background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Makasar Benahi Online System
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Makasar Benahi Online System

[caption id="attachment_376032" align="alignleft" width="720"] Pantai di Kota Makasar[/caption] Bagi objek pajak yang sudah beroperasi namun tidak bersedia di online-kan maka izin usahanya akan dicabut. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar Irwan Rufiadi Adnan menyampaikan bahwa saat ini Kota Makasar sudah menerapkan online system di wilayahnya melalui kerjasama dengan BRI. Namun menemui kendala yang disebabkan server BRI berada di Jakarta sehingga mengalami kesulitan dalam hal koordinasi dengan BRI.(16/6/2016) Sehubungan dengan hal ini Dispenda Kota Makasar sedang melakukan penjajakan dan melakukan upaya untuk membangun sistem yang dikelola sendiri, sehingga meminimalisir ketergantungan dengan pihak ketiga. Dispenda Kota Makasar berkonsultasi terkait sistem pengadaan dan dana yang dkeluarkan serta hal-hal yang harus dipersiapkan. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Erma Sulistianingsih menyampaikan bahwa Pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir di DKI Jakarta mekanisme pemungutannya sudah di online-kan melalui CMS BRI. Untuk wajib pajak yang masih manual dalam transaksinya disediakan alat e-POS sebagai pengganti cash register yang online sehingga transaksi yang dilakukan dapat dipantau secara realtime. Dan penerbitan izin usaha baru dipersyaratkan untuk membuat pernyataan bersedia di online-kan apabila tidak bersedia, maka izin tidak diterbitkan, demikian ditambahkan Muhamad Abrar, Kasie strategi penerimaan Renbang. Dinas Pelayanan Pajak menyediakan alat e-POS melalui mekanisme pengadaan, jumlah alat sebanyak 5.555 buah. Saat ini masih dalam tahap distribusi ke wajib pajak yang dilakukan oleh pihak Sudin dan UPPD. Dispenda Kota Makasar akan melakukan kunjungan lanjutan ke Dinas Pelayanan Pajak, untuk lebih detail mengkonsultasikan mengenai online system tersebut. Sekilas mengenai Makassar Kota Makassar, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota Internasional serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua terbesar di luar pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas sekitar 200 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Kota ini berada di urutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai dimana-mana adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. (Andri/Suni/Pohan Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376033" align="alignleft" width="1024"] Kunjungan Kadispenda Makasar[/caption]

Selengkapnya
Monitoring Online System Bidang Tipda dan Sudin Pajak Barat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Monitoring Online System Bidang Tipda dan Sudin Pajak Barat

Tim Gabungan Sudin Pajak Jakarta Barat dengan Bidang TIPDA DPP melakukan monitoring dan evaluasi online system baik berbasis CMS BRI maupun e-POS. Dengan monitoring ini diharapkan adanya peningkatan status terkoneksi maupun autodebet guna maksimalisasi pelayanan dan pengawasan (26/6/2016). Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah memberikan alat e-POS (electronic Point of Sales) kepada wajib pajak yang belum terdaftar melalui online system Bank BRI. e-POS yang berjumlah ± 5.500 unit, dimana alat tersebut berfungsi sebagai alat collecting data untuk men-capture data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini jumlah alat e-POS yang sudah didistribusikan kepada wajib pajak berjumlah ± 3.000 unit. Alat ini dikembangkan untuk menjaring wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya masih memiliki peralatan pembayaran manual. Selain sebagai alat bantu kasir alat ini membantu memudahkan perhitungan kewajiban perpajakannya. Alat e-POS diberikan kepada wajib pajak dengan sistem pinjam pakai, sehingga wajib pajak wajib harus menjaga alat tersebut dengan baik. (Sudin Pajak Barat/Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Perlakuan Objek Khusus PBB-P2
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Perlakuan Objek Khusus PBB-P2

[caption id="attachment_375997" align="alignleft" width="650"] Tugu Kujang Kota Bogor[/caption] Terkait perlakuan PBB-P2 terhadap objek pajak dalam keadaan sengketa tapi nyata-nyata dimanfaatkan oleh salah satu pihak ataupun pihak ketiga, adalah menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht). Dispenda Kota Bogor melakukan Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi mengenai perlakuan terhadap objek pajak PBB yang digunakan untuk kepentingan sosial, kesehatan dan pendidikan dan perlakuan terhadap objek pajak dalam keadaan sengketa tapi nyata-nyata dimanfaatkan oleh salah satu pihak ataupun pihak ketiga (8/6/2016). Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 59 km sebelah selatan Jakarta, dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. luasnya berkembang menjadi 118,50 km² dan jumlah penduduknya sekitar 1 juta jiwa. Bogor dikenal dengan julukan kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 Kelurahan. Pada masa Kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti "tanpa kecemasan" atau "aman tenteram". Hari jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran. Bogor (berarti "enau") telah lama dikenal dijadikan pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Disinilah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke-19. Salah satunya yaitu, Institut Pertanian Bogor, berdiri sejak awal abad ke-20. Di Jakarta tarif PBB-P2 diterapkan secara berbeda, landasannya adalah Perda No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif Pajak PBB-P2 ditetapkan menjadi 4 tarif yaitu :  Tarif 0.01% untuk NJOP< 200 Juta  Tarif 0.1% untuk NJOP Rp.200 Juta s/d < Rp. 2 Miliar  Tarif 0.2% untuk NJOP Rp.2 Miliar s/d

Selengkapnya
Teknologi Informasi Untuk Pelayanan Pajak
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Teknologi Informasi Untuk Pelayanan Pajak

[caption id="attachment_376009" align="alignleft" width="600"] Kunjungan DPRD dan Dispenda Bengkalis[/caption] Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan. Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis Riau menyampaikan bahwa penurunan harga minyak dunia cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang didominasi dari sektor migas. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi II dan Kabid Pajak Kabupaten Bengkalis mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk berkonsultasi dan meminta masukan terkait online system yang akan diterapkan di Bengkalis sebagai upaya penggalian potensi yang diharapkan dapat meningkatkan PAD diluar dari sektor migas (23/6/2016). Perwakilan dari Dispenda Bengkalis mengatakan banyaknya tunggakan pajak daerah yang tidak bisa ditagih dikarenakan kesadaran wajib pajak masih rendah, sehingga diharapkan Online System ini dapat membantu pemungutan pajak daerah. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan bahwa Dinas Pelayanan Pajak menangani 13 Jenis Pajak dari 16 Jenis Pajak yang ditetapkan dalam UU NO 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3 Jenis pajak yang tidak dipungut yaitu Pajak mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Permukaan. Sejarah perjalanan pajak online di DKI Jakarta :  Pajak online diawali tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Vinet, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.  Diawal tahun 2012 Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.  Tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online untuk 4 jenis pajak (PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran), dan ditahun 2016 akan dikembangkan sehingga dapat melayani seluruh jenis pajak Daerah. Pada tanggal 23 Juni 2016 telah di launching e-Samsat sebagai alternatif pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Channel seperti ATM, Mobile Banking dan Internet Banking. Dinas Pelayanan Pajak dalam penyediaan alat e-POS melalui mekanisme pengadaan sejumlah 5.555 buah. Saat ini masih dalam tahap distribusi ke wajib pajak yang dilakukan oleh pihak Sudin dan UPPD. Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi dengan instansi baik internal maupun eksternal. Dalam rangka penagihan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak melakukan MoU dengan Kejaksaan Tinggi dalam rangka penagihan pajak daerah. Selanjutnya DPRD Kabupaten Bengkalis akan melakukan kunjungan lanjutan ke Dinas Pelayanan Pajak untuk lebih detail mengkonsultasikan mengenai online system. (Andri/Suni/Pohan Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376006" align="alignleft" width="540"] Kantor Bupati Bengkalis[/caption]

Selengkapnya
Upaya Penagihan Tunggakan PBB-P2
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Upaya Penagihan Tunggakan PBB-P2

[caption id="attachment_375987" align="alignleft" width="1024"] Balikpapan diwaktu malam[/caption] Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dlakukan untuk memberikan stimulus pengurangan PBB-P2 bagi tahun 2013 s/d 2009 sebesar 25% dan bebas sanksi bunga dan bagi tahun 2009 kebawah dengan pengurangan 50% dan bebas sanksi bunga. Balikpapan merupakan sebuah kota di Kalimantan Timur yang memiliki penduduk sekitar 700.000 jiwa atau 20 % dari keseluruhan penduduk Kaltim. Logo dari kota Kota Minyak Banua Patra atau Bumi Manuntung ini adalah beruang madu, kini adalah binatang yang dilindungi. Kecamatan Kota Balikpapan terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan yang merupakan kota dengan berkembang pesat dan berbiaya hidup tinggi. Perekonomian kota ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan dan jasa. Kota ini memiliki bandar udara berskala internasional, yakni Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan serta Pelabuhan Laut Semayang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Juni 2016. Maksud kunjungan adalah melakukan persiapan pelaksanaan penghapusan piutang pajak PBB P-2 sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan koordinasi ke DPP DKI. Kunjungan dilakukan oleh Kabid P3D dan Kabid Penetapan Dispenda Kota Balikpapan. Di Indonesia, bagi penunggak pajak besar dan yang tetap belum berkeinginan melunasi piutang pajaknya akan di jerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, dimana dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan untuk menyita dan penyanderaan (gijzeling). Dinas Pelayanan pajak giat melaksanakan penagihan piutang PBB, antara lain dengan cara memasang plang atau papan bahwa tanah atau bangunan ini belum membayar pajak PBB-P2, cara ini cukup efektif, agar wajib pajak dapat segera melunasi hutang-hutang pajaknya. Hal lain adalah MoU atau Kesepakatan Bersama antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna bantuan penagihan Pajak. Untuk penagihan tunggakan PBB-P2, telah dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2887 Tahun 2015 menindaklanjuti Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Objek PBB-P2 guna mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi perpajakan yang baik. Dalam Instruksi tersebut diterapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan cara melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dalam hal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun pajak 2013 jika tidak melakukan pembayaran PBB-P2. Dengan Instruksi Kepala Dinas NO.48/2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan Cleansing Data terhadap Objek PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan Kode Kategori Objek PBB-P2. Hal ini dilakukan untuk memisahkan Piutang PBB-P2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) atas beban tunggakan, untuk dilaporkan dan dipisahkan guna penghapusan tunggakan. Untuk mengurangi tunggakan PBB-P2, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tunggakan PBB-P2 yang lama tetap terus ditagih. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_375988" align="alignleft" width="300"] Kunjungan Dispenda Balikpapan[/caption]

Selengkapnya
Gubernur Launching e-pajak dan e-samsat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gubernur Launching e-pajak dan e-samsat

[caption id="attachment_375972" align="alignleft" width="350"] Gubernur me-launching e-samsat dan e-pajak serta layanan lainnya[/caption] Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama melakukan Launching E-Samsat, E-Pajak, E-Ticketing Museum, Jakarta Smart City dan Pelayanan Akte Kelahiran Terintegrasi dengan RSUD DKI Jakarta dan JKS-KIN (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) dilakukan bersamaan pada hari Rabu 22 Juni 2016 di Balai Agung Balaikota Jakarta tepat bersamaan dengan HUT Kota Jakarta ke-486. Diresmikan bersama oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan terobosan didalam layanan inovasi Pajak Daerah yakni layanan Pajak Online atau e-pajak yang dapat dilakukan langsung secara elektronis baik melalui internet https://pajakonline.jakarta.go.id atau dengan Google Apps melalui Handphone Android serta pembayaran melalui ATM Bank yang bekerjasama yaitu Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BJB, Bank BTN, Bank BRI Syariah, Bank BCA, Bank Danamon, Bank Cimb Niaga, Bank MNC, Bank BII dan PT. Pos Indonesia. Tujuan e-pajak atau Pajak Online adalah untuk mempercepat layanan perpajakan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi walaupun memiliki keterbatasan SDM. Tujuan Pajak Online yang lain adalah meminimalkan interaksi pertemuan Fiskus atau Petugas Pajak dengan Wajib Pajak sehingga membuat semakin sedikit Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pajak dan secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam mengurangi permasalahan kemacetan. Wajib Pajak pun dapat melakukan aktivitas lainnya. e-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja), dan Pengesahan STNK Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan STNK asli dapat ditukarkan dengan struk ATM tersebut ke kantor-kantor Samsat. [caption id="attachment_375974" align="alignleft" width="350"] Gubernur melihat langsung proses e-samsat[/caption] Latar belakang dibuatnya e-samsat adalah adanya Peraturan presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Manfaat dari teknologi e-Samsat ini adalah: a. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran e-samsat; b. Cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan; c. Berkualitas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; d. Aman, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum; e. Efisien, yaitu Wajib Pajak tidak perlu antri dan hadir dikantor Samsat Syarat Untuk Dapat melakukan transaksi bayar melalui e-samsat: 1. Wajib Pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam Server Samsat dan Data Nasabah di Bank. (NIK di KTP = NIK di Samsat) 2. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi / blokir data kepemilikan (jual-beli). 3. Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM BANK yang identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya. 4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK tahunan. 5. Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih. 6. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian STNK 5 tahun. 7. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa Jatuh Tempo. [caption id="attachment_375973" align="alignleft" width="350"] Proses pembayaran e-samsat di ATM Bank DKI[/caption] Keunggulan e-samsat dibanding dengan pembayaran pajak sebelumnya adalah : 1. Proses Identifikasi kepemilikan, Pembayaran Pajak Kendaraan, dan Pembayaran SWDKLLJ terjadi secara terintegrasi, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi. 2. Wajib Pajak tidak perlu datang hadir dan menganti di Kantor Samsat. 3. Struk bukti pembayaran dipersamakan dengan SKPD. Catatan : Jika diperlukan Wajib Pajak dapat mencetak Struk bukti pembayaran di kantor-kantor samsat terdekat. 4. Struk bukti pembayaran juga menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan pengesahan STNK tahunan [caption id="attachment_375975" align="alignleft" width="350"] Loket Pengesahan STNK di Acara Launching e-samsat[/caption] Mekanisme Tahapan Transaksi pembayaran e-samsat adalah: a. WP atau pemohon mengunjungi ATM bank terdekat untuk melakukan transaksi pembayaran; b. Akan tampil menu pajak kendaraan bermotor di layar mesin ATM c. Wajib pajak / pemohon memasukan Kode Nopol kendaraannya diawali dengan 4 digit angka dan dilanjutkan dengan memasukan konversi huruf (karena pada mesin ATM tidak ada entri Huruf) Contoh konversi huruf : A = 01 Contoh : B 1234 BAD  1234 + B = 02, A = 01, D = 04 Maka yang di entry pada layar ATM adalah : 1234 02 01 04 Petunjuk akan ditampilkan pada layar ATM B = 02 C = 03 D = 04 E = 05 F = 06 Dst… s/d Z = 26 d. ATM akan melakukan verifikasi data kepemilikan kendaraan bermotor ke server Samsat berdasarkan data nasabah pemilik kartu ATM dan Nopol yang di-entry pada layar ATM. e. Jika seluruh proses identifikasi sesuai dan valid maka pada layar ATM akan menampilkan data kendaraan yang dimaksud beserta jumlah besaran nominal PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar. f. Jika wajib pajak setuju dengan informasi yang ditampilkan, maka pemohon dapat melanjutkan proses pembayaran. g. Jika proses pembayaran selesai dan dinyatakan berhasil maka dari mesin bank secara otomatis akan mengeluarkan bukti pembayaran berupa struk yang memiliki bentuk dan ukuran sesuai ketentuan. • Untuk tahap awal proses pembayaran dilakukan dengan mesin ATM, dan direncanakan akan terus dikembangkan dengan channel bank lainnya seperti Internet Banking, Mobile Banking dan pengembangan lainnya. • Saat ini direncanakan akan diuji cobakan pertama kali dengan Bank DKI, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Bank-Bank lainnya • e-samsat belum diterapkan secara nasional, namun dibeberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur e-Samsat ini sudah dilaksanakan lebih dahulu, dengan mekanisme yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Kepolisian dimasing-masing daerah. • Transaksi yang dapat dilakukan adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, tahunan, namun untuk transaksi lainnya seperti BBN-KB sudah dapat dibayarkan melalui ATM atau EDC Bank DKI yang sebelumnya Wajib Pajak/Pemohon terlebih dahulu datang ke kantor Samsat. [caption id="attachment_375976" align="alignleft" width="300"] Sukses e-samsat [/caption] • Respon Masyarakat dengan adanya e-samsat adalah sangat antusias terhadap pelaksanaan e-Samsat, karena keluhan masyarakat selama ini bahwa proses pembayaran Pajak kendaraan bermotor masih harus datang ke kantor Samsat/Samsat pembantu, dimana wajib pajak harus mengantri lama untuk memperoleh pelayanan dan juga harus menunjukan bukti-bukti kepemilikan seperti BPKB, STNK, dan KTP. • Saat ini proses edukasi e-samsat dilaksanakan melalui sosialisasi dengan membuka stand Dinas Pelayanan Pajak di Pekan Raya Jakarta yang telah diresmikan pada tanggal 10 Juni 2016 lalu oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan kemarin dilaunching bersamaan dengan fungsi ATM e-samsat dengan Bank pada tanggal 22 Juni 2016 bertepatan dengan Ulang Tahun Jakarta. • Namun untuk pemanfaatan kemudahan pembayaran pajak lainnya, masyarakat dapat menggunakan portal pajak online dengan alamat : https://pajakonline.jakarta.go.id dan melakukan pembayaran pajak nya di ATM yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harapan kedepan akan adanya sistem pembayaran e-samsat ini adalah: 1. Diharapkan e-samsat ini dapat dilaksanakan serempak secara Nasional mengingat bahwa program ini sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat khususnya wajib pajak yang ingin melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya. 2. Diharapkan kementrian dalam negeri juga dapat membuatkan kebijakan secara nasional mengenai penerapan e-samsat ini diseluruh pemerintah daerah. 3. Pihak kepolisian dapat memberikan kebijakan yang bersifat Nasional, dengan tujuan mempermudah masyarakat yang akan melakukan pengesahan STNK tahunan dan melunasi pajaknya. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×