background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kunjungan Dispenda Karimun-Kepri
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Dispenda Karimun-Kepri

[caption id="attachment_374872" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Kabupaten Karimun[/caption] Dispenda Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan kunjungan ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016. Rombongan dipimpin oleh Kabid Penagihan dan Pembukuan H. Faizal. Maksud kedatangan adalah untuk berkonsultasi dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pengurangan dan Penghapusan PBB-P2. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 menerima tugas pelimpahan pajak pusat untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sedangkan pemungutan PBB Perkebunan dan Pertambangan masih dipegang oleh Dirjen Pajak Pusat. Kabupaten Karimun mulai melaksanakan pemungutan PBB-P2 sendiri sejak tahun 2014 dan menghadapi kendala didalam penanganan piutang PBB-P2 yang begitu besar dengan banyak objek PBB-P2 tersebar di pulau-pulau Karimun, tetapi nominal ketetapan per objek PBB kecil nilainya. Andalan Pendapatan Kabupaten Karimun terbesar selama ini didapat dari pemungutan Pajak Galian C. Pada sektor pemungutan PBB-P2 belum didayagunakan secara optimal potensi pajak yang ada ditambah dengan beban tunggakan PBB-P2 terdahulu sebelum dilakukan pemungutan sendiri. Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km² dengan 12 Kecamatan. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun Berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah Barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di Selatan, Selat Malaka di sebelah utara, dan Kota Batam di sebelah Timur. Provini DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam jadi sektor pajak menjadi andalan. DI Jakarta Pajak PBB-P2 sudah menjadi primadona baru mengalahkan Pajak PKB dan Pajak BBN-KB. Untuk merealisasikan pencapaian target penerimaan yang besar, jajaran Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan strategi, antara lain melakukan pengurangan pokok pajak PBB-P2 dibawah tahun 2012 yaitu piutang pelimpahan PBB-P2 dari Dirjen Pajak dan pembebasan sanksi bunga. Upaya lainnya adalah terus melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan melakukan pencairan tunggakan pajak termasuk tunggakan PBB-P2 yang mana pada tahun 2016 ini sudah dibebaskan pengenaannya pada nilai NJOP dibawah Rp. 1 Milyar, tetapi tunggakannya tetap ditagih bahkan SPPT PBB tidak diterbitkan bila ada tunggakan PBB selama 3 tahun. (Phn). [caption id="attachment_374871" align="alignleft" width="250"] Kota Tanjung Balai Karimun[/caption]

Selengkapnya
Konsultasi DPRD Kota Bandung
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Konsultasi DPRD Kota Bandung

[caption id="attachment_374883" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Komisi B DPRD Bandung[/caption] Sehubungan dengan pembahasan mengenai Layanan Pajak Online yang sedang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Bandung, yang sedang mencari informasi dan referensi sebagai bahan masukan dan kajian maka Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, diterima oleh Ka. Humas Pajak DPP Erma Sulistianingsih dan Plh. Kepala Bidang Tipda Eling Hartono (Rabu, 24/2/2016). Rombongan yang datang terdiri dari 16 orang dipimpin oleh Ketua Komisi B Sofyanudin Syarif. Dasar Hukum dari pelaksanaan pemungutan Pajak dan Pencatatan Online System adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah - Pasal 6 ayat (8) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System. Untuk penerapan Online System melalui Bank BRI dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 281/-1.722 tentang Pelaksanaan System On-Line dan Tempat Pembayaran serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Pembayaran Pajak akan lebih mudah karena hanya melalui pendebetan oleh Bank dan Wajib Pajak tidak perlu mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD karena sudah disajikan oleh Bank, dapat melegalisasi Bon/Bill dengan dasar SK Kepala Dinas dan dapat menyampaikan Penerimaan Bulanan dan Rekapitulasi penggunaan Bill. Selain itu Wajib Pajak akan memperoleh fasilitas lain yang berlaku pada Bank. Pajak Online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah (TIPDA) dengan menggunakan web www.pajakonline.jakarta.go.id serta menggunakan alat pencatat transaksi electronic-Point Of Sales(POS) bekerja sama dengan Telkom Sigma. [caption id="attachment_374882" align="alignleft" width="250"] Alat e-POS yang dioperasikan DPP[/caption] Pemungutan Online System adalah mempunyai fasilitas Online Pelayanan Wajib Pajak meliputi perpanjangan penerbitan salinan dan pendaftaran, Online pengawasan pada pemasangan alat pada Sistem Transaksi Wajib Pajak untuk merekam transaksi penjualan. Benefit yang didapatkan adalah meminimalkan interaksi Fiscus dan Wajib Pajak dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pelayanan pajak. Penggunaan waktu semakin sedikit Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pajak juga memberikan kontribusi dalam mengurangi permasalahan kemacetan karena Wajib Pajak tidak perlu keluar kantor. Pelayanan Online Pembayaran juga meliputi fasilitas Pembayaran di Bank melalui ATM, Teller, Internet Banking, Mobile Banking. Online Pendataan juga meliputi fasilitas pendataan Objek Pajak PBB dan PH2R dilapangan. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Selain itu, Kota Bandung juga merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya atau Wilayah Metropolitan Bandung merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek. Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng - TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika.(Phn). [caption id="attachment_374881" align="alignleft" width="250"] Kota Bandung[/caption]

Selengkapnya
Lomba Azan Masjid Al-Badar Dinas Teknis Abdul Muis
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Lomba Azan Masjid Al-Badar Dinas Teknis Abdul Muis

[caption id="attachment_374892" align="alignleft" width="250"] Wakadis DPP Edy Sumantri menyerahkan hadiah Lomba Azan Masjid Al-Badar[/caption] Binroh Islam Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengadakan Lomba Azan di Masjid Al-Badar Gedung Dinas Teknis Jl. Abdul Muis No. 66 Gambir, Jakarta Pusat. Peserta Azan diikuti oleh perwakilan pegawai kantor yang ada di Gedung Abdul Muis maupun Jamaah lain dari sekitar kantor yang sering Sholat berjamaah di Masjid Al Badar pada saat Sholat Zuhur dan Ashar dan mengikuti ceramah harian Bada` Zuhur. Tujuan Lomba adalah mencari Muazin baru yang dapat membantu pelaksanaan Azan sebelum Sholat berjamaah di Masjid Al Badar dengan suara dan lafal pengucapan yang baik sesuai kaidah yang dibenarkan. Para peserta yang ikut berjumlah 35 orang, dibagi dalam 7 kelompok dan dimulai pada tanggal 13 Februari dan berakhir lomba pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2016. Juara I direbut oleh Saudara Achmad Kosasih dari Sekretariat Korpri dengan jumlah nilai 94,8. Juara lainnya adalah Juara II Sdr. Aris dengan nilai 89, 2, Juara III Sdr. Rachmat Wahyudin 88,0 dan Harapan I Sdr. Jazuli 87,8, Harapan II Sdr. Fajar 85,7 dan Harapan III Sdr. M.Kamil 81,0. Semua Pemenang memperoleh hadiah uang tunai, baju gamis, sarung dan peci. Sedangkan seluruh peserta yang belum mendapatkan juara mendapat bingkisan sarung dan peci. Bapak Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edy Sumantri sebagi pembina Binroh Islam mengharapkan agar lomba-lomba bernafaskan agama akan sering dilakukan oleh Binroh Islam seiring dengan peningkatan mutu hadiahnya, yang terpenting adalah sebagai wujud syiar agama dan menjaga silaturahmi antar jamaah Masjid Al-Badar. (Phn). [caption id="attachment_374893" align="alignleft" width="250"] Sdr. Anis Fuadh peserta lomba Azan mewakili Humas DPP[/caption]

Selengkapnya
Penertiban Reklame Liar UPPD Tamansari
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penertiban Reklame Liar UPPD Tamansari

[caption id="attachment_374899" align="alignleft" width="288"] UPPD Tamansari menertibkan Reklame Liar[/caption] Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Taman Sari terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 244 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Ibukota. "Pergub Nomor 244 tahun 2015 yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2016 ini mengatur pengawasan pemasangan papan reklame". Pergub tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta nomor 9 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame kata Andri Kunarso, Kepala UPPD Taman Sari, Senin (29/2). Dikatakan Andri, dalam Pergub DKI Jakarta nomor 244 Tahun 2015 ini diatur, sejumlah ruas jalan di Ibukota yang dilarang maupun diizinkan pemasangan papan reklame. Kawasan Kota Tua, Kecamatan Taman Sari masuk kategori kategori wilayah tanpa penyelenggaraan papan reklame. "Artinya, tidak boleh ada reklame perusahaan pada seluruh bangunan kawasan Kota Tua. Yang diperbolehkan pemasangan logo yang menempel di tembok gedung, tanpa embel - embel nama," ujarnya. Sementara Jalan Hayam Muruk dan Jalan Gajah Mada, lanjut Andri, masuk kategori kawasan kendali ketat. Di kawasan seperti ini papan reklame hanya diperbolehkan yang menempel di tembok gedung. Sedangkan papan reklame yang menjulur ke jalan tidak diperbolehkan lagi. Andri menambahkan, sejak Januari hingga 28 Februari, izin papan reklame menjulur keluar gedung di ruas Jalan Hayam Muruk dan Gajah Mada tidak ada yang diperpanjang lagi. "Rencana bulan Mei mendatang, kami akan turun melakukan pemantauan papan reklame di Kota Tua, Hayam Muruk dan Gajah Mada," tandasnya. (Berita Jakarta/Phn).

Selengkapnya
Kunjungan Study Banding DPRD Pangkal Pinang Bangka Belitung
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Study Banding DPRD Pangkal Pinang Bangka Belitung

[caption id="attachment_374907" align="alignleft" width="250"] Kunjungan DPRD Pangkal Pinang[/caption] Kunjungan kerja DPRD Kota Pangkalpinang di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sharing untuk mendapatkan masukan mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak restoran pada hari Jum’at, 19 Pebruari 2016 jam 09.00 WIB. Rombongan dipimpin oleh Ketua Pansus 6 dan diterima oleh Kepala Dinas Agus Bambang Setiwododo dan Sekretaris Dinas Made Suarjaya Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta didampingi unsur Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, unsur Bidang Peraturan dan Layanan Hukum, unsur Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah, unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, unsur Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah dan unsur Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Acara diawali dengan saling memperkenalkan dan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan kerja, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan sekilas tentang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan paparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak restoran Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi. Disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Kota Pangkalpinang permasalahan yang berkaitan dengan pajak restoran, upaya-upaya optimalisasi, penunjukan wajib pajak baru, pencatatan transaksi, dan saran atau masukan terkait batasan minimal untuk ditetapkannya sebagai objek pajak dalam Rancangan Perturan Daerah Tentang Pajak Restoran Kota Pangkalpinang. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh anggota tim Pansus 6 DPRD Kota Pangkalpinang, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : •Dinas Pelayanan Pajak dalam upaya optimalisasi membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan pemeriksaan ke wajib pajak. •Melakukan pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak. •Melakukan analisa dan evaluasi data penerimaan melalui setoran masa dari wajib pajak. •Memberikan kesempatan kesanggupan wajib pajak dalam penyetoran pajaknya. •Melakukan pendataan objek pajak daerah dengan melibatkan unsur Kecamatan dan Kelurahan dilingkungannya, karena saat ini Kecamatan dan Kelurahan juga harus mengetahui semua kegiatan usaha yang ada dilingkungannya. •Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Dijelaskan juga oleh pimpinan rapat bahwa penunjukan wajib pajak baru saat ini dilakukan di Unit Pelayanan Pajak Daerah yang ada dimasing-masing Kecamatan, wajib pajak dapat langsung memperoleh NPWPD dan NOPD. Wajib pajak dalam melakukan usahanya wajib melakukan pembukuan atau pencatatan, dan tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pembukuan merupakan salah satu dokumen untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan, disamping data atau sumber informasi yang lain. Untuk batasan yang termasuk objek pajak restoran dapat dilihat dari situasi dan kondisi masing-masing daerah dan tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Di DKI Jakarta penetapan objek pajak restoran ditetapkan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya diatas Rp.200 juta per tahun, dan untuk di DKI Jakarta hal ini dianggap wajar karena tikat perekonomiannya sudah mendukung. (Bud/And/Phn).

Selengkapnya
Kunjungan Bapak Muhammad Khadafi Gudban anggota DPRD Kota Kupang
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Bapak Muhammad Khadafi Gudban anggota DPRD Kota Kupang

Pada tanggal 29 Februari 2016, anggota DPRD Kota Kupang bapak Muhammad Khadafi Gudban, berkunjung ke Dinas Pelayanan Pajak. Maksud dan tujuan dari kedatangan ini adalah untuk melakukan konsultasi dan pengumpulan data serta informasi terkait dengan regulasi pendukung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang. Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di "Kota Kupang" adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.360 jiwa (2014). Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Hasil yang diharapkan dari konsultasi ini adalah dapat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang utamanya yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. [Jum]

Selengkapnya
×