background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Revisi Perda Pajak di Kota Yogjakarta Meminta Masukan Dari DKI
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Revisi Perda Pajak di Kota Yogjakarta Meminta Masukan Dari DKI

[caption id="attachment_376944" align="aligncenter" width="512"] Bapak Agus Bambang Setiowidodo Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memberikan masukan pada DPRD Kota Yogjakarta[/caption] Dalam rangka menambah wawasan dan referensi terkait rencana perubahan Perda Kota Yogjakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Perubahan Perda melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Rabu, 2/11/2016). Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua II Pansus Ibu Banowati diterima oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Bapak Agus Bambang Setiowidodo di ruang rapat Humas Jakarta di lantai 10, didampingi oleh Kepala Unit Penyuluhan, perwakilan Bidang Pengendalian, Bidang Renbang, Bidang Peraturan dan Sudin Pajak Pusat. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubawana dan Adipati Paku Alam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar ketiga di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) yang mengurusi semua hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga (Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan). [caption id="attachment_376943" align="aligncenter" width="512"] Suasana Kota Yogjakarta[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI memberikan masukan dan menjelaskan secara komprehensif tentang 13 jenis pajak yang dikelola Jakarta. Revisi Perda ke DPRD DKI juga diajukan pada Perda Parkir, BPTHB, PBB-P2. Pada BPHTB dibahas juga kebijakan DIRE. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Pergub 193/2016 untuk pembebasan BPHTB pertama kali NJOP dibawah 2 miliar dengan syarat dan ketentuan tertentu. Untuk meningkatkan penerimaan pajak langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan tarif pajak, mencegah kebocoran pajak salah satunya dengan online system yang ada di Perda 6/2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan stabilitas ekonomi kota. Adanya isyu politik dan keamanan di Jakarta dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam pengawasan pajak, pemeriksaan juga dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi khusus untuk memeriksa sistem komputer Wajib Pajak dan pembukuannya. Kebijakan perpajakan lainnya seperti PBB di Jakarta adalah pembebasan PBB bagi NJOP dibawah Rp. 1 Miliar, penghapusan sanksi PBB dan pemotongan pokok bagi tunggakan PBB dibawah tahun 2013, cleansing data objek PBB bermasalah dan penundaan cetak SPPT PBB tunggakan 3 tahun. Dinas Pelayanan Pajak juga harus cepat tanggap mengantisipasi keinginan Gubernur dan dinamika yang berkembang di masyarakat, seperti masalah reklame di JPO yang roboh dan penertibannya dan insiden film di reklame LED yang cepat ditangani. Acara Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan berfoto bersama. [caption id="attachment_376942" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan DPRD Kota Yogjakarta[/caption]

Selengkapnya
Banjarbaru Pelajari Pajak Parkir dan Hiburan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Banjarbaru Pelajari Pajak Parkir dan Hiburan

[caption id="attachment_376934" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dispenda Banjarbaru Suriansyah dan Kepala DPP DKI Agus Bambang Setiowidodo[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI menjelaskan tentang tarif hiburan di Jakarta yang bervariasi juga masalah perizinan yang tidak menjadi ketentuan utama bagi pajak karena yang mengurus dan mengeluarkan perizinannya di BPTSP. Yang penting adalah jangan sampai tempat hiburan tidak membayar pajak apalagi secara perhitungannya tidak benar. Untuk itu penggunaan Online System menjadi keharusan bagi tempat usaha di Jakarta. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pemungutan pajak parkir dan pajak hiburan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Jumat, 28/10/2016). Rombongan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru H. Suriansyah diterima oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo di ruang rapat Humas Jakarta di lantai 10, didampingi oleh Kepala Unit Penyuluhan, perwakilan Bidang Pengendalian, Bidang Renbang, Bidang Peraturan dan Sudin Pajak Pusat. Kota Banjarbaru adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarbaru dahulu merupakan sebuah kota administratif yang dimekarkan dari Kabupaten Banjar. Bandara Kalimantan Selatan yang baru Samsudin Noor terletak di kota ini. Kota Banjarbaru terletak 35 km sebelah tenggara Kota Banjarmasin dan disebelah barat daya Kota Martapura. Kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka. Dengan jumlah penduduk sekitar 240.000 jiwa, luas 371 km dengan 20 Kelurahan dan 5 Kecamatan, Kota Banjarbaru memiliki PAD, sekitar Rp. 1,1 Trilyun dan kontribusi Pendapatan Daerah sekitar Rp. 115 M atau 15% dari APBD Kota. [caption id="attachment_376935" align="aligncenter" width="512"] Rombongan Dispenda Kota Banjarbaru dan jajaran DPP DKI[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI menjelaskan pajak parkir di Jakarta dikenakan tarif 20% dan dikenakan setelah dikurangi asuransi parkir. Untuk Rumah Kos lebih dari 10 kamar di Jakarta diunjuk dan ditetapkan menjadi Wajib Pajak Hotel. Hal ini terus digalakan dibantu oleh UPPD Kecamatan dan koordinasi kerja dengan Kelurahan dan Kecamatan menggunakan website pendataan pajak. Kebijakan perpajakan lainnya seperti PBB di Jakarta adalah pembebasan PBB bagi NJOP dibawah Rp. 1 Miliar, penghapusan sanksi PBB dan pemotongan pokok bagi tunggakan PBB dibawah tahun 2013, cleansing data objek PBB bermasalah dan penundaan cetak SPPT PBB yang mempunyai tunggakan 3 tahun. Pemberian bebas BPHTB NJOP dibawah 2 miliar juga dikeluarkan di bulan ini melalui Pergub 193/2016 dengan syarat tertentu serta pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran PKB dan BBN-KB di bulan November-Desember 2016 di Jakarta. Acara Kunjungan Dispenda Kota Banjarbaru diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan berfoto bersama. [caption id="attachment_376936" align="aligncenter" width="512"] Tugu Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan[/caption]

Selengkapnya
Website DPP Dipelajari Dispenda Kalimantan Selatan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Website DPP Dipelajari Dispenda Kalimantan Selatan

[caption id="attachment_376926" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Kalimantan Selatan[/caption] Dalam rangka mencari informasi dan masukan tentang dokumentasi dan publikasi khususnya terkait dengan pengelolaan website, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis, 27 Oktober 2016 sebanyak 5 orang dari Subbag Program Sekretariat Dispenda Kalsel. Melihat pengelolaan website Dinas Pelayanan Pajak Jakarta yang sudah cukup bagus dan atraktif serta melakukan publikasi lewat media sosial, maka Kadispenda Kalsel memerintahkan Subbag Program untuk datang ke DPP dan mempelajari pengelolaan website. Pada kesempatan ini Kepala Unit PPLI mewakili Kepala DPP DKI menerima rombongan dan menyampaikan mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak luar Pemprov DKI Jakarta dan rencana perubahan organisasi Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan. Dinas Pelayanan Pajak telah mempunyai Media Publikasi Dinas Pelayanan Pajak (DPP) yang dibuat dan dirawat oleh Bidang Tipda DPP dan dikelola oleh Unit PPLI atau Humas DPP kepada masyarakat dan Wajib Pajak secara resmi melalui 3 channel yaitu: A. Internet dan Media Sosial: 1. Website berita DPP: dpp.jakarta.go.id 2. Facebook: Humas Pajak Jakarta 3. Twitter: @humaspajakjkt 4. Instagram: Humas Pajak Jakarta 5. Pinterest: Humaspajakjkt 6. Youtube channel: Humas Pajak Jakarta 7. Google +: Humas Pajak Jakarta 8. Email konsultasi pajak daerah di: upt.humasdpp@gmail.com 9. Portal Internal DPP: Forum Komunikasi > Official > Humas 10. Open Data DPP di jakarta.go.id dan ppid.jakarta.go.id 11. Pemberitaan rutin di beritajakarta.com 12. Press Release lewat media online nasional B. Pelayanan Langsung di Balai Dinas 13. Call Center sementara di nomor telepon: 0213865629, 0213865580-85 ext. 5036 & 5037 14. Faximile Humas DPP: 0213865765 15. Pusat Layanan Informasi Pajak Daerah, di Lantai 1 Balai Dinas 16. Sosialisasi visual elektronik di Videotron Dinas dan swasta juga Billboard yang bisa digunakan C. Media Cetak 17. Berita tentang Pajak Daerah di media cetak nasional 18. Spanduk 19. Leaflet 20. Brosur 21. Standing Banner 22. Table Banner [caption id="attachment_376928" align="aligncenter" width="384"] Media Publikasi DPP[/caption] Social Media dimainkan orang setiap hari dan dapat digunakan melalui internet, gratis, bersifat mobile dan easy to share, dapat menggunakan foto yang ada menjadi sumber informasi berita dan data di media sosial sehingga dapat saling terintegrasi.

Selengkapnya
Reklame di Jakarta Harus ditata Kembali
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Reklame di Jakarta Harus ditata Kembali

[caption id="attachment_376911" align="aligncenter" width="512"] Ketua AMLI dan Kepala Dinas Pajak[/caption] Perwakilan Pengusaha Reklame Konvensional yang tergabung dalam Asosiasi Media Luar Griya Indonesia (AMLI) yang difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta melakukan audiensi ke Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat 28 Oktober 2016. Pihak KADIN dan AMLI menyampaikan beberapa masukan terkait penerapan Peraturan Gubenur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame seperti masalah sewa lahan, reklame LED, pendaftaran, tata letak dan usulan pengawasan penyelenggara biro reklame dengan menerbitkan Rekomendasi KADIN sebagai berkas pendukung dalam permohonan pendaftaran Biro Reklame. Mengenai Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015, Pasal 60, 61, dan 62 perlu ditinjau kembali dan diusulkan untuk dilakukan perubahan(revisi) seperti pada Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015, Pasal 42 ayat (4). Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tentang Pelaksanaan perhitungan Pajak Reklame berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame, yang implementasinya selama ini dituangkan dalam Sistem Informasi Pajak Reklame (SIM-R). Menata reklame adalah seperti filosofi membangun penataan kota, Gubernur DKI Jakarta mengharapkan peranan videotron dalam menghias dan menerangi kota. Videotron yang menempel di dinding gedung penerapannya adalah sebesar 30% untuk program pemerintah dan 70% tayangan komersial. Cara menghitung pajaknya yaitu nilai kontraknya itu dikurangi dulu sebesar 30% setelah itu atas 70% nilai kontrak dimaksud dikurangi 30% (Untuk pajaknya 25% dan retribusinya 5%), sehingga penyelenggara reklame juga mendapat insentif dan diatur jam tayang yang tidak diharuskan pada waktu-waktu penting, sehingga penyelenggara dapat mengatur slot 30% program tayangan pemerintah. [caption id="attachment_376912" align="aligncenter" width="512"] Audiensi AMLI-Kadin dengan DPP DKI[/caption] Dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, Kepala Dinas Pelayanan Pajak telah menerbitkan Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 30 Tahun 2016 untuk menginventarisasi data Reklame yang ditayangkan namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dari BPTSP/PTSP. DPP akan mengirimkan Surat Himbauan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan Surat Pernyataan yang harus diisi oleh WP Reklame yang belum memiliki IPR, dari hasil Inventarisir data reklame dengan ketentuan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal terima surat himbauan. Surat Pernyataan yang harus diisi oleh Wajib Pajak Reklame memuat pernyataan bahwa WP akan segera mengurus IPR dan bersedia tidak meminta pengembalian pembayaran Pajak Reklame yang telah dibayarkan apabila IPR tidak dapat diterbitkan. Terkait JPO roboh di Pasar minggu, Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan bahwa tidak ada reklame pada saat itu dan sudah habis masa SKPD nya pada tanggal 31 Desember 2010. (Phn/Tch/Humas DPP-Bidang Pengendalian)

Selengkapnya
UPPD Palmerah Pasang Plang Tunggakan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Palmerah Pasang Plang Tunggakan

[caption id="attachment_376904" align="alignleft" width="512"] Ka. UPPD Palmerah Shalih Nopiansyar memimpin pemasangan Plang Tunggakan PBB[/caption] UPPD Palmerah melaksanakan kegiatan pemasangan papan/stiker penunggak PBB di Kecamatan Palmerah pada 19 Wajib Pajak yang memiliki nilai tunggakan total sebesar Rp. 6.497.217.416. UPPD Palemerah menindaklanjuti instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 105 Tahun 2016 tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2016 tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah, Sebelumnya dilakukan Rapat persiapan kegiatan pada tanggal 25 Oktober 2016 Pukukl 10.30 WIB bertempat di Kecamatan Palmerah lantai 2 yang dihadiri oleh unsur kelurahan dan kecamatan. Setelah itu dilakukan Apel Persiapan tingkat Walikota Jakarta Barat dan Penyerahan papan/stiker penunggak PBB secara simbolis oleh Walikota Jakarta Barat kepada para Kepala UPPD dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober Pukul 08.00 WIB. Selanjutnya dilakukan kegiatan pemasangan papan/stiker penunggak pajak di wilayah Kecamatan Palmerah, diawali dengan apel bersama yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pos Polisi Jatipulo. [caption id="attachment_376903" align="aligncenter" width="512"] Apel Persiapan Pemasangan Plang PBB UPPD Palmerah[/caption] Apel dipimpin oleh Camat Palmerah yang didampingi oleh Kepala UPPD Palmerah. Peserta apel terdiri dari petugas 6 Kelurahan, Kecamatan, Satpol PP, UPPD Palmerah, Polsek dan Kodim Palmerah. Wajib Pajak sebelumnya telah dikirim surat pemberitahuan utang dan/atau tunggakan pajak dan surat pemberitahuan pemasangan papan/stiker penunggak PBB. Setelah dikirimkan surat, ada beberapa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tunggakan PBB dan ada juga Wajib Pajak yang mengisi surat pernyataan hutang yang berisi kesanggupan untuk membayar tunggakan PBBnya. Tercatat ada 10 Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran tunggakan PBB dengan nilai 1.056.478.054, sehingga kegiatan pemasangan papan/stiker penunggak PBB dilakukan hanya terhadap 7 Wajib Pajak. Harapan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengoptimalisasi penagihan tunggakan pajak dalam rangka mencapai penerimaan PBB. Selain itu dalam kegiatan ini sekaligus dapat memberikan efek jera bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga kedepannya lebih patuh dan kesadaran membayar pajaknya menjadi meningkat. (Phn/UPPD Palmerah & Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376902" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Plang PBB UPPD Palmerah[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Bebas Sanksi PKB dan BBN-KB November-Desember 2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Bebas Sanksi PKB dan BBN-KB November-Desember 2016

[caption id="attachment_376896" align="aligncenter" width="384"] Manfaatkan Bebas Sanksi PKB dan BBN-KB di Jakarta November-Desember 2016[/caption] Warga Jakarta, ayo segera selesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor anda, selagi ada kesempatan, manfaatkan penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB mulai tanggal 1 November s/d 31 Desember 2016. Jangan sampai terlewatkan kesempatan bagus ini. Dalam rangka mendorong agar Wajib Pajak melunasi Hutang Pajak maka perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB. Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor 2571 Tahun 2016 pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak PKB dan BBN-KB yang telah terutang masa pajaknya dan dapat dibayarkan di tanggal 1 November hingga 31 Desember 2016. Kebijakan ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat diwilayah Provinsi DKI Jakarta dan dilakukan dengan penyesuaian sistem PKB dan BBN-KB. Manfaatkan pula pembayaran e-samsat PKB melalui ATM Bank DKI, dengan nama kendaraan dan nama di ATM Bank DKI yang sama, atau ATM Bank lainnya (segera menyusul) Demikian disampaikan.‎ Pajak Anda Membangun Jakarta Baru Humas Pajak DPP- Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Lokasi Pembayaran PKB dan BBN-KB Lokasi Alamat Kantor Samsat 1. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Pusat Kantor Bersama Samsat Jakarta Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp: (021) 64715202, 640582 Fax: (021) 6405826 2. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Utara dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari No. 13 Lantai 1, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp: (021) 64715202 Fax: (021) 6404304, 6404918 3. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Barat dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Jakarta Barat 11720 Telp: (021) 5442283, 5442301, 5442302 Fax: (021) 5442283 4. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Selatan dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan, Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Fax: (021) 52553825 5. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Timur Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410 (021) 8199849-52, 8199854 Gerai Samsat di Mall • Mall Tamini Square Jakarta Timur • Mall Taman Palem Jakarta Barat • Mall Artha Gading Jakarta Utara • Blok M Square • Thamrin City • Gandaria City • Mall Grand Cakung Drive Thru di Samsat Jakarta Selatan, Samsat Jakarta Barat, Pusat, dan Utara, Samsat Jakarta Timur untuk perpanjangan PKB Layanan Samsat Kecamatan a) Samsat Kecamatan Kemayoran alamat Kantor Kecamatan Kemayoran, Jl. Serdang III No.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10650 Telp. (021) 42886174 b) Samsat Kecamatan Pasar Minggu alamat Kantor Kecamatan Pasar Minggu Lt. 3, Jl. Raya Ragunan No. 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 78848022 c) Samsat Kecamatan Kebon Jeruk alamat Kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jl. Raya Kebon Jeruk No. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (021) 53655365, 53655364 d) Samsat Kecamatan Penjaringan alamat Kantor Kecamatan Penjaringan, Jl. Pluit Raya No.5, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 Telp. (021) 6695582, 6695603 e) Samsat Kecamatan Pulogadung alamat Kantor Kecamatan Pulo Gadung, Jl. Raya Bekasi KM. 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250 Telp. (021) 47884158 [caption id="attachment_376897" align="aligncenter" width="512"] Ayo Manfaatkan Bebas Sanksi PKB dan BBN-KB November-Desember 2016[/caption]

Selengkapnya
×