background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Seminar Jejaring Kehumasan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Seminar Jejaring Kehumasan

[caption id="attachment_375648" align="aligncenter" width="491"] Bapak Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Keminfo RI[/caption] Membangun relasi dengan media untuk kerjasama pemberitaan dan program bagi Pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sekarang ini pemanfaatan media massa untuk membangun citra, menyebarkan gagasan dan informasi harus dilakukan sehingga terbentuk opini dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Media massa perlu berita, Pemerintah perlu diberitakan dan masyarakat perlu tahu informasi yang baik dan benar. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Diskominfo) menyelenggarakan kegiatan Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan dengan tema ”Sinergitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan media dalam mengembangkan komunikasi publik”. Acara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dimulai dari jam 08.30, bertempat di ruang Seribu Wajah Blok G lantai 22 Balaikota DKI dan dibuka resmi oleh Kadis Kominfo Bapak Iie Kurnia. Para peserta terdiri dari Staf dari seksi/sub bagian yang sering berhubungan dengan publikasi dan informasi di SKPD-nya. Perwakilan dari Dinas Pelayanan Pajak adalah Sdr. Ridwan Pohan dan Sdr. Andri Maulidi Rijal dari Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) atau Humas DPP. Sebagai pembicara pertama adalah Bapak Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang membawakan topik tentang membangun hubungan dengan media. Dari kacamata Humas pemerintah kepada peserta, diberikan pemahaman tentang prinsip membangun hubungan yang harmonis dengan media dan upaya meminimalisir salah tulis atau kutip serta menjawab pertanyaan yang sering muncul dan teknik menghadapi wawancara. Untuk penyiapan program kerja diberikan cara untuk menyusun program media seperti melalui media gathering, media briefing, media conference, media training, media visit dan media event yang sebaiknya dapat dianggarkan dan disiapkan orang atau person in charge, sehingga dapat fokus dan lebih baik persiapannya. Sebagai pembicara kedua adalah Ibu Anastasia Warih, Business Director dari Kompas Media yang membawahi liputan di 40 media massa Kompas Group. Beliau menyampaikan dari sisi Public Relation (PR) dimana bagi perusahaan swasta, pencitraan dan pembentukan opini positif adalah penting karena core business-nya adalah selling atau menjual, baik produk maupun jasa. Bagaimana cara menjalankan fungsi dan peranan Humas, cara membangun citra positif dengan kompetensi dan sinergis dengan tujuan organisasi. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang antusias dari para peserta dan dikahiri dengan berfoto bersama. (Pohan) [caption id="attachment_375649" align="alignnone" width="361"] Para peserta Seminar Jejaring Kehumasan[/caption]

Selengkapnya
[Sosialisasi] Pajak Daerah Dengan Diskon Usaha Hotel, Hiburan dan Restoran
5 years ago
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Pajak Daerah Dengan Diskon Usaha Hotel, Hiburan dan Restoran

[caption id="attachment_375636" align="aligncenter" width="367"] Wakadis DPP Edy Sumantri mensosialisasikan pengenaan pajak daerah pada discount didepan Accor Hotels[/caption] Pertemuan dengan Accor Hotels Group membahas SK Kadis 2792/2016 Tentang DPP Pajak Hotel, Hiburan, Restoran atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran. Acara dimulai dengan paparan singkat mengenai SK Kadis nomor 2792/2016 oleh Ibu Erma Sulistianingsih, Kepala Unit PPLI atau Humas DPP. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi bersama para Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas dilingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2016 di Balai Dinas lantai 16 Executive Room. Hal yang dibahas adalah kebijakan pemberian harga  khusus  termasuk  potongan harga kepada subjek pajak, juga untuk tamu insidentil yang memiliki member card yang dapat datang setiap saat. Dinas Pajak berpendapat bahwa dalam hal Wajib Pajak memberikan harga khusus termasuk potongan harga, pemberian hadiah dan sejenisnya serta pemberian potongan harga kepada subjek pajak diluar ketentuan aturan dan pemberitahuan sebelumnya adalah menjadi Dasar Pengenaan Pajak atau DPP. Dinas Pajak berpendapat bahwa pemberian potongan harga akan mengecilkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sehingga akan mengecilkan jumlah pembayaran dan penerimaan pajak. Disisi lain pemberian potongan harga adalah strategi pemasaran agar tamu tertarik mau menginap, makan dan minum setiap saat sehingga akan meningkatkan jumlah okupansi yang pada akhirnya akan membesarkan pembayaran pajak hotel. Dinas Pajak memberikan kebijakan bahwa potongan harga (discount) dapat diberikan apabila ada pemberitahuan tertulis 3 (tiga) hari sebelum tanggal discount diberikan dan disampaikan ke Dinas Pajak. Sehingga jika tidak adanya pemberitahuan discount maka dianggap DPP sesuai dengan harga normal. Untuk besaran discount, Dinas Pajak memperbolehkan WP memberikan discount setingginya 40% bagi tamu perusahaan, 20% bagi selain tamu corporate dan potongan 15% untuk makan dan minum dan 20% untuk pajak lain selain pajak hotel. Dinas Pajak memberikan solusi kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran apabila ingin mengenakan potongan harga sewaktu-waktu maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung berdasarkan harga normal terlebih dahulu, sehingga jumlah pajaknya tidak berkurang. (Pohan) [caption id="attachment_375638" align="alignleft" width="250"] Para peserta pertemuan sosialisasi pajak hotel dari Accor Group Hotel[/caption]  

Selengkapnya
Dispenda Kalsel Memperdalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 di DPP Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dispenda Kalsel Memperdalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 di DPP Jakarta

[caption id="attachment_375626" align="alignleft" width="277"] Kunjungan Dispenda Kalsel[/caption] Kunjungan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Konsultasi Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2016. Rombongan diterima oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Ibu RR. Erma Sulistianingsih dan Bapak Perwana Auliant dari Bidang Renbang Rombongan Kalsel dipimpin Bapak Muslimi Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan diterima di ruang rapat lantai 10, Gedung Abdul Muis, Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kunjungan kerja untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait implementasi peraturan dengan terbitnya Permendagri 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016. Acara dilanjutkan dengan diskusi terkait: Implementasi Permendagri 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016. Dalam diskusinya, terdapat perubahan ketentuan dari Permendagri No 101 Tahun 2014 mengenai penentuan koefisien bobot, pengenaan PKB dan BBN-KB untuk angkutan umum orang dan barang dan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor tahun 2016. Pengaruh dari perubahan tersebut antara lain : 1. Potensi kenaikan PKB untuk kendaraan jenis sedan, jip, minibus, microbus dan bus sedangkan jenis blind van dan pick up berpotensi turun. 2. Belum adanya kejelasan pemberlakuan perubahan bobot apakah berlaku untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan tahun 2016 saja atau tahun tahun sebelumnya. 3. Pelayanan dan pembayaran PKB dan BBN-KB yang belum tercantum dalam Permendagri No 12 tahun 2016 terhambat karena harus menunggu penetapan NJKB dari Mendagri. 4. Resistensi dari wajib pajak yang mengalami kenaikan PKB akibat perubahan koefisien bobot, mengingat sebelumnya telah terdapat kenaikan tarif PKB dan pengenaan pajak progresif. Kemudian Bidang Peraturan dan Layanan Hukum Pajak Daerah menyampaikan bahwa saat ini sedang memproses surat ke Kementrian Dalam Negeri perihal permohonan tindak lanjut pemberlakuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2012 mengusulkan: Perlu adanya masa transisi pemberlakuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 guna memberikan waktu yang cukup untuk sosialisasi dan penyesuaian system. Berita sebelumnya: Dispenda Kalsel Konsultasi terkait Implementasi Permendagri 12 Tahun 2016. (Anis/Pohan)

Selengkapnya
Upacara Hari Kebangkitan Nasional Pemprov DKI Jakarta 2016
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Upacara Hari Kebangkitan Nasional Pemprov DKI Jakarta 2016

[caption id="attachment_375616" align="alignleft" width="250"] Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2016 Pemprov DKI Jakarta[/caption] Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran pejabat serta pegawai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Irti Monas pada hari Jumat, 20 Mei 2016 pada jam 07.00. Untuk menambah semangat dan semarak Upacara diiringi pula oleh Paduan musik dan suara dari Dinas Pemadam Kebakaran. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara yang antara lain berisikan bahwa inspirasi berdirinya Boedi Oetomo sebagai sebuah organisasi modern pada tahun 1908 adalah munculnya sumber daya manusia Indonesia yang terdidik, memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan, dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul inilah semangat kebangkitan nasional dimulai. Perjuangan Boedi Oetomo yang dipimpin oleh Dokter Wahidin Soedirohoesodo dan Dokter Soetomo tersebut kemudian dilanjutkan oleh kaum muda pada tahun 1928 yang kemudian melahirkan Soempah Pemoeda. Dan melalui perjuangan yang tak kenal lelah akhirnya kita dapat memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Amanat yang dibacakan itu juga menceritakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Wilayah NKRI terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari 17.508 pulau, dihuni oleh penduduk sebesar 254,9 juta jiwa dengan 1.331 suku bangsa, 746 bahasa daerah, dengan garis pantai sepanjang 99.093 kmpersegi. Menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga, melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar dengan cara menerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalime dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen terhadap NKRI ini penting ditegaskan kembali pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 ini mengingat setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa, ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut. Bahkan melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme, misalnya, mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan praktiknya. Tema Hari Kebangkitan Nasional 2016 ini adalah “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter“.  Dengan tema ini kita ingin menunjukkan bahwa tantangan apapun yang kita hadapi saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter. Ada penekanan pada dimensi internasional dalam tema tersebut. Kerja nyata kita, kemandirian kita, dan karakter kita semua terpusat pada pemahaman bahwa saat ini kita dihadapkan dalam kompetisi global. Persaingan bukan lagi muncul dari tetangga-tetangga di sekitar lingkungan kita saja, sebaliknya justru inilah saat paling tepat bagi kita untuk bahu membahu bersama sesama anak bangsa untuk memenangkan persaingan-persaingan pada aras global, karena lawan tanding kita semakin hari semakin muncul dari seantero penjuru dunia. Sebagai satu kesatuan, mau tak mau kita harus bangkit untuk menjadi bangsa yang kompetitif dalam persaingan pada tingkat global tersebut. Semoga dalam memperingati hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016 ini, kinerja kita semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Teriring salam, doa penuh harapan kiranya kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk mempertahankan NKRI ini sampai kapan pun, demi kejayaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-108. Indonesia tetap jaya!. (Pohan) [caption id="attachment_375618" align="alignleft" width="700"] Perkumpulan Boedi Oetomo 1908[/caption]

Selengkapnya
Dinas Pelayanan Pajak Peringati Isra Mi`raj Nabi Muhammad SAW 1437 H
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dinas Pelayanan Pajak Peringati Isra Mi`raj Nabi Muhammad SAW 1437 H

[caption id="attachment_375600" align="alignleft" width="250"] Ceramah Isra Miraj di DPP oleh Ustadz Wijayanto[/caption] Pembinaan Rohani Islam (Binroh) Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memperingati Isro Mi`raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1437 H/2016 M pada hari Selasa 17 Mei 2016 di Ruang serba Guna Lt. II Gedung Teknis Abdul Muis, Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh da'i kondang yang sering tampil di televisi Ustadz Wijayanto. Panitia Binroh penyelenggara dari Masjid Al-Badr Dinas Pelayanan Pajak ini membuat tema, "Dengan Semangat Isra Mi`raj Mari Kita Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Kinerja Aparatur yang Profesional". Para pejabat yang hadir mengikuti kegiatan ini adalah selaku Pembina Binroh DPP, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Bapak H. Agus Bambang Setiowidodo, serta Ketua Binroh DPP Wakil Kepala Dinas Bapak H. Edi Sumantri, Sekretaris Dinas Bapak Made Suarjaya dan para pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, Karyawan dan Karyawati Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB dan Unit Pelayanan Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta. [caption id="attachment_375605" align="alignleft" width="250"] Kadis DPP Agus Bambang Setiowidodo dan Wakadis DPP Edy Sumantri[/caption]   Dalam kesempatan ini, panitia pelaksana juga memberikan santunan anak-anak yatim piatu dan kaum duafa yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak. Tampil sebagai penceramah yakni ustad kondang Ahmad Wijayanto atau biasa dikenal dengan Ustad Hitam Putih. Dosen pasca sarjana di Universitas Gajah Mada dan Pendiri Pondok Pesantren Bina Anak Sholeh tersebut mengajarkan bagaimana caranya meningkatkan Ukhuwah Islamiyah tanpa memandang suku, ras dan agama. Para pegawai dan masyarakat yang hadir pun terlihat antusias mengikuti peyampaian ceramah oleh dai yang terkenal dengan gayanya yang simple dan kocak tersebut. Sebagai penutup peringatan Isra Mi`raj, panitia juga menggelar ramah tamah atau bermaaf-maafan (munggahan) kepada jamaah yang hadir khususnya pejabat lingkungan Dinas Pelayanan Pajak sebelum melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan di bulan Juni.(Anis/Pohan) [caption id="attachment_375603" align="alignleft" width="200"] Pegawai DPP mengikuti acara Isra Miraj[/caption]    

Selengkapnya
×