background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Sudin Pelayanan Jakarta dan UPPD Lakukan Rapat Persiapan Pekan Panutan PBB-P2
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sudin Pelayanan Jakarta dan UPPD Lakukan Rapat Persiapan Pekan Panutan PBB-P2

[caption id="attachment_376253" align="aligncenter" width="512"] Kegiatan Rapat Persiapan Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2016 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Rabu 20 Juli 2016 dihadiri Ass Tapem-Kabag Tapem-Kasudin Pajak-Para Camat-Para Ka UPPD Kota Adm Jaksel[/caption] Suku Dinas Pelayanan Pajak di Wilayah bersama unsur Walikota Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi akan menyelenggarakan Pekan Panutan PBB-P2, dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak PBB-P2 khususnya bagi Wajib Pajak besar juga undangan lain seperti Tokoh masyarakat daerah maupun skala nasional. Kegiatan pemungutan SPPT PBB-P2 di Tingkat Kota dan Kabupaten kepada Wajib Pajak Badan dan Tokoh Masyarakat dahulu dimulai pada Bulan Februari 2016 dengan penyerahan SPPT PBB-P2 secara simbolis dimasing-masing wilayah. Acara Pekan Panutan nanti diharapkan menjadi moment patuh pembayaran bagi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, membayar Pajak PBB-P2 sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2016 sekaligus memberikan informasi atau sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan PBB-P2. Dalam rangka Pekan Panutan 2016 maka Suku Dinas dan UPPD bersama unsur Walikota, Camat dan Lurah mengadakan Rapat Koordinasi di masing-masing wilayah untuk persiapan acara Pekan Panutan PBB-P2 2016 di bulan Agustus 2016. Demi lancarnya pembangunan, perlu kerja keras semua stakeholders untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait di tingkat walikota, termasuk para camat dan lurah di Jakarta guna pencapaian target penerimaan PBB-P2 secara optimal. Dana pembangunan seperti untuk bantuan Pendidikan dan Kesehatan gratis diberikan kepada warga dari hasil pajak. Ditahun 2016 ini Pajak PBB untuk NJOP dibawah Rp. 1 Milyar sudah dibebaskan dan tunggakan PBB-P2 dibawah tahun 2013 diberikan potongan pokok dan bebas sanksi. Tunggakan PBB-P2 yang belum dibayarkan akan tetap ditagih. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376252" align="alignleft" width="520"] Rakor Persiapan Acara Pekan Panutan PBB-P2 di Sudin Pajak Utara[/caption]

Selengkapnya
Kota Padang akan terapkan Online System
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Padang akan terapkan Online System

[caption id="attachment_376209" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Kota Padang[/caption] Untuk penerbitan izin usaha baru dipersyaratkan untuk membuat pernyataan bersedia di onlinekan apabila tidak bersedia maka izin tidak diterbitkan. Bagi objek pajak yang sudah ada namun tidak bersedia di onlinekan maka izinnya akan dicabut. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Adib Alfikri menyampaikan bahwa saat ini Dispenda Kota Padang baru menerapkan online pembayaran via bank namun belum online transaksi real time yang dilakukan wajib pajak. Direncanakan pada tahun 2017 akan menerapkan system online tersebut khususnya untuk objek pajak hotel dan restoran. Hal inilah yang melatarbelakangi kunjungan kerja yang dilakukan Dispenda Kota Padang ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengkonsultasikan terkait dengan metode, regulasi, strategi serta kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan online system. (Kamis, 14 Juli 2016). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih menyampaikan bahwa Pajak hotel, hiburan restoran dan parkir di DKI Jakarta mekanisme pemungutannya sudah di onlinekan melalui CMS BRI sejak tahun 2013. Untuk wajib pajak yang masih manual dalam transaksinya disediakan alat e-POS sebagai pengganti cash register yang online sehingga transaksi yang dilakukan dapat dipantau secara realtime. Dinas Pelayanan Pajak menyediakan alat e-POS melalui mekanisme pengadaan alat sejumlah 5.555 buah. Saat ini masih dalam tahap distribusi ke wajib pajak yang dilakukan oleh pihak Sudin dan UPPD. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Yuandi Bayak Miko menyampaikan bahwa DKI Jakarta dengan kekhususannya menangani seluruh jenis pajak daerah sebanyak 13 jenis pajak. Sesuai dengan struktur organisasi, Dinas Pelayanan Pajak terbagi menjadi 4 Bidang, 5 Suku Dinas, 5 Unit Pelaksana Teknis dan 43 UPPD. Dimana penentu kebijakan ada di tingkat Dinas, Operasional di tingkat kota administrasi ditangani oleh Suku Dinas, operasional di tingkat kecamatan ditangani oleh UPPD dan operasional untuk PKB dan BBN-KB ditangani oleh Samsat. Rombongan Dispenda Kota Padang melanjutkan kunjungan ke Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah dan diterima oleh Kabid Tipda Dewi Mustika Tafal untuk melihat secara langsung mekanisme online system dilaksanakan dan berdiskusi dengan Kepala Bidang TIPDA terkait dengan pelaksanaan online system di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. [caption id="attachment_376208" align="aligncenter" width="512"] Kota Padang[/caption] Kota Padang Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 kmĀ² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2014, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hari jadi kota ini ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Selama penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, ditopang dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Sitti Nurbaya, dan setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang. (Pohan/Andri/Suni/Wikipedia/Humas Pajak Jakarta).

Selengkapnya
Silaturahmi, Konsolidasi dan Evaluasi Kinerja Penerimaan di Wilayah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Silaturahmi, Konsolidasi dan Evaluasi Kinerja Penerimaan di Wilayah

[caption id="attachment_376197" align="alignleft" width="1024"] Kepala Dinas Pajak lakukan arahan wilayah di Sudin Pajak Selatan[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Bapak Agus Bambang Setiowidodo melakukan kunjungan ke Sudin Pajak Jakarta Barat dan Sudin Pajak Jakarta Selatan dalam rangka silaturahmi, konsolidasi dan evaluasi kinerja penerimaan maupun administrasi perpajakan. (Senin, 18 Juli 2016) juga Sudin Pajak Utara, Sudin Pajak Timur dan Samsat Timur, serta Sudin Pajak Pusat. Persamaan dan percepatan langkah dalam peningkatan pemungutan pajak daerah dapat meningkatkan penerimaan. Kunjungan ini adalah menjadi penyemangat bagi petugas pajak dalam melaksanakan pekerjaan. Petugas Pajak yang paham dan mengerti akan program kerja dinas dan peraturan perpajakan akan berkomitmen melaksanakannya, apalagi disampaikan secara langsung oleh Kepala Dinas. Semoga pencapaian target di tahun 2016 akan berjalan sesuai harapan dan perencanaan kita. Dinas Pelayanan Pajak memiliki 43 kantor pelayanan bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di 44 Kecamatan di Jakarta, untuk 2 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan menjadi satu kantor UPPD Kepulauan Seribu. Selain itu terdapat 5 kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah dan 5 kantor Samsat atau Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBN-KB). Lokasi kantor UPPD berada di wilayah Kecamatannya, sebagian sudah memiliki kantor sendiri dan sebagian lagi masih bergabung di kantor kecamatan wilayahnya. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376198" align="alignleft" width="1024"] Kadis Pajak DKI memberikan arahan di Sudin Pajak Barat[/caption] [caption id="attachment_376205" align="alignleft" width="960"] Kadis DPP melakukan kunjungan dan pengarahan kepada Jajaran Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Utara. (15 Juli 2016)[/caption] [caption id="attachment_376211" align="alignleft" width="1024"] Kunjungan dari Pak Kadin dan Kabid Pengendalian serta Kasie Bid Pengendalian ke Samsat Timur dan Sudin Timur. (Selasa, 19/7/2016).[/caption]

Selengkapnya
UPPD Pancoran Lakukan Pendataan dan Penempelan Stiker di Rumah Kost
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Pancoran Lakukan Pendataan dan Penempelan Stiker di Rumah Kost

[caption id="attachment_376185" align="aligncenter" width="480"] Petugas UPPD Pancoran menempelkan stiker di rumah kos yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak[/caption] Berita mengenai Rumah Kos menjadi marak belakangan ini dikarenakan adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh para penyewanya seperti menjadi tempat tinggal para pelaku kriminal, tempat prostitusi terselubung, Narkoba hingga menjadi tempat kejadian perkara. Pemilik Rumah Kos menderita kerugian dari keadaan ini dan ternyata masih banyak Rumah Kos tidak berizin dan belum menjadi Wajib Pajak Hotel. Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dari Omzet. Dinas Pelayanan Pajak yaitu dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan bersama unsur dari Kelurahan dan Kecamatan Pancoran melakukan pendataan langsung secara door to door ke enam Kelurahan di Kecamatan Pancoran yaitu Kalibata, Rawa Jati, Duren Tiga, Cikoko, Pengadegan dan Kelurahan Pancoran. Pada kesempatan itu Petugas UPPD Pancoran melakukan pendataan dan penempelan stiker bagi objek pajak rumah kost yang belum mendaftar pajak rumah kos di wilayah Kecamatan Pancoran (14 Juli 2016). Banyak Pemilik Rumah Kos banyak yang belum melengkapi perizinannya dan belum menjadi Wajib Pajak Hotel, tujuan kegiatan ini kita adalah memberikan edukasi serta memproses mereka menjadi Wajib Pajak, agar usahanya menjadi legal dan terawasi dengan baik sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Pemilik Rumah Kos juga ingin mempunyai usaha yang aman dan berlangsung lama dengan tenang. Kegiatan ini akan terus berjalan seiring dengan peningkatan ekstensifikasi Pajak Daerah di Wilayah Pancoran. (Pohan/Andri/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376187" align="alignleft" width="320"] Rumah Kos di Pancoran[/caption]

Selengkapnya
[Sosialisasi] Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

[caption id="attachment_376174" align="aligncenter" width="512"] Kelengkapan Dokumen Mempercepat PelayananGambar: Pelayanan di UPPD Pancoran [/caption] Didalam mengurus administrasi diperlukan lampiran dokumen pendukung sebagai bukti tertulis, baik berupa data pemohon yang menjadi bukti atas kepemilikan atau bukti lain terkait permasalahan. Persyaratan kelengkapan dokumen dalam rangka pelayanan pemungutan Pajak Daerah telah diatur didalam Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur sesuai dengan muatan materi Pajak Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian didalam memberikan pelayanan pemungutan pajak Daerah, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas untuk persyaratan administrasi tambahan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah berupa SK Kadin Nomor 2927 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. Syarat dokumen administrasi yang diatur dalam Surat Keputusan ini adalah untuk pelayanan Pajak PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Syarat apa saja yang perlu dilengkapi dalam mengurus Pajak Daerah dapat dilihat atau didownload SK Kepala DInas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2927 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah disini: https://dpp.jakarta.go.id/downloads/?did=175 (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376175" align="alignleft" width="298"] Siapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengurus administrasi guna percepatan layanan[/caption]

Selengkapnya
UPPD Sawah Besar Giatkan Distribusi e-POS
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Sawah Besar Giatkan Distribusi e-POS

UPPD Sawah Besar lakukan penyampaian Alat E-POS Kepada Wajib Pajak Hotel/Rumah Kost dan Hiburan di Wilayah Kecamatan Sawah Jakarta Pusat. Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan. Pembayaran pajak secara manual dan menggunakan kalkulator dalam penghitungan pajaknya dapat mempergunakan alat e-POS. Dengan e-POS, wajib pajak dan petugas tidak perlu bertemu muka. Hal ini juga dilakukan untuk menghilangkan dugaan kerjasama dengan petugas. Perekayasaan akan ketahuan dan ditindak. Sebab data yang dilaporkan akan dicocokan dengan sistem yang ada. Pada tahun 2016 ini seluruh wajib pajak manual sudah siap dipasang alat e-POS sehingga bisa diterapkan pajak online. Semoga lancar penggunaan alat e-POS di wilayah Sawah Besar dan mampu meningkatkan target pendapatan dari Pajak Daerah. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×