background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Tabalong Kalsel Terapkan Strategi Penerimaan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Tabalong Kalsel Terapkan Strategi Penerimaan

[caption id="attachment_377064" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Kabupaten Tabalong Kalsel[/caption] Berbagai strategi dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dalam upaya peningkatan PAD khususnya sektor Pajak Daerah dan penanganan tayangan reklame yang berizin dan tidak berizin beserta penertibannya. Dispenda Kabupaten Tabalong lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka penambahan wawasan dan pengetahuan tentang strategi peningkatan PAD khususnya sektor Pajak Daerah Kunjungan kerja Dispenda Kabupaten Tabalong ke Dinas Pelayanan Pajak diterima Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi. Untuk mendorong penerimaan, Dispenda Tabalong mendiskusikan tentang teknis pelaksanaan kegiatan Pemberian Anugerah Pajak yang akan diberikan kepada 3 Wajib Pajak Hotel dan 3 Wajib Pajak Restoran dan Catering. Kabupaten Tabalong adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tanjung. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.496 km² dan berpenduduk sebanyak 218.954 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto kabupaten ini ialah "Saraba Kawa" dalam bahasa Banjar yang berarti Serba Sanggup. Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di utara. [caption id="attachment_377066" align="aligncenter" width="512"] Tugu Obor Tabalong Kalsel[/caption] Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak dan menyampaikan antara lain mengenai visi dan misi, struktur organisasi dan hubungan koordinasi Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal maupun eksternal serta realisasi penerimaan pajak per tanggal 18 November 2016 mencapai 83,65% dari target APBD-P (Rp.33,1 Triliun). Untuk PBB-P2 dari target 7,1 T realisasi penerimaannya mencapai 94.03%. Terkait dengan reward kepada wajib pajak DKI Jakarta belum pernah memberikan hadiah berupa barang namun berbentuk piagam penghargaan sebagai apresiasi atas kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Disarankan dalam penilaiannya sudah diformulasikan terkait kriteria penilaian dan tidak dibuat peringkat namun dinilai sebagai pembayar pajak terbaik sesuai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menguatkan upaya pemungutan pajak daerah maka harus dibuat payung hukum yang kuat. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377067" align="aligncenter" width="512"] Paparan tentang Pajak Daerah di Jakarta semoga menjadi manfaat[/caption]

Selengkapnya
Badung Bali Lihat Pendataan PBB-P2 Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Badung Bali Lihat Pendataan PBB-P2 Jakarta

[caption id="attachment_377059" align="aligncenter" width="512"] Dispenda Badung melihat Ruang Monitoring Pajak Daerah secara Online Di Bidang Tipda[/caption] Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah menyampaikan bahwa terkait pemetaan PBB-P2 saat ini, Dinas Pelayanan Pajak sedang membangun system GIS (Geographic Information System) dimana peta dasar dari Direktorat Jenderal Pajak (yang berbentuk Persil) dikombinasikan/digabungkan dengan Peta Google (bentuk koordinat) secara free (tidak berbayar), yang dapat di-tagging untuk jenis pajak lainnya selain PBB-P2. Sehingga dapat digambarkan di lokasi tersebut terdapat berapa objek pajak dan jenis pajaknya. Bahkan ke depan dapat dimasukkan data pembayaran objek pajak tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan guidance kepada petugas dilapangan dan efisiensi waktu. Dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Badung, rombongan Dispenda Kabupaten Badung melaksanakan studi perbandingan untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan pajak daerah dan kegiatan pendataan dan pemetaan subjek dan objek pajak PBB-P2 (18/11/2106). Kabupaten Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali. Daerah ini yang juga meliputi Kuta dan Nusa Dua daerah objek wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada di Mangupura, dahulu berada di Denpasar. Kota Denpasar yang terdiri dari 3 kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten Badung, sebelum ditetapkan sebagai Kotamadya. Kabupaten Badung saat ini dipimpin oleh seorang Bupati yang saat ini dijabat oleh I Nyoman Giri Prasta, dan sebagai Wakil Bupati yaitu I Ketut Suiasa. Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan di barat dan Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota Denpasar di sebelah timur. [caption id="attachment_377060" align="aligncenter" width="512"] Kantor Bupati Badung-Bali[/caption] Kegiatan pendataan dan pemetaan subjek dan objek pajak PBB-P2 serta strategi dan inovasi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta selain dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak juga bekerjasama dengan ADB (Asian Development Bank). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak didampingi perwakilan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak. Visi dan misi, struktur organisasi dan hubungan koordinasi Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal maupun eksternal serta realisasi penerimaan pajak per tanggal 18 November 2016 mencapai 83,65% dari target APBD-P (Rp.33,1 Triliun). Untuk PBB-P2 dari target 7,1 T realisasi penerimaannya mencapai 94.03%. Untuk kebijakan pajak, Dinas Pelayanan Pajak memberlakukan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi untuk tunggakan dibawah tahun 2012 (Pergub 103 Tahun 2016) dan SK Kadin Nomor 2887 Tahun 2015 yaitu menangguhkan penerbitan SPPT PBB-P2 dalam hal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun pajak 2013 tidak melakukan pembayaran PBB-P2 dalam arti data di system tetap ada namun tidak ditetapkan. Penetapan dilakukan pada saat wajib pajak melunasi seluruh tunggakannya. Kedua kebijakan ini cukup efektif dan signifikan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan penempelan plang dan stiker penunggak pajak untuk wajib pajak self assessment yang mempunyai tunggakan pajak besar (skala prioritas). Hal ini sebagai sanksi sosial agar penunggak pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini harus didukung dengan payung hukum yang kuat sehingga petugas yang melaksanakan tugasnya terlindungi secara hukum. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah menyampaikan beberapa hal terkait kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), Dinas Pelayanan Pajak pada tahun 2013 tahun pertama pengalihan dianalisa terlebih dahulu dan ternyata dari tahun 2006-2012 tidak banyak dilakukan updating data PBB-P2. Pada Tahun 2014 ADB melakukan diagnosis dan merekomendasikan DKI Jakarta sebagai pilot project utuk pendataan terintegrasi. Pada Maret 2016 ADB baru kembali lagi untuk melanjutkan project tersebut padah Dinas Pelayanan Pajak juga sudah mengembangkan sistem secara mandiri. Disepakati bahwa jenis dan lokasi pelaksanaan kegiatan ada 7 jenis pajak dan diarahkan ke daerah yang potensinya berkembang. Data awal disiapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak, ADB bekerjasama dengan pihak lain untul pendataannya yang hasilnya diverifikasi kembali oleh Dinas Pelayanan Pajak untuk mengkonfirmasikan keakurasiannya. Disarankan agar Kabupaten Badung menugaskan IT pendamping yang in charge dalam prosesnya dan akan lebih lengkap apabila mobile dan web application nya diberikan kepada Dispenda Kabupaten Badung. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377061" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Badung-Bali ke DPP DKI[/caption]

Selengkapnya
Sidorajo Lakukan Inovasi Untuk Penerimaan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sidorajo Lakukan Inovasi Untuk Penerimaan

[caption id="attachment_377049" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan DPRD Kabupaten Sidoarjo[/caption] Dinas Pelayanan Pajak lakukan upaya penghapusan piutang seperti penghapusbukuan yang akan dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Neraca sebagai usulan penghapusan. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka sharing informasi terkait strategi dan inovasi yang dilakukan DKI Jakarta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (17/11/2016). Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Terkait dengan PBB-P2 yang ingin diketahui adalah bagaimana cara penetapan target, penyesuaian NJOP, penghapusan piutang PBB dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena di Sidoarjo pemerintah belum melakukan penyesuaian NJOP dengan alasan agar tidak ingin membebani masyarakat dengan pengenaan pajak yang tinggi. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak dan meyampaikan hal-hal sebagai realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target per 17 November 2016 sebesar 83.34% dari target sebesar Rp. 33.1 Triliun. Instruksi Kepala Dinas Nomor 48/2015 tentang pelaksanaan pemutakhiran objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum pelaksanaan Cleansing Data PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-2. [caption id="attachment_377048" align="aligncenter" width="512"] Tugu Kota Sidoarjo diwaktu malam hari[/caption] Saat ini Dinas Pelayanan Pajak sedang giat melakukan penertiban dan penindakan bagi WP yang menunggak dengan memberikan sanksi soaial berupa pemasangan plang dan stiker penunggak pajak yang didahului dengan penyampaian himbauan kepada wajib pajak. Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyampaikan bahwa dalam penentuan target tidak semata-mata dari potensi namun tetap memperhitungkan factor makro ekonomi dan penambahan wajib pajak baru. Historical Collection Rate (kesuksesan dalam menagih) juga sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penetapan target PBB. Tahun 2017 dimungkinkan sampai dengan 93% dari ketetapan, hal ini tentunya harus didukung dengan komitmen dari semua unsur. Terkait dengan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 perlu dilakukan penyesuaian NJOP sesuai dengan harga pasar. Apabila dikhawatirkan dengan menaikkan NJOP akan membebani masyarakat disarankan untuk melakukan perubahan tarif sehingga masyarakat kecil tidak terbebani namun nilai tanah juga dapat meningkat. Selain itu dengan menyesuaikan NJOP tentu secara simultan juga akan dapat mempengaruhi penerimaan BPHTB. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Bangka Barat Menggali Potensi Pajak Daerahnya
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Bangka Barat Menggali Potensi Pajak Daerahnya

[caption id="attachment_377025" align="aligncenter" width="512"] Muntok-Bangka Barat[/caption] Sanksi yang berikan bagi wajib pajak PBB yang tidak patuh yang saat ini dilakukan Dinas Pelayanan Pajak selain denda 2% setiap bulan sampai dengan 2 tahun adalah dengan melakukan sanksi sosial berupa pemasangan plang dan stiker penunggak pajak.yang berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan PBB. Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka audiensi dan konsultasi mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembebasan PBB-P2. (15/11/2016). Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat Sebagai Kabupaten Induk dengan Ibukota Muntok Dengan 6 kecamatan, terdiri dari: Kelapa, Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Parittiga, dan Tempilang Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah mewakili Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, didampingi jajaran Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Bidang Perencanaan, Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah menerima kunjungan tersebut. Dijelaskan tentang Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI dan realisasi penerimaan pajak per tanggal 15 November 2016 mencapai 82,31% dari target APBD-P (Rp.33,1 Triliun). Untuk PBB-P2 dari target 7,1 T realisasi penerimaannya mencapai 93.7 % diharapkan dapat melampaui target sampai dengan akhir tahun ini. [caption id="attachment_377026" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Kabupaten DPRD Bangka Barat[/caption] Filosofi dari pemberlakuan Pergub No 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas rumah, rumah susun sederhana sewa, rumah susun sederhana milik dengan NJOP sampai dengan 1 miliar adalah meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat perlambatan ekonomi. Pembebasan PBB-P2 diberikan secara otomatis melalui SIM-PBB dan diterbitkan SPPT PBB, karena SPPT PBB masih dibutuhkan masyarakat untuk kelengkapan administrasi untuk berbagai keperluan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat menyampaikan bahwa Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan APBD sebesar Rp.1.1 T sedangkan PAD nya sebesar Rp. 50 M, sehingga masih diperlukan upaya-upaya penggalian potensi perpajakannya dalam rangka pembangunan untuk memajukan daerahnya yang sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan. Terkait penggalian potensi inilah yang ingin dikonsultasikan yaitu strategi Dinas Pelayanan Pajak dalam hal penggalian potensi dan pencapaian target PBB-P2 dan Sanksi yang diterapkan Dinas Pelayanan Pajak terhadap wajib pajak PBB yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyampaikan bahwa Dinas Pelayanan Pajak membagi PBB-P2 dalam 4 tarif (0.01%, 0.1%, 0.2%, 0.3%). Yang terkena pembebasan PBB-P2 adalah sebagian tarif 0.01 dan 0.1. Pada tahun 2014 dilakukan penyesuaian NJOP dengan pertimbangan potensi dan menghindari lost potensi BPHTB karena sebagian besar BPTHB dihitung berdasarkan NJOP yang notabene masih jauh dari harga pasar sesungguhnya. Pada Tahun 2015 dilakukan penyesuaian NJOP untuk daerah komersial. Dikarenakan karakteristik dan geografisnya berbeda, disarankan untuk daerah Bangka Barat melakukan penyesuaian NJOP yang reasonable, terjangkau dengan pendekatan kemasyarakatan yang tepat. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Lembaga Sensor Film Jajaki Sensor Film Reklame di Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Lembaga Sensor Film Jajaki Sensor Film Reklame di Jakarta

[caption id="attachment_377018" align="aligncenter" width="512"] Forum Diksusi Pemantauan Sensor Film dalam CD dan Media Luar Ruang[/caption] Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan acara forum diskusi pemantauan hasil sensor film dalam bentuk cakram optik (CD) dan media luar ruang. Acara diadakan pada hari Kamis 24 November 2016 di Ruang Pleno Gedung Film Lantai 7, Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan. Upaya peningkatan sinergitas Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) bersama mitra kerja dan instansi terkait dan perlunya kesepahaman bersama mendasari pertemuan ini. Pihak yang diundang hadir selain dari internal LSF dan LSM Film juga dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI (Disperindag) yang membahas mengenai sisi sensor dibidang cakram optik dan Dinas Pelayanan Pajak pada sisi sensor media luar ruang. Dari Disperindag RI menjelaskan tentang pemegang hak cipta, kode produksi dan fenomena pembajakan CD Film dan Lagu serta upaya Pemerintah dalam menangani dan memproses hukum. Dari Dinas Pelayanan Pajak yang diwakili Humas Pajak menjelaskan tentang definisi Reklame dan penyelenggaraan reklame, jenis reklame, reklame papan, kain dan reklame elektronik, yang tidak termasuk jenis reklame, kawasan penyelenggaraan reklame, etika penyelenggaraan reklame, kawasan kendali reklame, perizinan penyelenggaraan reklame, larangan penyelenggaraan reklame, pelayanan perizinan reklame dan penertiban reklame. LSF menjelaskan perananan Lembaga Sensor Film yang berperan dalam pengawasan tayangan film di Indonesia sesuai amanat Undang-undang. Setiap film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Apabila film tidak lulus sensor maka akan dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki. Film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dapat diajukan lagi untuk diteliti dan dinilai kembali oleh LSF. Pada dasarnya, film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. menonjolkan pornografi; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau f. merendahkan harkat dan martabat manusia. Dinas Pelayanan Pajak tidak memungut pajak pada penyelenggaraan reklame melalui internet, media elektronik dan media cetak. Dinas Pelayanan Pajak hanya memungut pajak reklame, perijinan reklame ada di BPTSP dan pengawasan konten ada di Diskominfomas. Desain gambar atau reklame yang akan tayang sebelumnya juga dilihat terlebih dahulu oleh Dinas Pelayanan Pajak sebagai filter awal apakah baik dan etis dan bukan merupakan produk yang dilarang tayang seperti produk rokok. Bila melanggar ditayangkan akan segera diturunkan oleh Dinas Pajak bersama Satpol PP. Menurut Pergub 244 th 2015, Diskominfomas mengawasi ranah konten tayangan kebijakan pemerintah yg 30%, sesuai pasal 37 pergub 244 thn 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame. Dalam Pergub 244 tahun 2015 dijelaskan pada bab 3 etika penyelenggaraan reklame, pasal 4 ayat 1 setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana dan prasarana kota harus mematuhi ketentuan dalam Pergub ini yaitu pada huruf b. norma etika, estetika, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan sehingga pengawasan tayangan film reklame juga diawasi atau ikut disensor oleh Diskominfomas DKI. Kedepan, LSF berharap dapat diikutsertakan atau ikut berkoordinasi dalam menyensor tayangan film iklan di Jakarta, sesuai kewenangan yang dapat diberikan Pemprov DKI Jakarta. (Phn/And/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377019" align="aligncenter" width="512"] Peserta Forum Diksusi Pemantauan Sensor Film dalam CD dan Media Luar Ruang[/caption]

Selengkapnya
Kota Padang Dalami Penyelenggaraan Reklame
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Padang Dalami Penyelenggaraan Reklame

[caption id="attachment_377011" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Kadispenda Kota Padang dan rombongan[/caption] Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang beserta instansi terkait ke Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka study komparatif terkait pelaksanaan peraturan pengelolaan dan penataan reklame yang diterapkan di DKI Jakarta (10/11/2016). Kepala Dispenda Kota Padang Adib Alfikri beserta Kadis Tata Ruang, Kabid Litbang, Kabid Pendataan Kota Padang melakukan kunjungan terkait dengan penindakan dan sanksi yang diberlakukan bagi reklame yang dipasang tidak sesuai ketentuan dan penentuan kawasan reklame di Kota Jakarta. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2014, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. [caption id="attachment_377010" align="aligncenter" width="512"] Kota Padang Ibukota Sumatera Barat[/caption] Kepala Unit pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak didampingi perwakilan Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum, Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja, Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat dan UPPD Menteng Jakarta Pusat menyampaikan hal-hal pada pertemuan tersebut yakni mengenai struktur organisasi, dasar hukum pemungutan pajak daerah, tarif yang diberlakukan serta hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal maupun eksternal. Untuk prosentase realisasi penerimaan pajak daerah di Jakarta terhadap target per 10 November 2016 sebesar 80.88% dari target sebesar Rp. 33.1 Triliun. Dijabarkan tentang Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame (UU Nomor 28 Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2010, Perda No 12 Tahun 2011, Perda No 9 Tahun 2014, Pergub No 27 tahun 2014, Pergub No 244 Tahun 2015 dan Pergub No 214 Tahun 2016 ). Dijelaskan tentang definisi Reklame dan penyelenggaraan reklame, jenis reklame, kawasan penyelenggaraan reklame, etika penyelenggaraan reklame, kawasan kendali ketat, kawasan kendali sedang, kawasan kendali rendah, dan kawasan kendali khusus serta kawasan tanpa penyelenggaraan reklame. Dibahas pula lebih lanjut terkait perizinan penyelenggaraan reklame, larangan penyelenggaraan reklame, pelayanan perizinan reklame dan penertiban reklame. Bagaimana penetapan nilai sewa, kelas jalan dan kawasan kendali merupakan hasil kajian dan diskusi antara eksekutif dan legislatif di Kota Jakarta. [caption id="attachment_377012" align="aligncenter" width="512"] Silaturahmi dan Diskusi DPP dengan Dispenda Padang[/caption] Terkait dengan penegakan Perda bagi reklame yang tayang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun sudah habis masa tayang nya dilakukan penertiban reklame bekerjasama dengan instansi terkait yang tegabung dalam Tim Penertiban Reklame dengan memasang stiker penunggak pajak dan dibongkar terutama visual reklamenya. Hal ini sebagai bentuk sanksi sosial sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah paparan acara dilanjutkan dengan diskusi kasus yang dialami pada penyelenggaraan reklame di Kota Padang. Pertemuan yang berlangsung akrab ini berakhir dengan foto bersama dan penyerahan cinderamata. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×