background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penertiban Reklame Di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan.
22 Oct 2018
Pelayanan Terpadu

Penertiban Reklame Di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan.

19 Oktober 2018 Jakarta - Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini melakukan kegiatan penertiban reklame di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kegiatan pada hari Jumat 19 Oktober 2018 ini diawali dengan apel pagi pada pukul 08.00 WIB di Lapangan Jl. Kuningan Persada yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadir juga dalam acara ini, Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin. Turut menyupervisi dalam kegiatan penertiban reklame ini adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI, hal ini terlihat dari hadirnya Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK RI yang turut memberikan sambutan pada acara apel pagi ini. "Acara pagi ini merupakan kegiatan simbolis penertiban reklame di seluruh wilayah DKI Jakarta dan reklame papan/billboard di Jl. H.R. Rasuna Said yang berada di depan Gedung Allianz Rasuna Said ini akan dipasang segel terlebih dahulu, akan dilakukan penurunan reklame dan pembongkaran konstruksi reklame menggunakan alat-alat berat nanti malam, agar tidak mengganggu lalu lintas jalan dan tidak menimbulkan kemacetan di jam sibuk." kata Petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. "Reklame yang akan dibongkar ini melanggar Peraturan Gubernur, karena saat ini peletakan reklame hanya boleh menempel pada bangunan gedung atau berada di atas bangunan gedung." ujarnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, ditetapkan sebagai Ketua Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan anggotanya dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa SKPD lainnya. Patut diketahui, bahwa setiap pelanggaran penyelenggaraan reklame seperti reklame tanpa izin, reklame telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang, reklame tidak membayar pajak reklame, reklame yang peletakan, ukuran dan bentuk medianya tidak sesuai, akan dilakukan penertiban reklame mulai dari penurunan reklame tertayang, pembongkaran konstruksi reklame, pencabutan izin penyelenggaraan reklame hingga pencabutan Surat Keputusan penetapan perusahaan jasa periklanan/biro reklame terdaftar.  (Digdo Prakoso/Humas)    

Selengkapnya
Pembongkaran Konstruksi Reklame Di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan Menggunakan Kendaraan Alat Berat
22 Oct 2018
Pelayanan Terpadu

Pembongkaran Konstruksi Reklame Di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan Menggunakan Kendaraan Alat Berat

Sabtu, 20 Oktober 2018 Jakarta - Tim Terpadu Penertiban Reklame Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan penertiban reklame di wilayah Jakarta Selatan. Untuk kali ini penertiban dilakukan terhadap sebuah konstruksi reklame papan/billboard berukuran besar yang berada di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepatnya di seberang Hotel St. Regis. Penertiban yang dimulai pada hari Jumat, 19 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 WIB dan berakhir hingga tengah malam ini dilakukan dengan membawa alat-alat berat. Seperti terlihat di gambar, para anggota Tim Terpadu Penertiban Reklame sedang melakukan penurunan media reklame dibantu dengan menggunakan kendaraan alat berat hingga pemotongan konstruksi reklame dengan menggunakan berbagai alat bantu. "Selanjutnya konstruksi reklame beserta kelengkapannya akan dibawa ke salah satu gudang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi aset Pemprov DKI Jakarta", ujar Petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017, Pembongkaran konstruksi reklame ini akan dilakukan setelah diterbitkan surat peringatan atau surat pemberitahuan sebanyak 3 kali agar penyelenggara/pemilik reklame membongkar sendiri objek reklamenya. Kegiatan pembongkaran reklame ini wajib dilaporkan hasil penertiban/pembongkarannya kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penertiban reklame. (Digdo Prakoso/Humas)

Selengkapnya
Tayangan Reklame Di Depan Gedung Allianz Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan Sudah Ditertibkan
22 Oct 2018
Pelayanan Terpadu

Tayangan Reklame Di Depan Gedung Allianz Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan Sudah Ditertibkan

Sabtu, 20 Oktober 2018. Jakarta - Setelah pada hari Jumat pagi kemarin, Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Tim Terpadu Penertiban Reklame melakukan apel pagi dalam rangka akan dimulainya penertiban reklame di seluruh wilayah DKI Jakarta, maka pada hari Sabtu, 20 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB menurut pengamatan petugas dari Unit Pelayanan Penyuluhan & Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (UPPLI BPRD), reklame yang telah disegel pada hari Jumat kemarin terletak di depan Gedung Allianz Jl. H.R. Rasuna Said ini telah dilepas tayangan reklamenya. Tayangan reklame dari salah satu produk maskapai penerbangan udara ini sudah tidak ada dan hanya tersisa tiang konstruksi beserta media reklamenya berbentuk persegi panjang yang diletakkan secara vertikal. Pencopotan tayangan reklame ini dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Reklame pada Jumat malam yang diawali dengan apel persiapan pada pukul 21.00 WIB. Turut hadir dalam pelaksanaan apel persiapan antara lain Yani Wahyu Purwoko selaku Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan Faisal Syafruddin selaku Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan penertiban reklame ini akan terus dilakukan juga terhadap beberapa titik-titik reklame papan/billboard yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaaan Reklame. (Digdo Prakoso/Humas)

Selengkapnya
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui SAMSAT Keliling di Jakarta Pusat
18 Oct 2018
Pelayanan Terpadu

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui SAMSAT Keliling di Jakarta Pusat

Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melalui Unit Samsat Jakarta Pusat bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SAMSAT keliling di Gedung Kantor Pos Besar, Jl. Lapangan Banteng Utara, Jakarta Pusat  yang sejak pukul 08.00 pagi ini hingga pukul 14:00 WIB. Salah satu petugas mengatakan untuk pelayanan SAMSAT Keliling menerima tanpa batas jumlah wajib pajak untuk pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan, (STNK) serta SWDKLLJ atau Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  “Untuk pelayanan pembayaran dan pengesahan STNK tidak ada kuota, jadi hingga dengan jam tutup layanan wajib pajak akan tetap dilayani, " katanya.   Menurut informasi, Rabu 17 Oktober 2018, Pelayanan Samsat Keliling sampai dengan jam 2 siang ini kurang lebih terdapat 90 wajib pajak kendaraan bermotor telah membayarkan kendaraan bermotornya.   Seperti diketahui dalam pantauan UPPLI, ada beberapa wajib pajak terlihat sibuk mengisi beberapa formulir yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya adalah Catur, wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Barat ini merasa mendapatkan manfaat atas keberadaan Mobil SAMSAT Keliling ini.   "Kemarin saya mencoba melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan layanan drive thru di SAMSAT Jakarta Barat tapi tidak bisa, jadi hari ini saya coba membayar di SAMSAT Keliling ini, Kebetulan kantor saya di Kementerian Keuangan dekat sini." kata Catur. "Adanya Pelayanan SAMSAT Keliling ini mempermudah warga Jakarta, khususnya bagi pekerja seperti saya yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK." kata Catur, mengakhiri pembicaraan. (Digdo/Humas)

Selengkapnya
Ini Dia Lokasi Samsat Keliling DKI Jakarta Hari Ini
18 Oct 2018
Pelayanan Terpadu

Ini Dia Lokasi Samsat Keliling DKI Jakarta Hari Ini

[caption id="attachment_378111" align="alignleft" width="600"] Lindungi Kepemilikan Kendaraan Anda[/caption] Jakarta- Badan Pajak dan Retribusi Daerah unit pelayanan teknis PKB dan BBN-KB DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Samsat keliling di sejumlah lokasi di Jakarta. Layanan Samsat keliling Informasi yang dihimpun humaspajak, Kamis (18 Oktober 2018) layanan ini untuk perpanjangan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Berikut ini lokasi layanana mobil samsat keliling: 1. JAKARTA BARAT LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127, Kota Tua, Mangga Besar, Tamansari, Kota Jakarta Barat Buka pukul : 08.00 - 14.00 WIB 2. JAKARTA TIMUR AREA PARKIR PASAR INDUK KRAMAT JATI Jalan Raya Bogor, Kp. Tengah, Jakarta Timur Buka pukul : 08.00 - 14.00 WIB 3. JAKARTA UTARA Halaman Mesjid Al-Musyawarah Kelapa Gading Jl. Raya Kelapa Nias, RT.13/RW.18, Klp. Gading Tim., Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Buka pukul : 08.00 - 14.00 WIB 4. JAKARTA SELATAN POSPOL KALIBATA Jl. Raya Kalibata Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan Buka pukul : 08.00 - 14.00 WIB 5. JAKARTA PUSAT LAPANGAN BANTENG Jl. Lapangan Banteng, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat Buka pukul : 08.00 - 14.00 WIB Dirlantas Polda Metro Jaya juga membuka gerai perpanjangan SIM yang dilayani mobil SIM keliling hanya untuk SIM A biasa dan SIM C (sepeda motor). (HumasPajak)

Selengkapnya
Puluhan Wajib Pajak Datang setiap Hari di UPPRD Kebon Jeruk
17 Oct 2018
Pelayanan Terpadu

Puluhan Wajib Pajak Datang setiap Hari di UPPRD Kebon Jeruk

16 Oktober 2018 Pewarta: Digdo Prakoso. Jakarta –Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kebon Jeruk menerima puluhan wajib pajak jakarta setiap harinya mulai dari wajib pajak Pajak Air Tanah, Pajak Bumi & Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan hingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pantauan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor UPPRD Kebon Jeruk yang bertempat di Jl. Lapangan Bola No 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selasa, 16 Oktober 2018 menemui Staff UPPRD Kebon Jeruk, Yuanita mengatakan pelayanan di UPPRD Kebon Jeruk terdapat sekitar 60 - 70 wajib pajak, mulai dari wajib pajak yang datang seperti menanyakan Pajak Air Tanah, Pajak Bumi & Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan hingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. "Setiap hari banyak wajib pajak berdatangan, baru saja wajib pajak Restoran Nasi Campur Pelangi menanyakan soal tata cara pendaftaran objek pajak reklamenya “ katanya. Hingga berita ini diturunkan, suasana dikantor UPPRD Kebon Jeruk hari ini terlihat ramai wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak daerahnya. Seperti diketahui Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan tarif pajak reklame sebesar 25 % untuk wilayah DKI Jakarta. (Digdo/Humas)

Selengkapnya
×