background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
BPRD Palembang Pelajari BPRD Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

BPRD Palembang Pelajari BPRD Jakarta

[caption id="attachment_377333" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan BPPD Kota Palembang, Sumatera Selatan[/caption] Perubahan struktur organisasi dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melakukan kunjungan kerja ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam rangka perubahan struktur organisasi tata kerja Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang menjadi Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang serta dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang merupakan lembaga baru perluasan dari pelaksanaan fungsi pemungutan pajak daerah (12/1/17). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Hayatina bersama perwakilan Bidang BPRD memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang seperti: Informasi mengenai realisasi pencapaian penerimaan pajak daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2016 tahun lalu yaitu sebesar : Rp.31.606.537.202.247 dengan persentase sebesar 95,49% (data yang disajikan dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan) Target penerimaan pajak daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 35,2 T untuk 13 (tiga belas) jenis pajak daerah. [caption id="attachment_377335" align="aligncenter" width="412"] Ibu Hayatina Kepala Unit PPLI memberikan paparan tentang Pajak Jakarta[/caption] Arah kebijakan pajak daerah tahun 2017 Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yaitu, antara lain : a) Intensifikasi : Optimalisasi online sistem terhadap 4 (empat) jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; membangun sistem informasi Pajak Daerah terkonsolidasi. b) Ekstensifikasi : Pengenaan PPJB sebagai dasar pengenaan BPHTB, melakukan perluasan basis pajak daerah berupa penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar. c) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah : Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya. d) Peningkatan Law Enforcement : Melakukan kerjasama dengan KPK RI dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap Wajib Pajak, memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Mengenai tugas BPRD dalam pemungutan retribusi daerah saat ini, yaitu : 1. Melaksanakan perencanaan target penerimaan retribusi daerah 2. Penggalian dan Pengembangan potensi retribusi daerah 3. Pengelolaan sistem informasi retribusi daerah 4. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan retribusi daerah 6. Penyuluhan dan layanan informasi retribusi daerah 7. Pelimpahan piutang PBB dari Direktorat Jenderal Pajak (SPPT Tahun 2002 s.d. 2012) ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Jumlah piutang yang diserahkan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah oleh DJP memiliki kondisi beda angka antara : Berita Acara Serah Terima Piutang, Lampiran Serah Terima (Excel), Data SISMIOP, dan Data Sim-PBB. Dan ketika dilakukan pemeriksaan ke lapangan tidak sesuai dengan data yang ada. Terkait BPHTB disampaikan informasi mengenai proses pelaksanaan verifikasi pembayaran BPHTB yang dimulai dari proses pemeriksaan kelengkapan berkas validasi, input formulir SSPD BPHTB, pemeriksaan ke lapangan, hingga tahap validasi. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. (Humas Pajak Jakarta/Phn/And/Sun). [caption id="attachment_377334" align="aligncenter" width="412"] Bahasan Tentang Pajak Daerah di Jakarta[/caption]

Selengkapnya
DPRD Palembang Melihat Upaya Peningkatan PAD Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

DPRD Palembang Melihat Upaya Peningkatan PAD Jakarta

[caption id="attachment_377320" align="aligncenter" width="512"] Ibu Hayatina, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) atau Humas Pajak Jakarta[/caption] Komisi II DPRD Kota Palembang yang membidangi Perekonomian dan Keuangan dalam kunjungan kerja ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sharing dan konsultasi terkait kiat-kiat yang dilakukan DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor Pajak Daerah (11/1). Saat ini Kota Palembang sedang berbenah diri menyambut Asian Games 2018 yang akan diadakan di Jakarta dan Palembang. Hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam oleh DPRD Palembang antara lain terkait peningkatan penerimaan pajak PBB dan BPHTB. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) BPRD yang baru Ibu Hayatina, menggantikan Ibu Erma Sulistianingsih yang menjadi Kepala UPPRD Tebet (3/1) memaparkan tentang gambaran umum dan visi misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan meyampaikan hal-hal seperti: - Realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target per tanggal 31 Desember 2016 sebesar 95.51% dari target sebesar Rp. 33.1 Triliun. - Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan proses pemungutannya. - Hubungan koordinasi yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan instansi internal maupun instansi eksternal. [caption id="attachment_377321" align="aligncenter" width="512"] DPRD Kota Palembang mengikuti paparan dari Ka. Unit PPLI [/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta juga melakukan MOU dengan Kejaksaan Tinggi dalam hal penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh. Saat ini Dinas Pelayanan Pajak melaksanakan penertiban dan penindakan bagi Wajib Pajak (PBB, Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir) yang menunggak dengan memberikan sanksi sosial berupa pemasangan plang dan stiker penunggak pajak dengan didahului upaya pendekatan persuasif dengan penyampaian himbauan kepada wajib pajak. Khusus untuk reklame selain dipasang stiker juga dihilangkan/diturunkan visualnya. Terkait peningkatan penerimaan PBB-P2 perlu dilakukan penyesuaian NJOP sesuai dengan harga pasar yang secara simultan akan mempengaruhi penerimaan BPHTB karena sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi masih berdasarkan NJOP yang nilainya dibawah harga pasar, DKI Jakarta setiap tahun melakukan analisis NIR/ZNT untuk updating NJOP sehingga tidak ada gap yang jauh antara NJOP dan Harga Pasar. Dari Bidang Teknologi Informasi menyampaikan bahwa saat ini untuk wajib pajak self assessment disediakan alat e-POS (Point of Sales) melalui mekanisme pengadaan alat sendiri. Saat ini masih terus dalam tahap distribusi ke wajib pajak yang dilakukan oleh pihak Sudin dan UPPD. Alat ini digunakan untuk memonitor transaksi yang dilakukan wajib pajak secara realtime. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Sun/And) [caption id="attachment_377322" align="aligncenter" width="512"] DPRD Palembang bersama jajaran BPRD dari Unit PPLI, Bidang Peraturan, Bidang Tipda, Bidang Renbang dan Bidang Pengendalian[/caption]

Selengkapnya
Rapat Kerja Dengan Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Rapat Kerja Dengan Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta

[caption id="attachment_377311" align="aligncenter" width="512"] Edi Sumantri Kepala BPRD DKI dan Ketua serta Sekretaris Komisi C DPRD DKI[/caption] Kunjungan kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta dalam rangka membahas program kerja BPRD DKI Jakarta di tahun 2017 setelah pergantian struktur organisasi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta serta membahas rencana kerja yang akan dilaksanakan (11/1). Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri membuka acara dan menyampaikan hal-hal tentang Perubahan Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Fungsi pelayanan adalah salah satu dari rangkaian pemungutan pajak dan retribusi. Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota berubah nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada diwilayah Kota. UPPD di Kecamatan berubah nama Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). UPPRD akan melaksanakan fungsi pelayanan dan penambahan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu Pajak PBB-P2, BPHTB , Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (PABT) ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Dari sektor Pajak, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih belum memenuhi target yang diharapkan untuk itu akan diupayakan lebih intensif lagi baik melalui kerjasama dengan PLN, pemeriksaan atau meningkatkan tarif pajak PPJ. Upaya penegakan aturan dan pencabutan izin usaha akan dilaksanakan terus bersama Dinas Pariwisata dan Satpol PP bagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran. Upaya merazia kendaraan bermotor yang belum membayar tunggakan bersama Polda dibantu dengan Asuransi Jasa Raharja. Permasalahan pemeriksaan Wajib Pajak dengan Kepolisian, upaya penegakan aturan penagihan aktif dan sita lelang serta kerjasama pencegahan dan penindakan KKN bersama KPK. Tren kenaikan penerimaan pajak akan terus ditingkatkan gap-nya hingga tercapai target. [caption id="attachment_377312" align="aligncenter" width="512"] Pejabat BPRD ikut serta dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD DKI[/caption] Komisi C DPRD DKI Jakarta membahas tentang hal-hal seperti PP 60/2016 pengganti PP 50/2010 Tentang tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di Kantor Samsat, yang tidak menjadi pemasukan bagi pajak daerah tetapi menjadi penerimaan pemerintah pusat. Kenaikannya mendapat tanggapan dari masyarakat Jakarta. Penetapan tarif pajak sebaiknya progresif bukan regresif sehingga masyarakat kecil lebih murah dikenakan pajak dan masyarakat yang mampu lebih besar pengenaannya. Perlunya penambahan tenaga bantuan bagi BPRD dalam memungut pajak yang bisa dilakukan dengan penambahan tenaga PHL agar dapat memenuhi target pajak. Melakukan studi banding tarif PPJ dengan DPRD ke daerah. Penyiapan payung hukum daerah yang kuat dan langkah-langkah strategis dalam memungut pajak agar dapat memenuhi target. Upaya pendataan kendaraan yang belum membayar pajak yang dapat melibatkan RT-RW di wilayah. Melakukan Intensifikasi upaya bantuan hukum dengan pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya penggabungan fungsi pajak dan retribusi menjadi satu maka BPRD dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencari pendapatan daerah. Mengintensifkan koordinasi perizinan dengan pihak BPTSP. DPRD DKI akan memonitor dan mengawasi jalannya pemungutan pajak dan retribusi daerah hingga ke tingkat wilayah dan pertemuan ini diharapkan akan berlanjut kembali. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377313" align="aligncenter" width="512"] Komisi C DPRD DKI dengan Kepala dan Sekretaris BPRD DKI[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Kebijakan Penetapan dan Penyampaian SPPT PBB-P2  Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Kebijakan Penetapan dan Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta

[caption id="attachment_377302" align="aligncenter" width="512"] Informasi PBB-P2 2017[/caption] Pencetakan dan penyampaian secara massal SPPT PBB P2 tahun 2017 telah dimulai sejak tanggal 3 Januari 2017. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) sebagai unit pelaksana pemungutan Pajak PBB-P2 disetiap Kecamatan di Jakarta sedang melakukan persiapan terkait penilaian, penetapan, dan pencetakan massal SPPT PBB-P2 tersebut. Proses yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Proses penilaian dan  penetapan  SPPT  PBB-P2 Tahun  2017 secara massal mulai tanggal 3 Januari 2017 hingga 6 Januari 2017. 2. Tanggal pencetakan massal SPPT PBB-P2 2017 dimulai tanggal 9 Januari hingga 13 Januari 2017. 3. Tanggal penerbitan SPPT PBB-P2 ditentukan tanggal 9 Januari 2017. 4. Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditentukan tanggal 31Agustus 2017. 5. NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011. 6. Pencetakan secara massal SPPT PBB-P2 menggunakan blanko SPPT PBB-P2 yang sudah didistribusikan. 7. Ka. UPPRD meneliti dan menandatangani seluruh SPPT PBB-P2 hasil cetak massal dengan ketentuan membubuhkan tanda tangan basah. 8. Untuk objek PBB-P2 yang sedang dilakukan penilaian individu proses pemecahan bangunan strata   title  dapat ditunda penerbitannya sampai dengan tanggal 1 Februari 2017. Untuk keperluan distribusi SPPT PBB-P2, pencetakan DHKP PBB-P2 dibuat  dalam 4  (empat)  rangkap, dijilid dalam bentuk buku dengan rincian: 1. rangkap pertama untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah c.q Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah. 2. rangkap kedua untuk Kecamatan. 3. rangkap kedua untuk Kelurahan. 4. rangkap keempat untuk UPPRD sebagai arsip. 5. DHKP ditandatangani basah oleh Kepala UPPRD. Informasi penyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak adalah dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyampaian SPPT dan DHKP  PBB-P2 kepada  Kecamatan/Kelurahan  paling  lambat  tanggal  31 Januari 2017, disertai dengan berita acara penyampaian SPPT PBB-P2. 2. Pihak Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak. 3. SPPT PBB-P2 yang belum dapat disampaikan pihak Kelurahan kepada Wajib Pajak dikembalikan kepada UPPRD paling lambat tanggal 28 Februari 2017  disertai  berita acara  pengembalian SPPT PBB-P2. 4. UPPRD melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah. Dalam penerbitan Surat Keterangan NJOP PBB-P2 kepada Wajib Pajak dalam rangka pelayanan pembayaran BPHTB, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari  pada  NJOP  yang  digunakan  dalam  pengenaan PBB-P2  pada  tahun  terjadinya  perolehan,  dasar  pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010. 2. Dalam hal   NJOP   PBB-P2   belum   ditetapkan   pada   saat terutangnya pajak, NJOP PBB-P2 dapat  didasarkan pada surat keterangan NJOP PBB-P2  sebagaimana dimaksud  Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010. 3. Penerbitan surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 untuk keperluan perhitungan dasar pengenaan pajak BPHTB. 4. Surat keterangan NJOP PBB-P2 bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010. 5. Penerbitan dan penandatanganan surat keterangan NJOP PBB P2 melalui sistem yang disiapkan oleh Bidang Teknologi lnformasi Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010. 6. Penerbitan surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak atau PPAT. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website dpp.jakarta.go.id atau menghubungi Kantor UPPRD Kecamatan anda. Badan Pajak dan Rertibusi Daerah (BPRD) – Humas Pajak Jakarta/Phn.

Selengkapnya
Peningkatan Target Penerimaan Pajak 2017
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Peningkatan Target Penerimaan Pajak 2017

[caption id="attachment_377269" align="aligncenter" width="512"] Pajak Untuk Pembangunan[/caption] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan optimalisasi penerimaan pajak pada 2017. Sehingga ada peningkatan nilai APBD yang disahkan dengan Kebijakan umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan. Terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp 1,53 triliun. Menurut informasi dari berita jakarta, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan KUA-PPAS yang diajukan sebesar Rp 68,75 Triliun (4/1). Setelah melalui proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar ditetapkan sebesar Rp 70,28 Triliun. APBD yang disahkan sebesar Rp 70,19 setelah adanya penyesuaian yang dilakukan. Adapun peningkatan tersebut berasal dari optimalisasi tiga jenis pajak sebesar Rp 530 miliar. Ketiga jenis pajak tersebut yakni Pajak Penerangan Jalan dari semula Rp 850 miliar ditingkatkan menjadi Rp 900 miliar. Kemudian Pajak Parkir dari Rp 520 miliar, naik menjadi Rp 600 miliar. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari semula Rp 7,3 triliun menjadi Rp 7,7 triliun. Selain itu juga ada penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1 triliun berasal dari kenaikan estimasi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dari semula kami estimasi sebesar Rp 4,7 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Peningkatan dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja langsung diantaranya untuk pembelian lahan sebesar Rp 749,9 miliar dan pengadaan alat berat sebesar Rp 291 miliar. Kemudian untuk pembangunan jalan tidak sebidang dan pemeliharaan sebesar Rp 209 miliar, reverse osmosis (RO) Kepulauan Seribu sebesar Rp 93,5 miliar, pengadaan truck compactor sebesar Rp 82,5 miliar, dan pengadaan gerobak motor sebesar Rp 25 miliar. Sementara penggunaan belanja tidak langsung, diantaranya untuk belanja hibah honor guru madrasah non PNS sebesar Rp 51 miliar dan belanja hibah PPMK sebesar Rp 35,69 miliar. (Phn/beritajakarta.com)

Selengkapnya
Dinas Pelayanan Pajak Menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Dinas Pelayanan Pajak Menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah

[caption id="attachment_377264" align="aligncenter" width="512"] Pergantian Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo kepada Edi Sumantri Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah[/caption] Seiring perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tugas, Pokok dan Fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat akan mengalami perubahan. Di tingkat Kecamatan selama ini dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan berkembang dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu: 1. Pajak PBB-P2 2. BPHTB 3. Reklame 4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT) Ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak: 5. Pajak Hotel 6. Pajak Restoran 7. Pajak Parkir 8. Pajak Hiburan 9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota akan berubah nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada diwilayah Kota tersebut. [caption id="attachment_377265" align="aligncenter" width="512"] Para Pejabat BPRD diberikan pengarahan pada pelantikan 3 Januari 2017[/caption] Bidang Pengendalian di kantor pusat Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Jalan Abdul Muis nomor 66 Jakarta Pusat mengkoordinasikan: 10. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 11. Pajak Rokok 12. Retribusi Daerah Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat di 5 wilayah Kota akan tetap melayani: 13. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Berubahnya organisasi tentu diharapkan tidak mengurangi atau menghalangi pelayanan. Untuk itu akan dilakukan masa transisi pelayanan dari tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2016. Setelah tanggal 1 Ferbuari 2016 maka semua pelayanan akan dilaksanakan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) tingkat Kecamatan sedangkan Suku Badan di lima wilayah tidak melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak secara langsung. Pada prinsipnya pelayanan yang kami berikan tetap berjalan lancar dan baik sesuai harapan dan keinginan yang diharapkan masyarakat. Pada hari Selasa, 3 Januari 2017 telah dilaksanakan penggantian Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dari Pejabat lama Bapak Agus Bambang Setiowidodo kepada Bapak Edi Sumantri, yang sebelumnya Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan sekarang ini menjadi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga terdapat beberapa penggantian dan pertukaran Pejabat Eselon III di BPRD yakni Sekretaris Badan, Kepala Suku Badan, Kepala UPPRD dan Kepala Unit PKB juga Pejabat di lingkungan Eselon IV BPRD. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377266" align="aligncenter" width="512"] Pemberian ucapan selamat dari Pejabat BPRD kepada Kepala BPRD[/caption]

Selengkapnya
×