background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pendataan Wajib Pajak
31 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Pendataan Wajib Pajak

[caption id="attachment_377665" align="aligncenter" width="500"] UPPRD Tanah Abang membuka Gerai Pajak Daerah[/caption] Pengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak ini tertuang di instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 Tahun 2016 tentang pendataan pajak daerah guna mengoptimalisasi penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi pajak. Kegiatan ini selalu menyisir setiap tempat diwilayah kerja UPPRD baik di Mall, Pertokoan maupun di jalanan. Masyarakat usaha diharapkan dapat menerima dengan baik kedatangan petugas dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan daerah. UPPRD Tanah Abang membuka Gerai Pelayanan Terpadu dengan PTSP Kecamatan Tanah Abang sekaligus pendataan Wajib Pajak baru dan melakukan wawancara analisa omset minimal di bulan Maret 2017. (Humas Pajak Jakarta/UPPRD Tanah Abang) [caption id="attachment_377666" align="alignleft" width="500"] Jajaran UPPRD Tanah Abang siap lakukan pendataan Objek dan Wajib Pajak Daerah[/caption] [caption id="attachment_377667" align="alignleft" width="500"] Wawancara omzet minimal kepada Wajib Pajak[/caption]

Selengkapnya
BPRD Media Gathering 2017
30 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

BPRD Media Gathering 2017

[caption id="attachment_377656" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD Edi Sumantri memberikan arahan tentang program kerja 2017 [/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan kegiatan Media Gathering yakni pertemuan silaturahmi dengan rekan-rekan Media Massa dari cetak dan elektronik untuk membicarakan maslah program dan kegiatan unggulan BPRD Tahun 2017 di Ruang Executive Room Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 16. (30/3) BPRD dan jajaran terdiri dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) di setiap wilayah kerja Kecamatan terdiri dari 43 Kantor UPPRD, 5 wilayah Suku Badan (Suban) dan 5 Unit PKB dan BBN-KB (Samsat) siap melaksanakan program prioritas dan kegiatan unggulan BPRD Tahun 2017 yang sudah dipersiapkan dari awal tahun untuk pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Kepala BPRD Edi Sumantri pada kesempatan ini mengharapkan kegiatan yang sudah dipersiapkan dari awal tahun untuk pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dapat dibantu rekan-rekan media massa baik cetak maupun elektronik untuk dipublikasikan kepada masyarakat Jakarta sekaligus kepada Wajib Pajak sehingga tujuan pembiayaan pembangunan Jakarta sukses tercapai. Program Kegiatan tersebut adalah antara lain seperti berikut ini: 1. Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dengan Fiscal Cadaster atau pemetaan potensi pajak melalui kegiatan: a. Pendataan objek pajak yang baru atau lama di wilayah. b. Pendaftaran objek dan wajib pajak baru. c. Pemutakhiran data objek pajak. (kegiatan ini sudah berjalan, kerjasama pendataan pajak dengan pihak Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank/ADB) [caption id="attachment_377657" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD dan jajaran berfoto bersama dengan rekan media massa[/caption] 2. Penegakan Hukum (Law Enforcement), melalui: a. Kegiatan pencegahan, antara lain dengan menghimbau kepada Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tahun 2016 dan 2015 sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan sebagai upaya perbaikan setoran oleh Wajib Pajak. b. Kegiatan penindakan, antara lain: 1) Pemeriksaan pajak daerah. 2) Pemasangan stiker atau papan informasi terhadap penunggak pajak daerah. (kegiatan ini berjalan terus sepanjang waktu) 3) Razia kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU), melalui kerjasama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan bank persepsi pembayaran pajak daerah. (sosialisasi di media masa sudah gencar dilakukan dan akan dimulai akhir bulan April) 4) Penyampaian data dan informasi kepada pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pencabutan perizinan tepat usaha tertentu bagi penunggak pajak daerah. 5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa. (akan diadakan pelantikan juru sita sebanyak 60 orang) c. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung proses pencegahan dan penindakan Korupsi. (kegiatan ini sudah berjalan sejak Januari 2017). 3. Peningkatan Surat keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah (Tax Clearance) melalui kegiatan: a. Integrasi sistem perpajakan dengan sistem perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi setiap pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. b. Menyusun Instruksi Gubernur tentang persyaratan lunas pajak daerah pada permohonan pengadaan barang/jasa. c. Mempersiapkan dan merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan bank persepsi terkait persyaratan lunas pajak daerah pada pengajuan kredit perbankan. 4. Peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, antara lain melalui kegiatan pengembangan layanan pajak daerah dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak secara Online. 5. Pemberian stimulus bagi Wajib Pajak Reklame untuk jenis LED (Large Electronic Display) berupa keringanan pajak. 6. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah melalui usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda), seperti untuk pajak: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) b. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) c. Pajak Parkir d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (perubahan Perda sudah didaftarkan di Balegda DPRD DKI) Kepala BPRD Edi Sumantri menjelaskan dengan rinci langkah dan arah kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2017. Di akhir acara para rekan media massa yang terdiri dari antara lain dari Pos Kota, Warta Kota, Bisnis Indonesia, TVRI, RRI, Media Indonesia dll menanyakan tentang langkah kebijakan dan hasil yang didapatkan BPRD seperti kebijakan pengurangan PBB, BPHTB dan rencana razia tunggakan kendaraan bermotor. Kegiatan pertemuan dengan media massa akan terus dilaksanakan baik dalam forum resmi maupun informal. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377658" align="alignleft" width="450"] Kepala BPRD DKI menyerahkan payung BPRD secara simbolis kepada rekan media[/caption] [caption id="attachment_377660" align="alignleft" width="450"] Diskusi lanjutan setelah acara dengan media massa[/caption]

Selengkapnya
Program Prioritas dan Kegiatan BPRD 2017
29 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Program Prioritas dan Kegiatan BPRD 2017

[caption id="attachment_377649" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri[/caption] Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemungutan pajak daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi baru perlu menentukan program prioritas dan kegiatan unggulan guna optimalisasi dan tercapainya target penerimaan pajak daerah sekaligus retribusi daerah. Program Prioritas dan Kegiatan Unggulan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2017 dipersiapkan dari awal tahun 2017 guna mencapai hasil yang optimal di akhir tahun. Program Kegiatan tersebut adalah antara lain seperti berikut ini: 1. Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dengan Fiscal Cadaster atau pemetaan potensi pajak melalui kegiatan: a. Pendataan objek pajak yang baru atau lama di wilayah. b. Pendaftaran objek dan wajib pajak baru. c. Pemutakhiran data objek pajak. (kegiatan ini sudah berjalan, kerjasama pendataan pajak dengan pihak Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank/ADB) 2. Penegakan Hukum (Law Enforcement), melalui: a. Kegiatan pencegahan, antara lain dengan menghimbau kepada Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tahun 2016 dan 2015 sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan sebagai upaya perbaikan setoran oleh Wajib Pajak. b. Kegiatan penindakan, antara lain: 1) Pemeriksaan pajak daerah. 2) Pemasangan stiker atau papan informasi terhadap penunggak pajak daerah. (kegiatan ini berjalan terus sepanjang waktu) 3) Razia kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU), melalui kerjasama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan bank persepsi pembayaran pajak daerah. (sosialisasi di media masa sudah gencar dilakukan dan akan dimulai akhir bulan April) 4) Penyampaian data dan informasi kepada pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pencabutan perizinan tepat usaha tertentu bagi penunggak pajak daerah. 5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa. (akan diadakan pelantikan juru sita sebanyak 60 orang) c. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung proses pencegahan dan penindakan Korupsi. (kegiatan ini sudah berjalan sejak Januari 2017). [caption id="attachment_377650" align="aligncenter" width="450"] BPRD Provinsi DKI Jakarta, Jl. Abdul Muis Nomor 66 Petojo Selatan-Gambir Jakarta Pusat[/caption] 3. Peningkatan Surat keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah (Tax Clearance) melalui kegiatan: a. Integrasi sistem perpajakan dengan sistem perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi setiap pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. b. Menyusun Instruksi Gubernur tentang persyaratan lunas pajak daerah pada permohonan pengadaan barang/jasa. c. Mempersiapkan dan merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan bank persepsi terkait persyaratan lunas pajak daerah pada pengajuan kredit perbankan. 4. Peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, antara lain melalui kegiatan pengembangan layanan pajak daerah dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak secara Online. 5. Pemberian stimulus bagi Wajib Pajak Reklame untuk jenis LED (Large Electronic Display) berupa keringanan pajak. 6. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah melalui usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda), seperti untuk pajak: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) b. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) c. Pajak Parkir d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (perubahan Perda sudah didaftarkan di Balegda DPRD DKI) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di tahun 2016 bernama Dinas Pelayanan Pajak, sekarang bertambah fungsinya dalam pengaturan Retribusi sehingga tugas pokoknya bertambah targetnya. (Humas Pajak Jakarta/Phn)

Selengkapnya
LOWONGAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI BPRD JAKARTA
28 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

LOWONGAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI BPRD JAKARTA

LOWONGAN: Tenaga Ahli Teknologi Informasi BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Satuan kerja ini memiliki Visi yaitu memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan memiliki salah satu Misi yaitu mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kami ingin merekrut Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan dengan maksud untuk terlaksananya pemutakhiran aplikasi konsolidasi data pajak. Sumber dana yang diperlukan dalam kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Nomor Objek dan Ketetapan dibebankan pada APBD Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 (empat) bulan dan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi CPNS serta diangkat menjadi CPNS. Lokasi kegiatan ini adalah Bidang Teknologi Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. POSISI YANG DIBUTUHKAN: 1. Software Programmer/Implementer sebanyak 6 (enam) Orang (kode posisi : PRG) dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Sarjana S1 Jurusan Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Komputer/Teknik Komputer b. Memiliki pengalaman kerja di bidang pemrograman maksimal 3 (tiga) tahun c. Menguasai bahasa pemrograman PHP d. Menguasai dasar sistem operasi LINUX e. Menguasai dasar SQL Oracle 2. Tenaga Ahli Muda Golongan II-A (Analis Sistem) sebanyak 4 (empat) Orang (kode posisi : ANA) dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Sarjana S1 Jurusan Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Komputer/Teknik Komputer b. Memiliki pengalaman kerja di bidang analisis sistem minimal 5 (lima) tahun c. Menguasai bahasa pemrograman PHP d. Menguasai dasar sistem operasi LINUX e. Menguasai dasar SQL Oracle 3. Tenaga Ahli Muda Golongan I-C (Database Administrator) sebanyak 6 (enam) Orang (kode posisi : DBA) dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Sarjana S1 Jurusan Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Komputer/Teknik Komputer b. Memiliki pengalaman kerja di bidang database minimal 3 (tiga) tahun c. Menguasai bahasa pemrograman PHP d. Menguasai dasar sistem operasi LINUX e. Menguasai dasar SQL Oracle TATA CARA PENDAFTARAN: 1. Berkas Lamaran terdiri dari: a. Fotokopi KTP b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi Tanda Terima Pelaporan SPT Tahunan terakhir d. Surat Lamaran Pekerjaan e. Daftar Riwayat Hidup f. Surat Pengalaman Kerja / Surat Referensi Kerja g. Mengirimkan Berkas Lamaran tersebut ke dalam map dengan kode posisi yang dilamar di kanan atas 2. Berkas Lamaran dikirimkan ke: Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Lantai 2, Bidang Teknologi Informasi, Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat 3. Berkas Lamaran Beserta lampirannya dikirimkan paling lambat tanggal 13 April 2017 dan dikirimkan sesuai jam kerja yaitu Pukul 07:30 WIB s/d 16:00 WIB 4. Pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi atas kegiatan ini akan diinformasikan melalui website resmi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Berkas Lowongan: Lowongan Tenaga Ahli

Selengkapnya
Paparan Program Kerja BPRD dan UPPRD
22 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Paparan Program Kerja BPRD dan UPPRD

[caption id="attachment_377633" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD DKI Edi Sumantri memberikan penjelasan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda [/caption] Paparan Program Kerja BPRD dan UPPRD didepan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Bapak Franky Mangatas dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Maret 2017. Optimalisasi penerimaan melalui fiscal cadsater. Law Enfocement terhadap Wajib Pajak, Integrasi perijinan dalam bentuk Tax Clearance/keterkaitan fiskal menyeluruh kepada Wajib Pajak dan Peningkatan Pelayanan Berbasis Tekonologi secara optimal adalah hal yang dipaparkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah didepan Asisten Pereknomian dan Keuangan. Dari 13 jenis pajak dipaparkan tentang potensi pajak yang dihasilkan sehingga penerimaan pajak akan optimal untuk itu perlu dilakukan pengawalan penerimaan, termasuk upaya pemeriksaan dan perubahan tarif pajak dan permasalahan retribusi daerah. BPRD DKI berusaha untuk mengintesifkan pendataan objek pajak daerah secara menyeluruh terhadap objek pajak daerah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini juga telah dilakukan bersama-sama dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB dengan melakukan sampling. UPPRD terus melakukan pemuktahiran data dan informasi objek pajak daerah (fiscal cadaster) dan penagihan untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB-P2 yang ada diwilayahnya. Proses pemungutan pajak dan pendataan selalu dilakukan oleh UPPRD di Kecamatan. Bapak Posman Sitorus Kepala UPPRD Ciracas mewakili Kepala UPPRD menjelaskan tentang upaya UPPRD dalam memungut pajak daerah yang bersifat self assesment maupun official assement. Asisten Perekonomian meminta pelaporan rutin setiap 2 minggu atas potensi dan upaya pemungutan pajak di setiap UPPRD di Jakarta dan selanjutnya akan dilaksanakan pertemuan secara rutin dengan BPRD. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377634" align="alignleft" width="450"] Bapak Posman Sitorus Kepala UPPRD Ciracas dan para Pejabat Eseleon 3 BPRD[/caption]

Selengkapnya
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
21 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

[caption id="attachment_377625" align="aligncenter" width="450"] Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono membuka acara WBK/WBMM Kemenpan RI[/caption] Kegiatan Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2017 di Ruang Pola Bappeda Blok G Balaikota oleh Biro Organisasi dan reformasi Birokrasi DKI. Acara WBK/WBMM dibuka oleh Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono dengan membacakan sambutan Plt. Gubernur. Setelah itu para nara sumber dari Kemenpan RI memaparkan tentang WBK/WBBM, Ombudsman RI memaparkan tentang permasalahan pelayanan dan LIPI KRB (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Kebon Raya Bogor) tentang profil dan keberhasilannya mengelola Kebon Raya Bogor sehingga mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RI. Reformasi Birokrasi, merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. [caption id="attachment_377626" align="aligncenter" width="450"] Para Narasumber dari Kemenpan RI, Ombudsman RI dan LIPI KRB Bogor[/caption] Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja. Penerapan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan dan Pemberantasan korupsi meliputi; Rekruitmen secara terbuka, penerapan e-budgeting, Seleksi Terbuka Jabatan, e-procurement, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, Keterbukaan Informasi Publik, Pemenuhan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Standar Pelayanan Minimal, SOP disetiap pelayanan publik dan lain sebagainya. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju WBBM, adalah predikat yang diberikan kepada satuan unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. [caption id="attachment_377627" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD DKI Edi Sumantri menanyakan tentang permasalahan pelayanan [/caption] Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang dilakukan pada tanggal 27 November 2014. Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan progam-program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM, memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya; Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, RSUK Duren Sawit, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Rebo. Kepada 7 (tujuh) Unit Kerja tersebut, Plt. Gubernur mengingatkan bahwa buruknya kualitas pelayanan publik, terlambatnya penyelesaian pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, penyebabnya adalah korupsi. Karena itu mari kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini telah berubah dan bebas korupsi. Setelah para Narasumber memaparkan substansi materi, acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dari Kepala SKPD yang hadir khususnya mengenai permasalahan pelayanan diantaranya dari BPRD DKI, Dishub, Dinas Olahraga dan Kantor Monas. (Humas Pajak Jakarta/TS/Phn)

Selengkapnya
×