background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Asahan Pelajari Roadmap Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Asahan Pelajari Roadmap Pajak Daerah

[caption id="attachment_377145" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan DPRD Kabupaten Asahan Sumatera Utara[/caption] Kunjungan Kerja Komisi 8 DPRD Kabupaten Asahan Sumatera Utara ke Dinas Pelayanan Pajak DKI dalam rangka penambahan wawasan pengetahuan tentang strategi peningkatan PAD khususnya sektor Pajak Daerah dipimpin Ketua Komisi Bapak Harahap guna membahas tentang Roadmap pemungutan Pajak Daerah di Jakarta, Perda per jenis Pajak Daerah di Jakarta dan strategi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dalam upaya peningkatan PAD khususnya sektor Pajak Daerah.(7/12) Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi bersama pendamping dari Bidang Pengendalian, Tipda, Renbang dan Peraturan memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pelayanan Pajak dan menjawab pertanyaan dalam diskusi seperti: -Pemungutan Pajak Rokok, dibayar oleh pabrikan rokok. Penyetoran Pajak Rokok dilakukan secara triwulan. Apabila terjadi kelebihan penyetoran Pajak Rokok ke Provinsi akan diperhitungkan dalam penyetoran tahun berikutnya. -Pajak Parkir, DPP memungut parkir off street sedangkan on street ditangani oleh Dishub. Pajak Parkir di Jakarta dikenakan tarif 20% sebelum asuransi parkir. [caption id="attachment_377146" align="alignleft" width="220"] Diskusi tentang Pendapatan Daerah dengan DPRD Asahan[/caption] -Untuk penegakan aturan, DPP melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 105/2016 dan 115/2016 dalam melakukan penempelan stiker kepada para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah khususnya untuk objek pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta Plang tunggakan PBB. -Untuk mengurangi tunggakan PBB-P2, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rusunawa dan Rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar. Tunggakan PBB-P2 yang lama tetap terus ditagih. [caption id="attachment_377143" align="alignright" width="220"] Bendungan Asahan[/caption] -Untuk percepatan dan fungsi pengawasan bagi Wajib Pajak Self Assesment, DPP melalui Bidang Tipda melakukan pemungutan pajak melalui online sistem, baik melalui kerjasama dengan Bank maupun menggunakan alat e-pos untuk Wajib Pajak menengah dan kecil. Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara. Kabupaten ini beribukotakan Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.675 km². Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Asahan terdiri dari 100 kelurahan, 237 desa dan 25 kecamatan. Di era kolonial, wilayah ini disebut sebagai Assaban oleh Belanda. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
DPRD NTB Diskusikan Pajak Rokok di Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

DPRD NTB Diskusikan Pajak Rokok di Jakarta

[caption id="attachment_377108" align="aligncenter" width="587"] Pantai Senggigi Lombok-NTB[/caption] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka studi komparatif terkait pengelolaan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (15/11). Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan Sunda Kecil dan termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi yang biasa disingkat NTB ini memiliki 10 Kabupaten/Kota. Di awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini nama "Nusa Tenggara" digunakan oleh dua daerah administratif: Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. [caption id="attachment_377109" align="alignleft" width="312"] Kunjungan DPRD NTB[/caption] Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan perwakilan Bidang Pengendalian DPP memberikan informasi-informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti informasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Dari target pajak sebesar Rp.33,1 Triliun (APBD-P) sudah tercapai Rp.27,2 Triliun dengan persentase 82,31%. Khususnya untuk Pajak Rokok sudah tercapai Rp.426 Miliar atau sebesar 81,25% dari target APBD-P sebesar Rp.525 Miliar. Untuk pertanyaan Pajak Rokok, dijelaskan mengenai tarif Pajak Rokok sebesar 10% yang dikenakan dari Cukai Rokok. Dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok disetor ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 70%. Bagian Kab / Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kab/kota. Penyetoran Pajak Rokok dilakukan secara triwulan. [caption id="attachment_377110" align="alignleft" width="312"] Diskusi tentang Pajak Rokok dengan DPRD NTB[/caption] Terkait proses pembayaran, pemungutan, penyetoran, penganggaran dan transfer bagi hasil, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta selalu melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Apabila terjadi kelebihan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan dalam penyetoran tahun berikutnya. Perhitungan kelebihan didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Perbendaharaan. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. (Phn/And/Sun/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
DPP Gathering 2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

DPP Gathering 2016

[caption id="attachment_377043" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan kinerja pada pegawai di acara Gathering DPP 2016[/caption] Pencapaian target penerimaan pajak 100% dan persiapan perubahan organisasi menjadi tujuan utama di akhir tahun ini. Bersama kita Bisa!. Dinas Pelayanan Pajak mengadakan acara Gathering untuk pemantapan dan konsolidasi seluruh pegawai dinas yang terdiri dari 43 kantor UPPD Kecamatan, 5 Suku Dinas, 5 Unit PKB atau Samsat, 4 Bidang, 1 Sekretariat Dinas dan 1 Unit Penyuluhan dilaksanakan di Sari Ater Subang (26/11/2016). Perlunya meningkatkan upaya dalam mencapai target ditahun Triwulan IV 2016 periode Oktober sampai dengan Desember adalah suatu keharusan yang ditekankan oleh Kepala Dinas. [caption id="attachment_377044" align="aligncenter" width="512"] Seluruh pegawai DPP dengarkan arahan Kepala Dinas untuk strategi kinerja di akhir tahun 2016 [/caption] Dari 13 jenis pajak yang dipungut Dinas Pelayanan Pajak adalah Pajak PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB atau Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak PBB-KB atau Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor), Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan atau PPJ dan Pajak Air Tanah atau PAT. Target hingga saat ini sudah tercapai 85.86% atau Rp. 28,4 T dari target Rp. 33,1 T. Dari sektor Pajak hotel, restoran, reklame, PPJ, BPHTB dan Rokok yang masih belum memenuhi target dan perlu diintensifkan lagi. Semoga setelah diadakannya acara ini maka kinerja semakin fokus dan semangat dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai target kerja. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377045" align="aligncenter width="512"] Senam dan Fun Games[/caption]

Selengkapnya
Cara Bayar e-samsat via ATM Bank DKI
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Cara Bayar e-samsat via ATM Bank DKI

[caption id="attachment_377039" align="alignleft" width="1024"] Cara Bayar PKB via e-samsat Bank DKI[/caption]

Selengkapnya
Appraisal Internasional dan LPEM UI Diskusikan PBB Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Appraisal Internasional dan LPEM UI Diskusikan PBB Jakarta

[caption id="attachment_377096" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan LPEM UI dan Appraisal International[/caption] Kunjungan kerja LPEM UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) untuk dukungan studi lapangan pelaksanaan TOR (Term Of Reference) kegiatan penelitian berjudul ‘Tax Revenue Administration and Modernization and Policy Improvement in Local Government (TRAMPIL) guna memberikan kontribusi dalam revisi UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (28/11/2016). Tamu yang hadir adalah Dr. Mahfud Sidik, dari LPEM UI (mantan Dirjen Pajak RI 2000-2001) dan Dr. William J. McCluskey, Dosen Appraisal dari Ulster University, North Irlandia & University Pretoria, South Africa. Pengarang buku: ”Land Value Taxation” dan buku: ”A Primer on Property Tax: Administration and Policy” dan berbagai Paper tentang ”Land Valuation”. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Kasatpel serta perwakilan Renbang, Tipda dan Sekretariat (anggaran) menerima kunjungan tersebut. Hal yang dibahas adalah: 1. Hasil Analisis Keselarasan kebijakan pajak daerah dan pajak pusat. 2. Hasil penilaian dampak pengalihan wewenang pemungutan PTB (Pajak Tanah Bangunan) ke daerah, 3. Permodelan valuasi objek PTB. 4. Sistem penerimaan dan implementasi di pemerintah daerah yang diujicobakan. 5. Proposal penyempurnaan UU No.28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Pengembangan pedoman praktik PTB yang meliputi pembaruan fiscal cadastre atau pendataan, penilaian PTB, pengumpulan dan penyitaan obyek pajak. 7. Strategi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dalam upaya peningkatan PAD khususnya sektor Pajak Daerah Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak bersama pendamping memimpin diskusi yang panjang dan menyampaikan permasalahan Pajak PBB di Jakarta seperti peraturan di Jakarta yang menyangkut Perda, Pergub, Instruksi Kadin yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Pajak PBB-P2. Hal lainnya seperti tata cara pemungutan dan peranan UPPD dalam melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, pencatatan piutang, penagihan, pembetulan, pengurangan, penilaian, pembatalan, cleansing data dan pelaporan PBB-P2. Lalu anggaran yang disiapkan untuk proses pemungutan pajak daerah khususnya Pajak PBB dan hasil yang didapatkan. Dalam bahasan penilaian atau appraisal diberitahukan peranan Penilai PBB di DPP, tata cara serta penyiapan Aplikasi Penilaian Individu dan Pasar Property PBB-P2. Untuk penilaian individu bagi bangunan khusus, keterangan RAB dari kontraktor sangat diperlukan selain formulir SPOPD dan LSPOPD PBB yang di isi oleh WP, sehingga dapat diperoleh pendekatan harga yang sesuai dengan kelas bangunan yang tersedia dan dibantu dengan aplikasi DBKB. Kadaster atau yang lebih dikenal dengan pertanahan adalah sebuah sistem administrasi informasi persil tanah (land information system) yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab (rights, restrictions, and responsibilities) dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan. Secara umum, kadaster dimaksudkan untuk pengelolaan hak atas tanah, nilai tanah, dan pemanfaatan tanah (land tenure, land value and land use). [caption id="attachment_377100" align="alignleft" width="312"] Kunjungan ahli penilai property internasional ke DPP[/caption] Sekarang ini sedang dikembangkan secara online aplikasi GIS (Geographic Information System) peta persil tanah berbasis web dan diperagakan oleh Bidang Tipda pada pertemuan tersebut. Dr. Mahfud Sidik, dari LPEM UI sebagai mantan Dirjen Pajak RI 2000-2001 juga ikut menjelaskan tentang pemungutan PBB di pusat dahulu, pendaerahan PBB dan hal teknis lainnya tentang PBB. Ahli Appraisal Mr. McClusky menceritakan pula tentang masalah PBB negara luar, seperti pengenaan minimum charge jadi tidak ada PBB yang dibebaskan dan untuk penilaian bangunan, dapat menggunakan perhitungan asset bangunan dalam laporan harta kekayaan perusahaan pemilik gedung sehingga lebih akurat ditetapkan pajaknya. Menurut Mr. McClusky, melihat harga penilaian di NJOP yang ditetapkan oleh DPP, maka harga tersebut masih sangat rendah karena tidak melihat harga pasar secara real. Ada kalanya satu objek PBB bisa naik ataupun turun tergantung harga pasar dan kondisi real yang dapat berubah-ubah. Bagi pemilik usaha, pajak PBB bisa menjadi Business Cost dan bagi Rumah Tangga menjadi beban Rumah Tangga. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta sudah membebaskan Pajak PBB bagi masyarakat dengan NJOP dibawah Rp. 1 Miliar dan fokus memungut PBB bagi objek diatas Rp. 1 Miliar. (Phn/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377098" align="alignleft" width="167"] Buku Karangan William J. McCluskey untuk referensi Pajak PBB internasional[/caption] [caption id="attachment_377099" align="alignleft" width="167"] Buku Karangan William J. McCluskey untuk referensi Pajak PBB internasional[/caption]

Selengkapnya
Banjarmasin Revisi Perda Pajak Hiburan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Banjarmasin Revisi Perda Pajak Hiburan

[caption id="attachment_377089" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan DPRD Kota Banjarmasin ke Dinas Pariwisata Jakarta[/caption] Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Panitia Khusus Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin untuk memperoleh data dan infromasi berkenaan dengan Pajak Hiburan dan Rekreasi (25/11/2016). Hal ini dilakukan karena DPRD Kota Banjarmasin dalam proses merevisi Peraturan Daerah, khususnya tentang pajak hiburan seperti akan melakukan perubahan tarif pajak hiburan dan perhitungan pajak hiburan. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi dan diterima oleh Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ketua rombongan DPRD Banjarmasin menceritakan masalah pajak daerah dan revisi tarif pajak hiburan. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mewakili Kepala Dinas Pariwisata menerima rombongan dan menjelaskan tentang pariwisata di Jakarta serta membahas kebiajakan, tempat wisata, data akomodasi dan tempat makan yang ada di Jakarta. Humas Pajak Jakarta yang hadir pada pertemuan itu menjelaskan terkait pajak daerah khususnya pajak hiburan, seperti penjelasan secara singkat mengenai Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010, pengenaan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan hiburan, Objek Pajak Hiburan dan Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Untuk Tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); pertandingan olahraga; tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya dikenakan tarif pajak yang berbeda. [caption id="attachment_377090" align="alignleft" width="312"] Dinas Pariwisata dan Dinas Pajak Jakarta menjelaskan tentang kebijakan di Jakarta[/caption] Beberapa tarif pajak hiburan seperti : Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen), Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disck jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Disampaikan infromasi bahwa untuk rumah karaoke yang menjual paket room yang sudah termasuk makan dan minum, pajak yang dikenakan adalah pajak hiburan bukan pajak restoran karena didasarkan salah satunya kepada izin pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Penjelasan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 2792 Tahun 2015 tentang Dasar Pengenaan Pajak Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima wajib pajak, dimana pembayaran yang seharusnya diterima Wajib Pajak terjadi dalam hal pembayaran dengan harga khusus, sehingga yang diterima wajib pajak lebih rendah dari yang seharusnya. [caption id="attachment_377092" align="alignright" width="312"] Penyerahan Cinderamata dari Kota Banjarmasin[/caption] Dinas Pelayanan Pajak DKI menetapkan perlakuan pajak hiburan terhadap Personal Trainner dan program latihan khusus pada pusat kebugaran sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak nomor 935 tahun 2016. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahanan cinderamata. Semoga penjelasan tentang pariwisata dan pajak di Jakarta dapat memberikan masukan untuk merevisi perda pajak daerah di kota Banjarmasin. (Phn/And/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×