background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Manfaatkan Waktu Bebas Sanksi PKB dan BBN-KB Hingga 31 Desember 2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Manfaatkan Waktu Bebas Sanksi PKB dan BBN-KB Hingga 31 Desember 2016

[caption id="attachment_377189" align="aligncenter" width="712"] Manfaatkan Bebas Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB Hingga 31 Desember 2016![/caption] Warga Jakarta, diingatkan kembali untuk dapat menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor anda, selagi masih ada kesempatan!, manfaatkan penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB hingga hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016. Jangan sampai terlewatkan kesempatan yang baik ini. Dalam rangka mendorong agar Wajib Pajak melunasi Hutang Pajak maka perlu dilakukan intesifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB. Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor 2571 Tahun 2016 pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak PKB dan BBN-KB yang telah terutang masa pajaknya dan dapat dibayarkan dari tanggal 1 November hingga 31 Desember 2016. Kebijakan ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat diwilayah Provinsi DKI Jakarta dan dilakukan dengan penyesuaian sistem PKB dan BBN-KB. Manfaatkan pula pembayaran e-samsat PKB melalui ATM Bank DKI, dengan nama kendaraan dan nama di ATM Bank DKI yang sama. Demikian kembali diingatkan.‎ Pajak Anda Membangun Jakarta Baru Humas Pajak DPP- Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dpp.jakarta.go.id Lokasi Alamat Kantor Samsat 1. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Pusat Kantor Bersama Samsat Jakarta Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp: (021) 64715202, 640582 Fax: (021) 6405826 2. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Utara dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari No. 13 Lantai 1, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp: (021) 64715202 Fax: (021) 6404304, 6404918 3. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Barat dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Jakarta Barat 11720 Telp: (021) 5442283, 5442301, 5442302 Fax: (021) 5442283 4. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Selatan dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan, Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Fax: (021) 52553825 5. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Timur Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410 (021) 8199849-52, 8199854 Gerai Samsat di Mall • Mall Tamini Square Jakarta Timur • Mall Taman Palem Jakarta Barat • Mall Artha Gading Jakarta Utara • Blok M Square • Thamrin City • Gandaria City • Mall Grand Cakung Drive Thru di Samsat Jakarta Selatan, Samsat Jakarta Barat, Pusat, dan Utara, Samsat Jakarta Timur untuk perpanjangan PKB Layanan Samsat Kecamatan a) Samsat Kecamatan Kemayoran alamat Kantor Kecamatan Kemayoran, Jl. Serdang III No.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10650 Telp. (021) 42886174 b) Samsat Kecamatan Pasar Minggu alamat Kantor Kecamatan Pasar Minggu Lt. 3, Jl. Raya Ragunan No. 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 78848022 c) Samsat Kecamatan Kebon Jeruk alamat Kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jl. Raya Kebon Jeruk No. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (021) 53655365, 53655364 d) Samsat Kecamatan Penjaringan alamat Kantor Kecamatan Penjaringan, Jl. Pluit Raya No.5, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 Telp. (021) 6695582, 6695603 e) Samsat Kecamatan Pulogadung alamat Kantor Kecamatan Pulo Gadung, Jl. Raya Bekasi KM. 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250 Telp. (021) 47884158 [caption id="attachment_377190" align="aligncdenter" width="512"] SKPD Pajak Kendaraan Bermotor[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Regulasi Pajak Air Tanah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Regulasi Pajak Air Tanah

[caption id="attachment_377183" align="aligncenter" width="412"] Sosialisasi Regulasi Pajak Air Tanah[/caption] Dalam rangka implementasi program lingkungan melalui konversi air bawah tanah ke air perpipaan dan pemasukan pajak daerah dari pajak air tanah yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, PT. Aetra Air Jakarta dan PAM Jaya menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Regulasi Pajak Air Tanah kepada Pengguna Air Tanah sebagai Wajib Pajak usaha (19/12). Acara Sosialisasi penerapan Pajak Air Tanah dan Penegakan Hukum untuk pengendalian pemanfaatan Air Bawah Tanah Non Residensial dalam area layanan PAM Jaya di DKI Jakarta ini dilaksanakan pada hari Senin, 19 Desember 2016 bertempat di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini disampaikan tentang program kerja Aetra, paparan tentang air tanah dari Dinas Tata Air DKI, Balai Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan paparan Dinas Pelayanan Pajak tentang Pajak Air Bawah Tanah (PABT). [caption id="attachment_377184" align="alignleft" width="212"] Perwakilan Dinas Pajak[/caption] Dinas Pelayanan Pajak memungut Pajak Air Bawah Tanah atau PABT. Obyek Pajak Air Tanah dikenakan dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek Pajak Air Bawah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di Jakarta. Tidak termasuk objek pajak air tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan serta untuk keperluan pemadaman kebakaran. Setelah para nara sumber menyampaikan paparannya, dilanjutkan dengan testimoni dari pelanggan dan diskusi tanya jawab. Jumlah penduduk di Jakarta terdaftar (2011) sekitar 9,5 jiwa dengan jumlah rumah tangga mencapai 2,2 Juta KK. Saat ini diperkirakan sudah mencapai 12,5 juta jiwa. Tentu saja kebutuhan air bersih sangat diperlukan bagi penduduk Jakarta yang hanya mempunyai luas terbatas sekitar 665 km tetapi berpenduduk padat. Untuk kelestarian lingkungan, penggunaan air PAM memang diarahkan karena kualitasnya yang terkontrol, kuantitas debit air yang stabil dan tidak mengganggu lingkungan. Sedangkan penggunaan air tanah bisa tidak aman untuk dikonsumsi karena beresiko pencemaran, kualitas yang tidak dikontrol, kuantitas air tidak stabil apalagi dimusim kering dan dapat mengganggu lingkungan bila dipergunakan secara tidak benar. Untuk daerah yang berada didaerah layanan PAM, penggunaan air tanah sebaiknya hanya sebagai cadangan atau keperluan darurat. Tarif Pajak air tanah menjadi lebih tinggi bila berada di daerah yang dialiri aliran PAM. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Kota Kendari Perkuat Pemungutan Pajak
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Kendari Perkuat Pemungutan Pajak

[caption id="attachment_377174" align="aligncenter" width="484"] Kota Kendari yang menarik[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari dipimpin Kepala Badan Ibu Nahwa Umar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak di Jakarta (14/12). Hal lain yang dibahas adalah penerapan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai PP 69 Tahun 2010 dan pembenahan organisasi baru. Selain itu Dispenda Kota Kendari ingin mengetahui bagaimana proses updating data PBB yang sejak didaerahkan belum dilakukan penyesuaian NJOP. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak dan menyampaikan hal seperti Visi dan misi, struktur organisasi dan hubungan koordinasi Dinas Pelayanan Pajak dengan instansi internal maupun eksternal, realisasi penerimaan pajak per tanggal 14 Desember 2016 hingga persiapan perubahan struktur organisasi Dinas Pajak Jakarta. Dijelaskan tentang mekanisme PP dan Pergub oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam menangani pemungutan dan Insentif pajak daerah di Jakarta. [caption id="attachment_377175" align="alignleft" width="312"] Ibu Nahwa Ka. BPRD Kendari dan Ibu Erma Ka. Unit PPLI [/caption] Untuk PBB, selain penilaian individu bagi obyek pajak khusus, dilakukan proses updating untuk NJOP PBB melalui kegiatan NIR/ZNT (Nilai Indeks Rata-rata/Zona Nilai Tanah) setiap Kecamatan di Jakarta setiap tahun oleh UPPD dengan melihat perbandingan harga transaksi pasar dan harga penawaran pasar. Untuk mengurangi beban tunggakan PBB maka dilakukan upaya pemberian pengurangan PBB sebelum pendaerahan dibawah tahun 2013. Selain itu diupayakan cleansing data dengan kriteria tertentu untuk usulan pengahpusan tunggakan PBB. Dalam hal pelayanan masyarakat, Dinas Pelayanan Pajak memberikan kemudahan baik dalam hal pelayanan pembayaran saat ini masyarakat diberikan berbagai kemudahan baik melalui bank persepsi sebanyak 13 bank dan gerai pajak di Mall. [caption id="attachment_377176" align="alignright" width="312"] BPRD Kota Kendari dan DPP DKI[/caption] Dalam hal penegakan Perda, langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi sosial berupa pemasangan plang dan stiker penunggak pajak yang didahului dengan penyampaian himbauan kepada wajib pajak Karena tujuan final dari pemberlakuan sanksi adalah bagaimana wajib pajak akhirnya menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kota Kendari adalah Ibukota Sulawesi Tenggara dengan luas 296 km terdiri dari 10 kecamatan dan 64 kelurahan, berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa. Kota Kendari merupakan dataran yang berbukit dan dilewati oleh sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Kendari sehingga teluk ini kaya akan hasil lautnya. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
DPP Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW
4 years ago
Pelayanan Terpadu

DPP Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

[caption id="attachment_377168" align="alignleft" width="312"] Ceramah Ustadz Arifin Ilham[/caption] Dinas Pelayanan Pajak melalui Binroh Islam DPP melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Ruang Serbaguna Lantai 2 Balai Dinas di Jalan Abdul Muis 66 bertema: "Melalui Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Mari Kita Cintai Dengan Meneladani Akhlaq Dari Seluruh Aspek Kehidupan Beliau". Bertindak sebagai penceramah adalah KH. Muhammad Arifin Ilham yang menyampaikan tentang teladan Rasullulah dan esensi peningkatan ibadah seperti harus sering melaksanakan Tahajud diwaktu malam hari dan menyedikitkan tidur untuk ibadah. Rasul juga menyuruh kita menyantuni anak yatim dan orang miskin. Sebelum memulai ceramah Ustadz Arifin mendahului dengan zikir dan doa bersama. [caption id="attachment_377169" align="alignleft" width="184"] Bapak Edi Sumantri, Wakadis DPP memberikan arahan[/caption] Bapak Edi Sumantri, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengingatkan pentingnya menyantuni anak Yatim, tidak setahun sekali atau pada saat peringatan hari agama saja, karena itu sifatnya hanya bantuan. Menyantuni itu kalau bisa setiap bulan seperti mengangkat anak asuh Yatim yang dapat dibantu sekolahnya atau dimasukan ke Pesantren. Rezeki dan keselamatan kita akan terjaga karena kita menyantuni anak Yatim. Selain itu juga diingatkan agar menjaga ridho orang tua karena ridho Allah berasal dari ridho orang tua. [caption id="attachment_377170" align="alignright" width="312"] Santunan Anak Yatim[/caption] Acara dihadiri juga oleh Bapak Made Suarjaya, Sekretaris Dinas bersama Ibu, para Pejabat Eselon III dan IV serta staf DPP dan perwakilan Dharma Wanita DPP. Pada kesempatan ini diberikan santunan kepada anak yatim binaan DPP sekitar 300 anak. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi maka kita dapat menjalankan kehidupan mendekati apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. [caption id="attachment_377158" align="aligncenter" width="312"] Jamaah Maulid DPP[/caption] (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Dewatering Sebagai Proses Pajak Air Tanah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Dewatering Sebagai Proses Pajak Air Tanah

[caption id="attachment_377115" align="aligncenter" width="540"] Proses Dewatering dalam pembuatan pondasi bangunan[/caption] Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan pengeringan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan. Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi melaksanakan pertemuan dalam rangka permohonan sosialisasi dari UPPD mengenai Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, khususnya Dewatering (6/11). Perubahan Pergub 37/2009 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta sudah disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah. Dewatering (pekerjaan pengeringan) adalah pekerjaan sipil yang bertujuan untuk dapat mengendalikan air (air tanah/permukaan) agar tidak mengganggu atau menghambat proses pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, terutama untuk pelaksanaan bagian struktur yang berada dalam tanah dan di bawah muka air tanah. Dilakukan 1x pada saat pembuatan pondasi bangunan atau basement dan tidak dilakukan terus menerus. Besarnya pajak air tanah dewatering dihitung berdasarkan potensi air tanah yang diambil dan/atau dipindahkan di dalam lapisan tanah akibat aktivitas dewatering di lokasi tersebut. Cara penghitungan pajak air tanah dewatering adalah dengan memasang alat meter air untuk menghitung besarnya luas/volume air dewatering, sampai kegiatan dewatering selesai dan untuk menghitung besar volume air dewatering adalah melihat debit pengambilan air dewatering yakni luas selimut dinding lahan dewatering yang akan dikalikan dengan tarif pajak air tanah (20%). [caption id="attachment_377116" align="alignleft" width="312"] Pertemuan DPP dengan Unit terkait masalah dewatering[/caption] Dalam diskusi dibahas mengenai perhitungan penetapan pajak dewatering dan usulan pembuatan Surat Edaran Kadin mengenai petunjuk pelaksanaan dewatering di lapangan. Dari BPLHD menjelaskan tentang filosofi pembuatan Pergub ini bagi kerugian dampak lingkungan karena pengambilan air tanah, sehingga perlu diperhitungkan menjadi pajak. Saat ini pencatatan meter air sudah tidak dilakukan BPLHD. Dari Dinas Tata Air menjelaskan tentang pelaksanaan dewatering, sebagai unit yang sekarang mengawasi penggunaan air tanah dengan memasang meteran air dan mengurus izin eksplorasi dan izin pemanfaatan air tanah. Dari BPTSP, unit yang mengeluarkan izin eksplorasi dan izin pemanfaatan air tanah menjelaskan tentang tata cara perizinan. BPTSP sudah mensyaratkan izin dewatering menjadi izin syarat pengajuan IMB bagi pendirian baru bangunan sehingga dari data ini bisa diperoleh calon WP Pajak Air Tanah. Rencana sosialisasi dewatering akan dilaksanakan sekaligus mengantisipasi perubahan organisasi yang melaksanakan tupoksi teknis penggunaan air tanah dengan dengan nara summber dari BPLHD, BPTSP dan Dinas Tata Air guna menjelaskan secara teknis tentang penghitungan dan penerapan penggunaan air tanah bagi kepentingan perpajakan. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377117" align="alignleft" width="222"] Pengawasan dewatering dilapangan oleh UPPD Senen[/caption]

Selengkapnya
Kalimantan Utara Mencari Kiat Peningkatan Pendapatan Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kalimantan Utara Mencari Kiat Peningkatan Pendapatan Daerah

[caption id="attachment_377152" align="alignleft" width="450"] Sudut Kota Tarakan di Waktu Malam[/caption] Diklat LPEM-FEB UI bekerjasama dengan Dispenda Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Diklat Tata Cara Perhitungan Potensi Pendapatan Daerah dan Penyusunan Tarif Pajak Daerah/Retribusi Daerah untuk Dispenda Kalimantan Utara (Kaltara) dari tgl 8-9 Desember 2016 di Hotel Ibis Kramat Jakarta. Dalam Kesempatan itu LPEM-FEB UI meminta DPP memberikan materi kuliah pada sesi Kiat-kiat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kepala Satpel Layanan Informasi mewakili Kepala Unit PPLI memberikan materi dan diskusi mengenai Pajak Provinsi yang ditangani Dispenda Kalimantan Utara seperti pembahasan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pajak Jakarta menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB mulai tanggal 1 November hingga 31 Desember 2016 guna meningkatkan pendapatan dari tunggakan. Untuk BBN-KB, DPP sedang melakukan intensifikasi pajak kendaraan secara progresif melalui pendataan NIK di server Samsat dan updating Kartu Keluarga (KK) bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB ke Samsat sehingga akan meningkatkan nilai pajak. Hal lain adalah percepatan pelayanan dengan melakukan layanan e-samsat melalui internet dan ATM Bank DKI dan segera menyusul dengan ATM Bank BNI, BTN dan Bukopin. Selain itu dilakukan layanan Samsat Keliling, Samsat di Mall dan Samsat di Kecamatan untuk menambah kualitas dan percepatan layanan PKB. Dispenda Kalimantan Utara akan me-launching e-samsat di tahun 2017 dan pada kesempatan ini meminta masukan persiapan dalam melakukan e-samsat. [caption id="attachment_377153" align="alignleft" width="312"] Pelatihan Tarif Pajak Kalimantan Utara[/caption] Dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan atau PBB-KB, pemeriksaan pajak harus dintesifkan dan dibantu dengan BPKP atau BPH Migas untuk data serta perlunya dilakukan monitoring bagi perusahaan retail Bahan Bakar yang tidak melaporkan penjualan BBM-nya. Untuk pertanyaan Pajak Rokok, mekanismenya sama dengan Kaltara dengan tarif sebesar 10% dan dikenakan dari Cukai Rokok. Pajak Rokok disetor ke Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Hal lain yang dilakukan Dinas Pajak Jakarta adalah penegakan aturan guna meningkatkan penerimaan, DPP melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 105/2016 dan 115/2016 dalam melakukan penempelan stiker kepada para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah khususnya untuk objek pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta memasang Plang tunggakan PBB. [caption id="attachment_377154" align="alignright" width="312"] Narasumber dari Dinas Pajak Jakarta[/caption] Pembenahan SDM, perkuatan Sistem Informasi, perkuatan peraturan, kebijakan pengurangan, peningkatan waktu serta kualitas layanan adalah upaya konsisten yang harus dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak. Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung dan 1 Kota yakni Kota Tarakan. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×