background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kunjungan Kerja DPRD Banyumas
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja DPRD Banyumas

[caption id="attachment_374847" align="alignleft" width="381"] Sekretaris DPP Made Suarjaya memberikan penjelasan tentang Pajak Reklame kepada DPRD Banyumas[/caption] Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (12/2/2016) dilakukan dalam rangka studi banding penyusunan Raperda penyelenggaraan reklame Kabupaten Banyumas. Rombongan terdiri Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas, unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dan unsur Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. Rombongan diterima oleh Sekretaris DPP Made Suarjaya, Ka. Humas DPP Erma Sulistianingsih, perwakilan dari Bidang Tipda, Bidang Peraturan, Bidang Renbang dan UPPD Gambir. Acara dimulai dengan pembukaan dan perkenalan serta paparan singkat mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta secara garis besar oleh Sekretaris Dinas. Setelah paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait penyusunan pajak daerah khususnya pajak reklame. Hal yang dibahas antara lain: 1. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan terbaru mengenai reklame yaitu Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, didalamnya mengatur tata cara pemasangan reklame di dalam sarana dan prasana kota maupun pemasangan reklame di luar sarana dan prasana kota. 2. Dinas Pelayanan Pajak DKI melarang penyelenggara reklame / biro reklame dan pemilik reklame / produk menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015. Seluruh Unit Pelayanan Pajak Daerah dan Sudin Pelayanan Pajak mengawasi dan menertibkan terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame rokok tersebut. 3. Pemasangan iklan melalui media reklame di wilayah DKI kedepannya diarahkan untuk menggunakan media reklame elektronik / digital, dimana setiap penyelenggara reklame elektronik / digital dalam bentuk megatron / videotron / LED, wajib mengalokasikan tayangan untuk informasi program pemerintah / Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total durasi waktu tayang per hari. 4. Perhitungan pajak Reklame dikenakan dengan cara mengkalikan kelas jalan reklame dengan tarif pajak reklame sebesar 25%. Setiap reklame yang tayang wajib ditagih pajaknya. Setiap Suku Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Pelayanan Pajak Daerah berkoordinasi bersama pihak kecamatan dan kelurahan masing-masing wilayah senantiasa melakukan pendataan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh wajib pajak. 5. Disampaikan juga bahwa untuk titik reklame yang mempunyai ukuran ≥ 24 m2 harus memiliki Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame (TLB-BR) dan Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame (IMB-BR) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Khusus reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan (indoor) pajak reklamenya dipungut dengan pengurangan 50%. Sebagai penutup, dibahas pula mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. (Bud/And/Phn). [caption id="attachment_374848" align="alignleft" width="342"] Ka. Humas DPP Erma Sulistianingsih mewakili DPP menerima cinderamata dari DPRD Banyumas[/caption]

Selengkapnya
Penyampaian Simbolis SPPT PBB di Jakarta Pusat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyampaian Simbolis SPPT PBB di Jakarta Pusat

[caption id="attachment_374793" align="alignleft" width="283"] Penyerahan SPPT PBB di Jakarta Pusat[/caption] Penyerahan simbolis SPPT PBB-P2 Tahun 2016 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 di Gedung Pertemuan Walikota Jakarta Pusat. Untuk merealisasikan pencapaian target penerimaan yang besar, jajaran Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan strategi, antara lain terus melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan melakukan pencairan tunggakan pajak; Di Tahun 2014 dan diteruskan di akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang, Dinas Pelayanan pajak melaksanakan penagihan PBB, antara lain dengan cara memasang plang atau papan bahwa tanah atau bangunan ini belum membayar pajak, cara ini cukup efektif, agar wajib pajak dapat segera melunasi hutang-hutang pajaknya dan ditambah dengan MoU atau Kesepakatan Bersama antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Bagi penunggak pajak besar dan yang tetap belum berkeinginan melunasi piutang pajaknya akan di jerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, dimana dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan untuk menyita dan menyandera (gijzeling). Untuk penagihan tunggakan PBB-P2, telah dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2887 Tahun 2015 menindaklanjuti Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Objek PBB-P2 guna mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi perpajakan yang baik sehingga perlu diterapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, dengan cara melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2), dalam hal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun pajak 2013 jika tidak melakukan pembayaran PBB-P2. Sedangkan aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, dan pada akhirnya target penerimaan dapat tercapai. Bapak Edy Sumantri, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengatakan bahwa guna mempermudah pelayanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta me-launching pembayaran PBB-P2 pajakonline.jakarta.go.id, selain pembayaran pajak daerah lainnya melalui beberapa lembaga perbankan dan PT. Pos, para wajib pajak juga dengan mudah dapat membayar pajaknya dengan mobile system dan teller Bank. (Bank DKI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank MNC Bank, Bank BJB, Bank BII, Bank BRI Syariah, Bank BTN dan Kantor Pos Indonesia). Sedangkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terhadap informasi pajak PBB-P2, pihak Dinas Pelayanan Pajak telah mensosialisasikan berbagai kebijakan perpajakan kepada warga masyarakat. Ketentuan Umum Pajak Daerah telah mengatur hak dari wajib pajak berupa mengajukan keberatan, banding, pengurangan dan keringanan serta pembebasan pajak. Demi lancarnya pembangunan, perlu kerja keras semua stakeholders untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait di tingkat walikota, termasuk para camat dan lurah di Jakarta Pusat untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 secara optimal. Demikian dikatakan oleh Bapak Mangara Pardede Walikota Jakarta Pusat. Sekarang ini pelayanan aparat di Pemprov DKI Jakarta seangat profesional dan tidak mengenakan pungutan liar selain pajak dan retribusi resmi. Pendidikan dan Kesehatan gratis diberikan kepada warga bahkan ditahun 2016 ini Pajak PBB untuk NJOP dibawah Rp. 1 Milyar sudah dibebaskan. Kepada para tokoh masyarakat dan pengusaha yang hadir pada acara penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2016, Bapak Walikota mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya dan diharapkan dapat menjadi inspirator bagi wajib pajak lainnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, wujudkan bentuk dukungan dalam pembangunan Kota Jakarta menuju Jakarta Baru. Semoga pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tahun 2016 berjalan lancar dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. (Phn). [caption id="attachment_374794" align="alignleft" width="318"] Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede memberikan arahan[/caption]

Selengkapnya
Penyampaian SPPT PBB di Jakarta Timur
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyampaian SPPT PBB di Jakarta Timur

Penyampaian SPPT PBB-P2 merupakan awal dari suatu rangkaian kegiatan penagihan PBB-P2, berhasil atau tidaknya penagihan PBB-P2 sangat tergantung atas keberhasilan dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak. Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2016 Tingkat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 di Lantai 2 Aula Walikota Jakarta Timur. Acara dibuka oleh Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Timur Bapak Syaukat Akhmar yang memberikan laporan acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Bapak Edy Sumantri dan sambutan dari Walikota Jakarta Timur Bapak Bambang Musyawardana. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk memungut PBB-P2 sejak tanggal 1 Januari 2013 dan tahun ini merupakan tahun ke 4 (empat) kegiatan pemungutan pajak PBB-P2. Menurut Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edy Sumantri, Jakarta tidak memiliki sumber daya alam jadi sektor pajak adalah andalan kita dan sekarang ini pajak PBB-P2 sudah menjadi primadona baru mengalahkan Pajak PKB dan Pajak BBN-KB. Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2015 sebesar + Rp. 6,77 Trilyun dari target sebesar Rp. 7,1 Trilyun atau 95,46 % Sedangkan beban target PBB-P2 untuk tahun 2016 sebesar Rp. 6,4 Trilyun atau terjadi penurunan disebabkan adanya pembebasan PBB-P2 NJOP dibawah Rp. 1 Milyar sebesar Rp. 700 Milyar dari tahun lalu target yang ditetapkan sebesar Rp. 7,1 Trilyun. Penurunan ketetapan ini dirasakan pada kelompok tarif 0,01 % dan tarif 0,1 %. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Hal ini didasari atas pertimbangan, antara lain perbaikan Zona Nilai Tanah untuk kawasan-kawasan yang telah mengalami perubahan peruntukan atau penggunaan lahan; Menyesuaikan NJOP dengan harga pasar untuk kawasan-kawasan perumahan elit, komersial dan kawasan yang sedang bertumbuh tingkat perekonomiannya; serta menyesuaikan harga material dan komponen bangunan. Untuk merealisasikan pencapaian target penerimaan yang besar, jajaran Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan strategi, antara lain terus melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan melakukan pencairan tunggakan pajak termasuk tunggakan PBB-P2 yang mana pada tahun 2016 ini sudah dibebaskan pengenaannya pada nilai NJOP dibawah Rp. 1 Milyar, tetapi tunggakannya tetap ditagih bahkan SPPT PBB tidak diterbitkan bila ada tunggakan PBB selama 3 tahun. (Phn).

Selengkapnya
Penyampaian SPPT PBB di Walikota Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyampaian SPPT PBB di Walikota Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

[caption id="attachment_374821" align="alignleft" width="399"] Penyerahan SPPT PBB-P2 tingkat Walikota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu[/caption] Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Rustam Effendi bersama Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo menyampaikan SPPT PBB-P2 Tingkat Kota dan Kabupaten kepada Wajib Pajak Badan dan Tokoh Masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 di Ruang Fatahillah Kantor Walikota Jakarta Utara. Maksud dan tujuan penyampaian SPPT PBB-P2 adalah agar segera diterima oleh Wajib Pajak sehingga mempunyai kelonggaran waktu dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak PBB sebelum jatuh tempo dan sekaligus dapat memberikan informasi atau sosialisasi tentang PBB-P2. Dalam acara ini turut diundang para Camat, Lurah dan para Pengusaha serta Tokoh Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menerima SPPT PBB-P2 Tahun 2016 sebanyak 70 Wajib Pajak. Setelah penyerahan secara simbolis maka SPPT-PBB dibagikan ke RT dan RW melalui Kelurahan untuk langsung dibagikan kepada Warga yang menjadi Wajib Pajak. [caption id="attachment_374827" align="alignleft" width="200"] Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Utara Selkiansyah memberikan sambutan[/caption] Rincian jumlah SPPT PBB-P2 di Wilayah Walikota Jakarta Utara adalah UPPD Penjaringan sebanyak 61.961 SPPT dan nilai ketetapan Rp. 435.435.040.902, UPPD Pademangan 36.857 SPPT senilai Rp. 252.951.575.317, UPPD Tanjung Priok sebanyak 57.641 SPPT senilai Rp. 400.731.997.923, UPPD Kelapa Gading sebanyak 48.955 senilai Rp. 303.764.545.109, UPPD Koja sebanyak 30.473 SPPT dengan Rp. 111.171.899.938, UPPD Cilincing sebanyak 41.140 SPPT senilai Rp. 126.425.912.767 dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 4.243 dengan nilai ketetapan PBB-P2 senilai Rp. 46.428.005.488. Total SPPT-PB2 di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Jakarta Seribu sebanyak 281.270 SPPT bernilai Rp. 1.676.908.977.444. [caption id="attachment_374823" align="alignleft" width="200"] Kepala UPPD Kepulauan Seribu Indra Satria menyerahkan SPPT PBB kepada Lurah[/caption] Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PBB di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu adalah sebesar Rp. 1.601.380.395.360 dari target sebesar Rp. 1.656.791.000.000,- atau tingkat pencapaian sebesar 96,66%. Bapak Made Suarjaya Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang ikut serta menunaikan kewjibannya. Hasil dari Pajak akan kembali ke Pajak dalam bentuk program-program pembangunan. (Phn).

Selengkapnya
Kunjungan DPRD Kota Denpasar Bali
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan DPRD Kota Denpasar Bali

[caption id="attachment_374835" align="alignleft" width="200"] Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka konsultasi dan mencari masukan tentang penyusunan pajak daerah khususnya pajak parkir. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi VI dan diterima oleh Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Bapak Made Suarjaya bersama Ibu Erma Sulistianingsih Kepala Humas DPP (3/2/2016). Pada kesempatan tersebut disampaikan paparan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi. Acara dilanjutkan dengan diskusi terkait penyusunan pajak daerah khususnya pajak parkir. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat menetapkan pengelola parkir sebagai wajib pajak parkir atas dasar : a. Wajib pajak telah menyediakan tempat untuk usaha penitipan kendaraan bermotor diluar badan jalan. b. Kapasitas tempat penitipan kendaraan bermotor yang dapat menampung : • Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor. • Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kendaraan bermotor. c. Adanya permohonan dari wajib pajak untuk usaha penyelenggaraan parkir. d. Memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada pertemuan tersebut juga disampaikan juga bahwa ketentuan pembatasan kapasitas tempat penitipan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak parkir adalah merupakan hasil rapat koordinasi dengan SKPD-SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan parkir seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan lainnya menyimpulkan bahwa untuk kendaraan roda 4 (empat) dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kendaraan dan kendaraan roda (dua) dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dikenakan pajak parkir, sedangkan yang dibawah jumlah tersebut menjadi penerimaan retribusi oleh Dinas Perhubungan. Untuk parkir kegiatan usaha kecil seperti minimarket atau sejenisnya yang memiliki atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas parkir sesuai dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, objek pajak tersebut dapat ditetapkan sebagai objek pajak parkir selama dia memungut jasa parkir. Untuk penyelenggaraan parkir dibadan-badan jalan saat ini masuk dalam retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012, objek pajak parkir telah dilakukan untuk online system yang bekerjasama dengan Bank BRI, kegiatan tersebut diperkuat dengan surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk pelaksanaan teknis dilapangan. Sampai dengan akhir Nopember 2015 wajib pajak parkir yang sudah terpasang alat barebone oleh Bank BRI sebanyak 612 objek pajak, dan sisanya sebanyak ± 416 objek pajak parkir akan dipasang alat Point of Sales oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT. Telkom Sigma. Disampaikan pula jika tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (pihak swasta), objek pajak tersebut termasuk yang tidak dikecualikan, dan harus ditetapkan sebagai objek pajak parkir. (Bud/And/Phn). [caption id="attachment_374834" align="alignleft" width="100"]

Selengkapnya
Dispenda Kabupaten Bogor Study Banding BPHTB dan e-Parking
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dispenda Kabupaten Bogor Study Banding BPHTB dan e-Parking

[caption id="attachment_374766" align="alignleft" width="200"] Kunjungan Dispenda Kabupaten Bogor[/caption] Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan study banding ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencari informasi tentang BPHTB dan e-Parking (1/2/2016). Humas DPP menyambut baik dan menjelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, serta hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah yang dikelola Provinsi DKI Jakarta khususnya pajak parkir dan BPHTB. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam diskusi dapat dihimpun adalah sebagai berikut : Untuk pertanyaan bagaimana pengelola parkir sudah dapat ditetapkan sebagai wajib pajak parkir. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat menetapkan pengelola parkir sebagai wajib pajak parkir atas dasar a. Wajib pajak telah menyediakan tempat untuk usaha penitipan kendaraan bermotor diluar badan jalan. b. Kapasitas tempat penitipan kendaraan bermotor yang dapat menampung : • Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor. • Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kendaraan bermotor. c. Adanya permohonan dari wajib pajak untuk usaha penyelenggaraan parkir. d. Memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk toko kecil seperti Toko Alfa Mart, Indomart dan sejenisnya yang memiliki lahan parkir, apakah dapat ditetapkan sebagai wajib pajak parkir. Kegiatan usaha seperti Alfa Mart dan Indo Mart atau sejenisnya yang memiliki atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas parkir sesuai dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, objek pajak tersebut dapat ditetapkan sebagai objek pajak parkir. Untuk penyelenggaraan parkir dibadan-badan jalan saat ini masuk dalam retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta. Untuk penjelasan objek pajak parkir yang sudah melakukan pajak online yakni dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012, objek pajak parkir telah dilakukan untuk online system yang bekerjasama dengan Bank BRI, kegiatan tersebut diperkuat dengan surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk pelaksanaan teknis dilapangan. Sampai dengan akhir Nopember 2015 wajib pajak parkir yang sudah terpasang alat barebone oleh Bank BRI sebanyak 612 objek pajak, dan sisanya sebanyak ± 416 objek pajak parkir akan dipasang alat Point of Sales oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT. Telkom Sigma. Untuk objek pajak parkir termasuk yang dikecualikan, seperti diperkantoran tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Jika tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (pihak swasta), objek pajak tersebut termasuk yang tidak dikecualikan, dan harus ditetapkan sebagai objek pajak parkir. Untuk pertanyaan BPHTB online, pendaftaran BPHTB di DKI Jakarta sudah online. Layanan pajak online di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sudah mencakup 11 jenis pajak, untuk BPHTB fitur-fitur yang dapat digunakan oleh wajib pajak adalah pendaftaran, pembayaran dan konsultasi. Demikian yang dapat disampaikan kepada Dispenda Kabupaten Bogor, semoga memberi manfaat. (Bud/And/Phn).

Selengkapnya
×