background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kunjungan Kerja Dispenda Kota Makassar
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja Dispenda Kota Makassar

[caption id="attachment_296541" align="alignleft" width="200"] Sekda Makassar diterima oleh Kepala DPP DKI Jakarta[/caption] Dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan kepada Camat dan Kurah se-Kota Makasar yang mencapai target PBB-P2 per tanggal 30 September 2015 dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Ibrahim Saleh membawa rombongan Camat dan Lurah Se-Kota Makassar yang mencapai target PBB-P2 didampingi oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar (UPTD PBB) berkunjung ke Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta guna lebih mendalami Pembahasan terkait dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Jakarta. Kota Makassar (Dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi Ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. [caption id="attachment_296583" align="alignleft" width="200"] Kadis Pelayanan Pajak DKI menjelaskan tentang PBB di Jakarta[/caption] Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua terbesar diluar pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 kmĀ² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, diantaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. (Wikipedia). Dari target PBB tahun 2015 sebesar Rp. 123 Miliar, Dispenda Kota Makassar sudah melebihi target yakni sampai Jatuh Tempo 30 September 2015 telah mencapai penerimaan sebesar Rp. 125 Miliar.(https://rakyatku.com/2015/12/01/news/realisasi-pbb-makassar-over-target-rp3-m.html) Bapak Agus Bambang Setiowidodo, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menerima langsung rombongan Kota Makassar di ruang Rapim lantai 12 Balai Dinas dan menjelaskan tentang permasalahan pemungutan PBB di Jakarta. DPP DKI pada tahun 2015 telah banyak melakukan inovasi dan terobosan pemungutan PBB diantaranya mengeluarkan kebijakan yaitu: Pergub No. 134/2015 Tentang Pengurangan Pokok PBB dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2012 kebawah. SK Kadis No. 2885/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Terhutang Tahun 2013, 2014 dan 2015 berlaku hingga tanggal 31 Desember 2015. Inkadin No. 48/2015 Tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta. Dengan Instruksi ini maka UPPD dapat melaksanakan Cleansing Data terhadap Objek PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan serta mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan Kode Kategori Objek PBB-P2. Inkadin No. 59/2015 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. Sehingga UPPD dan Sudin giat melaksanakan pelayanan malam hari bagi Wajib Pajak serta melaksanakan pelayanan Sabtu dan Minggu bagi Wajib Pajak. Inkadin No. 61/2015 Tentang Pemasangan Stiker Atau Papan Informasi Pemberitahuan Pada Objek Pajak Reklame Atau PBB-P2 Yang Belum Melunasi Pajak Daerah. Dengan langkah Kebijakan tersebut, maka hingga 2 Desember 2015 penerimaan PBB di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp. 6.302.725.793.072,- atau 88,77% dari Target PBB sebesar Rp. 7.100.000.000.000,-. Insya Allah target PBB di tahun 2015 di Jakarta dapat mencapai target. [caption id="attachment_296326" align="alignleft" width="200"] Camat dan Lurah dari Makassar[/caption] [caption id="attachment_296328" align="alignleft" width="200"] Menyimak secara serius[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kerja Dispenda Kota Pontianak
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja Dispenda Kota Pontianak

[caption id="attachment_295876" align="alignleft" width="200"] Kunjungan Dispenda Pontianak[/caption] Kota Pontianak adalah ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis khatulistiwa. Di utara kota ini, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan Sungai Landak. Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang membelah kota menjadi simbol di dalam logo Kota Pontianak. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 kilometer persegi. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami` (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur (wikipedia). Program kerja Dispenda Kota Pontianak adalah untuk meningkatan penerimaan pajak daerah yaitu dengan melakukan Intensifikasi Pajak Daerah, melaksanakan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah, meningkatan Mutu Pegawai serta menyempurnaan Peraturan Pajak Daerah. Untuk Ekstensifikasi Pajak Daerah adalah dengan melakukan Perluasan Wajib Pajak Daerah, Penyempurnaan Tarif Pajak Daerah serta Pengawasan Pajak Daerah (info https://dispenda.pontianakkota.go.id/). Dispenda Kota Pontianak yaitu dari Bidang Pengawasan, Bidang Informasi dan Bidang Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Jakarta untuk mempelajari penerapan Pajak Online yang akan mendukung upaya pemungutan pajak di Kota Pontianak. Diterima Oleh Ibu Erma Kepala Humas DPP dan Bapak Eling dari Bidang Tipda yang menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Online System yang sudah dilaksanakan oleh DPP DKI Jakarta. [caption id="attachment_295881" align="alignleft" width="200"] Ibu Erma menjelaskan tentang DPP[/caption]

Selengkapnya
×