background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
SKJ Bersama di Samsat Utara dan Pusat
4 years ago
Pelayanan Terpadu

SKJ Bersama di Samsat Utara dan Pusat

[caption id="attachment_376580" align="aligncenter" width="512"] SKJ bersama DPP-Samsat[/caption] Dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani pegawai Dinas Pelayanan Pajak, Dewan Pengurus KORPRI DPP melaksanakan acara Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) yang kali ini diadakan di areal parkir Samsat Jakarta Utara-Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13 Pademangan, Jakarta Utara pada hari Jumat 9 September 2016 jam dimulai jam 6 pagi. Dengan Senam bersama antara Dinas Pelayanan Pajak yang memiliki Unit PKB dan BBN-KB (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang bekerjasama dalam memungut pajak kendaraan dengan Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya, Asuransi Jasa Raharja dan Bank DKI di Kantor Samsat (Satuan Administrasi Satu Atap) maka akan lebih tercipta suasana akrab dan kompak seperti tema SKJ KORPRI DPP kali ini yaitu “Membangun Sinergi Pelayanan Antar Instansi”. Pegawai yang hadir adalah perwakilan dari 43 kantor UPPD Kecamatan se-Jakarta, kantor Sudin dari lima wilayah, Samsat dari lima wilayah dan Bidang serta Unit PPLI di Balai Dinas. [caption id="attachment_376581" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo[/caption] Pada kesempatan itu Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambag Setiowidodo juga meresmikan Food Court atau Kantin Koperasi Pegawai DPP Kantor Samsat Utara-Pusat di samping Masjid Al-Akhyar Samsat Utara-Pusat. Untuk lebih memeriahkan suasana setelah senam bersama, acara dilanjutkan dengan hiburan organ tunggal dan pemberian Doorprize dari Bank DKI. Semoga dengan acara ini maka karyawan antar instansi akan semakin sehat jasmani dan sekaligus menjadi kegiatan relaksasi antar karyawan dalam menghadapi rutinitas pekerjaan sehari-hari. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376582" align="aligncenter" width="384"] Senam Bersama di Kantor Samsat Utara-Pusat[/caption]

Selengkapnya
UPPD Kemayoran Datangkan Pemilik Rumah Kos Sosialisasikan Pajak Hotel
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Kemayoran Datangkan Pemilik Rumah Kos Sosialisasikan Pajak Hotel

[caption id="attachment_376567" align="aligncenter" width="500"] Rumah Kos[/caption] Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel disebutkan bahwa Rumah Kos adalah termasuk kriteria Hotel dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel seperi biaya telepon, cuci setrika, transportasi dan sejenisnya. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kemayoran melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pajak Hotel/|Rumah Kost dan Kewajiban Lain Berkaitan dengan Usaha bagi para Pemilik Rumah Kos yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 8 September 2016 di Aula Kecamatan Kemayoran lantai 4, sebelah Pasar Serdang. [caption id="attachment_376570" align="aligncenter" width="512"] Ka. UPPD Kemayoran Zulfikar [/caption] Acara dibuka oleh Kepala UPPD Kamayoran Zulfikar dan dijelaskan tujuan acara ini adalah sebagai upaya melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendatan Potensi Pajak Daerah, dimana UPPD Kecamatan melakukan melakukan pendataan potensi pajak daerah dari Kelurahan dan Kecamatan, memverifikasi hasil dengan kunjungan ke lapangan dan menghadirkan pemilik usaha untuk diberikan penjelasan dan menerbitkan SPOPD (Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah). Menjadi narasumber pada acara tersebut adalah Ridwan Pohan dari Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak dengan memberikan paparan dan keterangan mengenai Pajak Daerah secara umum dan mensosialisasikan tentang Pajak Hotel kepada pemilik rumah kos. [caption id="attachment_376571" align="aligncenter" width="512"] Narasumber dari Unit Penyuluhan DPP Ridwan Pohan didampingi Kasubag TU Saipul Bahri dan Kasatpel Penilaian Zaenal Arifin dari UPPD Kemayoran[/caption] Rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 adalah sudah terkena menjadi wajib Pajak Hotel. Pengenaan Pajak Hotel yang dikecualikan adalah jasa tempat tinggal asrama oleh Pemerintah, jasa sewa apertemen, kondominium dan sejenisnya serta asrama. Untuk lebih jelasnya peraturan tersebut dapat dilihat di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Pada sesi tanya jawab dibahas tentang setoran pajak atau masa yang harus dibayar dan dilaporkan para Wajib Pajak Hotel atau Rumah Kos yakni setiap bulan bukan per tahun. Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak yang dikenakan 10% dari omzet keseluruhan bukan dikenakan mulai di kamar ke-11 dan seterusnya dan pajak dibayarkan hanya pada kamar yang terisi bukan yang kosong. [caption id="attachment_376572" align="aligncenter" width="512"] Pemilik Rumah Kos di Kemayoran[/caption] Pemilik Rumah Kos memberikan tanggapan bahwa mestinya ada perbedaan pengenaan pajak bagi rumah kos sederhana yang memiliki tembok triplek atau dibangunan semi permanen. Didalam Perda Pajak Hotel tidak menyebutkan jenis dan bahan bangunan karena pengenaan pajak adalah atas transaksi yang dikenakan dari penyewa ke pemilik usaha kos sebesar 10% dari jasa sewa baik bulanan, harian bahkan sekarang ini rumah kos ada yang mempunyai masa per jam sewa. Pemilik rumah kos yang hadir juga diberikan pengertian bahwa pemilik rumah kos yang hadir bukanlah tebang pilih tetapi acara ini dibuat berkelanjutan. Rumah Kos yang tidak hadir bukan berarti tidak dipanggil tetapi banyak yang sudah menjadi Wajib Pajak yang terdaftar sehingga tidak perlu diundang lagi. Warga juga memberikan usulan agar Pajak Hotel bagi Rumah Kos jangan dikenakan 10% tetapi lebih rendah lagi persentasenya untuk Rumah Kos sederhana dan tidak dikenakan pajak bagi Rumah Kos dengan jumlah kamar dibawah 10 unit. Dalam kesempatan ini dijawab bahwa usulan perubahan aturan tersebut harus merivisi Perda Pajak Hotel dan Rumah Kos dibawah 10 kamar tidak dikenakan Pajak Hotel. Pemilik rumah Kos masih merasa bahwa pajak hotel tidak perlu dikenakan kepada rumah kos bahkan menganggap sosialisasi ini berhubungan dengan Tax Amnesty Pajak Pusat. Di Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan rumah kos terkena pajak hotel apabila memiliki kamar lebih dari 10 unit. Pemilik rumah kos masih merasa berat dibebankan pajak hotel. Sebenarnya pajak hotel dikenakan kepada penyewa bukan kepada pemilik rumah kos karena penyewa sudah membayarkan pajaknya 10% dari tarif dan menjadi titipan pajak yang harus dibayarkan pemilik rumah kos baik yang perorangan maupun badan usaha sama seperti pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan. Hal ini perlu dijelaskan pemilik rumah kos kepada penyewa kamar saat bertransaksi. [caption id="attachment_376573" align="aligncenter" width="512"] Pemilik Rumah Kos di Kemayoran yang hadir [/caption] Sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai Warga Kota Jakarta kita semua perlu memberikan kontribusi kepada negara dan daerah karena dana dari pajak adalah untuk pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan dan dipungut berdasarkan peristiwa atau transaksi yang mempunyai dasar dan aturan negara seperti pajak hotel untuk penyewa hotel, pajak restoran untuk tamu restoran, pajak hiburan untuk tamu hiburan dan pajak parkir bagi penyewa lahan parkir dan pajak-pajak lainnya. Di akhir acara diskusi, para pemilik rumah kos melakukan konsultasi lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran menjadi Wajib Pajak Hotel dan mengisi surat pendaftaran yang dapat dikembalikan saat itu atau menyusul dengan dilengkapi persyaratan kelengkapan data. Melegalisasi usaha dan menjadi Wajib Pajak Hotel adalah menjadi kewajiban pemilik rumah kos yang sudah terkena kewajibannya sehingga menjalankan usaha rumah kos akan menjadi lebih tenang, karena sudah terdaftar secara resmi sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi negara dan daerahnya. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376574" align="aligncenter" width="512"] Ruang Pelayanan UPPD Kemayoran di lantai 3 Kantor Kecamatan Kemayoran untuk pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak, Jl. Serdang III No.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10650 (sebelah Pasar Serdang) telepon 021-42886174, email: uppdkemayoran@gmail.com[/caption]

Selengkapnya
Pemasangan Stiker Tunggakan di Jakarta Selatan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Stiker Tunggakan di Jakarta Selatan

[caption id="attachment_376556" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan di Mall Jakarta Selatan oleh Kasudin Pajak Jaksel Johari dan Ka. Satpol Jaksel Ujang Hermawan [/caption] Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, Johari memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak setelah dipasangi stiker penunggak pajak selama sepuluh hari untuk melunasi kewajibannya, sebelum izin usahanya dicabut oleh Satpol PP, Pariwisata dan BPTSP. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melaksanakan inventarisasi daftar piutang seluruh jenis pajak daerah dan membuat surat imbauan agar wajib pajak melunasi utang pajak, dengan ketentuan mencantumkan rincian jumlah utang pajak dan jangka waktu pelunasan utang pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terima surat. Surat yang dikirim dengan tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti terima seingga harus cepat diberikan tanggapan kesanggupan membayar, bentuk stiker atau papan informasi adalah bagian dari lnstruksi Gubernur Nomor 105/2016 berukuran 1 x 1,5 meter berwarna oranye dengan garis bingkai kuning hitam. [caption id="attachment_376559" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan stiker tunggakan di objek restoran Jalan Gunawarman[/caption] Jajaran Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan bersama Satpol PP, Dinas Pariwisata, BPTSP Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Selatan mengunjungi objek pajak untuk melakukan pemasangan stiker atau papan informasi yang berisi pemberitahuan belum melunasi kewajiban pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya di wilayah Jakarta Selatan Pemasangan Stiker dilakukan setelah diberikan himbauan kepada penunggak pajak, setelah 5 (lima) hari tidak ada tanggapan baru dilakukan pemasangan Stiker. Jika setelah pemasangan Stiker tidak ada pembayaran maka akan dilakukan penyegelan tempat usaha oleh Satpol PP, Dinas Pariwisata dan BPTSP. Penempelan Stiker pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dilakukan pada 1 Objek restoran di Kebayoran Baru dan 1 obyek Restoran di Pertokoan Pondok Indah. Ada 1 obyek Restoran yang langsung membayar hari itu dan tidak jadi dipasangi stiker. Sedangkan 2 restoran lagi membuat perjanjian akan membayar dalam 5 hari ini. Kasudin Pajak Jakarta Selatan mengatakan pada prinsipnya kegiatan penempelan stiker adalah penegakan aturan untuk pembayaran pajak sebagai kewajiban Wajib Pajak setiap bulannya melalui setoran masa ke Bank penerima, karena uang customer setiap transaksinya sudah dititipkan ke manajemen usaha sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyetorkan pajak. Setelah penempelan stiker tunggakan, jajaran Sudin Selatan memberikan informasi terkait isi Berita Acara yang harus diisi dan Wajib Pajak menandatangani perjanjian kapan saatnya tunggakan dibayar sebelum izin usaha dicabut. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376560" align="aligncenter" width="512"] Kasudin Pajak Jakarta Selatan Johari memberikan keterangan.

Selengkapnya
Pemasangan Stiker Tunggakan di Jakarta Barat
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Stiker Tunggakan di Jakarta Barat

[caption id="attachment_376547" align="aligncenter" width="512"] Aksi pemasangan stiker tunggakan pajak di Jakarta Barat[/caption] Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penerimaan pajak daerah, Gubernur mengeluarkan Instruksi Nomor 105/2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah, Dinas Pelayanan Pajak membentuk  tim gabungan dengan melibatkan  Dinas Pariwisata, Satpol PP dan BPTSP serta aparat penegak hukum untuk pelaksanaan pemasangan stiker dan papan informasi. Bentuk  stiker atau papan  informasi sebagaimana dimaksud  tercantum dalam Lampiran sebagai bagian lnstruksi Gubernur Nomor 105/2016 berukuran 1x1,5 meter. Pemasangan Stiker dilakukan setelah diberikan himbauan kepada penunggak pajak, setelah 5 (lima) hari tidak ada tanggapan baru dilakukan pemasangan Stiker. Jika setelah pemasangan Stiker tidak ada perubahan maka akan dilakukan penyegelan tempat usaha oleh Satpol PP. Kegaiatn ini dilalukan dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 115/2016 tanggal 10 Agustus 2016 untuk meningkatkan penerimaan  Pajak  Hotel,   Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan melalui  penegakan  peraturan  perpajakan  daerah. [caption id="attachment_376548" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker terus digalakan[/caption] Gubernur menginstruksikan Dinas Pelayanan  Pajak,  Satuan  Palisi Pamong  Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan  dan Badan   Pelayanan   Terpadu Satu   Pintu  (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan    penegakan   peraturan   perpajakan   daerah sesuai  dengan  masing-masing  tugas yaitu untuk pencabutan: lzin Gangguan Tempat  Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di wilayah Jakarta Barat, pada pemasangan hari pertama stiker tunggakan pajak daerah terdapat 9 obyek pajak daerah yaitu 4 hotel dan 1 hiburan di daerah Mangga Besar dan 4 Wajib Pajak Restoran (5/9/2016). Kasudin Pajak Jakarta Barat Umiyati dan jajarannya akan terus melakukan pemasangan stiker bagi penunggak pajak lain yang setelah dikirimi surat tagihan tidak memberikan kepastian waktu pelunasan pajak daerahnya. (Pohan/Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_376553" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan stiker di objek hiburan Mangga Besar[/caption]

Selengkapnya
Penempelan Stiker Tunggakan di Jakarta Timur
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Penempelan Stiker Tunggakan di Jakarta Timur

[caption id="attachment_376538" align="aligncenter" width="512"] Penempelan Stiker Tunggakan di Jakarta Timur pada objek Pajak Restoran[/caption] Suku Dinas Pelayanan PajakJakarta Timur melakukan pemasangan stiker atau papan informasi yang berisi pemberitahuan belum melunasi kewajiban pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya di wilayah Jakarta Timur Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melaksanakan inventarisasi daftar piutang seluruh jenis pajak daerah dan membuat surat imbauan agar wajib pajak melunasi utang pajak, dengan ketentuan mencantumkan rincian jumlah utang pajak dan jangka waktu pelunasan utang pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terima surat. Surat yang dikirim dengan tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti terima seingga harus cepat diberikan tanggapan kesanggupan membayar. Bentuk  stiker atau papan  informasi adalah bagian dari lnstruksi Gubernur Nomor 105/2016 berukuran 1 x 1,5 meter. [caption id="attachment_376539" align="aligncenter" width="512"] Penempelan Stiker Tunggakan di Jakarta Timur objek Pajak Restoran[/caption] Pemasangan Stiker dilakukan setelah diberikan himbauan kepada penunggak pajak, setelah 5 (lima) hari tidak ada tanggapan baru dilakukan pemasangan Stiker. Jika setelah pemasangan Stiker tidak ada pembayaran maka akan dilakukan penyegelan tempat usaha oleh Satpol PP, Dinas Pariwisata dan BPTSP. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur, Syaukat Akmar memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak setelah dipasangi stiker penunggak pajak selama sepuluh hari untuk melunasi kewajibannya, sebelum izin usahanya dicabut. Tim Gabungan Penempelan Stiker Tungggakan terdiri dari satuan Sudin Pajak Jakarta Timur, Kepala dan perwakilan UPPD di Jakarta Timur, Satpol PP, Sudin Pariwisata dan BPTSP Jakarta Timur. Penempelan Stiker pada hari Senin tanggal 5 September 2016 dilakukan pada 1 Objek hotel Dan 4 Objek restoran di wilayah Jakarta Timur. Setelah penempelan stiker tunggakan, Kasie Penagihan memberikan informasi terkait isi Berita Acara yang harus diisi dan Wajib Pajak menandatangani perjanjian kapan saatnya tunggakan dibayar sebelum izin usaha dicabut. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376540" align="aligncenter" width="512"] Penempelan Stiker Tunggakan di Jakarta Timur objek Pajak Hotel[/caption]

Selengkapnya
Pemasangan Stiker Tunggakan Bagi Penunggak Pajak
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Stiker Tunggakan Bagi Penunggak Pajak

[caption id="attachment_376528" align="aligncenter" width="512"] Kasudin Pajak Jakarta Pusat Adhi Wirananda memberikan keterangan setelah pemasangan stiker tunggakan di restoran wilayah Senayan[/caption] Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penerimaan pajak daerah, Gubernur mengeluarkan Instruksi Nomor 105/2016 tanggal 26 Juli 2016 Tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melaksanakan inventarisasi daftar piutang seluruh jenis pajak daerah dan membuat surat imbauan agar wajib pajak melunasi utang pajak, dengan ketentuan mencantumkan rincian jumlah utang pajak dan jangka waktu pelunasan utang pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terima surat. Apabila surat yang dikirim melalui jasa  pos tercatat,  tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti terima. Setelah itu Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemasangan stiker, papan informasi yang berisi pemberitahuan belum melunasi kewajiban pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Didalam melakukan kegiatan, Dinas Pelayanan Pajak membentuk  tim gabungan dengan melibatkan  petugas  Kecamatan dan Kelurahan setempat serta aparat penegak hukum untuk pelaksanaan pemasangan stiker dan papan informasi sebagaimana dimaksud. Bentuk  stiker atau papan  informasi sebagaimana dimaksud  tercantum dalam Lampiran sebagai bagian lnstruksi Gubernur Nomor 105/2016 berukuran 1x1,5 meter. [caption id="attachment_376527" align="aligncenter" width="512"] Stiker Tanda Penunggak Pajak[/caption] Pemasangan Stiker dilakukan setelah diberikan himbauan kepada penunggak pajak, setelah 5 (lima) hari tidak ada tanggapan baru dilakukan pemasangan Stiker. Jika setelah pemasangan Stiker tidak ada perubahan maka akan dilakukan penyegelan tempat usaha oleh Satpol PP. Pada saat lnstruksi Gubernur ini mulai berlaku, lnstruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2013 tentang lnventarisasi Daftar Piutang PBB-P2 dan Pemasangan Papan lnformasi atau Pemberitahuan Piutang PBB-P2 Bagi Tanah yang Tidak diketahui Keberadaan Pemiliknya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [caption id="attachment_376529" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan stiker Tunggakan Pajak di tempat hiburan anak di Senayan[/caption] Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 115/2016 tanggal 10 Agustus 2016 untuk meningkatkan penerimaan  Pajak  Hotel,   Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan melalui  penegakan  peraturan  perpajakan  daerah. Gubernur menginstruksikan Dinas Pelayanan  Pajak,  Satuan  Palisi Pamong  Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan  dan Badan   Pelayanan   Terpadu Satu   Pintu  (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan    penegakan   peraturan   perpajakan   daerah sesuai  dengan  masing-masing  tugas. Setelah Dinas Pelayanan  Pajak Provinsi  DKI Jakarta  melakukan  pemasangan stiker/papan/spanduk     penunggak pajak   terhadap   Wajib   Pajak   yang   tidak   membayar   pajak dan/atau  menunggak  pajak maka disampaikan    data   dan   informasi   kepada   Satuan   Palisi Pamong   Praja  Provinsi  DKI  Jakarta,   Dinas  Pariwisata   dan Kebudayaan dan   Badan   Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI  Jakarta   sebagai   bahan rekomendasi  untuk pencabutan: lzin Gangguan Tempat  Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap  Wajib  Pajak yang tidak  memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau melakukan pelanggaran peraturan  perpajakan  daerah. [caption id="attachment_376530" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan di Resto Senayan[/caption] Dalam tugasnya Satuan  Palisi Pamong  Praja mendampingi   Dinas  Pelayanan   Pajak  dalam  penegakan  peraturan  perpajakan  daerah  dan merekomendasikan  pencabutan lzin  Gangguan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang gangguan kepada Kepala  Badan  Pelayanan   Terpadu   Satu  Pintu  Provinsi  DKI Jakarta. Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan  mendampingi   Dinas  Pelayanan   Pajak  Jakarta dalam penegakan  peraturan  perpajakan  daerah dan merekomendasikan  pencabutan  Tanda Daftar Usaha Pariwisata   kepada  Kepala  Badan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu. Selanjutnya Badan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu menindaklanjuti   rekomendasi  pencabutan  lzin Gangguan Tempat Usaha   berdasarkan   Undang-Undang  Gangguan  dan Tanda  Daftar Usaha  Pariwisata  dari Satuan  Palisi Pamong  Praja Provinsi  dan/atau  Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka masing-masing SKPD akan melaporkan  hasil    pelaksanaan     tugasnya    dalam penegakan  peraturan  perpajakan  daerah terhadap  Wajib  Pajak  yang tidak mematuhi   kewajiban   perpajakan   daerah  kepada  Gubernur melalui  Sekretaris  Daerah. Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah akan dimulai pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 jam: 10.30 lokasi di daerah Senayan. Stiker tersebut berukuran 1x1,5 meter dan hari ini dipasang di satu wahana bermain yang berada di lantai enam. Selain di Mall Senayan City, satu restoran padang di basement I, Plaza Senayan juga dipasangi stiker penunggak. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat, Adhi Wirananda mengatakan pada kesempatan ini, setelah dipasangi stiker penunggak pajak, WP diberikan kesempatan selama sepuluh hari melunasi kewajibannya. Kalau tidak dilunasi, izin usahanya bisa dicabut. Pencabutan izinnya itu kami serahkan ke Dinas Pariwisata, Satpol PP dan BPTSP. (Pohan/Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_376531" align="aligncenter" width="512"] Pemasangan Stiker Tunggakan di Restoran[/caption]

Selengkapnya
×