jual-beli). 3. Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM BANK yang identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya. 4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK tahunan. 5. Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih. 6. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian STNK 5 tahun. 7. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa Jatuh Tempo. [caption id="attachment_376748" align="aligncenter" width="512"] Loket e-samsat Jakarta Pusat[/caption] Keunggulan e-samsat dibanding dengan pembayaran pajak sebelumnya adalah : 1. Proses Identifikasi kepemilikan, Pembayaran Pajak Kendaraan, dan Pembayaran SWDKLLJ terjadi secara terintegrasi, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi. 2. Wajib Pajak tidak perlu datang hadir terlebih dahulu dan mengantri lama di Kantor Samsat. 3. Struk bukti pembayaran dipersamakan dengan SKPD. Wajib Pajak dapat mencetak Struk bukti pembayaran di ATM dan menukarkan dengan STNK di kantor-kantor Samsat terdekat dan tetap membawa syarat perpanjangan kendaraan STNK asli. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376749" align="alignleft" width="512"] Antrian di loket biasa[/caption]

Selengkapnya
UPPD Tanjung Priok Sosialisasi Pendataan Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Tanjung Priok Sosialisasi Pendataan Pajak Daerah

[caption id="attachment_376742" align="aligncenter" width="512"] Sosialisasi pendataan pajak daerah di Tanjung Priok diberikan arahan oleh Ka. UPPD Tanjung Priok Simon Baginda [/caption] Pendataan Pajak Daerah adalah sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame sesuai Instruksi Gubernur nomor 5/2016 tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah . Pada bulan September 2016 UPPD Tanjung Priok mengadakan sosialisasi kepada tujuh kelurahan yang berada di kecamatan Tanjung Priok untuk melaksanakan pendataan potensi pajak daerah berbasis sistem aplikasi. Diharapkan dengan terdatanya wajib pajak baru dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terutama untuk pajak reklame, restoran, hiburan, parkir, hotel dan rumah kos. Kepada segenap masyarakat agar berpartisipasi dengan cara memberikan data-data yang benar ketika petugas melakukan pendataan tersebut demi terwujudnya Jakarta Baru. Melegalkan usaha dengan pendaftaran dan pembayaran pajak daerah dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan Jakarta. Lihat Instruksi Gubernur nomor 5/2016 tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376743" align="aligncenter" width="512"] Peserta sosialisasi pendataan pajak daerah[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Pajak Rokok Sebagai Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pajak Rokok Sebagai Pajak Daerah

[caption id="attachment_376735" align="aligncenter" width="412"] Pajak Rokok[/caption] Latar belakang penerapan Pajak Rokok adalah perlunya peningkatan kekuatan perpajakan daerah (local taxing power) guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya tambahan dana didalam pelayanan kesehatan dan perlunya penerapan Piggyback taxes atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yang perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yang berlaku di negara tersebut. Pajak Rokok adalah Pungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, obyek pajaknya adalah Rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen Rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena Wajib Pajak membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib Pajaknya adalah Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Subyek Pajaknya adalah Konsumen Rokok. Tarifnya adalah 10 % dari Cukai Rokok, dan dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok disetor ke Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. [caption id="attachment_376736" align="aligncenter" width="312"] Data Penerimaan Cukai Rokok[/caption] Dasar Hukum Pajak Rokok di Jakarta adalah Perda Nomor 2/2014 Tentang Pajak Rokok Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% dan bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota. Wajib Pajak menghitung sendiri Pajak Rokok melalui Surat Pemberitahuan Pajak Rokok, apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Rokok, Bea Cukai tidak melayani permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau. Dalam hal Pajak Rokok kurang dibayar, maka ditunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai. Penyetoran Pajak Rokok dilakukan secara triwulan. Apabila terjadi kelebihan penyetoran Pajak Rokok ke Provinsi akan diperhitungkan dalam penyetoran tahun berikutnya. Perhitungan kelebihan didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Perbendaharaan. Pajak Rokok diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan pendapatan daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan. (Pohan/Bidang Pengendalian-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376737" align="aligncenter" width="512"] Cukai Rokok[/caption]

Selengkapnya
Pemasangan Stiker Tunggakan Terus Dilaksanakan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Stiker Tunggakan Terus Dilaksanakan

[caption id="attachment_376725" align="aligncenter" width="384"] Pemasangan Stiker Tunggakan Pajak[/caption] Keberatan atau penolakan saat pemasangan stiker sebagaimana tindakan-tindakan represif yang sifatnya law enforcement dapat diatasi karena sebelum dilakukan pemasangan stiker kepada WP yang bersangkutan telah dilakukan upaya-upaya penagihan pasif, seperti surat tagihan, surat pemberitahuan, surat peringatan, dan terakhir dikirimkan surat himbauan 1 dan 2. Sebelum dilakukan penempelan stiker, Dinas Pajak juga sudah berkoordinasi dengan pemilik usaha dan pengelola mal–jika lokasi usaha di mal serta mendapat dukungan dari Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Mulai bulan September bertahap hingga 409 objek pajak, dan dampaknya dalam memberapa hari ini telah ada beberapa WP yang membayar sebesar Rp. 2.481.068.404,- ditambah dengan WP yang membayar setelah diberikan surat himbauan sebesar RP. 3.721.620.734,- menjadi sebesar 6.202.689.138 dan jumlah ini berubah terus karena banyak yang membayar sebelum dipasang stiker. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan sampai seluruh WP mematuhi kewajibannnya untuk membayar pajak. [caption id="attachment_376726" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan[/caption] Terhadap WP yang telah ditempel stiker diberi waktu selama 5 hari kerja untuk segera melakukan pembayaran pajaknya, jika WP tidak juga melakukan pembayaran, maka selanjutnya akan dilakukan sanksi terhadap perizinannya, baik berupa pencabutan izin ataupun penyegelan tempat usaha. Kegiatan penempelan stiker terhadap objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir baru dimulai tanggal 5 september 2016 dan terus berjalan. Kegiatan sejenis berupa pemasangan plang penunggak pajak sudah kami lakukan sejak Tahun 2014 terhadap para penunggak PBB-P2. Untuk pemasangan plang tunggakan PBB, Hasilnya cukup membuat WP jera, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2014 adalah Rp. 5.657.137.706.215,- 100,00%, Tahun 2015 Rp. 6.807.840.609.166,- dan naik 120,34% serta di Tahun 2016 (31 Ags)Rp. 5.737.729.140.596,- menjadi 126,42%. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376727" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan[/caption] [caption id="attachment_376731" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan stiker tunggakan di objek pajak restoran oleh Sudin Pajak Barat[/caption] [caption id="attachment_376732" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan stiker tunggakan di objek pajak hiburan di Jakarta Barat[/caption]

Selengkapnya
Diskusi Rancangan Pemungutan Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Diskusi Rancangan Pemungutan Pajak Daerah

[caption id="attachment_376717" align="aligncenter" width="512"] Paparan dari narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan[/caption] Dinas Pelayanan Pajak mengadakan acara Forum Group Discussion (FGD) bertema Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan RPP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada hari Senin, 26 September 2016 di Ruang Executive Lounge Balai Dinas Lantai 16 . Acara yang digagas oleh Bidang Peraturan DPP ini adalah membahas tentang PP Nomor 91 Tahun 2010 yakni pengaturan tentang klasifikasi jenis pajak daerah berdasarkan sistem pemungutan (official assessment dan self assessment) dan beberapa ketentuan dalam UU 28/2009, seperti ketentuan mengenai masa Pajak, penetapan Wajib Pajak, penelitian Pajak, penagihan Pajak, dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, pengecualian perpajakan dan sebagainya. Kebutuhan Pedoman Umum juga dibicarakan meliputi penilaian PBB-P2, pemeriksaan dan penagihan Pajak Daerah dan pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satu bahasannya adalah mengatur perubahan kewenangan yang berkaitan dengan penetapan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pelaksanakan ketentuan Pasal 98 UU 28/2009 telah ditetapkan PP 91/2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. [caption id="attachment_376718" align="aligncenter" width="512"] Pembahasan RPP KUP[/caption] Hal lain yang didiskusikan adalah pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan Wajib Pajak, pembayaran, pelaporan dan ketetapan Pajak Daerah terutang, pengaturan penagihan Pajak Daerah dengan membedakan pengenaan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk jenis pajak yang bersifat self assessment maupun official assessment dalam pengajuan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh untuk menyesuaikan dengan ketentuan pengajuan banding dalam UU 28 Tahun 2009 dan pengaturan keberatan didalam UU KUP. Untuk pembenahan sistem dibahas pula pemberlakuan Sistem Pemungutan melalui pengawasan dengan Sistem Informasi Transaksi Wajib Pajak Daerah (SIT WPD) yang diharapkan dapat dilaksanakan untuk mempermudah WP menghitung besar pajak yg harus disetor, mempercepat dan mempermudah pelaporan data pembayaran pajak, efisiensi, transparansi dan akurasi perhitungan pajak. (Pohan/humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376719" align="aligncenter" width="512"] Para peserta FGD dari Eselon III dilingkungan DPP[/caption]

Selengkapnya
×