background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Upaya Mengatasi Tunggakan PBB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Upaya Mengatasi Tunggakan PBB

[caption id="attachment_377241" align="aligncenter" width="512"] Henri Setyawan Ka. UPPD Pulogadung dan UPPLI menerima Dispenda Semarang[/caption] Permasalahan piutang PBB yang paling sering ditemukan di lapangan adalah objek pajak PBB tersebut tidak ditemukan, baik objek pajaknya maupun subjek pajaknya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan piutang PBB yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (22/12). Hal ini dilakukan guna persiapan pemisahan BPKAD Kota Semarang menjadi Badan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah serta rekomendasi dari BPK mengenai piutang yang harus dikonfirmasi untuk seluruh tahun tunggakan PBB. Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan informasi-informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Disampaikan informasi mengenai realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak per tanggal 22 Desember yaitu sebesar : Rp.30.908.678.149.244 dengan persentase sebesar 93,38%. Pelimpahan piutang PBB dari Direktorat Jenderal Pajak (SPPT Tahun 2002 s.d. 2012) ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada tahun 2013 sempat dihitung sebesar Rp.3,8 T. Sedangkan total piutang PBB-P2 selama dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI (TA 2013, 2014, dan 2015) sebesar Rp.1,9 T. Total piutang PBB-P2 Rp.5,7 T. Jumlah piutang yang diserahkan ke Dinas Pelayanan Pajak oleh DJP memiliki kondisi beda angka antara : Berita Acara Serah Terima Piutang, Lampiran Serah Terima (Excel), Data SISMIOP, dan Data Sim-PBB. Dan ketika dilakukan pemeriksaan ke lapangan tidak sesuai dengan data yang ada. UPPD masih menemukan piutang PBB dengan kondisi WP memiliki tanda lunas bayar PBB tahun-tahun lama (tahun 1993, 1994, dsb) namun pembayaran tersebut tidak masuk ke sistem pembayaran yang dimiliki DJP ketika itu. Langkah yang dilakukan adalah UPPD melakukan konfirmasi pembayaran PBB tersebut ke bank persepsi tempat dilakukan pembayaran. [caption id="attachment_377245" align="aligncenter" width="512"] DPKA Semarang[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak menerbitkan Instruksi Kepala Dinas nomor 48 tahun 2015 tentang Pelaksanaan pemutakhiran objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) provinsi DKI Jakarta, yang mengatur pengelompokan dan pengkategorian hasil kegiatan pemutakhiran terhadap 300 objek PBB-P2 melalui penelitian dan pengecekan lapangan. Ada 6 (enam) kategori seperti : a) Objek Pajak ada terdaftar dan secara nyata ditemukan lokasinya (Kategori 1) b) Objek Pajak tidak ditemukan di lapangan (Kategori 2) c) Objek Pajak memiliki NOP Ganda/Double NOP (Kategori 3) d) Objek dan Subjek Pajak tidak jelas, seperti : XX, NN, NA (Kategori 4) e) Objek Pajak telah menjadi Fasilitas Sosial atau Fasilitas Umum (Kategori 5) f) Objek Pajak bermasalah/disengketakan (Kategori 6) Penanganan piutang yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yaitu : a) Menerbitkan Pergub 103 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pengurangan Pokok PBB dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB. Besarnya Pengurangan Pokok PBB-P2 yang diberikan: 50% untuk Piutang PBB sebelum tahun 2009, 25% untuk Piutang PBB tahun 2010 – 2012. Sanksi Administrasi dihapuskan. Berlaku sampai dengan 28 April 2017. b) Menerbitkan Instruksi Kepala Dinas nomor 48 tahun 2015 tentang Pelaksanaan pemutakhiran objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) provinsi DKI Jakarta. c) Piutang disisihkan berdasarkan umur piutang, terhadap piutang macet akan dihapusbukukan. Rapergub masih dalam proses. [caption id="attachment_377246" align="aligncenter" width="512"] Unit PPLI DPP DKI[/caption] UPPD di wilayah kecamatan terus melakukan cleansing data terhadap objek-objek PBB-P2 dan melakukan pemutakhiran data di sim-PBB. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website: www.pajakonline.jakarta.go.id. Rombongan Semarang melanjutkan kunjungannya ke UPPD Gambir dan UPPD Pulogadung. (Phn/Tch/And/Sun/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Kota Palembang Dalami PBB Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Palembang Dalami PBB Jakarta

[caption id="attachment_377230" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Palembang[/caption] Rombongan Dispenda Kota Palembang diwakili Kabid Pengakajian dan Pengembangan Irwan Destra menyampaikan tentang permasalahan PBB dan tunggakan PBB di Kota Palembang. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah untuk mengetahui kiat dan upaya yang sudah dilakukan oleh DPP DKI Jakarta (15/12). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih memaparkan tentang permasalahan PBB di Jakarta seperti tata cara pemungutan dan peranan UPPD dalam melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, pencatatan piutang, penagihan, pembetulan, pengurangan, penilaian, pembatalan, cleansing data dan pelaporan PBB-P2. Untuk penilaian atau appraisal diberitahukan peranan Penilai PBB di DPP, tata cara serta penyiapan Aplikasi Penilaian Individu dan Pasar Property PBB-P2 dan penggunaan DBKB. Penguatan peraturan perpajakan seperti pemberlakukan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi untuk tunggakan dibawah tahun 2012 (Pergub 103 Tahun 2016) dan SK Kadin Nomor 2887 Tahun 2015 yaitu menangguhkan penerbitan SPPT PBB-P2 dalam hal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun pajak 2013 tidak melakukan pembayaran PBB-P2 dalam arti data di sistem tetap ada namun tidak dicetak SPPT-nya. [caption id="attachment_377231" align="aligncenter" width="512"] Masjid Agung Sultan Mahmud Palembang[/caption] Dinas Pelayanan belum melakukan penghapusan piutang namun sedang dalam proses untuk penghapusbukuan piutang yang masuk dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) setelah dilakukan cleansing data, karena untuk penghapusan piutang ada persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya. Pemasangan plang tunggakan PBB bagi obyek yang belum membayar terus dilakukan dalam upaya pencairan tunggakan PBB. Untuk kesalahan teknis dalam pembayaran pajak melalui RTGS Bank maka diadakan rekonsiliasi antara BPKAD, Bank DKI dan DPP guna mencegah terjadinya tunggakan. Pengembangkan secara online aplikasi GIS (Geographic Information System) peta persil tanah berbasis web ikut diperagakan pada pertemuan tersebut sebagai upaya pendataan PBB secara online. Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km². Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang. Pembangunan LRT (kereta api layang), dan rencana pembangunan sirkuit motor GP di kawasan Jakabaring dan sirkuit F1 di kawasan Tanjung Api-Api, merupakan proyek pengembangan Kota Palembang terkini. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377233" align="alignleft" width="512"] Diskusi Pajak Daerah [/caption]

Selengkapnya
Bitung Persiapkan Struktur Dispenda Baru
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Bitung Persiapkan Struktur Dispenda Baru

Dinas Pelayanan Pajak saat ini membawahi Sekretariat, 4 Bidang, 5 Suku Badan dan 43 Unit Pajak dan Retribusi Daerah. Dinas Pelayanan Pajak atau DPP akan berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. [caption id="attachment_377223" align="alignleft" width="412"] Pelabuhan Bitung pintu masuk ke Manado dan Sulawesi Utara melalui Laut[/caption] Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Sulawesi Utara dipimpin Sekretaris Dinas Ibu Pingkan Kapoh, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk sharing informasi terkait Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan masukan dalam perubahan struktur di Dispenda Kota Bitung (13/12). Hal lain yang ingin di ketahui adalah terkait penggunaan SIMDA Pendapatan BPKP yang saat ini belum maksimal digunakan serta sistem apa yang dipakai dan dikembangkan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam proses pemungutan pajak daerah. Terkait Perubahan Struktur Organisasi di Dinas Pelayanan Pajak saat ini sedang dalam proses pembahasan sehingga belum dapat disampaikan secara rinci, namun secara garis besar disampaikan bahwa terdapat perubahan nomenklatur yang semula Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Terkait dengan retribusi pelayanannya tetap dilakukan oleh BPTSP. Disampaikan bahwa penggunaan pelayanan perpajakannya Dinas Pelayanan Pajak membuat aplikasi untuk masing-masing jenis pajak diantaranya SP2D Web, SIM R, SIM PBB, SIM BPHTB, SIM PABT, SIM PKB dan BBNKB, Pajak Online. [caption id="attachment_377224" align="alignleft" width="312"] Diskusi struktur organisasi baru[/caption] Dalam hal pelayanan pembayaran seluruh ketetapan (SKPD) masuk ke dalam POS (Payment Online System) yang terhubung dengan Bank persepsi. Terkait dengan pengembangan sistem saat ini dilakukan sendiri oleh Bidang TIPDA bukan oleh pihak ketiga. Setelah diskusi, rombongan Dispenda Bitung melihat ruang display pajak online di Bidang Tipda dilanjutkan dengan berkunjung ke ruang display Dekranasda dilantai dasar untuk melihat kerajinan ekslusif dari Jakarta. Menurut cerita sejarah, nama Bitung diambil dari nama sebuah pohon (Oncosperma tigillarium syn. O. filamentosum; Nibung) di daerah Sulawesi. Penduduk yang pertama yang memberikan nama Bitung adalah 6 orang Dotu Tumani Bitung yang membuka serta menggarap daerah tersebut agar menjadi daerah yang layak untuk ditempati, mereka semua berasal dari Suku Minahasa, etnis Tonsea. Daerah pantai yang baru ini ternyata banyak menarik minat orang untuk datang dan tinggal menetap sehingga lama kelamaan penduduk Bitung mulai bertambah. Sebelum menjadi kota, Bitung hanyalah sebuah desa yang dipimpin oleh Arklaus Sompotan sebagai Hukum Tua (Lurah) pertama desa Bitung dan memimpin selama kurang lebih 25 tahun, yang pada saat itu Desa Bitung adalah termasuk dalam Kecamatan Kauditan. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377222" align="alignleft" width="412"] Kunjungan Dispenda Kota Bitung Sulawesi Utara[/caption]

Selengkapnya
Kalimantan Selatan Pelajari Tata Cara Pegawai Kontrak
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kalimantan Selatan Pelajari Tata Cara Pegawai Kontrak

[caption id="attachment_377213" align="aligncenter" width="512"] Eksotisme Pasar Apung di Kalimantan Selatan[/caption] Dasar hukum pengadaan jasa perorangan yang diatur dalam Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perorang yang mempunyai ruang lingkup Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pegawai Harian Lepas (PHL), Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Antar Waktu dan Pekerja Sejenis Yang Terikat Kontrak. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi sistem dan regulasi penambahan petugas layanan SAMSAT guna mendukung produk-produk layanan SAMSAT pada UPPD/SAMSAT se-Kalimantan Selatan dimana kondisi saat ini masih kekurangan SDM teknis khususnya IT dan programmer. Yang sudah berjalan saat ini dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga namun dalam peraturan yang dimiliki belum diatur kriteria/persyaratan secara detail. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dapat melakukan proses perikatan dengan Penyedia Jasa lainnya Perorangan yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus melalui penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK). Hak yang diperoleh adalah Upah minimal sesuai UMP, Cuti, Jaminan Kesehatan dan Tunjangan Hari Raya. [caption id="attachment_377214" align="alignleft" width="312"] Bagaimana penanganan tenaga kontrak[/caption] Tata cara pengadaannya: Kepala SKPD/UKPD membentuk tim teknis untuk pelaksanaan proses pengadaan PJLP kemudian pengadaan langsung oleh PPBJ SKPD berdasarkan perhitungan analisa beban kerja yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dijelaskan tentang kewajiban SKPD/UKPD terkait proses pembayaran upah, jam kerja, SOP dan sanksi apabila hak PJLP tidak terpenuhi. Hak PPK dalam hal pemotongan upah, pemutusan perikatan, tata cara pemutusan hubungan kerja serta ketentuan kelebihan jam kerja dan pesangon. Setelah diskusi, rombongan melihat ruang monitoring pajak online di Bidang Tipda dilantai 2. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. Bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh suku Banjar sebagai bahasa ibu dan sebagai lingua franca bagi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya adalah Bahasa Banjar yang memiliki dua dialek besar, yakni dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu. Suku Dayak yang mendiami kawasan selatan Pegunungan Meratus menuturkan bahasa Dayak Meratus (Bahasa Bukit), Bahasa Banjar dan bahasa Bukit, keduanya merupakan bahasa Melayik. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377215" align="alignleft" width="412"] Kunjungan Dispenda Kalimantan Selatan[/caption]

Selengkapnya
Penyegelan dan Penutupan Hotel dan Restoran Karena Tunggakan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyegelan dan Penutupan Hotel dan Restoran Karena Tunggakan

[caption id="attachment_377202" align="aligncenter" width="512"] Penutupan usaha restoran karena tunggakan pajak[/caption] Dasar pengenaan Pajak Restoran dan Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran atau Hotel yaitu 10% dari pembayaran konsumen baik yang ditulis di bon/bill dan atau dikenakan setelah harga penjualan. Suku Dinas Pelayanan Pajak dan Kasatpol PP Jakarta Barat didampingi aparat Kepolisian Sektor Metro Cengkareng dan Koramil melakukan penyegelan Hotel 23 di Jalan Kapuk Raya No. 28, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa 20/12/2016. Hotel kelas melati tersebut disegel petugas karena bermasalah menunggak pembayaran pajak serta izin hotel dari Sudin Pariwisata juga sudah habis masa berlakunya. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai jatuh tempo kami lakukan penyegelan. [caption id="attachment_377203" align="alignleft" width="260"] Tanda Penutupan Usaha[/caption] Jika sampai batas waktu yang telah kita tentukan dan mereka belum menyelesaikan kewajibannya maka akan lakukan penutupan secara total. Semua jenis pajak pihak Hotel 23 harus dilunasi. Kegiatan penyegelan Hotel 23 tersebut juga didampingi oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Wilayah Jakarta Barat Umiyati, Ka. Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat, Kasie Pengawasan Suku Dinas Pariwisata Fahrizaludin, Kasudin Kominfo, beserta jajaran aparat Kepolisian Polsek Cengkareng TNI, Koramil, dan Satpol PP Kelurahan Kapuk. [caption id="attachment_377204" align="alignleft" width="260"] Kasudin Pajak Jakarta Barat Umiyati dilokasi[/caption] Restoran Jepang Sushi Naga di Jalan Meruya Ilir No. 21, Kelurahan Merya Utara. Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat juga ditutup paksa oleh petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak bersama Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Barat, Rabu (21/12/2016). Sebelumnya sudah diberikan surat peringatan sampai SP3, namun tidak di indahkan, kemudian dilakukan penyegelan juga tidak di indahkan kata Umiyati, Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Barat di lokasi. Penutupan ini dilakukan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan, sampai mereka menyelesaikan semua kewajiban tunggakan dan adminitrasi lainnya. Setelah selesai mereka dapat beroperasi kembali. Hal seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan sudah banyak di tempat lain juga, dari hasil tindakan penyegelan tempat usaha penunggak pajak dalam kurun waktu tiga bulan terhitung mulai dari 5 september 2016 ada sekitar 380 wajib pajak yang nilainya hampir 15 milyar untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penutupan paksa restoran Sushi Naga tersebut didampingi oleh aparat Kepolisian Sektor Metro Kembangan, Koramil Kembangan, Kasatpol PP Walikota, dan Kecamatan, serta Suku Dinas Perpajakan dan Kordinator Perekonomian Jakarta Barat. (HL/Doel/Gtr/MN/Sudin Barat/Phn/https://www.faktapers.com/) [caption id="attachment_377205" align="alignleft" width="512"] Penutupan Hotel Karena Tunggakan Pajak[/caption]

Selengkapnya
Palangkaraya Bahas Masukan Raperda ke Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Palangkaraya Bahas Masukan Raperda ke Jakarta

[caption id="attachment_377194" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan Pansus I DPRD Kota Palangkaraya[/caption] Pansus I DPRD Kota Palangkaraya melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Studi Banding Terkait Akan Dilakukannya Pembahasan Mengenai Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (5/12). Rombongan terdiri dari 12 Orang ini diterima oleh Ka. PPLI dan staf bersama perwakilan Bidang Renbang, Bidang Pengendalian, Bidang Peraturan, Bidang Tipda dan Sudin Pajak Jakarta Pusat. Ketua Pansus I DPRD Kota Palangkaraya menyampaikan bahwa saat ini Pansus I sedang melakukan pembahasan terhadap 12 Raperda, yang dua diantaranya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan pada awal tahun 2017 dapat disahkan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka pengayaan wawasan anggota dan mencari masukan terkait hal-hal penting yang dapat dimasukkan ke dalam Perda sebelum final dan disahkan. [caption id="attachment_377195" align="alignleft" width=412"] Ibu Erma Ka. Unit PPLI[/caption] Dijelaskan pula bahwa di Kota Palangkaraya pelayanan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, oleh karenanya diharapkan dalam kunjungan kerja ini mendapatkan informasi terkait regulasi terhadap dua jenis pajak ini agar sesuai dengan ketentuan. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak dan meyampaikan hal-hal mengenai realisasi penerimaan pajak dan prediksi pencapaian target di akhir tahun untuk masing-masing jenis pajak. Hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal maupun instansi eksternal. Saat ini Dinas Pelayanan Pajak melaksanakan penertiban dan penindakan bagi WP yang menunggak dengan memberikan sanksi sosial berupa pemasangan plang dan stiker penunggak pajak dengan didahului upaya pendekatan persuasif dengan penyampaian himbauan kepada wajib pajak. [caption id="attachment_377196" align="alignright" width="412"] Paparan DPP didepan Pansus I Kota Palangkaraya[/caption] Terkait pemungutan PPJ dan Pajak reklame di Palangkaraya disarankan untuk dilihat kembali dalam SOTK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang apakah ada tupoksi terkait pemungutan pajak khususnya Pajak Reklame dan PPJ oleh unit selain Dinas Pajak. Disarankan apabila tidak mendapatkan titik temu antara eksekutif dan legislatif terkait permasalahan tersebut agar dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kota Palangka Raya atau Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dahulu dikenal dengan Palangkaraja (1957-1972). Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km² dan berpenduduk sebanyak 220.962 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km² (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu: Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit. [caption id="attachment_377193" align="aligncenter" width="340"] Jembatan besar membelah Kota Palangkaraya[/caption] (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×