background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Program Keringanan Pajak di CFD
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Program Keringanan Pajak di CFD

[caption id="attachment_380163" align="aligncenter" width="600"] Ramainya Wajib Pajak Membayar PKB di Bis Samling[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi program Keringanan Pajak Daerah Tahun 2019 kepada masyarakat DKI Jakarta pada acara Samsat Keliling di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat pada hari Minggu, 22 September 2019. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Kantor Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan dan dibantu oleh Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi serta para Duta Pajak. Dihadiri oleh Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta, Bapak Yuandi Bayak Miko dan Kepala Samsat Jakarta Selatan Khairil Anwar dan Eselon III BPRD lainnya. Acara layanan CFD dimulai dari pukul 06.30 - 11.00 WIB. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap minggunya di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), potensi Pajak Kendaraan Motor (PKB) ditargetkan selama Program Keringanan Pajak Daerah sekitar Rp 100 juta setiap minggunya. Rangkaian acara sosialisasi ini terdiri dari layanan Samsat Keliling, layanan SIM Keliling, Senam bersama, Parade Kampanye Keringanan Pajak Daerah, hiburan musik dan doorprize/kuis berhadiah. Dalam acara sosialisasi diberikan layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan berjalan atau memiliki tunggakan kurang dari 1 tahun kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda dua maupun roda 4 berplat B DKI Jakarta. Hanya dengan membawa KTP dan STNK asli, warga bisa melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotornya termasuk memanfaatkan program keringanan pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan daerah dan keringanan pokok pajak sampai dengan 50%. Alhamdullilah dari layanan Bus Samling di CFD Bunderan HI untuk PKB didapatkan Rp.111 juta dari 166 Kbm yang membayar. Acara ini juga didukung oleh Bank DKI, Bank BNI Syariah dan Tokopedia (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_380164" align="aligncenter" width="600"] Senam Bersama Meramaikan CFD[/caption] [caption id="attachment_380171" align="aligncenter" width="600"] Pendukung Samling CFD berfoto bersama[/caption] [caption id="attachment_380167" align="aligncenter" width="600"] Wawancara Wakil Kepala BPRD Yuandi Bayak Miko dengan Media[/caption] [caption id="attachment_380166" align="aligncenter" width="600"] Wawancara Media SCTV dengan Kepala Samsat Jakarta Selatan Khairil Anwar[/caption] [caption id="attachment_380168" align="aligncenter" width="600"] Hiburan Music Organ Tunggal ikut meramaikan[/caption]

Selengkapnya
Pemeriksaan Wajib Pajak Bersama KPK RI
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Pemeriksaan Wajib Pajak Bersama KPK RI

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak pajak di Gedung Dinas Teknis, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, penagihan aktif ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penagihan pajak lainnya yang sudah dilakukan dengan pemasangan plang hingga pemberian surat penagihan. "Kami bekerja sama dgn KPK RI untuk melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak," ujarnya di lokasi, Kamis (19/9). Ia menegaskan, setelah penagihan aktif ini, wajib pajak yang tidak mengindahkan imbauan akan diberikan sanksi lebih keras berupa penyitaan. "Hari ini ada tiga wajib pajak yang datang. Rata-rata menunggak PBB-P2 dari tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan nilai di atas Rp 1 miliar. Kami panggil mereka supaya segera melunasi semuanya," tandasnya.(BJ/HumasPajak)  

Selengkapnya
BPRD Jakarta Jadi Petugas Upacara Hari Peringatan Ikada ke-74 di Monas
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD Jakarta Jadi Petugas Upacara Hari Peringatan Ikada ke-74 di Monas

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta diberikan kesempatan menjadi petugas Upacara Hari  Peringatan 74 tahun Rapat Raksasa Lapangan Ikada itu digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 19 September 2019. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut membacakan teks Pancasila. Turut dibacakan Pembukaan UUD 1945 dan Riwayat Singkat Sejarah Hari Rapat Raksasa IKADA oleh Novel Krisna Putra, Analis Pengendalian Penerimaan Pajak I Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta menjadi satu-satunya Provinsi yang memperingati peristiwa IKADA secara rutin. Saya minta kepada semuanya, mari ingat bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan oleh rakyat kecil dari kampung-kampung, " Upacara ini untuk memperingati peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta, sekarang Lapangan Monas) yang dilaksanakan 19 September 1945. Meski dilarang tentara Jepang, saat itu ratusan ribu orang berkumpul untuk menegaskan kemerdekaan yang telah diproklamirkan sebulan sebelumnya dan merekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Memaknai peristiwa bersejarah tersebut, Gubernur Anies mengajak semua pihak, khususnya jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan perjuangan tersebut. Selain itu, ia mengimbau jajarannya untuk meluruskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membela, mengembangkan, dan memastikan pelayanan publik terbaik untuk seluruh masyarakat Jakarta. Kesempatan untuk mendapatkan pelayanan setara juga akan terus digaungkan, khususnya untuk masyarakat Jakarta yang tinggal di perkampungan. Gubernur Anies mengatakan, semua ini merupakan upaya dalam melaksanakan hikmah dari peristiwa Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945. Turut hadir dalam upacara ini, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah; Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafrudin yang juga bertindak selaku Perwira Upacara; Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Fery Farhati Ganis; Para Pejabat, dan segenap ASN Pemprov DKI Jakarta; Ketua Dewan Harian Nasional dan Dewan Harian Daerah Angkatan ’45; Para Pelaku Sejarah Peristiwa Rapat  Raksasa IKADA atau keluarga yang mewakili; Para Pejuang dan Anggota Legiun Veteran; Ibu-Ibu Dharma Wanita, PKK, Institusi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat; Unsur TNI dan Polri, Menwa, serta Tagana.

Selengkapnya
Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan sosialisasi pajak daerah melalui online sistem pajak daerah salah satunya pada pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini dilakukan pengecekan bisa melalukan empat (4) cara yaitu: 1. melalui Website Cara cek pajak kendaraan online atau cek ranmor DKI Jakarta bisa melalui situs https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ 2. Apps Pajak Online Aplikasi dapat diunduh melalui handphone berbasis Android melalui PlayStore Cek Ranmor & Pajak DKI Jakarta 4. USSD *368*1# Layanan Unstructured Supplementary Service Data (USSD) atau bisa juga menggunakan SMS kirim ke 8893 Pengecekan pajak kendaraan bermotor melalui 4 cara ini bisa dilakukan dalam pajak kendaraan bermotor tahunan berjalan atau maksimal memiliki tunggakan sampai 1 tahun. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Sosialisasi Kepada Komunitas Mobil Mewah
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Kepada Komunitas Mobil Mewah

[caption id="attachment_380139" align="aligncenter" width="600"] Pertemuan dengan Komunitas Pemilik Mobil Mewah[/caption] Mobil mewah merupakan prestige kebanggaan pribadi yang dimiliki oleh orang/badan tertentu sebagai simbol kesuksesan dan kejayaan. Pemilik kendaraan mewah adalah pribadi tertentu yang mempunyai kemampuan lebih dan tidak semua lapisan masyarakat memiliki kendaraan tersebut, sehingga menjadi suatu kebanggaan banyaknya warga DKI Jakarta yang memiliki kendaraan mewah tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemilik kendaraan mobil mewah karena telah memberikan kontribusi besar terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama ini. Pertemuan dengan pemilik komunitas kendaraan mewah seperti Ferarri, Lambhorgini, Porsche dan lainnya diharapkan menjadi media silaturahmi dan penghubung antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan pemilik kendaraan mewah dan komunitasnya sehingga akan terjalin komunikasi yang insentif kedepannya dan menghilangkan GAP serta penghindaran pembayaran pajak karena ketidaktahuan informasi, seperti istilah orang yaitu “Tak Kenal Maka Tak Sayang” untuk itu Badan Pajak dan Retribusi Daerah ingin lebih mengakrabkan diri dengan Wajib Pajak. Masalah kepemilikan dan regident (registrasi dan identifikasi) adalah wewenang kepolisian. Sedangkan urusan Bea Cukai dan PPN adalah wewenang Pemerintah Pusat. BPRD hanya mengisi urusan yang menjadi kewenangannya yakni Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam pertemuan tersebut disampaikan Program Keringanan Pajak Daerah berupa tindaklanjut Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah. Kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 30 Desember 2019 dengan manfaat yang didapat oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan kebijakan yaitu: a. Keringanan Piutang Pokok Pajak Daerah : • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% untuk Pajak s.d tahun 2012 dan 25% untuk Pajak mulai tahun 2013 s.d 2016, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta • Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25% mulai tahun 2013 s.d 2016, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran b. Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang 9 Jenis Pajak Daerah : • Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, dan PBB-P2 sampai dengan tahun 2018, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran • PKB dan BBN-KB sampai dengan tahun 2019, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 akan dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. [caption id="attachment_380140" align="alignleft" width="600"] Penyampaian Program Keringanan Pajak Daerah[/caption] Upaya penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) tahun 2020 akan dilakukan lebih massif dan berskala besar terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berbagai cara diantaranya: a. Pemasangan stiker/plang terhadap Wajib pajak yang menunggak pajak dan telah diberikan surat pemberitahuan namun tetap belum melunasi tunggakan pajaknya. b. Pelaksanaan surat paksa, rencana pelaksanaan penyanderaan (Gizjeling), pemblokiran rekening hingga dilaksanakan penyitaan dan lelang harta benda Wajib pajak sebagai pelunasan tunggakan pajaknya. c. Penghapusan regident bagi kendaraan bermotor 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK. d. Pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usahanya secara online. e. Pelaksanaan razia gabungan terhadap pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intens dan masif. f. Pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap pemohon perizinan dan pelayanan perpajakan (Tax Clearance). BPRD siap menerima masukan dan kritik terhadap pelayanan dari Wajib Pajak, pertemuan intensif akan dilakukan dilain waktu juga dengan komunitas lainnya. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Program Keringanan Pajak Daerah 2019
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Program Keringanan Pajak Daerah 2019

[caption id="attachment_380126" align="aligncenter" width="600"] Manfaatkan Program Keringanan Pajak Daerah Tahun 2019[/caption] Kebijakan Keringanan Pajak Daerah adalah pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak daerah yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum dilaksanakannya Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan penagihan pajak secara massif dan berskala besar di tahun 2020. Wajib pajak cenderung menunda dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, menyebabkan bertambahnya beban piutang pajak baik pokok pajak maupun sanksinya, dengan adanya kebijakan Keringanan Pajak Daerah diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda, selain itu kebijakan ini juga akan meningkatkan kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak, tertib administrasi dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Untuk itu dikeluarkanlah Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah Kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 30 Desember 2019 dengan manfaat yang didapat oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan kebijakan yaitu: o Keringanan Piutang Pokok Pajak Daerah :  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% untuk Pajak s.d tahun 2012 dan 25% untuk Pajak mulai tahun 2013 s.d 2016, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta  Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25% mulai tahun 2013 s.d 2016, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran o Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang 9 Jenis Pajak Daerah :  Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, dan PBB-P2 sampai dengan tahun 2018, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran  PKB dan BBN-KB sampai dengan tahun 2019, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 akan dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. [caption id="attachment_380127" align="aligncenter" width="800"] Penegakan Law Enforcement Penunggak Pajak [/caption] Upaya penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) tahun 2020 akan dilakukan lebih massif dan berskala besar terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berbagai cara diantaranya:  Pemasangan stiker/plang terhadap Wajib pajak yang menunggak pajak dan telah diberikan surat pemberitahuan namun tetap belum melunasi tunggakan pajaknya.  Pelaksanaan surat paksa, rencana pelaksanaan penyanderaan (Gizjeling), pemblokiran rekening hingga dilaksanakan penyitaan dan lelang harta benda Wajib pajak sebagai pelunasan tunggakan pajaknya.  Penghapusan regident bagi kendaraan bermotor 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK.  Pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usahanya secara online.  Pelaksanaan razia gabungan terhadap pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intens dan masif.  Pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap pemohon perizinan dan pelayanan perpajakan (Tax Clearance). Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam mengikuti Kebijakan Keringanan Pajak Daerah, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi administrasi di bidang perpajakan, mengingat Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilakukan pada tahun 2019 selanjutnya pada tahun 2020 akan dilakukan penagihan pajak dan penegakan hukum yang lebih masif dan berskala besar. Pemprov DKI Jakarta memiliki data semua pengunggak pajak, maka itu kami memberikan waktu untuk para penunggak menyelesaikan kewajibannya sebelum kami fokus pada penegakan kepatuhan pajak daerah. Wajib Pajak diberbagai lapisan masyarakat yang sadar mengikuti program ini dapat menjadi contoh bagi penunggak pajak lain agar melaksanakan kewajibannya. "Ayo Manfaatkan Tahun Keringanan Pajak Daerah sebelum Datang Tahun Penegakan Pajak". (Humas BPRD)

Selengkapnya
×