background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Launching e-pajak dan e-samsat meriahkan Hut DKI Jakarta ke-489
21 Jun 2016
Pelayanan Terpadu

Launching e-pajak dan e-samsat meriahkan Hut DKI Jakarta ke-489

[caption id="attachment_375957" align="alignleft" width="400"] Logo Hut DKI ke-489 Tahun 2016[/caption] Hari Ulang Tahun Jakarta pada hari Rabu 22 Juni 2016 ke-489 tahun ini akan diisi oleh berbagai acara. Salah satunya adalah launching e-Samsat, e-pajak, e-ticketing Museum, Layanan Jakarta Smart City, Pelayanan Akte Kelahiran Terintegrasi dengan RSUD DKI Jakarta dan JKS-KIN (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta. Layanan e-Samsat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja), dan Pengesahan STNK Tahunan Secara Elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking). Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sehingga proses pembayaran pajak PKB, SWDKLLJ, dan Pengesahan STNK yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat melalui kantor samsat atau kantor-kantor pembantu lainnya dapat dilaksanakan melalui channel bank, Smartphone melalui Android Apps dan Internet melalui Desktop melengkapi layanan e-pajak atau pajak online yang sudah berjalan sebelumnya. Kegiatan launching e-samsat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 pukul 13.30 WIB di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta. E-samsat yang akan dilaunching merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Jasa Raharja dan Bank DKI. Dalam acara Launching e-samsat akan dilakukan simulasi pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak melalui ATM Bank DKI. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Jogja Upayakan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
21 Jun 2016
Pelayanan Terpadu

Jogja Upayakan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

[caption id="attachment_375944" align="alignleft" width="350"] Kadis DPP DKI Agus Bambang Setiowidodo menerima Kunjungan DPRD Yogjakarta[/caption] Jumlah kendaraan bermotor per 31 Mei 2016 di Provinsi DKI Jakarta adalah sejumlah 8.8 Juta kendaraan bermotor dengan nilai Ketetapan Rp.7.460 T, yaitu Kendaraan Bermotor Roda 4 berjumlah 2.3 Juta dengan nilai Ketetapan berkisar antara Rp.6.4 T dan Kendaraan Bermotor Roda 2 berjumlah 6.5 Juta dengan jumlah Ketetapan Rp.1.053 T. Masih terdapat potensi Pajak Kendaraan Bermotor dari Kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) yakni Kendaraan Bermotor Roda 4 sejumlah sekitar 675 Ribu dengan jumlah Ketetapan Rp.1.049 T dan dari Kendaraan Bermotor Roda 2 berjumlah 3.5 Juta unit dengan perkiraan Rp. 469 M. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi D.I. Yogyakarta, Komisi B DPRD D.I. Yogyakarta melakukan kunjungan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB (16/6/2016). Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta mengupayakan peningkatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan data yang ada dengan melakukan penagihan langsung kelokasi pemilik kendaraan melalui surat pemberitahuan dan bantuan petugas UPPD Kecamatan dibantu pihak Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu disiapkan pula Petugas Juru Sita untuk penagihan aktif. [caption id="attachment_375945" align="alignleft" width="350"] Rombongan DPRD Provinsi DI Yogjakarta[/caption] Saat ini DPP DKI telah mengupayakan program Integrasi data, dimana subyek pajak dikaitkan dengan Objek Pajak. Cara lainnya adalah peningkatan peran UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) di 43 Kecamatan untuk ikut melakukan penyampaian dan pendataan tagihan PKB khususnya bagi perusahaan besar. Beberapa hal yang menjadi perhatian rombongan DPRD Provinsi Yogjakarta dalam acara kunjungan tersebut adalah: - Upaya menjalin koordinasi di unit-unit wilayah, - Rujukan dan ketetapan bagi kendaraan baru, - Jumlah model 2 loket layanan Samsat, - Penetapan pajak bagi Kendaraan berat baik di Bandara maupun tempat lainnya, - Cara penentuan besaran hasil pajak PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), sehingga dapat ditentukan target PBB-KB di daerah tersebut. Kadis DPP DKI mengatakan bahwa: - Upaya pendekatan kewilayahan adalah dengan melibatkan unsur aparatur wilayah yakni Kecamatan dan Kelurahan untuk membantu pemungutan pajak. Hal ini juga menjadi ukuran penilaian kinerja bagi unit di wilayah. - Dalam rujukan dan ketetapan bagi kendaraan baru, Penentuan NJKB yang tidak terlampir didalam Permendagri 12 Tahun 2014 untuk ketetapan pajak kendaraan model baru, disarankan untuk segera didaftarkan ke Kemdagri. Harga Pasaran Umum (HPU) atau harga kendaraan dengan merek yang sama atau se-tipe dapat menjadi perbandingan. - Untuk loket di Unit Samsat dengan 2 loket layanan yaitu dengan melakukan 2 proses kerja yaitu Loket Pendaftaran dan Loket Pembayaran. Kedepan akan dibuat Loket khusus Pencetakan SKPD. - Pengenaan PKB bagi Kendaraan Berat khusus di Bandara tidak dikenakan pajak karena tidak melalui jalan umum. - Sedangkan untuk menentukan besarnya PBB-KB adalah berdasarkan fluktuasi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar, besarnya harga jual minyak dunia, Besarnya harga minyak (solar, bensin dan lainya) dan trend penggunaan kendaraan bermotor. (Tuty/Andri/Pohan-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_375946" align="alignleft" width="350"] Kabid Pengendalian dan Kepala PPLI DPP[/caption]

Selengkapnya
[Sosialisasi] Tata Cara Penghitungan Pajak Parkir Sesuai Pergub 102/2013
20 Jun 2016
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Tata Cara Penghitungan Pajak Parkir Sesuai Pergub 102/2013

Dalam rangka menjelaskan perbedaan dalam tata cara menghitung Pajak Parkir baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak ataupun petugas pajak yang memerlukan pemahaman yang sama, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Parkir sesuai Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan. Keputusan Kepala Dinas ini dibuat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tentang Biaya Parkir Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan. Didalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2793/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Parkir Sesuai Pergub 102/2013 tersebut berisikan: 1. Pajak parkir terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. 2. Biaya parkir termasuk di dalamnya : a. Asuransi parkir, yaitu produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian pengguna jasa parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir yang diselenggarakan Pemda dan/atau Badan Usaha dengan besaran premi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif parkir jam pertama sesuai dengan jenis kendaraan. b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. c. Pajak Parkir, yaitu pajak Atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 3. Untuk menentukan besaran Pajak Parkir perlu terlebih dahulu diketahui jumlah DPP yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal Wajib Pajak memberikan harga khusus karena hubungan istimewa, kegiatan promosi sehubungan kerjasama dengan pihak ketiga, atau hadiah dan sejenisnya, DPP adalah jumlah yang seharusnya dibayar subjek pajak tanpa potongan harga. b. Dalam hal Wajib Pajak memberikan harga khusus untuk subjek pajak secara umum, DPP adalah jumlah pembayaran yang dibayar kepada Wajib Pajak. c. Harga khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dapat diperhitungkan petugas pajak adalah pemberian potongan harga paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari DPP. 4. Cara menentukan Pajak Parkir adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal terdapat asuransi, biaya parkir bruto dikurangi premi asuransi yang disetorkan Wajib Pajak kepada pihak ketiga dengan besaran premi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif parkir jam pertama sesuai dengan jenis kendaraan (biaya parkir - asuransi = biaya parkir netto); 2. Biaya parkir netto dibagi prosentase tarif ditambah 100% (Biaya parkir) netto/(prosentase tarif + 100%) = dasar pengenaan pajak); 3. Jumlah dasar pengenaan pajak dikali tarif (DPP x 20%). 4. Contoh: Rincian biaya Parkir a. Biaya Parkir Rp 5.000,00 1. Asuransi (10% x a) Rp 500,00 2. OPP Rp 3.750,00 3. Pajak Parkir Rp 750,00 b. Cara Menghitung DPP 1. OPP (a - 500)/1,2 Rp 3.750,00 2. Pajak (20% x OPP) Rp 750,00 Pengurangan biaya parkir dengan premi asuransi sebagaimana dimaksud harus dibuktikan dengan perjanjian kerja sama tertulis antara Wajib Pajak dengan perusahaan asuransi. Pajak Parkir yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak merupakan penerimaan Pajak Daerah. Keputusan Kepala Dinas Nomor 2793/2015 ini mulai berlaku sejak 2 November 2015. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Pajak Online Masuk Direvisi Perda Pajak Tangsel
16 Jun 2016
Pelayanan Terpadu

Pajak Online Masuk Direvisi Perda Pajak Tangsel

[caption id="attachment_375923" align="alignleft" width="300"] Kunjungan DPRD Tangsel[/caption] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja SKPD yang berada di Pemerintah Daerah, namun untuk ikut mengawasi wajib pajak dan meminta data tertentu mengenai wajib pajak diharuskan mendapatkan izin dari pimpinan daerah sesuai peraturan perundangan. Kunjungan kerja Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi terkait monitoring pengawasan perpajakan online yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dan melakukan konsultasi terkait revisi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pencantuman klausul pajak online yang akan dilakukan DPRD Kota Tangerang Selatan. Rombongan DPRD Tangsel diterima oleh Unit PPLI, Bidang Peraturan dan Bidang Tipda. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) memberikan penjelasan dan informasi terkait pelaksanaan pajak online yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta : 1. Dijelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan Online Sistem Bank BRI yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, yaitu : 1) Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 2) Pergub No: 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System 3) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NO2817/-1.722 tentang Pelaksanaan Online System dan Tempat Pembayaran Serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Disampaikan sejarah singkat mengenai online sistem yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pajak online diawali tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Lalu diawal tahun 2012 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Dan terakhir di tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online untuk 4 jenis pajak (PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran), dan ditahun 2016 akan dikembangkan sehingga dapat melayani seluruh jenis pajak Daerah.. Disampaikan informasi mengenai tarif pajak hiburan untuk pertunjukan di bioskop sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Dijelaskan bahwa tarif 10% tersebut berlaku untuk film nasional ataupun film internasional. Untuk hiburan yang bersifat pagelaran, tarif pajak hiburan dipisahkan menjadi tarif untuk pagelaran nasional dan pagelaran internasional. Terkait dengan permintaan data wajib pajak, Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja SKPD-SKPD yang berada di pemerintah daerah, namun untuk data-data tertentu mengenai wajib pajak diharuskan mendapatkan izin oleh pimpinan daerah, dan hal ini tercantum dalam Undang-undang. Dewan mempunyai fungsi pengawasan keuangan dan dapat meminta data-data tertentu atas wajib pajak sesuai ketentuan. Terakhir Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah menyampaikan pajak online Bank BRI dan e-POS. Terkait alat e-POS, Dinas Pelayanan Pajak bekerja sama dengan Telkom Sigma dengan mekanisme pengadaan sebesar 4,6M untuk pengadaan alat e-POS sebanyak 5.555 buah. Sasarannya adalah wajib pajak yang tidak mempunyai cash register atau komputer dan belum terdaftar sebagai wajib pajak online Bank BRI. (Andri/Suni/Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Penataan SIM PBB Maksimalkan Potensi
15 Jun 2016
Pelayanan Terpadu

Penataan SIM PBB Maksimalkan Potensi

[caption id="attachment_375911" align="alignleft" width="300"] Kunjungan DPKAD Prabumulih[/caption] Dalam penyusunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggunakan metode analisis Zona Nilai Tanah (ZNT) melalui pengumpulan data-data harga pasar wajar yang terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai NJOP sebagai dasar pengenaan pajak yang bisa mendekati harga pasar yang sebenarnya.. Kota Prabumulih adalah salah satu Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dengan luas daerah sebesar 434,50 KM2., memiliki penduduk ± 200.000 jiwa dengan luas 435,10 km² dan merupakan salah satu Kota terkecil di Sumatera Selatan. Banyaknya penduduk Kota Prabumulih yang bekerja dibidang sekunder yaitu perdagangan dan industri dibandingkan disektor pertanian dan jasa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan industri migas yang memberikan alternatif lapangan pekerjaan selain sektor pertanian kehadiran Pertamina menjadikan kota ini mengandalkan perekonomiannya disekitar kegiatan perusahaan migas. Kehadiran migas ini juga mendorong migrasi ke Prabumulih untuk bekerja di sektor industri dan perdagangan. Kunjungan kerja pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Prabumulih ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi mengenai tata cara prosedur pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (3/6/2016). Pada kunjungan yang diwakili Humas DPP tersebut, diberikan informasi mengenai pengeloaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggunakan sistem database SIM-PBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan) dengan berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh unit-unit yang berada di bawah Dinas Pelayanan Pajak. Pengelolaan pelimpahan piutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yaitu salah satunya dengan cara melakukan cleansing data objek pajak PBB-P2, dimana terdapat kurang lebih 14.000 objek pajak yang merupakan hasil cleansing dengan ketetapan sebesar kurang lebih Rp.1,3 Triliun. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud untuk membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Didalam proses validasi SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta nomor 4/SE/2013 tentang Penyelesaian Verifikasi Administrasi Pembayaran dan Data Objek BPHTB dan Peraturan Kepala Dinas No. 3 Tahun 2013 tentang Penyampaian atas Pelaporan SSPD BPTHB dan Pengenaan Sanksi Administrasi BPHTB, disampaikan bahwa verifikasi atas pembayaran BPHTB yang tercantum dalam SSPD BPHTB dilakukan oleh UPPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal persyaratan administrasi lengkap dan telah sesuai dengan perhitungan BPHTB terutang maka verifikasi dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari. Dalam hal ditemukan data objek BPHTB yang berbeda antara data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dgn data objek di lapangan maka dilakukan penghitungan kembali yang berakibat terdapat BPHTB kurang bayar atau lebih bayar sehingga Kepala UPPD menerbitkan SKPDKB atau SKPDLB (selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah penyerahan verifikasi SSPD BPHTB). Penyampaian SKPDKB atau SKPDKBT kepada BPN, digunakan untuk menunda penyampaian sertifikat tanah jika Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) tidak atau belum dibayar oleh Wajib Pajak Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. [caption id="attachment_375910" align="alignleft" width="300"] Suasana Kota Prabumulih[/caption] (Andri/Suni/Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
[Sosialisasi] Personal Trainer adalah Objek Pajak Hiburan
14 Jun 2016
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Personal Trainer adalah Objek Pajak Hiburan

[caption id="attachment_375892" align="alignleft" width="300"] Sosialisasi Personal Trainer adalah Pajak Daerah[/caption] Personal Trainer dan Program Latihan Khusus Pada Pusat Kebugaran merupakan objek pajak daerah dan sudah jelas dalam Undang-Undang. Sehingga diharapkan kerjasamanya kepada para penyelenggara Pusat Kebugaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mempunyai persepsi yang sama terhadap hal ini. Pemahaman dari pihak penyelenggara Pusat Kebugaran, apabila tidak termasuk dalam kriteria PMK Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai PPN, menjadi objek PPN dan bukan pajak daerah, hal inilah yang perlu diluruskan. Kegiatan sosialisasi/pemahaman terkait Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 935 Tahun 2016 telah dilaksanakan pada Kamis, 25 Mei 2016 di Executive Lounge Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 16. Kegiatan ini bertujuan untuk penyamaan pemahaman mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 935 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak hiburan Terhadap Personal Trainer dan Program Latihan Khusus Pada Pusat Kebugaran di wilayah DKI Jakarta Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memaparkan beberapa hal pada kesempatan tersebut: a. Dijelaskan mengenai dasar hukum pemungutan pajak hiburan, objek, subjek dan wajib pajak hiburan, tarif pajak hiburan, dasar pengenaan pajak, masa pajak, saat terutang pajak, sistem pemungutan, cara perhitungan dan hal-hal yang dikecualikan dalam pemungutan pajak hiburan. b. Dijelaskan mengenai Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal 3 ayat 2 huruf j “panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran/ fitness center “ adalah merupakan objek pajak hiburan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/ fitness center sebesar 10%. [caption id="attachment_375893" align="alignleft" width="300"] Ka. PPLI, Kabid Pengendalian dan Kabid Renbang memberikan penjelasan[/caption] c. Terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 30/PUU-XI/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang antara lain menyatakan menolak dalil pemohon dalam permohonan pengujian UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945, Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan SK Kadin No 935 Tahun 2016 sebagai penegasan kembali bahwa Personal Trainer dan program latihan khusus (Aerobic, Kelas Sepeda Statis, Pilates, Yoga dan sejenisnya) merupakan objek pajak daerah dalam hal ini pajak hiburan. Dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima penyelenggara pusat kebugaran yang berasal dari kegiatan usahanya. d. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 April 2016 dan pada saat Keputusan ini ditetapkan, keputusan lain yang mengatur perlakuan pajak hiburan terhadap Personal Trainer dan program latihan khusus pada pusat kebugaran dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. Dalam diskusi penyelenggara pusat kebugaran mempertanyakan perihal masa pemberlakuan peraturan tersebut apakah berlaku mundur, hal ini menjadi kendala karena pada bulan April para penyelenggara pusat kebugaran sudah menyetorkan pajak-nya ke KPP (Kantor Pajak Pratama/Pajak Pusat). Kendala lainnya berkenaan dengan sistem online dimana belum ada pemisahan dalam sistemnya, hal ini akan dikoordinasikan dengan Bidang TIPDA DPP dan Bank BRI. Untuk pertanyaan bagi Wajib Pajak yang sudah telanjur menyetor Pajak Personal Trainer menjadi PPN ke Pajak Pusat, maka tanggapan dari narasumber sepanjang bukti pembayaran ke pajak pusat dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Pusat Kebugaran dan memang selalu dibayarkan selama ini. Untuk bulan depan sudah harus berganti menjadi Pajak Hiburan atau menjadi Pajak Daerah. 5. Untuk Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai PPN menurut PMK Nomor 158/PMK.010/2015 adalah: a. Tontonan film; b. Tontonan pagelaran kesenian, tontonan pagelaran musik, tontonan pagelaran tari; dan/atau c. Tontonan pagelaran busana; d. Tontonan kontes kecantikan, tontonan kontes binaraga, dan tontonan kontes sejenisnya; e. Tontonan berupa pameran; f. Tontonan diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; g. Tontonan pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, dan tontonan pertunjukan sulap; h. Tontonan pertandingan pacuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan i. Tontonan pertandingan olahraga. Dari hal ini sudah jelas bagi penyelenggara Pusat Kebugaran, apabila tidak termasuk dalam kriteria PMK Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai PPN tidak serta merta menjadi objek PPN dan dalam hal ini Personal Trainer adalah objek pajak daerah. Untuk menghindari double taxation maka Dinas Pelayanan Pajak menghimbau mulai bulan Mei ini pembayaran pajak sudah dibayarkan ke daerah. Apabila wajib pajak mengalami kendala dalam hal pembayaran ataupun yang berkaitan dengan pajak pusat diharapkan untuk berkoordinasi dengan Suku Dinas Pelayanan Pajak di wilayah masing-masing. (Suni/Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_375894" align="alignleft" width="300"] Peserta Sosialiasi Pajak Hiburan untuk Personal Trainer menyampaikan pertanyaan[/caption]

Selengkapnya
×