background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penyampaian Alat E-Pos di Sudin Pajak Jakarta Selatan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyampaian Alat E-Pos di Sudin Pajak Jakarta Selatan

[caption id="attachment_374806" align="alignleft" width="328"] Pemyerahan Alat e-POS pada Wajib Pajak di Jakarta Selatan[/caption] Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan melaksanakan Sosialisasi Pajak Online System dan Pendistribusian secara simbolis alat electronic Payment Online System (e-POS) kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan dan Hotel di tingkat wilayah Kota administrasi Jakarta Selatan. Acara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2015 di Aula lantai 2 Walikota Jakarta Selatan. Pemungutan Pajak melalui Online System sudah diatur didalam Pergub 92 tahun 2011 tentang penerapan online system atas pelaporan transaksi usaha wajib pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir dan Pergub 224 tahun 2012 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi usaha Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir melalui online system. Pada tahun 2016 Dinas pelayanan Pajak menyiapkan alat e-Pos sebanyak 5.555 unit untuk pencatatan Pajak melalui Online System kepada seluruh Wajib Pajak di Jakarta. Berdasarkan data terakhir jumlah Wajib Pajak di Jakarta Selatan berjumlah 3.341. Yang sudah melaksanakan Online System sebanyak 1.606 dan yang belum Online berjumlah 1.735 Wajib Pajak. Pendistribusian alat e-POS dengan rincian di Kecamatan Kebayoran Lama berjumlah 20 Wajib Pajak, Tebet 52 WP, Pancoran 41 WP, Mampang Prapatan 13 WP, Pasar Minggu 60 WP, Kebayoran Baru 41 WP, Cilandak 15 WP, Pesanggrahan 16 WP, Jagakarsa 35 WP dan Kecamatan Setiabudi 82 WP. Total seluruhnya yang diberikan pada hari itu adalah 365 Wajib Pajak. Dinas Pelayanan Pajak mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta Wajib Pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta terus menjalin kerjasama antar aparat terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemungutan pajak. Penggunaan alat pencatat transaksi online ini dimaksudkan untuk mempermudah para wajib pajak dalam mencatat transaksi dan melakukan pemungutan pajaknya. Pajak adalah penyumbang terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah /APBD Provinsi DKI Jakarta karena ± 50% nya adalah penerimaan pajak daerah. Target Pajak Daerah APBD 2016 sebesar ini adalah Rp. 34.370.000.000.000 atau naik sebesar 5,5 % dibandingkan penetapan target tahun 2015 sebesar Rp. 32.581.650.000.000. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Bapak Johari menyatakan pada sambutannya bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 Rencana sebesar Rp. 1.074.647.200.000 dengan realisasi Rp. 1.145.988.928.213 atau mencapai 106,64 %. Pada tahun 2014 Rencana sebesar Rp. 2.054.899.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.350.930.912 atau 69,31% dan pada tahun 2015 besarnya rencana penerimaan sebesar Rp. 1.567.772.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.521.131.572.413 atau 97,03%. Untuk target Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2015 sebesar Rp. 1.567.772.000.000, sedangkan target tahun 2016 sebesar Rp. 2.132.846.000.000 atau naik sebesar 36,04%, yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 496.219.000.000, Hiburan sebesar Rp. 135.326.000.000, Restoran sebesar Rp. 1.171.549.000.000, Parkir sebesar Rp. 130.844.000.000 dan Pencairan Piutang sebesar Rp. 198.908.000.000 Dengan target sebesar itu tentunya perlu dukungan penuh dari seluruh elemen terkait. Demikian disampaikan oleh Wakil Walikota Jakarta Selatan Bapak Imansyah pada sambutan yang diberikan. Ada 3 kaki pemerintahan yaitu Government (Pemerintah), Society (Masyarakat) dan Enterpreneur (Wirausaha). Sosio kultur masyarakat dan wilayah Jakarta Selatan yang hijau, damai dan tenang diharapkan dapat membantu pemerintah didalam mensukseskan pemungutan pajak demi pembangunan sehingga dapat diterapkannya prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik karena semua unsur dapat saling membantu. Bapak Made Suarjaya, Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak menambahkan didalam sambutannya untuk mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan terobosan dalam rangka transparansi perpajakan daerah, dan Masyarakat luas dengan membuka akses informasi Pajak Daerah di website: "https://dpp,jakarta.go.id" berisikan tentang Peraturan Perpajakan, Lokasi Kantor Pajak, dan Nilai Pajak serta "https://pajakonline.jakarta.go.id." berisikan tentang Profil Wajib Pajak, Tunggakan Pajak, dan Konsultasi Pajak secara online. Sedangkan untuk pembayaran Pajak Daerah saat ini sudah dilayani di 12 (dua belas) bank, diantaranya bank yang sudah bekerjasama antara lain; Bank DKI, BCA, Mandiri, BRI, BNI, CIMB, Danamon, MNC Bank, BRI Syariah, BJB, BII, OCBC NISP, dan Kantor Pos. Semoga kegiatan sosialisasi online sistem e-POS yang dimotori Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua dengan saling bersinergi sehingga mampu memenuhi harapan terealisasinya penerimaan Pajak Daerah secara optimal khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Phn). [caption id="attachment_374811" align="alignleft" width="200"] Wajib Pajak Jakarta Selatan mengikuti acara e-POS dan Sosialisasi Pajak Online[/caption]

Selengkapnya
Penyampaian SPPT PBB di Jakarta Selatan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyampaian SPPT PBB di Jakarta Selatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016 senilai Rp 2.304.854.000.000. Hal ini disampaikan pada acara penyerahan simbolis SPPT PBB-P2 di Aula Walikota Jakarta Selatan (11/2/2016). Untuk itu Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengharapkan para pegawai DKI juga membantu pemungutan pajak PBB dengan segera ke Bank DKI begitu SPPT diterima, atau dipotong dari TKD, target penerimaan di Jakarta Selatan yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp 2.211.260.000.000 dan Rp 93.594.000.000 dari tunggakan pajak. Jumlah SPPT PBB-P2 Tahun 2016 yang diterbitkan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 317.064 SPPT senilai Rp. 2.258.773.052.055. Penerimaan PBB-P2 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.248.122.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.041.750.000.000 atau sebesar 97,92%. Masyarakat di Jakarta Selatan yang menjadi wajib Pajak PBB-P2 agar segera menuntaskan kewajibannya sebelum jatuh tempo, yaitu 28 Agustus 2016. SPPT PBB-P2 telah disampaikan kepada warga melalui kelurahan setempat sejak tanggal 1 Februari 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini telah membebaskan pembayaran PBB-P2 untuk objek PBB dibawah NJOP 1 Milyar Rupiah. Selain itu telah dibuat kajian untuk kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan kepada rumah dengan luas kurang dari 100 meter persegi. Semoga lancar dan cepat penerimaan Pajak PBB-P2 di wilayah Jakarta Selatan. (Phn).

Selengkapnya
Informasi Sudin Pajak Jakarta Barat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Informasi Sudin Pajak Jakarta Barat

[caption id="attachment_374760" align="alignleft" width="200"] Kantor Walikota Jakarta Barat [/caption] Diinfokan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta dan lainnya bahwa mulai bulan Februari 2016, masyarakat bisa mendapatkan dan/atau memberikan berbagai hal informasi baik yang bersifat saran, laporan, pengaduan dan temuan yang berkaitan dengan pajak daerah (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame) di wilayah Jakarta Barat melalui PUSAT INFORMASI & DATA *Telepon : Sekretariat : 02158357709 Pelayanan & Informasi : 081513442262 Pendataan & Pemeriksaan : 081219191837 Penagihan & Keberatan : 081219244442 Saran & Pengaduan : 089610082390 / 085814041200 *Email : infopajakjakbar@gmail.com *BBM : 5CED1278 *WhatsApp : 081807122912 Sebagai contoh masyarakat yang ingin mengetahui apakah pajak yang telah dipungut oleh pengusaha restoran kepada konsumen telah disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta, maka masyarakat dapat mengirimkan bon/bill/struk dari restoran tersebut melalui email atau bbm maupun whatsapp kepada kami untuk di-cek dan ditindaklanjuti.(Sudin Barat/Phn). [caption id="attachment_374761" align="alignleft" width="200"] Walikota dan jajaran Dinas Pelayanan Pajak bersama Wajib Pajak[/caption]

Selengkapnya
Penyerahan SPPT PBB di Jakarta Barat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyerahan SPPT PBB di Jakarta Barat

[caption id="attachment_374751" align="alignleft" width="200"] Penyerahan SPPT PBB-P2 Jakarta Barat oleh Walikota Anas Efendi didampingi Wakadis DPP Edy Sumantri[/caption] Sebanyak 1,1 juta Wajib Pajak (WP) jenis Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta dibebaskan atau mendapatkan penghapusan pajak. Syaratnya, WP memiliki sertifikat tanah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar berlaku mulai tahun 2016. "Pembebasan pembayaran PBB P2 2016 dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, terutama menghadapi situasi ekonomi yang sedang lesu," ujar Edi Sumantri, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, kepada Beritajakarta.com, Kamis (4/3). Ia mengatakan, kebijakan ini berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 259 tahun 2015. Edi menjelaskan, dari penghapusan ini, potensi pendapatan dari jenis pajak PBB P2 yang hilang sekitar Rp 450 miliar. Tetapi, pihaknya mengenjot perolehan pajak dari restoran dan hotel. Penghapusan PBB P2 ini, diperuntukkan bagi rumah tinggal, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami). Sehingga untuk ruko, apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB P2 nya di bawah Rp 1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak. Ia menambahkan, realisasi penerimaan 13 jenis pajak daerah di DKI Jakarta selama tahun 2015 mencapai Rp 29 triliun dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 32 triliun. “Penerimaan jenis pajak PBB P2 di Jakarta menjadi primadona dibandingkan pajak kendaraan bermotor. Hingga akhir Desember 2015, realisasi penerimaan PBB P2 sebesar Rp 6,2 triliun, sedangkan pajak PKB hanya sebesar Rp 6,1 triliun,” tandasnya. Tahun 2016, penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di Jakarta Barat ditargetkan sebesar Rp 1,058 triliun. Dari target perolehan pajak tersebut, ada sebanyak 377.493 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang diterbitkan. "Pada tahun 2015 ada 450.298 SPPT PBB P2 diterbitkan. Setelah dilakukan cleansing data, jumlahnya berkurang menjadi 377.493 SPPT di tahun 2016,” kata Umiyati, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, Kamis (4/2). Ia mengatakan, 377.493 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan terhadap para wajib pajak (WP) PBB P2 terbagi dalam empat tarif sebesar 03, 02, 03, dan 0, 01 persen dengan target penerimaan bervariasi. "Tarif sebesar 0,1, SPPT PBB P2 yang diterbitkan sebanyak 156.454 lembar dengan target penerimaan sebesar Rp 124,49 miliar. Dan tarif sebesar 0,01, SPPT PBB P2 yang diterbitkan sebanyak 169.453 lembar dengan target penerimaan sebesar Rp 215,94 miliar," jelasnya. Menurut Umiyati, apabila mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 tahun 2015 tentang penghapusan PBB P2 dengan nilai jual objek di bawah Rp 1 miliar, maka jumlah wajib pajak mendapatkan penghapusan sebanyak 315.105 SPPT atau sekitar 70 persen. "Namun, total potensi penerimaan PBB P2 dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang akan dihapus hanya sekitar Rp 98,08 miliar atau sekitar delapan persen," tandasnya. (BeritaJakarta/Phn). [caption id="attachment_374752" align="alignleft" width="200"] Foto bersama Walikota, Wakadis DPP, WP dan jajaran DPP di Jakarta Barat dan Kasudin DPP Jakarta Barat Umiyati[/caption]

Selengkapnya
Bhakti Sosial Dharma Wanita DPP
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Bhakti Sosial Dharma Wanita DPP

[caption id="attachment_374743" align="alignleft" width="200"] Kadis dan Sekdis DPP melepas Baksos Dharma Wanita DPP[/caption] Pada hari Kamis, 4 Februari 2016, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Setdaprov DKI Jakarta melaksanakan pemberian bantuan ke Wisma Tuna Ganda, Cimanggis, Depok. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk masyarakat yang membutuhkan di kota penyangga. Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Bapak Agus Bambang Setiowidodo mengharapkan agar bantuan berupa makanan ini dapat memberikan tambahan gizi bagi saudara kita yang membutuhkan, sehingga mereka menjadi lebih baik lagi. Wujud kepedulian ini adalah salah satu program kegiatan sosial Dharma wanita DPP DKI Jakarta. Bantuan kali ini diberikan di Wisma Tuna Ganda Depok kepada penyandang tuna netra yang juga mengalami masalah psikis lainnya. Harapan kita agar bisa lebih meningkatkan sensitifitas pada sesama, sedikit yang kita sisihkan sangat berarti bagi mereka, kita harus peka, jangan sampai saudara kita ini terpaksa meminta di jalan. Begitu pesan yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Bantuan yang diberikan antara lain uang tunai Rp 10 juta, beras, minyak goreng, gula pasir, susu bubuk, telur dan kacang hijau. Selain itu juga diberikan peralatan mandi dan perlengkapan lainnya. Semoga kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan oleh tidak hanya Dharma Wanita DPP, tetapi rutin dilakukan oleh seluruh pegawai DPP. (Phn).

Selengkapnya
Kunjungan Kerja DPRD Kota Surabaya
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja DPRD Kota Surabaya

Pada tanggal 27 Januari 2016 DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja di Dinas Pelayanan Pajak, dipimpin oleh ketua Komisi B bapak H. Mazlan Mansur. Rombongan tiba pukul 10.00 dan diterima oleh ka. Humas ibu Erma Sulistianingsih bersama jajarannya. Tujuan dari Kunjungan Kerja ini adalah untuk mempelajari mengenai pengelolaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta, dan membandingkannya dengan pengelolaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Kaitannya dengan upaya - upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Dengan adanya pertukaran informasi antar instansi, maka akan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat, selain itu juga dengan terjalinnya tali silaturahmi maka akan dapat mempermudah kerjasama antar instansi. Semoga DPRD Kota Surabaya mendapatkan masukan yang berguna atas kunjungan ini bagi perbaikan peraturan daerah di sektor perpajakan di Kota Surabaya. (Jum)

Selengkapnya
×