background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kunjungan Kerja DPRD dan Dispenda Jawa Tengah
15 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja DPRD dan Dispenda Jawa Tengah

[caption id="attachment_374470" align="alignleft" width="200"] Kunjungan Kerja DPRD Jawa Tengah[/caption] Badan Bentukan Raperda Daerah DPRD, bersama Bappeda dan Dispenda Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, guna mendapatkan masukan tentang revisi Perda Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah. Acara berlangsung pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapim Lantai 12. Kunjungan diterima oleh Bapak Edy Sumantri, Wakil Kepala Dinas DPP, Ibu Erma Sulistianingsih Ka. Humas DPP, Bapak Joko Pujiyanto Kabid Peraturan, Bapak Yuandi Bayak Miko Kabid Renbang dan jajaran DPP di Balai Dinas. Bapak Edy menyampaikan tentang Pajak Progresif yang sudah dilaksanakan di DKI Jakarta dengan mengikutertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti hubungan keluarga, sehingga kepemilikan kendaraan bermotor dapat meningkat dengan tarif progresif sebesar 0,5% per kendaraan dengan pemilik yang dianggap sama. Pada kesempatan ini juga dibahas tentang kebijakan PBB bagi masyarakat yang kurang mampu, pembagian insentif pajak hingga upaya lainnya dalam mengurangi tunggakan pajak dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Semoga dapat menajdi masukan bagi revisi Perda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah. [caption id="attachment_374471" align="alignleft" width="200"] Wakadis Pajak Edy Sumantri memberikan penjelasan tentang PKB[/caption]

Selengkapnya
Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Binroh DPP Bersama Aa Gym
14 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Binroh DPP Bersama Aa Gym

[caption id="attachment_374452" align="alignleft" width="200"] Ceramah Aa Gym pada Mualid Nabi Binroh DPP[/caption]Pembinaan Rohani (Binroh) Islam Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016. Acara didahului dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh KH. Mu`amar ZA (Qori Internasional) dan Ceramah oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Kepala Dinas Pajak, Bapak Agus Bambang Setiwidodo membuka acara dan berpesan kepada Jamaah Karyawan yang hadir agar dapat meneladani sifat Rasul yang jujur dan menolak sogokan serta korupsi. Pada ceramah yang disampaikan Aa Gym berisikan tentang perlunya kita optimis dan istikomah dalam mencari rezeki karena semua sudah diatur oleh Allah, bahkan rezeki itu datang dengan sendirinya karena sudah dijamin. Banyak sedikitnya rezeki karena upaya kita berkehidupan, halal dan haram kita yang memilih rezeki yang datang. Dari rezeki halal sudah pasti ada barokah dan keridhoan Allah dan akan membawa kita ke Sorga. sedangkan pada rezeki yang haram tidak ada barokah dan menjadi dosa, dan bisa membawa kita ke neraka. Rusak bagusnya akhlak manusia adalah karena rusak atau sakitnya hati. Kedatangan Nabi Muhammad ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka tirulah cara Nabi berkehidupan, berlaku jujur, amanah, tabligh, fathonah dan jauhilah keserakahan dan kekufuran dunia. (Phn). [caption id="attachment_374453" align="alignleft" width="200"] Foto Bersama Pejabat DPP dan Aa Gym[/caption] Sebelum ceramah dimulai diberikan pula santunan kepada anak yatim piatu binaan Binroh DPP DKI Jakarta. [caption id="attachment_374454" align="alignleft" width="200"] Santunan Anak Yatim Piatu Binroh DPP[/caption]

Selengkapnya
Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Penerimaan PBB-P2 UPPD Senen Tahun 2015
12 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Penerimaan PBB-P2 UPPD Senen Tahun 2015

[caption id="attachment_373011" align="alignleft" width="200"] Ibu Yati Rochyati Kepala UPPD Senen mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kecamatan Senen untuk keberhasilan target PBB 2015[/caption] Apel pagi dilaksanakan pada hari Senin 11 Januari 2016 di halaman Kecamatan Senen, setelah silaturahim dan perkenalan pejabat baru dari proses pelantikan pejabat di wilayah Pemprov DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2016, yaitu Camat Senen yang baru Munzir Munadi menggantikan Masroni, selanjutnya perkenalan Lurah serta Sekkel Senen yang baru. Semoga dengan perubahan struktural ini bisa membawa kemajuan bagi pembenahan wilayah dan pencapaian penerimaan pajak di wilayah Kecamatan Senen. Pada kesempatan kali ini, Kepala UPPD SENEN, Ibu Yati Rochyati memberikan penghargaan kepada pihak Kecamatan serta Kelurahan di Senen yang telah bekerjasama dalam pencapaian penerimaan PBB-P2 Tahun 2015 di wilayah Kecamatan Senen, sehingga dapat melampaui target 100% Rp. 59,9 M hingga mencapai 105.12%. Penghargaan dan bingkisan diberikan untuk beberapa kategori, yaitu : Kategori penerimaan tertinggi PBB-P2 119.48% diberikan kepada Kel. Kwitang. Kategori pembayar SPPT terbanyak 5.192 objek pajak, diberikan kepada Kelurahan Paseban. Piagam penghargaan kepada kelurahan, serta Bingkisan dan Piagam Penghargaan untuk Kecamatan Senen, yang telah bekerja sama dalam pencapaian penerimaan PBB-P2 Tahun 2015 Momen ini diabadikan dengan foto bersama. Semoga Tahun 2016 dan tahun selanjutnya kerjasama ini dapat membuahkan hasil yang baik dalam pencapaian penerimaan PBB dan sektor pajak lainnya guna membangun kota Jakarta yang juga memajukan wilayah Kecamatan Senen. Senyum-Salam dan Sapa dari Senen. (Lyan-Phn). [caption id="attachment_373017" align="alignleft" width="200"] Piagam Penghargaan PBB dari UPPD Senen kepada Kecamatan Senen[/caption]

Selengkapnya
Natal Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015
11 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Natal Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015

[caption id="attachment_371070" align="alignleft" width="200"] Kadis dan Wakadis Dinas Pajak pada acara Natal DPP[/caption] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan peringatan Natal Tahun 2015 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 di Lantai 2 Balai Dinas. Para pegawai pajak yang beragama nasrani bersama keluarganya turut menghadiri acara tersebut. Acara ini bertemakan: "Bersatu Padu Membangun Jakarta Baru Melalui Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah". Acara diisi dengan penyerahan bingkisan Natal, Kebaktian dan Koor Paduan Suara. Semoga menjadi semangat kerja di awal tahun 2016 bagi teman-teman yang merayakannya. [caption id="attachment_371094" align="alignleft" width="200"] Panitia Natal DPP[/caption]  

Selengkapnya
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2015 Mencapai 89,54%
08 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2015 Mencapai 89,54%

Realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2015 mencapai 89,54 persen. Target pajak DKI Jakarta 2015 yaitu Rp 32.581.650.000.000 atau sekitar Rp 32 triliun. Realisasi penerimaan tahun ini hingga 31 Desember sebesar Rp 29,174 triliun. Dari tiga belas jenis pajak yang dipungut, delapan jenis pajak sudah melampaui target pajak. Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, dan Pajak Rokok. Sementara pajak yang belum mencapai target yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan 95,21 persen, pajak hotel 94,10 persen, dan reklame 41,20 persen. Lalu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 61,42 persen serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 95,21 persen. (Jum) [caption id="attachment_366825" align="alignleft" width="200"] Realisasi Pajak Daerah 2015[/caption]

Selengkapnya
Prospek Pajak Daerah Tahun 2016
07 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Prospek Pajak Daerah Tahun 2016

[caption id="attachment_359274" align="alignleft" width="200"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Agus Bambang Widodo[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Bapak Agus Bambang Setiowidodo menyampaikan analisa dan harapannya mengenai prospek pajak daerah di tahun 2016 yang dimuat di Majalah Inside Tax Edisi 36 Tahun 2016. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Ibu Suci Noor Aeny tersebut, Kepala Dinas menyampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir DPP Provinsi DKI Jakarta telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak sebesar 25% setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sampai dengan 26 November 2015 adalah sebesar 25,8 triliun rupiah atau sekitar 80,26% dari target di APBD-P 2015. Proyeksi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan sebesar 90,62% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sampai dengan Desember tahun lalu, maka proyeksi realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2015 meningkat sebesar 7% dari tahun lalu. Selain hambatan SDM Pegawai Dinas Pajak, dalam hal teknologi informasi (IT) DPP DKI Jakarta juga menemukan hambatan dalam pelayanan pajaknya. Oleh karena itu DPP DKI Jakarta saat ini sedang fokus dalam membangun sistem online yang semakin memudahkan WP dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan membantu perbaikan pengelolaan database Wajib Pajak (WP). Ke depannya WP akan lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi online pajak yang sedang dibangun oleh DPP DKI Jakarta. Aplikasi ini akan menjalin kerja sama dengan 12 bank dan Kantor Pos sehingga semakin memudahkan pelayanan bagi WP. Namun, Kepala Dinas menyebutkan bahwa 35% WP di DKI Jakarta masih menggunakan cash register secara manual sehingga ada kekhawatiran hal ini akan menghambat jalannya aplikasi online ini nantinya. Dari sisi eksternal, masalah utama yang dihadapi oleh DPP DKI Jakarta dalam memungut pajak yaitu masih terdapatnya WP yang belum patuh. Namun, berbagai upaya dijalankan oleh DPP DKI untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti memberikan fasilitas penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, upaya-upaya lainnya adalah dengan melakukan upaya penambahan gerai pajak, seperti samsat keliling dan samsat drivethru dalam rangka mempermudah pemungutan pajak, hingga membuka pelayanan pembayaran PBB pada hari Sabtu dan Minggu. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, diberikanlah salah satu insentif terhadap pajak daerah, yaitu melalui SK Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengurangi kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU). Di DKI Jakarta sendiri terdapat total kurang lebih 6,5 juta kendaraan bermotor yang mana 3,8 juta di antaranya masih belum membayar pajak. Diprediksi akibat hal ini akan ada potential loss sebesar 1,2 triliun rupiah. Saat ini, isu mengenai penghapusan PBB juga masih hangat diperbincangkan. Wacana ini kemungkinan besar akan diterapkan tahun 2016 mendatang. Guna mengurangi beban masyarakat, DPP Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penerapan kebijakan pembebasan PBB terhadap rumah tinggal dan rumah susun dengan NJOP kurang dari 1 miliar rupiah, yang mana sebanyak 1.115.000 SPPT berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 380 miliar rupiah. "Bahasa yang kami gunakan, PBB untuk NJOP di bawah 1 miliar rupiah itu bukan dihapus, tapi tidak ditagih,” ujar Bapak Agus yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfomas ini. Namun saat ini, terdapat permasalahan utama dalam hal database PBB karena masih banyaknya data-data yang tercatat secara ganda. Dalam menangani permasalahan tersebut DPP DKI Jakarta harus melakukan cleansing data dengan melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.48 Tahun 2015 tentang Pemetaan Bagaimana Strategi Mencapai Strategi Pemungutan Pajak 2016 Target penerimaan pajak daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu menjadi perhatian utama DPP DKI Jakarta dalam mengoptimalisasi penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2016 mendatang. Upaya-upaya yang akan dilakukan DPP Provinsi DKI Jakarta dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut: 1. Optimalisasi penerapan tarif PKB progresif yang baru pada semester I tahun 2016; 2. Razia bersama pihak kepolisian yang diharapkan dapat mengurangi potensi kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU); 3. Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah; 4. Pengenaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai objek BPHTB dan mendorong pengelola apartemen untuk percepatan perubahan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) sebagai objek BPHTB; 5. Membangun sistem yang terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan bank-bank dalam pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB secara online. Harapan di 2016 Sebagai penutup wawancara, Bapak Agus menuturkan harapannya agar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 jauh lebih baik dari tahun 2015, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Selain itu, Agus juga berharap ke depannya WP dapat semakin patuh, terutama WP di DKI Jakarta agar pajak semakin menjadi sumber kemandirian ibukota negeri tercinta ini. (Phn). Majalah dapat dibaca secara keseluruhan melalui link berikut: https://dannydarussalam.com/inside-tax/tren-outlook-dan-tantangan-perpajakan-2016-apa-kata-mereka Link Berita Terkait Target 2015: https://jakarta.bisnis.com/read/20160104/77/506917/realisasi-pajak-dki-2015-hanya-89

Selengkapnya
×