background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Diskusi Notaris Mengenai Pergub 193/2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Diskusi Notaris Mengenai Pergub 193/2016

[caption id="attachment_377007" align="aligncenter" width="512"] Diskusi dengan IPPAT tentang Pergub BPHTB 193/2016[/caption] Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 2 Miliar Rupiah mulai diberlakukan pada tanggal 21 Oktober 2016. Ikatan Notaris Indonesia atau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengadakan acara perkenalan pengurus wilayah DKI Jakarta periode 2016-2019 di Puri Ratna Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Rabu, 23 November 2016. Selain Diskusi tentang Pergub 193/2016 dibahas juga mengenai perjanjian kawin pasca berlakunya putusan MK RI no. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 dan diskusi mengenai PP No. 103/2015 tentang pemilikan hunian oleh orang asing. Sebagai pembicara dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih dan Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Joko Pujianto. Pada kesempatan ini disampaikan tentang Pembayaran BPHTB yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016, yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016, maka pembayaran dianggap telah lunas atas pembayaran BPHTB yang terhutang. Untuk BPHTB yang sudah dibayarkan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 yaitu tanggal 21 Oktober 2016, maka tidak dapat diberikan pembebasan BPHTB. Terkait dengan penerbitan KTP dan ketentuan harus berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun berturut-turut adalah dibuktikan melalui tanggal penerbitan KTP DKI Jakarta, bukan alat bukti lain, sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016. Masalah Legalisasi Surat Pernyataan oleh Notaris/PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016, adalah bahwa Notaris/PPAT mengetahui bahwa Pemohon atau Wajib Pajak yang bersangkutan secara sadar sedang melakukan proses permohonan pembebasan 100% atau pengenaan 0% karena peristiwa-peristiwa yang diatur menurut Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 dengan melengkapi persyaratan formil maupun materil, dan sesuai isi dari Surat Pernyataan tersebut maka beban pembuktian atau tanggung jawab mengenai kebenaran data permohonan berserta kelengkapannya berada di pihak Pemohon atau Wajib Pajak. [caption id="attachment_377002" align="aligncenter" width="512"] Kabid Peraturan memberikan jawaban pertanyaan tentang Pergub BPHTB 193/2016[/caption] Untuk Objek Apartemen, pembebasan 100% atas BPHTB Karena transaksi jual beli pertama kali berlaku untuk objek pajak seperti apartemen sepanjang memenuhi pernyaratan formil dan materil, tetapi tidak berlaku atas objek pajak Ruko dan Rukan karena bersifat komersial. Untuk Objek Pajak dijual berulang, apabila Wajib Pajak tersebut pernah diberikan fasilitas pembebasan 100% atas transaksi jual beli pertamanya, kemudian menjual objek tanah dan/atau bangunannya, dan membeli lagi objek tanah dan/atau bangunan yang baru, maka Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat mendapatkan pembebasan 100% atas transaksi jual beli kembali. Masalah pengertian dihuni adalah diartikan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan secara nyata tinggal di objek tanah dan/atau bangunan tersebut atau Wajib pajak tersebut memiliki objek dimaksud untuk yang pertama untuk masing-masing permohonan pembebasan 100% dan/atau pengenaan 0%. Notaris dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah mitra atau rekan kerja dalam pemberian masukan dan diskusi atas permasalahan yang ada. Dalam diskusi, Notaris memberikan pertanyaan dan masukan kepada Dinas Pelayanan Pajak salah satunya adalah mengenai Akte Autentik atau menggunakan draft perjanjian, KTP ahli waris, pengecekan jual beli pertama kali ke BPN dan usulan Surat Edaran Penjelasan atau SOP penerapan Pergub 193/2016 agar seragam pelaksanaannya di lapangan. Pertemuan ini juga menginventarisir permasalahan dalam Pelayanan di UPPD masing-masing sebagai bahan masukan atas pelaksanaan Pergub 193 Tahun 2016, yang sudah dilakukan sebelumnya di tingkat lima wilayah kota dan dihadiri oleh para Ka. UPPD setempat. Diharapkan penerapan Pergub 193/2016 ini dapat tepat sasaran mendukung kebijakan deregulasi investasi di bidang pertanahan yang menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III (ketiga) Pemerintah Pusat, perlu dilakukan dukungan untuk melakukan percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat. (Phn/And/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377003" align="aligncenter" width="512"] Forum pertemuan Notaris IPPAT di Hotel Grand Sahid Jaya 2016[/caption]

Selengkapnya
Minahasa Study Banding Pengelolaan Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Minahasa Study Banding Pengelolaan Pajak Daerah

[caption id="attachment_376993" align="aligncenter" width="512"] Paparan Pajak Daerah Jakarta didepan Dispenda Kabupaten Minahasa[/caption] Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa ke Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka study banding terkait pengelolaan pajak daerah di DKI Jakarta, dipimpin Kadispenda Kabupaten Minahasa dan Sekretaris Dinas (10/11/2016). Rombongan diterima oleh Ka. Humas Pajak Jakarta didampingi oleh perwakilan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat dan UPPD Gambir Jakarta Pusat. Hal-hal yang ingin didalami antara lain mengenai strategi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dalam peningkatan PAD dari sektor pajak daerah dan tata cara penghapusan piutang pajak daerah khususnya PBB-P2. Minahasa (dahulu disebut Tanah Malesung) adalah kawasan semenanjung yang berada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kawasan ini terletak di bagian timur laut pulau Sulawesi. Minahasa juga terkenal akan tanahnya yang subur yang menjadi rumah tinggal untuk berbagai variasi tanaman dan binatang, darat maupun laut. Terdapat berbagai tumbuhan seperti kelapa dan kebun-kebun cengkeh, dan juga berbagai variasi buah-buahan dan sayuran. Fauna Sulawesi Utara mencakup antara lain binatang langka seperti burung Maleo, Kuskus, Babirusa, Anoa dan Tangkasi (Tarsius Spectrum). Di Kawangkoan Minahasa, Pasar Kawangkoan baru yang megah direncanakan selesai pembangunannya awal bulan Desember 2016 ini, dan akan langsung digunakan serta diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa dalam rangkah menghadiri perayaan Natal Nasional Tahun 2016. Pasar yang dibangun dengan dana bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI dengan bandrol Rp.6,4 Miliar dan diharapkan keberadaan pasar ini akan mampu mendongkrak pendapatan pedagang, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). [caption id="attachment_376991" align="aligncenter" width="250"] Tari Maengket dari Minahasa[/caption] Kepala Unit pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak atau Humas Pajak Jakarta menyampaikan informasi tentang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta seperti struktur organisasi, dasar hukum pemungutan pajak daerah, tarif yang diberlakukan serta hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal (SKPD) maupun eksternal (Kemnkeu, Kemendagri, Polda, Kejati,BPN dan PLN). Realisasi penerimaan pajak daerah Jakarta terhadap target per 10 November 2016 sebesar 80.88% dari target sebesar Rp. 33.1 Triliun. Dalam hal penegakan Perda, langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi sosial berupa pemasangan plang dan stiker penunggak pajak yang didahului dengan penyampaian himbauan kepada wajib pajak Karena tujuan final dari pemberlakuan sanksi adalah bagaimana wajib pajak akhirnya menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Terkait peningkatan penerimaan PBB-P2 perlu dilakukan penyesuaian NJOP sesuai dengan harga pasar, yang secara simultan akan mempengaruhi penerimaan BPHTB karena notabene masyarakat dalam melakukan transaksi berdasarkan NJOP yang masih dibawah harga pasar, namun dalam pelaksanaannya disarankan untuk dilakukan bertahap dengan skala prioritas. Dinas Pelayanan belum melakukan penghapusan piutang namun sedang dalam proses untuk penghapusbukuan piutang, karena untuk penghapusan piutang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dinas Pelayanan Pajak terus melakukan konsultasi dengan BPK terkait langkah-langkah yang dilakukan dengan menerbitkan Instruksi Kepala Dinas Nomor 48/2015 tentang pelaksanaan pemutakhiran objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum pelaksanaan Cleansing Data PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-P2. (Phn/Sun/And/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376994" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Kabupaten Minahasa[/caption]

Selengkapnya
Kota Palembang Optimalisasi Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Palembang Optimalisasi Pajak Daerah

[caption id="attachment_376966" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Kota Palembang[/caption] Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka sharing informasi terkait Pajak Daerah dan Online System Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan informasi kepada Dispenda Kota Palembang tentang Dinas Pelayanan Pajak Jakarta. Visi, misi, struktur organisasi, dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak luar Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan Gubernur dalam Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 yang diperuntukkan bagi Rumah, Rusunami, dan Rusunawa yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1 Miliar. Untuk objek komersial dan tanah kosong tetap dikenakan kewajiban membayar pajak PBB-P2. Pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Nomor 48/2015 tentang pelaksanaan pemutakhiran objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum pelaksanaan Cleansing Data PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-P2. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 2 Miliar Rupiah. [caption id="attachment_376967" align="aligncenter" width="512"] Kasatpel Layanan Informasi memberikan informasi tentang kebijakan DPP DKI[/caption] Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan. Selain Cash Management System dengan Bank didalam melaksanakan Online System Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meminjamkan alat e-POS (electronic point of sales) kepada wajib pajak yang belum terdaftar online sistem Bank. e-POS yang berjumlah ± 5.500 unit, dimana alat tersebut berfungsi sebagai alat collecting data untuk men-capture data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak hiburan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan cara Silent Operation maupun dengan cara pemeriksaan biasa. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Kota Bengkulu Pelajari Pemeriksaan Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Bengkulu Pelajari Pemeriksaan Pajak Daerah

[caption id="attachment_376984" align="aligncenter" width="512"] Paparan Ka. Humas Pajak didepan DPPKA Kota Bengkulu[/caption] Kepala DPPKA Kota Bengkulu beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka orientasi tentang tata acara pemeriksaan pajak daerah sebagai penambahan wawasan dan sharing pengalaman untuk melakukan optimalisasi pajak daerah sehingga diharapkan PAD meningkat sebagai penunjang kemajuan pembangunan Kota Bengkulu (3/11/2016). Kota Bengkulu adalah salah satu kota, sekaligus ibu kota provinsi Bengkulu, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 151,7 km² dengan jumlah penduduk sebesar 319.098 orang yang terdiri atas 160.293 orang laki-laki dan 158.805 orang perempuan pada tahun 2012 (wikipedia). [caption id="attachment_376985" align="aligncenter" width="512"] Kota Bengkulu dengan Benteng Marlborough dari atas[/caption] Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi didampingi perwakilan dari Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat memaparkan tentang Visi, misi, struktur organisasi, dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan intansi internal maupun eksternal Pemprov DKI Jakarta. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta per tanggal 3 November 2016 dari target pajak sebesar Rp.33,1 Triliun sudah mencapai 78.53%. Pemeriksaan Pajak Daerah merupakan amanat Perda 6 Tahun 2010 tentang KUPD yang dijabarkan dalam Kep Gub No 30 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Perkadin No 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap system pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dipungut oleh pemungut pajak (with holding). Tujuan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini seksi pemeriksaan melakukan pemeriksaan atas rekomendasi dari seksi penagihan dan merupakan upaya terakhir setelah dilakukan upaya-upaya penagihan antara lain himbauan perbaikan setor dan himbauan lainnya. Karena tujuan akhir adalah bagaimana wajib pajak mau membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga komunikasi dan pendekatan persuasif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Phn/Sun/And/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376986" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan DPPKA Kota Bengkulu[/caption]

Selengkapnya
Pasaman Barat Study Banding PPJ
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pasaman Barat Study Banding PPJ

[caption id="attachment_376961" align="aligncenter" width="512"] Kasatpel Layanan Informasi memberikan penjelasan kepada Kadispenda Pasaman Barat dan rombongan[/caption] Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat-Sumatera Barat beserta instansi terkait (Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pasaman Barat) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka sharing informasi untuk penyamaan persepsi terkait pembayaran insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Kepala Dispenda Kab Pasaman Barat dan Rombongan diterima oleh Humas DPP didampingi unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja, Unsur Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah dan Kasubag Keuangan Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak DKI (3/11/2016). Insentif PPJ dapat dibayarkan apabila Dispenda aktif dalam hal pemungutan PPJ sehingga dapat diukur kinerjanya. Dispenda Pasaman juga ingin mengkonsultasikan terkait koordinasi Dinas Pelayanan Pajak dengan pihak PLN. Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Visi, misi, struktur organisasi, dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak luar Pemprov DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak DKI per tanggal 3 November 2016 sebesar 78.53% dari target Rp.33.1 Triliun. Khusus pajak penerangan jalan sudah mencapai 76.44% dari target Rp.775 Miliar. [caption id="attachment_376962" align="aligncenter" width="512"] Rombongan Dispenda Pasaman Barat-Sumatera Barat diterima DPP DKI[/caption] Dasar hukum Pajak Penerangan Jalan DKI adalan Perda No 15 Tahun 2010 dan Pergub No 144 Tahun 2005 tentang Juklak Pemungutan PBB-KB dan PPJ. Dinas Pelayanan Pajak DKI dalam upaya peningkatan penerimaan PPJ terus melakukan koordinasi dengan PLN sebagai WP tunggal di DKI Jakarta. Namun saat ini ada kendala terkait suplai data jumlah pelanggan yang masih belum sesuai diharapkan. Target PPJ DKI setiap tahun naik 8-9% yang ditetapkan berdasarkan trend realisasi setiap tahun serta jumlah pertumbuhan apartemen di DKI Jakarta yang terus meningkat tentunya ini diikuti dengan peningkatan konsumsi listrik. Pencairan insentif PPJ di DKI Jakarta dibayarkan sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan untuk setiap triwulannya. (Phn/Sun/And/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
UPPD Taman Sari Gelar Pendataan Rumah Kost dan Penertiban Reklame
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Taman Sari Gelar Pendataan Rumah Kost dan Penertiban Reklame

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taman Sari menggelar kegiatan pendataan rumah kost/hotel di wilayah kecamatan Taman Sari dan pelaksanaan penertiban reklame terhadap wajib pajak yang belum melaksanaan kewajiban pajak daerah. Kepala UPPD Taman Sari, Andri Kunaso menjelaskan kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak yang tertuang di instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 Tahun 2016 tentang pendataan pajak daerah. "Pendataan Pajak daerah dalam rangka menindaklanjuti Instuksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016", katanya di Kantor UPPD Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat (18/11/2016). Jadwal pelaksanaan kegiatan pendataan pajak rumah kost/hotel mulai tanggal 17 & 21 Nopember 2016 dan kegiatan penertiban reklame dilaksanakan tanggal 22,23,24 dan 28 Nopember 2016. Dalam pelaksanaan penertiban, UPPD Pulo Gadung bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, TNI dan Kepolisian setempat. (Ans/Humas Pajak Jakarta-UPPD Taman Sari)

Selengkapnya
×