background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Silaturahmi DPP dengan Media Massa
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Silaturahmi DPP dengan Media Massa

[caption id="attachment_376438" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo memberikan arahan[/caption] Dinas Pelayanan Pajak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan teman-teman media elektronik dan media cetak pada hari Selasa, 16 Agustus 2016 di Lantai 16 Executive Lounge, Balai Dinas. Maksud dan tujuan pertemuan adalah agar terjalin silaturahmi lebih akrab sekaligus menjelaskan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka pemungutan pajak daerah. Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Agus Bambang Setiowidodo menjelaskan mengenai Pajak Daerah. Di Jakarta dipungut 13 jenis pajak yaitu Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atau biasa dikenal orang dengan pajak pembeli bagi pembelian rumah/tanah, Pajak Air Tanah (PAT) dikenakan pada Wajib Pajak usaha pemakai air tanah non PAM dan Pajak Reklame luas dibawah 24 meter yang dilayani UPPD Kecamatan. Penagihan setoran masa untuk Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Restoran serta Penagihan BDU (Belum Daftar Ulang) Pajak Kendaraan Bermotor dibantu melalui UPPD. Pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) atau biasa dikenal orang sebagai Pajak STNK dan Pajak BBN-KB (Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor) atau biasa dikenal sebagai Balik Nama dilayani di kantor Samsat (Satuan Administrasi Satu Atap) oleh Unit PKB dan BBN-KB. Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 2 Juli s/d 2 Agustus 2016 menghasilkan perpanjangan 148.960 Kendaraan dengan pembayaran pajak senilai Rp. 160.182.019.249,-. Suku Dinas (Sudin) Pelayanan Pajak di 5 wilayah kota melakukan pemungutan Pajak Hotel yang dikenakan pada transaksi pembeli di hotel, Pajak Hiburan yang dikenakan pada transaksi pembeli di tempat hiburan, Pajak Restoran yang dikenakan pada transaksi pembeli di restoran, Pajak Parkir dikenakan pada transaksi penyewa parkir, pajak ini bersifat Self Assessment. Di tahun 2016 banyak Wajib Pajak Tutup dan baru mendaftar di kisaran angka 2600 Wajib Pajak yang mempengaruhi penerimaan. Selain itu Sudin juga melakukan pemungutan Pajak PBB-KB (Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor) yaitu pajak yang dikenakan pada saat pembelian BBM yang sangat dipengaruhi oleh harga fluktuasi BBM, serta Pajak Reklame untuk ukuran luas diatas 24 meter. Untuk penyelenggaraan Reklame sekarang ini masih direvisi aturan tata letak dan penggunaan reklame LED. Untuk Pajak Rokok (pajak dari cukai rokok, dipungut dan diberikan oleh Pemerintah Pusat) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikenakan saat pembayaran listrik ke PLN ditangani oleh Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak. Pajak Pemerintah atau Pajak Pusat terdiri dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPH (Pajak Penghasilan) dan Bea Materai adalah domain dari Dirjen Pajak, termasuk masalah Tax Amnesty, NPWP, PKP, PTKP dan lain-lain tidak ditangani oleh Dinas Pelayanan Pajak. Struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak terbagi menjadi 4 Bidang, 5 Suku Dinas, 5 Unit Pelaksana Teknis dan 43 UPPD. Dimana penentu kebijakan ada di tingkat Dinas, operasional di tingkat kota administrasi ditangani oleh Suku Dinas, operasional di tingkat kecamatan ditangani oleh UPPD dan operasional untuk PKB dan BBN-KB ditangani oleh Samsat. Untuk target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta per tanggal 15 Agustus 2016 dari target pajak sebesar Rp.32,010 Triliun sudah tercapai Rp.16,736 Triliun dengan persentase 52,28%. Ini adalah sebuah kemajuan kinerja karena lebih besar Rp. 2,8 Trilyun dibanding tahun lalu. Insya Allah target bisa terpenuhi bila melihat tingkat pertumbuhan pajak dan menyiapkan penambahan target pajak untuk APBD Perubahan diangka Rp. 32,8 Trilyun. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga diatas angka 90% bahkan PBB dapat mencapai angka 97%. Hal ini juga menandakan kepatuhan dan kemandirian warga dalam membayar pajak guna membangun Jakarta. Hal ini sangat kita apresiasi. Kebijakan Pajak Daerah di Tahun 2016 yang dibicarakan adalah Cleansing Data Tunggakan PBB melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-P2. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud untuk membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan penghitungan NIR/ZNT (Nilai Indeks Rata-Rata/Zona Nilai Tanah) dan menghitung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) kawasan dan bangunan komersial juga terus dilakukan. Pajak PBB tidak bersifat progresif tetapi melihat luas tanah dan bangunan serta penggunaannya sehingga satu surat tanah untuk satu SPPT PBB. Jumlah SPPT PBB di Jakarta berjumlah + 1,6 juta SPPT dan sekitar 1,1 juta nya dibebaskan karena NJOP dibawah Rp. 1 Milyar kecuali untuk kawasan/penggunaan komersial tetap dikenakan PBB. Pergub 103/2016 dikeluarkan untuk memberikan Fasilitas Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sebelum dikelola Pemerintah Daerah untuk PBB Tahun 2013 kebawah secara otomatis dapat dibayar di Bank. Pembebasan PBB ada yang dilakukan secara otomatis seperti pada PNS dan Veteran juga ada yang melalui permohonan. Untuk pengurangan PBB juga diberikan pada sekolah swasta dan rumah sakit swasta. Penagihan dalam rangka pencairan tunggakan PBB-P2 sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas No 6/2015 dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi pemberitahuan pada objek PBB-P2 yang belum melunasi kewajiban perpajakannya, hingga penagihan aktif dan sita lelang serta bantuan hukum penagihan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Pada kesempatan ini juga disampaikan Kegiatan Pekan Panutan PBB di Lima Wilayah Kota dan mengingatkan Jatuh Tempo pembayaran PBB di tanggal 31 Agustus 2016. Kebijakan Perpajakan lainnya, termasuk pengembangan data PKB pemilik kendaraan melalui system yang dapat diketahui pemiliknya dan penggunaan sistem peta PBB yang disatukan dengan gambar objek dilapangan. Peningkatan hasil dari pajak diperengaruhi oleh nilai tarif, pertambahan Wajib Pajak, kebocoran pajak dan komitmen dari petugas pajak. Untuk itu diintensifkan penggunaan alat e-POS (Electronic Payment Online System) sebagai alat bantu pengawasan secara online transaksi Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Parkir skala menengah bawah guna mengatasi kebocoran pemungutan pajak. DPP masih membahas usulan perubahan nilai tarif untuk Pajak BBN-KB, PPJ, PBB dan BPHTB serta Pajak Parkir yang masih dibahas ditingkat legislatif. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkokoh kemitraan yang lebih erat lagi di masa mendatang sehingga dapat terjalin kerjasama intensif antara DPP dengan media massa agar berita pajak daerah yang diberikan ke masyarakat dapat tersaji secara lebih jelas. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Jatuh Tempo PBB 31 Agustus 2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Jatuh Tempo PBB 31 Agustus 2016

Bayarlah PBB anda sebelum Jatuh Tempo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016.

Selengkapnya
Pengelolaan Pajak di Jakarta Menjadi Acuan Kota Kupang
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pengelolaan Pajak di Jakarta Menjadi Acuan Kota Kupang

[caption id="attachment_376426" align="aligncenter" width="512"] Ka. Dispenda Kupang Jefri Pelt dan Ka. Humas DPP Erma Sulistianingsih[/caption] Pengelolaan pelimpahan piutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yaitu salah satunya dengan cara melakukan cleansing data objek pajak PBB-P2, dimana terdapat kurang lebih 14.000 objek pajak yang merupakan hasil cleansing dengan ketetapan sebesar kurang lebih Rp.1,3 Triliun. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefri Pelt dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka studi banding tentang pengelolaan Pajak Daerah Online untuk peningkatan realisasi, sumber-sumber PAD, penertiban pajak PBB-P2, dan pajak lainnya sesuai dengan regulasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, pada hari Kamis 4 Agustus 2016. Mewakili Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta, Kepala Humas DPP Erma Sulistianingsih memberikan informasi pada penerimaan tersebut dengan paparan yakni mengenai visi, misi, struktur organisasi, hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak luar Pemprov DKI Jakarta dan informasi lainnya. Untuk target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta per tanggal 4 Agustus 2016 dari target pajak sebesar Rp.32,010 Triliun sudah tercapai Rp.15,533 Triliun dengan persentase 48,53%. Untuk Pajak Online, dasar hukum pelaksanaan Online Sistem Bank BRI yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, menggunakan: 1. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; 2. Pergub No: 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System; 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NO2817/-1.722 tentang Pelaksanaan Online System dan Tempat Pembayaran Serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Sejarah online sistem yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pajak online diawali tahun 2008 bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Lalu diawal tahun 2012 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. [caption id="attachment_376427" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Kota Kupang[/caption] Di tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online untuk 4 jenis pajak (PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran), dan ditahun 2016 dikembangkan sehingga dapat melayani seluruh jenis pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggunakan sistem database SIM-PBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan) dengan berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh unit-unit yang berada di bawah Dinas Pelayanan Pajak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2016 ini mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud untuk membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Pajak online sekarang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website: www.pajakonline.jakarta.go.id. Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.360 jiwa (2014). Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan (Wikipedia). (Pohan/Andri/Suni/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376425" align="aligncenter" width="700"] Kota Kupang NTT[/caption]

Selengkapnya
[Sosialisasi] Pemungutan Pajak Air Tanah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Pemungutan Pajak Air Tanah

[caption id="attachment_376410" align="aligncenter" width="512"] Pendataan Objek Pajak Air Tanah oleh UPPD Matraman[/caption] Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah dengan pemungutan Pajak Pajak Air Tanah, sama seperti didaerah lainnya di Indonesia. Sesuai Perda Nomor 17/2010 Tentang Pajak Air Tanah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: 1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; 3. Pengambilan, atau pemanfaatan. atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. Untuk Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah Dasarnya adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air: b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; e. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; f. kualitas air; dan g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penqambilan dan/atau pemanfaatan air. [caption id="attachment_376411" align="aligncenter" width="512"] Pendataan Pajak Air Tanah oleh UPPD Kemayoran[/caption] Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan air tanah diatur secara rinci dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Cara Penghitungan Pajak adalah besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah yang terutang adalah dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Saat Terutang Pajak terjadi pada saat pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Untuk pengawasan dan pengendalian pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah dapat dilakukan dengan cara memasang alat segel pajak dan dilakukan pendataan pada setiap alat meter air yang digunakan oleh Wajib Pajak. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Kota Bogor Upayakan Peningkatan PAD
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Bogor Upayakan Peningkatan PAD

[caption id="attachment_376400" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Komisi B DPRD Kota Bogor[/caption] Pajak PBB tidak bersifat progresif tetapi melihat luas tanah dan bangunan serta penggunaannya sehingga satu surat tanah satu untuk SPPT PBB. Jumlah SPPT PBB di Jakarta berjumlah + 1,6 juta SPPT dan sekitar 1,1 juta nya dibebaskan karena NJOP dibawah Rp. 1 Milyar. Tetapi untuk kawasan/penggunaan komersial dan tanah kosong tetap dikenakan PBB. Komisi B DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja guna berkonsultasi mendapatkan informasi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Provinsi DKI Jakarta agar PAD Bogor dapat mencapai target. Rombongan dipimpin oleh Bapak Ir. Mardinus Haji Tulis selaku Ketua Komisi B (Jumat, 5/8/2016). Hal-hal yang ditanyakan Komisi B Kota Bogor antara lain masalah Piutang PBB, NOP PBB yang tidak sesuai kondisi dilapangan, Pendapatan dari Pajak Restoran yang belum maksimal, cara menetapkan target pajak, Penerapan Pajak Parkir dan parkir on the street dan kompensasi layanan parkir ke pengelola gedung. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi didampingi oleh Satpel dan Staf serta Kasie Perencanaan Bidang Renbang menyampaikan paparan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bentuk diskusi yang akrab. Disampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang Komisi B Kota Bogor yang berkunjung ke Jakarta untuk mempelajari tentang upaya Dinas Pajak Jakarta mengelola pajak daerah. Selanjutnya disampaikan paparan tentang Dinas Pelayanan Pajak yang berisikan profil Dinas dengan visi misi dan jenis pajak yang dikelola serta jumlah pendapatan dari rencana dan proyeksi penerimaan sampai dengan Bulan Agustus 2016. [caption id="attachment_376401" align="aligncenter" width="512"] Paparan Kunjungan Komisi B Kota Bogor[/caption] Penerapan Law Enforcement untuk pemungutan Pajak PBB terus dilakukan. Seperti bantuan penagihan melalui kerjasama dengan Kejati, pemasangan plang/spanduk/stiker bagi objek PBB yang menunggak serta perlakuan penagihan pasif melalui datang ke WP dan penyampaian surat himbauan hingga penagihan aktif melalui surat teguran dan peringatan hingga proses sita lelang. Pajak Parkir sesuai Perda dikenakan untuk ruang parkir diatas 10 mobil dan 20 motor. Dalam kategori tersebut dikenakan retribusi parkir. Dinas Pelayanan Pajak menggunakan Pajak Online dan alat e-pos untuk membantu kontrol pemungutan pajak dan melengkapi sistem penerimaan pajak lewat program SP2D. Kasie Perencanaan menambahkan tentang upaya DPP DKI menggali potensi pajak restoran dari objek restoran insidental di malam hari yang beromzet banyak, upaya mengatur pengenaan pajak parkir bagi parkir VIP dan Vallet Parking. DPP DKI tidak mengatur Pajak Parkir pada pengelola gedung tetapi dengan Wajib Pajak atau Operator Parkir. Untuk Penetapan Pajak komponen yang dilihat adalah antara lain target inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang menjadi pertimbangan penerimaan PAD. Komisi B Kota Bogor memberikan apresiasi atas penerimaan ini, walaupun terdapat perbedaan kondisi wilayah dan jumlah Wajib Pajak di Jakarta yang sangat besar tetapi dapat menjadi masukan berharga bagi upaya perbaikan penerimaan pajak di Kota Bogor. Kota Bogor terkenal dengan Kebun Raya Bogor, yaitu sebuah kebun penelitian besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Luasnya mencapai 80 hektare dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu. Di sekitar Kebun Raya Bogor tersebar pusat-pusat keilmuan yaitu Herbarium Bogoriense, Museum Zoologi, dan IPB. Selain itu terdapat Istana Bogor, yaitu salah satu dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan, dan fauna yang menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa-rusa yang indah yang didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376402" align="aligncenter" width="600"] Istana Bogor [/caption]

Selengkapnya
Tabalong Dalami Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Tabalong Dalami Pajak Daerah

[caption id="attachment_376387" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Tabalong-Kalsel[/caption] Untuk Sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta kepada masyarakat dan wajib pajak dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung (tatap muka) secara berjenjang dari tingkat wilayah melalui kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah di setiap kecamatan melalui kelurahan-kelurahan, dan RT/RW. Selain itu, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melakukan sosialisasi dilakukan melalui media-media publikasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta seperti : website, facebook, instagram, twitter, pinterest, google +, open data di jakarta.go.id, berita online lewat beritajakarta.com dan youtube channel. Kabupaten Tabalong adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tanjung. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.496 km² dan berpenduduk sebanyak 218.954 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto kabupaten ini ialah Saraba Kawa dalam bahasa Banjar yang berarti Serba Sanggup. Belum lama ini diadakan Tabalong Ethnic Festival 2016 pada tanggal 15-21 Februari di Kota Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Harmoni budaya Banjar dan Dayak diwujudkan melalui karnaval, panggung seni dan gelar budaya Dayak Deah. Tabalong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, letaknya sekitar 270 km dari Kota Banjarmasin. Daerah ini dijuluki Banua Saraba Kawa yang artinya Daerah Serba Bisa. Saraba Kawa kembali diurai menjadi tiga istilah yaitu: Kawa Baucap (bisa mengucapkan), Kawa Manggawi (bisa mengerjakan) dan Kawa Manyandang (bisa bertanggung jawab). Kabupaten Tabalong memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari hasil tambang, perkebunan, hingga pertanian dan beberapa di antaranya menjadi komoditas unggulan. Hasil tambang yang dominan di kabupaten ini adalah batu bara dan minyak bumi, sedangkan komoditas perkebunan dan pertanian yang menjadi unggulan adalah buah-buahan seperti langsat, rambutan, cempedak, durian. Selain itu, komoditas perkebunan unggulan kabupaten Tabalong berupa karet, kokoa dan kelapa sawit. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka studi banding dan mengetahui metode/mekanisme pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) yang dilakukan di Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong (Rabu, 3/8/2016). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan informasi-informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pendapatan Kabupaten Tabalong seperti visi, misi, struktur organisasi, dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak luar Pemprov DKI Jakarta. Selain itu disampaikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta per tanggal 2 Agutus 2016 dari target pajak sebesar Rp.32,010 Triliun sudah tercapai Rp.15,190 Triliun dengan persentase 47,46%. [caption id="attachment_376388" align="aligncenter" width="512"] Ka. Humas DPP memberikan penjelasan tentang Dinas Pelayanan Pajak DKI[/caption] Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah mengatur pembagian jenis pajak daerah sesuai dengan amanat PP Nomor 91 Tahun 2010 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, yakni : a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment) : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perlolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. b. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (Official Assessment): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta juga melakukan kemitraan dengan media-media massa baik media cetak dan media elektronik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website https://pajakonline.jakarta.go.id. Selanjutnya Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong melakukan kunjungan singkat ke Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Pusat untuk melihat bentuk formulir seperti SPTPD, SSPD, dan SPOP terkait pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. (Pohan/Andri/Suni/Wiki/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376389" align="aligncenter" width="700"] Tabalong Islamic Center kebangaan warga Tabalong[/caption]

Selengkapnya
×