background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pengumuman Penerimaan PJLP BPRD Jakarta Tahun 2019
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Pengumuman Penerimaan PJLP BPRD Jakarta Tahun 2019

Jakarta – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk Tahun Anggaran 2019, Jumat (14/12/2018). Pengumuman penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun Anggaran 2019 berjumlah 575 orang yang telah selesai diseleksi dan dinyatakan telah melengkapi persyaratan administrasi. Hasil seleksi menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat.(HumasBPRD) Berikut hasil pengumuman PJLP BPRD DKI Jakarta. Lampiran PJLP Tahun 2019  

Selengkapnya
Penagihan PKB Door to Door di Jakut Sasar 350 Wajib Pajak Kendaraan
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Penagihan PKB Door to Door di Jakut Sasar 350 Wajib Pajak Kendaraan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta melakukan penagihan pajak door to door terhadap 350 wajib pajak (WP) yang belum daftar ulang (BDU) pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jakarta Utara. Ditargetkan, penyampaian penagihan rampung akhir Desember ini. Petugas BPRD DKI Jakarta, Bambang mengatakan, kegiatan penagihan PKB yang tergolong BDU dilakukan melalui pengiriman surat kepada WP yang disampaikan secara langsung oleh petugas. Dengan begitu, diharapkan WP bisa segera melunasi kewajibannya. "Total ada 350 WP di Jakarta Utara yang akan didatangi door to door. Kegiatan melibatkan seluruh personel BPRD," ujarnya, Selasa (11/12). Kepala Unit Pengelola (UP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Robert Lumbuan Tobing mengatakan, kegiatan penyampaian penagihan secara door to door sudah dilaksanakan sejak pekan lalu. Dari total 350 WP, sebanyak 80 penagihan di antaranya dilakukan oleh jajaran BPRD DKI Jakarta. "Sisanya dilakukan oleh petugas kita. Besaran tunggakannya bervariasi dengan nilai total sekitar Rp 8,5 miliar," katanya. Dijelaskan Robert, penagihan door to door itu akan dilakukan hingga 30 Desember mendatang. Diharapkan, kegiatan penagihan secara langsung akan meningkatkan raihan realisasi PKB. Secara umum, target realisasi PKB tahun 2018 sekitar Rp 1,4 triliun dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 926 milyar. Hingga akhir November lalu, realisasinya sudah mencapai 91 persen. "Kita harap harap penagihan secara door to door ini signifikan sehingga target 2018 tercapai," tandasnya.(Dw/Humaspajak)

Selengkapnya
4 Obyek Pajak di Cilincing Dipasangi Plang Penunggak PBB P2
2 years ago
Pelayanan Terpadu

4 Obyek Pajak di Cilincing Dipasangi Plang Penunggak PBB P2

Sebanyak empat penunggak Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) di wilayah Kecamatan Cilincing dipasangi plang. Total tunggakan keempat wajib pajak tersebut mencapai sekitar Rp 2,2 miliar. Sekretaris Camat Cilincing, Ade Himawan mengatakan, kegiatan pemasangan plang penunggak pajak merupakan implementasi dari SK Gubernur DKI Jakarta nomor 105 tahun 2016 tentang penagihan kewajiban pajak terutang. "Tujuannya memaksimalkan realisasi penerimaan PBB P2, karena selama ini pembangunan di DKI sebagian berasal dari pajak," ujarnya, Selasa (11/12). Dijelaskan Ade, target penerimaan PBB P2 Kecamatan Cilincing di tahun 2018 sekitar Rp 199 miliar. Hingga awal Desember ini realisasi penerimaan sudah mencapai Rp 217 miliar atau sekitar 109 persen dari target. Sedangkan keempat wajib pajak (WP) yang dipasangi plang yakni, tanah milik PT Pertamina di KBN Marunda, PT Gemala di Jl Akses Merunda, PT Jaya Mix di Jl Raya Kebantenan dan PT Kuku di KBN Cakung. Keempat perusahaan berutang pajak 1-3 tahun sehingga dilakukan penagihan dengan pemasangan plang. "Walau sudah melebihi target tapi kita tetap akan maksimalkan. Kalau sudah melunasi kita akan cabut," ujarnya. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Cilincing, Muhammad Juhfa mengatakan, selama ini pemasangan plang efektif mendorong WP untuk segera melunasi kewajibannya. Namun bila setelah tiga hari pemasangan plang para penunggak pajak belum juga melunasi, pihaknya akan berkordinasi dengan KPK untuk melayangkan surat pemanggilan. "Seperti PT Gemala hari ini pasang langsung bayar. Keinginan kita sebelum akhir tahun ini bisa tambah Rp 13 miliar lagi atau 125 persen dari target," tandasnya.

Selengkapnya
Penyuluhan Pajak Bumi & Bangunan Bagi Penghuni Apartemen Aspen Residences Jakarta Selatan
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyuluhan Pajak Bumi & Bangunan Bagi Penghuni Apartemen Aspen Residences Jakarta Selatan

Jakarta - Bertempat di Admiralty Business Sport & Club, Komplek Admiralty Residence, Jl. R.S Fatmawati - Jakarta Selatan, Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (UPPLI BPRD) menyelenggarakan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan bagi para penghuni Apartemen Aspen Residences. Aspen Residences memiliki 2 tower apartemen, dengan total penghuni tower A sebanyak 170 unit, dan total penghuni tower B sebanyak 97 unit. Dalam kegiatan yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2018, pukul 13.00 WIB ini disampaikan beberapa informasi tentang penghapusan sanksi PBB yang berlaku s.d. tanggal 15 Desember 2018, tak ketinggalan juga mengenai informasi ketentuan umum Pajak Bumi & Bangunan, cara melakukan pemecahan nomor objek pajak PBB bagi Apartemen, hingga cara penghitungan PBB bagi unit apartemen yang telah dilakukan pertelaan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014, pemecahan nomor objek pajak PBB apartemen dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa syarat antara lain: Memiliki akta pertelaan, fotokopi sertifikat tanah atas nama pengembang, data pembeli berdasarkan AJB atau PPJB, surat pernyataan tidak memiliki tunggakan PBB 5 tahun terakhir, Bukti pelunasan PBB, fotokopi akta pendirian PT, asli SPPT PBB tahun berkenaan, surat kuasa bermaterai. Kegiatan penyuluhan ini juga dibantu oleh pihak dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, pihak Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, dan berakhir hingga pukul 16.00 WIB. (Digdo/Humas Pajak)

Selengkapnya
Lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta 2019
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta 2019

[caption id="attachment_378822" align="aligncenter" width="364"] Gambar Istimewa[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Perkiraan upah bruto yang akan diberikan setiap bulan minimal sebesar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yaitu Rp. 3.648.035,00. I. Persyaratan Umum Warga Negara Indonesia (WNI) Diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun per 31 Desember 2018 (tahun kelahiran antara tahun 1962 sampai dengan tahun 2000) Memiliki NPWP Diutamakan pernah berkontrak dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta II. Persyaratan Khusus : 1. Mengirimkan Berkas Lamaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui alamat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat Lantai 13 (Loket Surat) mulai tanggal 7 Desember 2018, 10 Desember 2018 dan 11 Desember 2018 pada Pukul 7.30 s.d. 16.00 WIB. Apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan maka Berkas Lamaran Pekerjaan dinyatakan tidak diterima. 2. Berkas Lamaran Pekerjaan terdiri dari: Pas foto ukuran 4×6 dengan latar belakang merah Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (format Surat Pernyataan terlampir) Surat Lamaran Pekerjaan Daftar Riwayat Hidup Surat Pengalaman Kerja / Surat Rekomendasi Kerja Tahun 2018 Fotokopi KTP Fotokopi NPWP Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi SKCK yang masih berlaku dan dilegalisir Asli Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik yang masih berlaku Asli Surat Bebas Narkoba dari Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik yang masih berlaku Fotokopi sertifikat Security untuk posisi Petugas Keamanan Kantor Fotokopi SIM C untuk posisi Petugas Pengiriman Fotokopi ijasah : - Untuk Petugas Keamanan Kantor, fotokopi ijazah SMA/Sederajat - Untuk Petugas Kebersihan Kantor, fotokopi ijazah SMP/Sederajat - Untuk Petugas Taman Kantor, fotokopi ijazah SMP/Sederajat - Untuk Petugas AC ME dan Genset Kantor, fotokopi ijazah SMA/Sederajat - Untuk Petugas Komputer Kantor, fotokopi ijazah SMA/Sederajat - Untuk Petugas Pengiriman, fotokopi ijazah SMP/Sederajat - Untuk Petugas Penerima Tamu (Front Office), fotokopi ijazah SMA/Sederajat 3. Berkas Lamaran Pekerjaan harus disusun sesuai urutan yg tercantum diatas 4. Berkas Lamaran Pekerjaan yang sudah dikirim menjadi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat diminta kembali 5. Formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 575 Orang dan Berkas Lamaran Pekerjaan harus dimasukkan ke dalam Map dengan kode yang ditulis di sudut kanan atas map. Ketentuan atas Kode dan warna map per posisi pekerjaan adalah sebagai berikut : Kode: SEE dan Map berwarna Biru Muda untuk Petugas Keamanan Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Keamanan Kantor adalah sebanyak 152 orang Kode: CS dan Map berwarna Merah untuk Petugas Kebersihan Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Kebersihan Kantor adalah sebanyak 178 orang Kode: TM dan Map berwarna Hijau untuk Petugas Taman Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Taman Kantor adalah sebanyak 22 orang Kode : AC – GEN dan Map berwarna Kuning untuk Petugas AC ME dan Genset Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas AC ME dan Genset Kantor adalah sebanyak 42 orang Kode: KOM dan Map berwarna Biru Tua untuk Petugas Komputer Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Komputer Kantor adalah sebanyak 26 orang Kode: JP dan Map berwarna Coklat untuk Petugas Pengiriman. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Pengiriman adalah sebanyak 120 orang Kode: FO dan Map berwarna Coklat untuk Penerima Tamu (Front Office). Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Penerima Tamu (Front Office) adalah sebanyak 35 orang 6. Pelamar hanya diperbolehkan mengajukan Berkas Lamaran Pekerjaan untuk satu posisi pekerjaan III. Tahapan Seleksi Penerimaan Seleksi Administrasi Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018 Pengumuman Penerimaan PJLP Tanggal 14 Desember 2018 Bagi pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Pengumuman Penerimaan PJLP maka secara otomatis dinyatakan gugur Seleksi Penerimaan Jasa Lainnya Orang Perorangan ini tidak dipungut biaya dan hasil seleksi menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat. Form Surat Pernyataan PJLP BPRD 2019  

Selengkapnya
TMII Melunasi Kewajiban PBB-P2
2 years ago
Pelayanan Terpadu

TMII Melunasi Kewajiban PBB-P2

[caption id="attachment_379517" align="aligncenter" width="500"] Pencabutyan Plang Tunggakan PBB-P2 di Skylift Taman Mini[/caption] Berdasarkan Instruksi gubernur nomor 105 tahun 2016 tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah, Suku Badan Pajak dan Retribusi Jakarta Timur bersama UPPRD Cipayung melaksanakan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak PBB-P2 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tujuh obyek yang menjadi obyek pajak PBB-P2. Setelah sekitar sebulan lamanya dipasang plang tunggakan pajak, Manajemen manajemen TMII yang diwakili oleh Direktur Operasional Badan Pengelola dan Pengembangan (BBPP) telah melunasi kewajiban PBB-P2 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 pada hari Selasa 4 Desember 2018, untuk itu telah dilakukan Pelepasan pulang atau stiker penunggak PBB P2 di kawasan TMII yang dilakukan secara simbolis pada tiga objek yaitu Snow Bay, Sklift dan Desa Wisata. Acara ini di saksikan oleh Camat Cipayung dan Perwakilan walikota Jakarta Timur dipimpin oleh Kepala Suku Badan Pajak Jakarta Timur dan Kepala UPPRD Cipayung karena telah melaksanakan kewajibannya dan melunasi pembayaran PBB-P2. [caption id="attachment_379518" align="aligncenter" width="500"] Manajemen TMII telah melunasi pembayaran Tunggakan PBB-P2[/caption] Besaran tunggakan pajak yang telah dibayarkan oleh TMII adalah sebesar Rp 1,564 miliar. Pembayaran telah dilakukan melalui transfer dan tunai pada Selasa pagi (4/12). TMII menjelaskan, setelah tagihan pajak sepenuhnya telah dilunasi, pengelola TMII meminta agar nama baik TMII kembali dipulihkan. Sehingga, tidak ada lagi asumsi miring dari masyarakat yang membuat citra TMII menjadi kurang baik. Sebelumnya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menunggak pajak hingga Rp 1,93 miliar. Pada 24 Oktober lalu Pemkot Jakarta Timur menempelkan stiker penunggakan pajak di 3 wahana TMII. Ketiga wahana itu adalah Snowbay dengan total tunggakan pajak senilai Rp 871 juta, Kereta Skylift senilai Rp 168 juta dan Desa Wisata senilai Rp 74 juta. Selain ketiga wahana yang ditempel stiker, ada 3 wahana lainnya yang juga menunggak pajak namun tidak ditempel stiker lantaran masuk dalam lahan konservasi. Ketiga wahana itu yakni Teater Imax Keong Emas dengan total tunggakan pajak senilai Rp 386 juta, Taman Akuarium Air Tawar senilai Rp 360 juta, dan Sasono Langen Budoyo senilai Rp 79 juta. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengatakan atas nama BPRD dan Walikota Jakarta Timur mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Manajemen Taman Mini Indonesia Indah yang melaksanakan kewajibannya membayar Pajak PBB-P2 guna membantu pembangunan di Jakarta. (Humas Pajak Jakarta/RP) [caption id="attachment_379519" align="alignleft" width="400"] Pencabutan Plang Tunggakan PBB diDesa Wisata TMII[/caption]

Selengkapnya
×