background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
UPPD Gambir Sosialisasikan Pajak Hotel Bagi Rumah Kos
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Gambir Sosialisasikan Pajak Hotel Bagi Rumah Kos

[caption id="attachment_376380" align="aligncenter" width="512"] Sosialisasi Pajak Hotel dibuka Camat Gambir Fauzi, S.Sos[/caption] Unit Pelayanan Pajak Daerah Gambir melaksanakan kegiatan sosialisasi Pajak Hotel atas Rumah Kos bagi para Pemilik Rumah Kos pada hari Senin, 8 agustus 2016 di Aula Kecamatan Gambir. Kegiatan ini dilakukan atas hasil keputusan rapat mingguan di Kecamatan Gambir sebelumnya. Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel disebutkan bahwa Rumah Kos adalah termasuk kriteria Hotel dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel seperi biaya telepon, cuci setrika, transportasi dan sejenisnya. Yang dikecualikan adalah jasa tempat tinggal asrama oleh Pemerintah, jasa sewa apertemen, kondominium dan sejenisnya serta asrama. Untuk lebih jelasnya peraturan tersebut dapat dilihat di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Sosialisasi dimulai jam 09.30 dan dibuka secara resmi oleh Camat Gambir Fauzi, S.Sos. Secara jelas beliau menyampaikan tentang peranan pajak bagi kota Jakarta, RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), Pajak PBB, SKDS (surat Keterangan Domisili Sementara) serta Rumah Kos sendiri sebagai rumah bersama yang ditinggali oleh banyak pendatang sehingga untuk keamanan dan kenyamanan kita maka Pemerintah harus dapat mengawasi dan memberikan kontrol sosial terhadap keberadaan Rumah Kos. Setelah itu Ibu Nur Ahdiyani selaku Kepala UPPD Gambir memberikan penjelasan lengkap tentang Pajak Hotel yang diterapkan bagi Rumah Kos. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau omzet yang seharusnya dibayar kepada hotel setiap transaksi. Pembayaran tersebut meliputi sewa kamar, pembayaran makan dan minum dan jasa penunjang lainnya. Moderator yang bertugas adalah Ridwan Pohan dan Andri Maulidi dari Unit Penyuluhan Dinas Pajak. Dari sisi perizinan rumah kos, Bapak Kartiko selaku Kepala BPTSP Kecamatan Gambir menjelaskan tentang perlunya pengurusan izin Rumah Kos. Selain itu dijelaskan pula mengenai zonasi peruntukan dan fungsi bangunan. Untuk pelayanan BPTSP menyampaikan kepada warga dapat melihat di https://pelayanan.jakarta.go.id/ Dari masalah pengawasan bangunan, Kasie Tata Ruang Kecamatan Gambir Chairil Anwar mengingatkan kepada pemilik rumah kos yang hadir untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Rumah Kos sekaligus mengurus perizinan IMB dan peruntukannya sehingga tidak melanggar peraturan tata ruang Jakarta dan menghindari penertiban bangunan. [caption id="attachment_376381" align="aligncenter" width="512"] Warga Pemilik Rumah Kos di Gambir hadir pada Sosialisasi Pajak Hotel oleh UPPD Gambir[/caption] Untuk masalah kependudukan, Bapak Agus sebagai Kasie Kecamatan Gambir menyampaikan pentingnya lapor diri ke RT dan RW setempat apabila tinggal sementara di Rumah Kos. Untuk SKDS atau surat Keterangan Domisili Sementara setelah 14 hari tinggal di Jakarta bagi pendatang daerah dengan melengkapi surat rekomendasi dari daerah asal. Pelayanan SKDS tidak dipungut biaya dan sangat berguna bagi identitas pendatang itu sendiri. Pada sesi tanya jawab dibahas tentang setoran pajak atau masa yang harus dibayar dan dilaporkan para Wajib Pajak Hotel atau Rumah Kos yakni setiap bulan bukan per tahun. Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak yang dikenakan 10% dari omzet keseluruhan bukan dikenakan di kamar ke-11 keatas dari minimal 10 kamar. Warga juga memberikan usulan agar Pajak Hotel bagi Rumah Kos jangan dikenakan 10% tetapi lebih rendah lagi untuk Rumah Kos sederhana dan tidak dikenakan pajak bagi Rumah Kos dengan jumlah kamar dibawah 10 unit. Dalam kesempatan ini dijawab bahwa usulan perubahan aturan tersebut harus merivisi Perda Pajak Hotel dan Rumah Kos dibawah 10 kamar tidak dikenakan Pajak Hotel. Untuk masalah zonasi dan IMB Bangunan Rumah Kos, dari pihak BPTSP dan Tata Ruang mempersilahkan kepada pemilik Rumah Kos untuk mengurusnya ke BPTSP Kelurahan dan Kecamatan untuk berkonsultasi dan akan dibantu dalam mempersiapkan persyaratan yang diperlukan. Dari pihak Dukcapil juga kembali menjelaskan tentang aturan kependudukan bagi pendatang baru, baik dari daerah maupun dari dalam kota yang sudah memiliki KTP DKI. Setelah sesi penyampaian materi dan tanya jawab, acara dilanjutkan dengan tutorial atau pembimbingan pengisian SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) bagi Rumah Kos yang akan menjadi Wajib Pajak Hotel. Setelah itu acara ditutup oleh Ibu Ahdiyani dan dilanjutkan dengan penyerahan berkas pendaftaran dan konsultasi perorangan secara langsung oleh jajaran UPPD Gambir dipimpin oleh Kasubag TU Imawansyah dan konsultasi lainnya dari Pemilik Rumah Kos kepada para nara sumber secara langsung. (Pohan/Andri/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376382" align="aligncenter" width="512"] Pendaftaran Wajib Pajak Hotel Rumah Kos dan Konsultasi Pajak oleh UPPD Gambir[/caption]

Selengkapnya
Sudin Jakarta Barat Gelar Pekan Panutan PBB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sudin Jakarta Barat Gelar Pekan Panutan PBB

[caption id="attachment_376372" align="aligncenter" width="512"] Pekan Panutan PBB-P2 Di Walikota Jakarta Barat[/caption] Dalam menjalankan pembangunan di berbagai sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Jakarta merupakan Kota Jasa dan tidak memiliki sumber daya alam untuk itu Pendapatan Asli daerah atau PAD yang didapatkan banyak berharap dari sektor pajak untuk pembiayaan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Transportasi Publik, Rumah Susun, Penanganan Banjir dan masih banyak lagi guna pembangunan kota menuju Jakarta Baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi yang mandiri yaitu satu-satunya Daerah yang tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi menghimbau kepada para wajib pajak (WP) perorangan, pengusaha maupun badan dan tokoh masyarakat untuk dapat menunaikan kewajiban pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Secara umum sektor Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta didapat dari 13 jenis pajak, yaitu: PKB, BBNKB, PBBKB, PAT, Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, PPJ, Parkir, BPHTB, PBB dan Pajak Rokok. Di tahun 2016 rencana penerimaan dari sektor pajak tersebut adalah sebesar Rp 32 Trilyun. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu, wajar apabila Undang-undang mengamanatkan wajib pajak diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada daerah melalui pajak. Target Penerimaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 menurut Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Barat Umiyati sebesar Rp 6.400.000.000.000,-sedangkan target penerimaan jenis pajak PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2016 sebesar Rp. 1.045.327.678.298,-. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 ini telah memberlakukan pembebasan PBB-P2 kepada Rumah Susun milik Pemerintah dan Bangunan/Tanah sampai dengan Rp. 1 Miliar yang bukan menjadi bukan tempat usaha. [caption id="attachment_376373" align="aligncenter" width="512"] Walikota Jakarta Barat Ans Effendi menyampaikan amanat dalam Pekan Panutan PBB-P2[/caption] Dalam kesempatan ini Walikota Jakarta Barat menginformasikan bahwa bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang menunggak maka selanjutnya tidak akan diterbitkan SPPT PBB-P2. Sedangkan proses penagihan tunggakan pajak yang tahun lalu tetap akan ditagih dan apabila setelah diberikan teguran belum juga membayar kewajibannya selanjutnya objek pajak akan dipasang stiker/plang penunggak pajak. Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan yang pertama kali melaksanakan Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2016. Walikota berharap dalam waktu dekat ada peningkatan signifikan dari penerimaan sektor pajak PBB-P2 di Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu pula, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri menginformasikan bahwa Jatuh tempo pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun 2016 yaitu tang gal 31 Agustus 2016. Untuk itu agar terhindar dari sanksi bunga keterlambatan, maka segeralah membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Bapak/lbu Wajib Pajak di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang sudah berkontribusi memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. (Pohan/Sudin Pajak Barat-Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_376374" align="alignleft" width="512"] Warga Jakarta Barat hadir di Pekan Panutan PBB[/caption]

Selengkapnya
Halal Bihalal Dharma Wanita Persatuan DPP 1437 H
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Halal Bihalal Dharma Wanita Persatuan DPP 1437 H

[caption id="attachment_376363" align="aligncenter" width="512"] Ibu Agus Bambang Setiowidodo berhalal bi halal dengan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan DPP[/caption] Dharma Wanita Persatuan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengadakan acara pertemuan dan silaturahmi dalam rangka Halal Bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H pada hari Selasa 2 Agustus 2016 di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Executive Room Lantai 16. Tema yang diangkat adalah "Dengan Halal Bihalal Kita Gapai Ampunan Illahi, Sambut Kemenangan Menuju Jiwa Yang Fitri". Kemenangan sejati adalah kembali fitrah, perbanyak pahala kebaikan dan hindari pengulangan dosa terdahulu, demikian disampaikan oleh Ustads H.A. Wijayanto dalam menyampaikan tausyiah dalam acara Halal Bihalal. Jaga hubungan Orang Tua, Keluarga, Suami dan Anak untuk mendapatkan ampunan Illahi. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran dan Saritilawah. Setelah itu menyanyikan hadirin bersama menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan bersama Ibu-ibu paduan suara menyanyikan lagu Mars Dharma Wanita. Ibu Made Suarjaya sebagai Ketua Panitia menyampaikan susunan acara dan tujuan dari pelaksanaan acara. Dilanjutkan sambutan dari Ketua Dharma Wanita DPP Persatuan Ibu Agus Bambang Setiowidodo yang menyampaikan kemajuan program Dharma Wanita. [caption id="attachment_376364" align="aligncenter" width="512"] Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan[/caption] Selanjutnya Kepala Dinas Pelayanan Pajak Bapak Agus Bambang Widodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Ibu-ibu Dharma Wanita DPP Persatuan yang telah mewujudkan acara Halal Bihalal ini secara baik. Dharma Wanita adalah organisasi yang penting, ajang silaturahmi dan dapat saling memberikan pengetahuan serta banyak melakukan kegiatan sosial sekaligus memberikan support kepada para Suami dalam melaksanakan tugas-tugas kantor. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu Islami oleh Paduan Suara Ibu-ibu, Pada kesempatan itu juga diberikan pemberian Souvenir untuk Ibu-ibu Paguyuban Pensiunan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Para Senior yang tidak kita lupakan dan tetap kita jaga tali silaturahhmi. Diakhir acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang serta melihat stand-stand dari Ibu-ibu yang berpartisipasi dalam kesempatan ini. Semoga kekompakan dan kebersamaan kita tetap terjalin erat dan siap dalam menjalankan program-program Dharma Wanita Persatuan DPP selanjutnya. (Pohan/Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_376365" align="aligncenter" width="512"] Bapak dan Ibu Kepala Unit di DPP [/caption]

Selengkapnya
Ombudsman RI Lihat Pelayanan PBB DKI
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Ombudsman RI Lihat Pelayanan PBB DKI

[caption id="attachment_376350" align="aligncenter" width="512"] Dinas Pelayanan Pajak DKI menerima Ombudsman RI[/caption] Kontribusi penerimaan PBB-P2 di Jakarta dengan target mencapai sekitar Rp. 6,4 T atau 20% dari APBD 2016 sebesar Rp. 32 T. Evaluasi penerimaan setiap tahunnya meningkat sejak pendaerahan PBB di tahun 2013. Peraturan yang mendasari adalah UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Perda 16/2014 tentang PBB dan Peraturan-peraturan Gubernur yang mengatur dibawahnya. Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Ombudsman melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk melihat penyelengaraan Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta (Senin, 1 Agustus 2016). Kunjungan tersebut juga sekaligus meminta data PBB-P2 pada setiap wilayah dari tahun 2014 hingga 2016 berupa data penerimaan, data pendapatan asli daerah, evaluasi penyelenggaraan PBB-P2, dokumen peraturan yang mendasari pemungutan PBB-P2 di Jakarta, SOP (Standar Operasi Prosedur) pemungutan, data pengaduan, data permohonan pengurangan dan pembebasan dan yang dikabulkan hingga data pengajuan keberatan PBB-P2. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo bersama Wakil, Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kepala UPPD Menteng dan UPPD Gambir bersama Kepala Humas DPP menerima rombongan Ombudsman untuk menjelaskan dan menyerahkan data yang dimaksud. [caption id="attachment_376351" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Bambang Setiowidodo menjelaskan kepada Ombudsman RI tentang PBB di Jakarta[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan tentang pelaksanakan pemungutan PBB-P2 seperti upaya penagihan piutang PBB dan penegakan aturan, antara lain dengan cara memasang plang atau papan bahwa tanah atau bangunan ini belum membayar pajak PBB-P2, cara ini cukup efektif, agar wajib pajak dapat segera melunasi hutang-hutang pajaknya. Untuk penagihan tunggakan PBB-P2, telah dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2887 Tahun 2015 menindaklanjuti Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Objek PBB-P2 guna mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi perpajakan yang baik. MoU atau Kesepakatan Bersama antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna bantuan penagihan Pajak dibuat untuk membantu penagihan. Kepala Dinas mengeluarkan Instruksi No.48/2015 kepada UPPD untuk melaksanaan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta, dengan melakukan Cleansing Data terhadap Objek PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan Kode Kategori Objek PBB-P2. Hal ini dilakukan untuk memisahkan Piutang PBB-P2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) atas beban tunggakan, untuk dilaporkan dan dipisahkan guna penghapusan tunggakan. Dalam Instruksi tersebut diterapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan cara melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dalam hal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun pajak 2013 jika tidak melakukan pembayaran PBB-P2. Untuk mengurangi tunggakan PBB-P2, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tunggakan PBB-P2 yang lama tetap terus ditagih. Hal ini juga menjadi tanda keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebutuhan dan pelayanan masyarakat. [caption id="attachment_376348" align="aligncenter" width="512"] Walikota dan Sudin Pajak Jakarta Selatan serta UPPD Kebayoran Baru terima Ombudsman RI[/caption] Setelah melakukan kunjungan ke Balai Dinas, rombongan Ombudsman bersama Kabid Pengendalian DPP Elva Rinsa melanjutkan kunjungan kerja ke UPPD Kebayoran Baru yang terletak di Kantor Walikota Jakarta Selatan. Rombongan Ombudsman diterima oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Johari, Kepala UPPD Kebayoran Baru Bawong Sugiadi juga diterima oleh Bapak Edy Asisten Pemerintahan, Kabag Pemerintahan dan Ibu Sita Asisten Perekonomian Walikota Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai pelayanan pemungutan PBB-P2 di wilayah Jakarta Selatan secara umum dan UPPD Kebayoran Baru secara khusus. Ombudsman melakukan tanya jawab dan diskusi tentang kendala dan upaya penagihan, penilaian, tunggakan, cetak masal, penilaian, updating data dan penyampaian SPPT PBB hingga persiapan jatuh tempo yang telah dilakukan. Setelah itu rombongan Ombudsman melihat pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh UPPD Kebayoran Baru secara langsung. Semoga dengan kunjungan ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Dinas Pelayanan Pajak dan Pemprov DKI Jakarta pada umumnya dalam melayani masyarakat, khususnya dalam pelayanan Pemungutan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta. (Pohan/Bidang Pengendalian-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376352" align="aligncenter" width="512"] Ombudsman RI melihat Ruang Pelayanan WP di UPPD Kebayoran Baru[/caption]

Selengkapnya
×