background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Sosialisasi PPJ Sebagai Komponen Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi PPJ Sebagai Komponen Pajak Daerah

[caption id="attachment_376672" align="aligncenter" width="512"] Lampu Penerangan Jalan di BKT Duren Sawit. Foto: Kompas[/caption] Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan atau PPJ atau masyarakat menyebutnya sebagai Pajak Listrik atau Pajak PJU dikenakan kepada Pelanggan Listrik, yaitu adalah orang dan/atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau bukan PLN. Dasar aturan ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan Perda No. 15/2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dirnaksud pada ayat adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, yaitu di Jakarta adalah para pelanggan PLN baik yang melakukan pembayaran melalui abonemen maupun token dan dikenakan setiap bulannya pada saat pembayaran listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik tersebut. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dimana dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen). (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi, ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri maka pemungutan PPJ dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak. Bila tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN. [caption id="attachment_376673" align="aligncenter" width="512"] Contoh Rekening Listrik PLN[/caption] Untuk pengenaan Wajib Pajak, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain (bukan PLN), maka Wajib Pajak PPJ adalah penyedia tenaga listrik dan apabila tenaga listrik disediakan oleh sumber lain (bukan PLN), tetapi pengelolaannya dilakukan oleh PLN maka Wajib Pajak PPJ adalah PLN. Untuk Nilai Jual Tenaga Listrik apabila tenaga listrik berasal dari PLN atau bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban, ditambah dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta . Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. Sekarang pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Jakarta dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Dinas Pelayanan Pajak. Didalam pembayaran PPJ terdapat 3 komponen perhitungan standar yaitu Biaya Admin Bank, besarnya biaya admin bank ini tergantung tempat dimana kita membeli pulsa listrik dan Bank tempat transaksi. Biaya PPJ (Pajak Penerangan Jalan) ditentukan nilainya dalam prosentase, misalnya 2.4% dari total kWh yang dibayarkan. Besarnya PPJ berbeda di tiap daerah, karena ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing melalui Perda yang dibuat. Di Provinsi DKI Jakarta tarif PPJ masih tergolong rendah yakni 2,4 % bagi konsumsi rumah tangga dibanding Pemda lainnya seperti Pemkab Bandung (6%) dan Pemkot Surabya (8%). Tarif Listrik per-kWh yakni mengacu kepada TDL (Tarif Dasar Listrik) atau TTL (Tarif Tenaga Listrik) yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku nasional, sehingga rumus yang digunakan adalah PPJ (%) = (Biaya PPJ / Harga Total Kwh) x 100%. Dengan harga total kWh adalah harga kWh diluar biaya administrasi dan TDL sesuai beban dan waktu yang berlaku. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376671" align="aligncenter" width="512"] Contoh Beban Tarif kWh PLN[/caption]

Selengkapnya
Penertiban Reklame Untuk Keindahan Kota
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Penertiban Reklame Untuk Keindahan Kota

[caption id="attachment_376649" align="aligncenter" width="384"] Penertiban Reklame oleh UPPD Matraman[/caption] Definisi Reklame menurut Perda Pajak Reklame Nomor 12/2011 adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Memperkenalkan. menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame Penyelenggaraan reklame Bilboard atau Papan mendominasi ruang kota, namun dalam penyelenggaraannya kurang tertata secara baik, sehingga dapat mengurangi kerapihan dan keindahan Jakarta sebagai Ibukota Negara, apalagi penyenggaraan reklame billboard/papan banyak melanggar ketentuan seperti terpasang tanpa izin, dan tampilannya tidak terpelihara dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum membayar pajak daerah. [caption id="attachment_376650" align="aligncenter" width="512"] Penertiban Reklame di wilayah Kecamatan Kalideres oleh UPPD Kalideres[/caption] Setiap penyelenggaraan reklame didalam dan diluar sarana dan prasarana kota, harus mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dari Gubernur dalam hal ini adalah dari Kepala BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan dibayarkan pajaknya melalui Dinas Pelayanan Pajak. Penertiban reklame dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame dengan kriteria berikut: tidak memiliki izin, telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang, tidak membayar sewa titik reklame dan retribusi, tidak membayar pajak reklame, terdapat perubahan bentuk, tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, tidak sesuai dengan TLB-BR dan atau IMB-BR, tidak terawat dengan baik serta reklame yang dapat mengganggu keamanan lingkungan. Untuk itu Dinas Pelayanan Pajak melakukan penertiban reklame yaitu penurunan reklame visual tertayang kalau diperlukan hingga pembongkaran konstruksi beserta pondasinya. Hal ini dilakukan secara rutin oleh Tim Penertiban Reklame yang sifatnya terpadu (gabungan) melibatkan pihak Kecamatan, Walikota, PTSP, Satpol PP dan Kepolisian, baik penertiban penyelenggaraan reklame ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Suku Dinas Wilayah Kota. [caption id="attachment_376651" align="aligncenter" width="512"] Penertiban Reklame oleh UPPD Pasar Minggu[/caption] Disisi lain, penyelenggaraan Media Elektronik atau digital seperti LED sedang digalakan penggunaannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tampilan yang lebih menarik untuk dilihat, variatif dan dapat menjadi pusat perhatian serta mudah diganti visualisasinya. Dari aspek pencahayaan dapat memberikan keindahan lingkungan kota, tetapi saat ini relatif masih belum menjadi pilihan utama. Untuk itu diharapkan penyelenggaraan reklame elektronik atau reklame digital display didorong penyelenggaraannya, karena mampu memberikan kontribusi positif bagi keindahan, melengkapi arsitektur kota, memberikan kenyamanan serta dapat memberikan keamanan dengan penerangan pencahayaan lingkungan dimalam hari. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376652" align="alignleft" width="639"] Contoh Reklame Elektronik atau Digital Display[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi PBB di Apartement Park View
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi PBB di Apartement Park View

[caption id="attachment_376639" align="aligncenter" width="512"] Puri Parkview[/caption] Badan Pengelola Lingkungan Rusunami Puri Parkview mengadakan pertemuan dengan Warga Rusunami Puri Parkview Pesanggrahan Raya Jakarta Barat, untuk membahas mengenai Peraturan Gubernur nomor 259/2015, NJOP dan masalah PBB lainnya pada hari Kamis, 15 September 2016 dan dihadiri oleh Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Bidang Peraturan dan UPPD Kembangan Dinas Pelayanan Pajak. Dasar Peraturan Gubernur nomor 259/2015 adalah ketentuan pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, yaitu Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas), yakni untuk hal ini dengan alasan meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi Definisi Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasannya sewa. Sedangkan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) adalah rumah susun sederhana yang dapat dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pengguna tangan pertama dengan membeli dari pengembang atau pemilik lama. [caption id="attachment_376643" align="aligncenter" width="512"] Sosialisasi PBB di Apartemen[/caption] Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang memiliki KTP Daerah dan mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang rumah susun. Pembebasan PBB-P2, meliputi objek : Rumah (bukan Tanah Kosong) yang dimiliki orang pribadi (bukan nama Badan), dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp. 1 Milyar dan Rusunami yang dimiliki orang pribadi dan Rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp. 1 Milyar. Pembebasan PBB-P2 diberikan sebesar 100% (seratus persen)bagi NJOP dibawah 1 Milyar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tunggakan yang lama tetap ditagih. Tidak berlaku untuk objek pajak berupa Tanah Kosong karena hanya untuk Rumah yang dimiliki orang pribadi. Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi memiliki 1 (satu) Objek Pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Milyar dan memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak di daerah dengan NJOP masing-masing sampai dengan Rp. 1 Milyar. Pemberian pembebasan PBB-P2, diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2 (SIM-PBB) dan diterbitkan SPPT PBB-P2. Terhadap tunggakan PBB-P2 terutang sampai dengan tahun pajak 2015, tetap harus dibayar dan dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah sosialisasi, diadakan diskusi dan tanya jawab antara penghuni rumah susun dan badan pengelola tentang PBB di rumah susun. (Humas Pajak Jakarta dan Bidang Peraturan) [caption id="attachment_376644" align="aligndcenter" width="512"] Warga Apartemen yang hadir[/caption]

Selengkapnya
Pembahasan Penghapusan Piutang PBB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pembahasan Penghapusan Piutang PBB

[caption id="attachment_376631" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan DPPKA Kabupaten Sidoarjo[/caption] Ketua tim kunjungan kerja DPPKA Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo sedang dalam proses pembuatan regulasi tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan regulasi PBB-P2 terkait dengan pengurangan PBB untuk lembaga pendidikan, sehingga dirasa perlu bertanya dan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka konsultasi mengenai penghapusan piutang, Selasa, 6 September 2016. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, di antaranya Ikan, Udang, dan Kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Menerima kunjungan dari DPPKA Sidoarjo adalah Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan staf, Unsur Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah dan Unsur Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja mewakili DPP DKI. Pada kesempatan ini dibahas mengenai tahapan penghapusan piutang pajak khususnya piutang pajak PBB yang didaerahkan pada tahun 2013 dan regulasinya, mekanisme pembayaran pajak secara online terkait pengadministrasian keuangan di Kas Daerah dan mekanisme validasi BPHTB. [caption id="attachment_376632" align="aligncenter" width="512"] Ka. Unit PPLI didampingi Bidang Tipda dan Bidang Pengendalian menerima DPPKA Sidoarjo[/caption] Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan hal-hal tentang Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yakni tentang visi, misi, struktur organisasi, dasar pemungutan dan hubungan koordinasi yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta maupun pihak eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disampaikan pula informasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta per tanggal 29 Agustus 2016 dari target pajak sebesar Rp.32.010 Triliun sudah tercapai Rp.21.540 Triliun dengan persentase 67.29%. Untuk Piutang Pajak, Dinas Pelayanan belum melakukan penghapusan piutang namun sedang dalam proses untuk penghapusbukuan piutang, karena untuk penghapusan piutang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan penghapusan piutang. Dinas Pelayanan Pajak terus melakukan konsultasi dengan BPK terkait langkah-langkah yang dilakukan dengan menerbitkan Instruksi Kepala Dinas Nomor 48/2015 tentang pelaksanaan pemutakhiran objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum pelaksanaan Cleansing Data PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-P2. Dinas Pelayanan Pajak setiap tahun melaksanakan analisis NIR/ZNT sehingga nilai pasar dengan NJOP tidak terpaut jauh dan diharapkan adanya keseimbangan antara harga pasar dengan NJOP yang tentunya akan meningkatkan penerimaan BPHTB. Petugas melakukan validasi tidak hanya memverifikasi pembayaran namun juga diikuti verifikasi lapangan sehingga didapatkan data yang valid sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini sebagai upaya mengurangi loss potensi BPHTB. [caption id="attachment_376633" align="aligncenter" width="512"] Sentra Kerajinan Kulit Tanggulangin-Sidoarjo[/caption] Pendapatan dari Pajak Daerah terus digenjot oleh Pemkab Sidoarjo. Disisi lain pendapatan daerah di Sidoarjo banyak didapat dari sektor industri yang berkembang cukup pesat, karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Industri kecil juga berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro- Waru dan Tebel-Gedangan, sentra industri kerupuk di daerah Telasih-Tulangan. (Pohan/Andri/Suni/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Evaluasi Pertama Pemasangan Stiker Tunggakan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Evaluasi Pertama Pemasangan Stiker Tunggakan

[caption id="attachment_376618" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan dimuat pemberitaan TV[/caption] Minggu lalu Dinas Pajak melalui Sudin Pajak di lima wilayah melakukan pemasangan stiker bagi para penunggak pajak. Dinas Pelayanan Pajak bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Pemprov DKI Jakarta, Satpol Pamong Praja, dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 105/2016 dan 115/2016 untuk melakukan penempelan stiker kepada para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah khususnya untuk objek pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Keberatan atau penolakan saat pemasangan stiker dari Wajib Pajak sebagaimana tindakan-tindakan represif yang sifatnya law enforcement tentunya selalu ada, namun sejauh ini masih bisa dinetralisir karena sebelum dilakukan pemasangan stiker telah dilakukan upaya-upaya penagihan pasif seperti pengiriman surat tagihan, surat pemberitahuan, surat peringatan, surat panggilan dan terakhir dikirimkan surat himbauan 1 dan 2 kepada WP atau manajemen usaha bersangkutan sebelum dilakukan penempelan stiker tunggakan, sehingga penempelan stiker tidak bersifat mendadak dan sembarangan. DPP juga sudah berkoordinasi dengan pengelola mall jika lokasi usaha berada di mall. Sampai saat ini telah ditempel stiker sebanyak 48 objek pajak dari target pemasangan stiker tahap 1 sebanyak 409 objek pajak, dan dampaknya dalam beberapa hari ini telah ada beberapa WP yang membayar sebesar Rp. 2.481.068.404,- ditambah dengan WP yang membayar setelah diberikan surat himbauan sebesar RP. 3.721.620.734,- sehingga total pembayaran tunggakan adalah Rp. 6.202.689.138,- Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh WP mematuhi kewajibannnya untuk membayar pajak. [caption id="attachment_376619" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan di Restoran[/caption] Terhadap WP yang telah ditempel stiker diberi waktu selama 5 hari kerja untuk segera melakukan pembayaran pajaknya, jika WP tidak juga melakukan pembayaran, maka selanjutnya akan dilakukan sanksi terhadap perizinannya, baik berupa pencabutan izin ataupun penyegelan tempat usaha sampai dengan sita usaha oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dinas Pelayanan Pajak Prov. DKI Jakarta memiliki PPNS yang siap diberdayakan untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. PPNS dapat bekerja sama dengan Penyidik Kepolisian sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) untuk penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan penempelan stiker terhadap objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir dimulai serentak pada tanggal 5 september 2016 dan terus dilakukan hingga tunggakan diselesaikan. Kegiatan sejenis berupa pemasangan plang penunggak pajak PBB sudah dilakukan sejak Tahun 2014 terhadap para penunggak PBB-P2. Hasilnya cukup membuat WP jera, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir dengan data : Tahun 2014 dengan total penerimaan sebesar Rp. 5.657.137.706.215 dengan persentase 100,00%; Tahun 2015 dengan total penerimaan sebesar Rp. 6.807.840.609.166,- persentase 120,34%; dan tahun Tahun 2016 (sampai dengan 31 Ags 2016) dengan total penerimaan sebesar Rp. 5.737.729.140.596,- persentase 126,42%. Penempelan Stiker dari tanggal 5 hingga 10 September 2016. Sampai saat ini telah ditempel stiker sebanyak : 48 objek pajak target pemasangan stiker tahap 1 sebanyak : 409 objek pajak Dampak dari pemasangan stiker Wajib Pajak membayar : Rp. 2.481.068.404,- Wajib Pajak bayar setelah diterbitkan surat himbauan : Rp. 3.721.620.734,- Total WP yang membayar : Rp. 6.202.689.138,- Dinas Pelayanan Pajak Jakarta akan terus membuat inovasi-inovasi dalam pelayanan pajak yang tentunya akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengurus dan membayar pajaknya sekaligus menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk turun serta berperan dalam membayar pajak dan mengawasi penggunaannya. Pemasangan Stiker tunggakan hingga pencabutan izin akan terus dilakukan selama masih adanya tunggakan pajak dari Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Restoran. (Pohan/Andri/Sopar/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376620" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan Pajak[/caption]

Selengkapnya
Halo Indonesia: Taat PBB, Bangun Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Halo Indonesia: Taat PBB, Bangun Jakarta

[caption id="attachment_376607" align="aligncenter" width="512"] Talkshow Pajak PBB di Daai TV[/caption] Sudahkan anda membayar PBB Tahun ini? Karena tenggat waktu pembayaran PBB telah melampaui batas yakni pada 31 Agustus lalu. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas melalui papan  atau stiker penunggak pajak PBB di tanah atau bangunan yang maih menunggak pajak di Jakarta. Berbagai kemudahan telah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembayaran PBB seperti program pembebasan PBB NJOP dibawah 1 Milyar, cicilan PBB dan pengurangan PBB. Begitu juga pembayaran sudah dimudahkan baik melalui ATM, Bank kerjasama dan Kantor Pos, e-Banking, Mobile Banking hingga melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id/, jadi seharusnya tidak ada tunggakan lagi. Untuk itu DAAI TV meliput masalah pembayaran PBB dengan mengundang narasumber dari Dinas Pelayanan Pajak yang diwakili oleh Ibu Erma Sulistianingsih, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) Dinas Pelayanan Pajak Jakarta atau Humas DPP membahas mengenai penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta serta upaya penindakan yang dilakukan bagi para penunggak pajak melalui pemasangan stiker tanda tunggakan pajak daerah. [caption id="attachment_376608" align="aligncenter" width="512"] Erma Sulistianingsih Ka. Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi[/caption] Acara tersebut dillakukan secara Live di studio DAAI TV, Pantai Indah Kapuk pada hari Selasa, 13 September 2016 pkl. 09.00-10.00 dan diputar ulang pada jam 20.00 dan 23.00 hari yang sama. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan hukum. Penerimaan pajak salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai pembangunan-pembangunan di Jakarta. Alokasi terbesar adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penerimaan pajak juga dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur sarana dan prasarana kota Jakarta seperti pembuatan jalan raya, fasilitas-fasilitas umum, dsb. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2016 ini dapat dibilang sangat baik, data menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 per tanggal 31 Agustus 2016 (ketika jatuh tempo PBB-P2) yaitu sebesar  Rp.6.150.281.489.386 dengan persentase 96,10% jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan PBB-P2 di tanggal yang sama di tahun 2015 yang baru mencapai sebesar Rp.4.540.608.364.074 (63,95%). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2016 dapat dibilang sangat baik, data menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 per tanggal 13 September 2016 ini sebesar Rp. 6.239.459.211.659 dengan persentase 97,49% Faktor yang menjadikan penerimaan PBB tahun ini meningkat adalah selain karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membayar pajak didukung pula oleh kebijakan-kebijakan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta [caption id="attachment_376609" align="aligncenter" width="512"] Pajak Untuk Pembangunan[/caption] Kinerja seluruh pegawai Dinas Pelayanan Pajak yang selalu tak kenal lelah untuk mengingatkan para wajib pajak akan kewajiban membayar pajak, baik melalui penyampaian surat-surat himbauan, sosialisasi langsung ke masyarakat, dan juga melalui media-media sosial online. Berbagai kemudahan sudah ditawarkan dalam proses pembayarannya. Kalau dahulu membayar PBB hanya dapat dilakukan di bank, sekarang bisa dilakukan melalui online karena sistem pajak online pada dasarnya dibentuk untuk membantu para wajib pajak yang ingin mengurus perpajakannya secara online berikut juga pembayarannya. Wajib Pajak tidak perlu repot-repot mengantri di bank-bank pembayaran PBB-P2. wajib pajak cukup menggunakan fasilitas e-channel perbankan seperti : atm, mobile banking, internet banking, serta sms banking. Tentunya dengan adanya kemudahan-kemudahan fasilitas pembayaran tersebut membuat para wajib pajak nyaman dan mudah ketika membayar kewajiban perpajaknnya sehingga penerimaan pajak khususnya PBB-P2 dapat meningkat.    Apabila ada wajib pajak yang baru membayar pajaknya setelah tenggat waktu yang ditentukan. Katakanlah deadline pembayaran PBB 31 Agustus, tapi wajib pajak tersebut baru ingin membayarkan pada awal September, Keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, disebutkan bahwa atas keterlambatan pembayaran pajak daerah dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan sistem denda administrasi ini dilakukan secara otomatis by system. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Agustus 2016 Tahun 2016 sebesar : Rp.6.150.281.489.386 (96,10%) Dari target : Rp.6.400.000.000.000 Dibandingkan tahun lalu per 31 Agustus 2015 Tahun 2015 sebesar : Rp.4.540.608.364.074 (63,95%) Dari target : Rp.32.581.650.000.000 Dinas Pelayanan Pajak akan selalu mengingatkan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak, karena sebagai wilayah daerah mandiri yang tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, DKI Jakarta harus bisa mencari dan membiayai sendiri pembangunannya, dan salah satunya dari penerimaan pajak. (Pohan/Andri/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376610" align="aligncenter" width="512"] Halo Indonesia Daai TV[/caption]      

Selengkapnya
×