background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kegiatan Pelayanan di UPPD Gambir
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kegiatan Pelayanan di UPPD Gambir

Antuasisme warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Gambir sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi UPPD Gambir untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya. Hal ini terkait juga dengan akan berakhirnya masa waktu Pergub 134/2015 tentang pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah yang akan berakhir pada tanggal 5 maret ini. Besarnya pengurangan pokok Piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Piutang PBB-P2 dalam SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak; dan b. Piutang PBB-P2 dalam SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak. Meskipun banyaknya warga yang datang untuk mengurus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunannya namun Petugas Pelayanan Pajak di Unit Pelayanan pajak Daerah Gambir tetap melayani secara ramah dan profesional. [Jum]

Selengkapnya
Sosialisasi Pajak Daerah di Kelurahan Kecamatan Tanjung priok
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pajak Daerah di Kelurahan Kecamatan Tanjung priok

[caption id="attachment_374974" align="alignleft" width="250"] Sosialisasi Pajak Daerah di Kelurahan Sunter Agung tanggal 7 Maret 2016[/caption] UPPD Tanjung Priok berkerja sama dengan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) atau Humas DPP melakukan sosialisasi pajak daerah kepada tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW dan LMK di 7 Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung Priok menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta No. 345/-1.722 tanggal 12 Februari 2016 tentang Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 pada UPPD dan upaya pendataan dan penetapan Wajib Pajak Hotel pada Rumah Kos yang belum terdaftar serta upaya pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sosialisasi BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk menghindari pajak progresif. Materi yang disampaikan adalah tentang √Ėptimalisasi Potensi Pajak Daerah (PBB-P2, Pajak Hotel/Rumah Kos, PKB dan BBN-KB) oleh Ridwan Pohan dari Humas DPP. Acara pertama dilaksanakan di Aula Kelurahan Sunter Agung pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 jam 9.00 dibuka oleh Ka. UPPD Tanjung Priok Bapak Simon Panjaitan, acara dilanjutkan pada jam 13.00 di Aula Kelurahan Sunter Jaya. Untuk pelaksanaan PBB-P2 tahun 2016 Pencetakan massal SPPT PBB-P2 2016 sudah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2016, penyampaian SPPT PBB-P2 2016 kepada Kecamatan/Kelurahan sudah diserahkan pada tanggal 1 Februari 2016 dan SPPT PBB-P2 2016 yang belum tersampaikan kepada Wajib Pajak, dapat dikembalikan ke UPPD mulai tanggal 1 Maret 2016. Untuk Jatuh Tempo pembayaran PBB-P2 sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2016. Kabar gembira disampaikan kepada warga melalui Pergub NO.259 Tahun 2015 pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rusunawa, Rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Milyar yang berlaku untuk Rumah, Rusunawa, Rusunami yang dimiliki oleh Orang Pribadi dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp. 1 Milyar, memiliki 1 (satu) Objek Pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Milyar atau memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak di daerah dengan NJOP masing-masing sampai dengan Rp. 1 Milyar. Kebijakan ini tidak berlaku untuk objek pajak berupa Tanah Kosong dan Rusunami/Rusunawa dengan status PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli). Untuk Rumah Kos yang dikenakan Pajak Hotel karena rumah kos masuk kedalam definisi Hotel yaitu memiliki fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Rumah Kos yang dikenakan adalah Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Ada permintaan dari warga agar tarif pajak hotel rumah kos direndahkan. Kebijakan ini menyangkut perubahan aturan dan dikembalikan kepada pelaksana kebijakan legislasi. Untuk Pajak PKB dan BBN-KB, disampaikan kepada warga kebijakan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan yaitu kepemilikan oleh orang pribadi yang ditetapkan sebesar Kendaraan pertama 2%, kedua 2,5%, ketiga 3%, keempat dan seterusnya sd ketujuh belas 3,5% sd 10%. Untuk kepemilikan oleh badan sebesar 2%. Bagi orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Acara sosialisasi Pajak Daerah dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 di Kelurahan Warakas dan Papanggo dengan nara sumber Andri Maulidi Rijal serta pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Kelurahan Tanjung Priok, Sungai Bambu dan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok dengan nara sumber Hari Budijanto dari Humas DPP. (Phn) [caption id="attachment_374975" align="alignleft" width="250"] Sosialisasi Pajak Daerah di Kelurahan Sunter Jaya oleh Ridwan Pohan dari Humas DPP tanggal 7 Maret 2016[/caption] [caption id="attachment_374983" align="alignleft" width="250"] Ka. UPPD Tanjung Priok Simon Panjaitan dan Andri Maulidi dari Humas DPP memberikan materi di Kelurahan Warakas dan Papanggo tanggal 8 Maret 2016[/caption] [caption id="attachment_374985" align="alignleft" width="250"] Hari Budijanto dari Humas DPP memberikan materi di Kelurahan Tanjung Priok tanggal 10 Maret 2016[/caption] [caption id="attachment_374986" align="alignleft" width="250"] Sosialisasi Pajak Daerah di Kelurahan Sungai Bambu tanggal 10 Maret 2016[/caption] [caption id="attachment_375033" align="alignleft" width="250"] Sosialisasi Pajak Daerah di Kelurahan Kebon Bawang tanggal 15 Maret 2016[/caption]

Selengkapnya
Minahasa Mengintensifkan Pajak Daerah
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Minahasa Mengintensifkan Pajak Daerah

[caption id="attachment_375001" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Kerja DPRD Minahasa-Sulut ke Humas DPP[/caption] Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Kamis, 10/3/2016). Rombongan dipimpin oleh Bapak Rommy Ketua Komisi III DPRD Minahasa diterima di ruang rapat Humas Jakarta di lantai 10, Gedung Dinas Teknis Jl. Abdul Muis 66 Jakarta Pusat, oleh Humas Pajak Jakarta didampingi oleh Bidang Pengendalian. Maksud dan tujuan kunjungan adalah mengetahui tentang Peraturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Jakarta khususnya pada pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tenaga Listrik didapatkan dari Tenaga Listrik PLN, yaitu aliran listrik yang dipasok oleh PLN dan Tenaga Listrik bukan PLN yaitu aliran listrik yang dipasok bukan oleh PLN. Pelanggan Listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN atau bukan PLN, pada saat dibayarkan tagihan listriknya maka pelanggan dikenakan Pajak PPJ. Untuk tarif PPJ setiap daerah di Indonesia berbeda. Di Jakarta tarif yang dikenakan jika digunakan atau dikonsumsi oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%, bila digunakan atau dikonsumsi sendiri (Rumah Tangga) adalah sebesar 2,4% dan untuk untuk penggunaan tenaga listrik yang bisa dihasilkan sendiri tarif PPJ ditetapkan sebesar 1,5%. Kabupaten Minahasa masih merasakan kurangya pendapatan dari PPJ untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan, sehingga dirasakan perlu untuk mengintensifkan penagihan PPJ dan pemeriksaan PPJ. Hasil pendapatan dari Pajak Daerah adalah salah satu elemen untuk membiayai daerah melalui APBD, sehingga semua sektor pendapatan dari pajak daerah yang dipungut saling melengkapi kebutuhan dana pembangunan dan tidak tersegmentasi sesuai namanya, sehingga bisa didapatkan hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk membiayai pendidikan dan kesehatan, begitu pula apabila hasil dari pajak penerangan jalan yang belum menutupi tagihan rekening listrik lampu jalan, maka sumber dana didapatkan dari pajak dan sumber yang lain. Upaya penghematan listrik dari perubahan lampu jalan berjenis mercury ke bentuk solar cell atau lampu LED adalah salah satu upaya untuk menghemat pemakaian listrik. Pada Pajak reklame, kebijakan Pemprov DKI dalam aspek Penyelenggaraan Reklame yaitu sekarang ini penyelenggaraan reklame ditata kembali dan diarahkan memiliki daya dukung pariwisata kota Jakarta karena Media Elektronik dapat menambah keindahan arsitektur ruang kota. Reklame bilboard atau papan harus dijaga pada kawasan kendali ketat dan kendali sedang. Untuk kawasan khusus hanya berupa backlight berbentuk reklame elektronik atau digital. Penyelenggaraan reklame dititik beratkan pada dinding bangunan gedung agar mendorong pemilik pengelola bangunan dan gedung dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Jakarta yang tertata rapi, indah dan terang. Untuk pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Karena Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran yang dikenakan pajak restoran sebesar 10% setiap transaksi. DPP DKI mengintensifkan pemungutan pajak berbasis Online melalu kerjasama dengan Bank BRI. Mulai tahun 2016 ini DPP menambah fasilitas pemungutan pajak melalui penggunaan alat e-POS (electronic Payment Online System) sebanyak 5.555 Unit yang disebar ke obyek Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan. Untuk memudahkan pembayaran juga digunakan sistem pembayaran pajak online yang mandiri melalui https://pajakonline.jakarta.go.id. Minahasa (dahulu disebut Tanah Malesung) adalah kawasan semenanjung yang berada di provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini terletak di bagian timur laut pulau Sulawesi. Minahasa juga terkenal akan tanahnya yang subur yang menjadi rumah tinggal untuk berbagai variasi tanaman dan binatang, darat maupun laut. Terdapat berbagai tumbuhan seperti kelapa dan kebun-kebun cengkeh, dan juga berbagai variasi buah-buahan dan sayuran. Fauna Sulawesi Utara mencakup antara lain binatang langka seperti burung Maleo, Kuskus, Babirusa, Anoa dan Tangkasi (Tarsius Spectrum). [caption id="attachment_375000" align="alignleft" width="150"] Teluk Buyat-Minahasa[/caption] Melansir berita dari kompas.com, Minahasa yang beribukota di Tondano, sudah dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa karena hasil bumi dan keindahan alamnya. Kabupaten yang masuk di Sulawesi Utara ini sering kali disebut sebagai salah satu tempat pariwisata bahari di Indonesia. Pasalnya, seperti di Minahasa Tenggara memiliki alam yang indah dan dikenal juga sebagai salah satu spot untuk menyelam di Sulawesi Utara selain Taman Nasional Bunaken. Di Minahasa Tenggara secara geografis berada di tepi pantai, menguntungkan bagi wisatawan yang berlibur ke sana. Menikmati matahari terbit dan terbenam sambil memotret merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Untuk menuju Minahasa Tenggara ini paling mudah adalah melalui Manado. Dari Manado kita melalui jalan darat dengan lama perjalanan 3 sampai 4 jam melalui jalur selatan Sulawesi dan berkelok-kelok. Sesampai di Minahasa Tenggara ada beberapa obyek wisata yang harus dikunjungi, yaitu Pantai Lakban di Ratatotok yang sangat terawat dan mempunyai pemandangan yang indah. Di sisi pantai banyak terdapat bukit-bukit yang mengelilinginya dan kita bisa menaiki bukit tersebut dan menikmati keindahan Teluk dari atas bukit ini. Nama pantai Lakban ini dahulu dinamakan Teluk Buyat dan sempat santer diisukan pantai di sini tercemar limbah tambang pada tahun 2004. Setelah aktivitas penambangan tutup Pantai Buyat ini diubah menjadi Pantai Lakban dan sekarang menjadi destinasi wisata pantai yang diunggulkan di Minahasa Tenggara. Lalu ada Danau Messel, sebetulnya Danau Messel ini bukanlah danau alami, tetapi bekas site Tambang PT. Newmont Minahasa Raya yang sudah direklamasi dan saat ini menjadi danau tempat wisata. Buat yang hobi memancing di danau ini dan banyak terdapat ikan mas dan mujair dan Danau Linow yang dapat membuat terkesima dengan keindahan danaunya, suatu destinasi yang sangat terawat dan bersih. Di sepanjang tepi danau kita bisa melihat itik dan angsa yang berseliweran dengan lucunya berenang bersama anak-anak itik. Yang membuat spesial Danau Linow ini adalah warna danaunya yang bisa berubah berwarna warni ketika terkena sinar matahari. Yang membuat warna-warni danau ini ternyata karena tingginya kadar belerang. Acara Kunjungan dari DPRD Minahasa dilanjutkan ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat untuk melihat secara langsung pelayanan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Parkir serta ke UPPD Gambir untuk melihat pelayanan Pajak PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak reklame dibawah 24 Meter dan diterima oleh Ka. UPPD Gambir Ibu Nur Ahdiyani. (Phn). [su_slider source="media: 375010,375001,375000" limit="3" link="lightbox" title="no" mousewheel="no"]

Selengkapnya
Pemungutan Pajak Berjalan Sesuai Harapan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemungutan Pajak Berjalan Sesuai Harapan

[caption id="attachment_375015" align="alignleft" width="250"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo[/caption] Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta. Tercatat hingga 10 Maret ‚Äérealisasi penerimaan pajak daerah DKI mencapai Rp. 4,15 triliun. "Kalau yang terus itu seperti pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame, kalau yang diakhir tahun maksimal itu PBB". Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo mengatakan, proses penerimaan pajak masih berjalan. Biasanya maksimal pemasukan terjadi di akhir tahun mendatang. "Kalau yang diakhir tahun maksimal itu PBB," ujarnya, Kamis (10/3). Adapun saat ini jenis pajak yang sudah mulai terlihat penerimaannya antara lain Pajak BPHTB, Pajak Restoran, BBNKB, dan PKB. "Kita terus maksimal untuk meralisasikan target pajak 2016 senilai Rp. 32,10 Triliun," tandasnya. Untuk jenis pajak lain, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memberlakuan sistem tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang pada tahun ini efektif meningkatkan pemasukan daerah. "Sejak diberlakukannya sistem tarif progresif untuk PKB, kami melihat adanya peningkatan bagi pemasukan daerah secara efektif," kata Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Edi Sumantri di Jakarta, terhitung perolehan jenis pajak PKB hingga Jumat (4/3) telah mencapai Rp. 1,134 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp. 830 miliar. "Peningkatan itu terjadi karena kami melakukan pengetatan terhadap Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sehingga, melalui KK dan KTP, kami bisa mengetahui jumlah kendaraan yang dimiliki oleh setiap KK dan menerapkan tarif progresif untuk PKB," ujar Edi. Oleh sebab itu, dia menuturkan, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pun menargetkan perolehan PKB pada tahun ini dapat mencapai Rp. 7 triliun. Selain PKB, hingga saat ini, peningkatan juga terjadi pada beberapa jenis pajak lain, di antaranya pajak hiburan dari tahun lalu Rp. 86 miliar menjadi Rp. 125 miliar pada tahun ini, pajak restoran dari Rp. 329 miliar menjadi Rp. 429 miliar dan pajak hotel dari Rp. 212 miliar menjadi Rp. 236 miliar. Peningkatan terhadap ketiga jenis pajak tersebut bukan hanya disebabkan adanya pengetatan data dan sosialisasi, tetapi juga karena mulai diberlakukannya sistem online pajak daerah. Dengan diberlakukannya sistem online pajak daerah, maka pendapatan setiap wajib pajak dapat dipantau secara real time dan besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan pendapatannya. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada tahun ini telah ditetapkan sebesar Rp32,10 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni Rp. 34 triliun dan realisasinya Rp. 27 triliun. (beritajakarta/antaranews/Phn).

Selengkapnya
Konsultasi Dispenda Aceh Tengah tentang Pajak Online
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Konsultasi Dispenda Aceh Tengah tentang Pajak Online

[caption id="attachment_375021" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Kabupaten Aceh Tengah[/caption] Pada tanggal 1 Maret 2016 Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tengah melakukan konsultasi dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta diterima oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Ibu Erma Sulistianingsih. Tujuan dari kedatangan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang beribukota di Takengon ini utamanya adalah, untuk mempelajari sistem Pajak Online yang ada di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan penerapan Pajak Online di Kabupaten Aceh Tengah. Disampaikan dalam pertemuan tersebut mengenai dasar hukum pelaksanaan pajak online di DKI Jakarta adalah Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah menyebutkan: Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui online system. Dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Online System. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang online system Bank BRI yang diawali dengan melakukan tahapan sosialisasi kepada wajib pajak, selanjutnya disampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak melalui Suku Dinas Pelayanan Pajak dan dilanjutkan melakukan survey kelokasi objek pajak untuk mengetahui peralatan dan sistem yang dipakai dilokasi objek pajak tersebut. Dari hasil survey diperoleh data tentang objek pajak kemudian ditetapkan tim dari BRI untuk memutuskan apakah objek pajak tersebut akan dipasang alat atau tidak. Jika telah disepakati untuk dipasang alat yang bernama Barebone, maka setelah disesuaikan sistem yang ada di objek pajak dengan yang ada di BRI barulah dapat terkoneksi dan seterusnya sampai proses autodebet atas dana yang ada dalam rekening wajib pajak untuk disetorkan sebagai pajak. Untuk memonitor semua transaksi atas wajib pajak yang sudah terkoneksi dalam sistem online dari BRI dapat dipantau melalui Cash Management System (CMS) yang telah dipersiapkan oleh pihak BRI, melalui CMS petugas dapat memantau semua transaksi yang ada pada objek pajak. Disampaikan juga saat ini Dinas Pelayanan Pajak telah mengembangkan aplikasi pajak online dengan sistim e-POS (electronic Point of Sales) untuk wajib pajak yang masih menggunakan alat transaksi manual. POS dipasang pada alat transaksi yang ada di objek pajak, dan alat ini telah terkoneksi dengan server Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, sehingga seluruh transaksi terekam dalam data base Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendengar dan memahami dari Sistem Online Pajak yang di jalankan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, maka Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan masukan tentang sistem perpajakan online guna pengoptimalan pemasukan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. (Jum) [caption id="attachment_375022" align="alignleft" width="250"] Kota Takengon Ibukota Aceh Tengah[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dispenda Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 2 Maret 2016 mengadakan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Rombongan tiba pukul 11.00 WIB dan diterima oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Ibu Erma Sulistianingsih. Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja ini adalah untuk menggali informasi terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah di DKI Jakarta utamanya berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menjelaskan mengenai pengelolaan pelimpahan piutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yaitu salah satunya dengan cara melakukan cleansing data objek pajak PBB-P2, dimana terdapat kurang lebih 14.000 objek pajak yang merupakan hasil cleansing dengan ketetapan sebesar kurang lebih Rp.1,3 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2016 ini mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milliar dengan maksud untuk membantu meringankan beban hidup Wajib Pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Terkait penagihan aktif terhadap piutang pajak PBB-P2 pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melakukan MoU dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 2011/-72 dan B-4865/O.1/Gs/08/2015 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata usaha dalam hal : Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Konsultasi Hukum. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggunakan sistem database SIM-PBB yang dapat diakses oleh seluruh unit-unit yang berada di bawah Dinas Pelayanan Pajak. Semoga banyak ilmu dan manfaat yang diperoleh oleh Dispenda Kabupaten Deli Serdang setelah Kunjungan Kerja ini, yang dapat diterapkan dan diaplikasikan untuk kemajuan Kabupaten Deli Serdang. (Jum)

Selengkapnya
×