background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Klungkung Pelajari Penerimaan PAD Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Klungkung Pelajari Penerimaan PAD Jakarta

[caption id="attachment_377446" align="aligncenter" width="500"] Pantulan air yang indah di Nusa Penida, Klungkung-Bali.[/caption] Tugas BPRD dalam pemungutan retribusi daerah adalah melaksanakan perencanaan target penerimaan retribusi daerah, penggalian dan Pengembangan potensi retribusi daerah, pengelolaan sistem informasi retribusi daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan retribusi daerah, serta penyuluhan dan layanan informasi retribusi daerah. Pimpinan, Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Klungkung melakukan kunjungan kerja ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam rangka konsultasi/Study Banding dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (6/2). Kabupaten Klungkung adalah kabupaten terkecil di provinsi Bali. Ibukotanya berada di Semarapura. Klungkung berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di timur, Kabupaten Gianyar di barat dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Sepertiga wilayah Kabupaten Klungkung (112,16 km²) terletak di antara pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 km²) lagi merupakan kepulauan, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Monumen Puputan, Taman Gili/Kertha Gosa, Nusa Lembongan dan Nusa Penida dan Desa Wisata Kamasan adalah obyek wisata yang bagus untuk dilihat bila kita pergi ke Klungkung. [caption id="attachment_377447" align="aligncenter" width="400"] Kunjungan DPRD Klungkung-Bali[/caption] Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi bersama perwakilan Bidang Pengendalian dan Bidang peraturan memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Pimpinan, Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Klungkung mengenai perubahan struktur dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang belaku mulai tanggal 3 Januari 2017. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2016, per tanggal 31 Desember 2016 dari target APBD-P sebesar Rp.33,1 Triliun tercapai penerimaan pajak sebesar Rp.31,6 Triliun dengan persentase 95,49% (sumber data diperoleh dari bidang Perencanaan dan Pengembangan). Rencana penerimaan pajak daerah BPRD DKI Jakarta di tahun 2017 memiliki target penerimaan sebesar Rp.35,2 Triliun. Arah kebiijakan pajak daerah tahun 2017 yang dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta adalah melakukan intensifikasi perpajakan seperti : optimalisasi online sistem Pelaksanaan online system pajak bekerja sama dengan BRI dengan menggunakan cms BRI dan juga bekerja sama dengan PT Sigma Telkom dengan menggunakan e-pos. Dalam ekstensifikasi perpajakan cleansing data PBB terus dijalankan, dimana BPRD Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan cleansing piutang PBB yang masuk dalam kriteria macet atau diragukan untuk dilakukan penghapusan piutang. Selain itu juga dilakukan kegiatan penagihan terhadap piutang kurang lancar yang dilanjutkan dengan pemasangan plang penunggak pajak dan/atau penempelan stiker penunggak pajak pada objek pajak yang pajaknya tidak dilunasi oleh Waib Pajak. Peningkatan Law Enforcement terus dimaksimalkan seperti kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah; meningkatkan kerja sama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang Pajak Daerah; dan melakukan Deklarasi Pencanangan Aksi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan KPK pada tanggal 3 Februari 2017. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig/wiki) [caption id="attachment_377448" align="aligncenter" width="400"] DPRD Klungkung membahas pajak dan retribusi di Jakarta[/caption]

Selengkapnya
Senam Bersama dan Perpisahan Plt. Gubernur Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Senam Bersama dan Perpisahan Plt. Gubernur Jakarta

[caption id="attachment_377435" align="aligncenter" width="400"] Bapak Sony Sumarsono dan Ibu Tri Rahayu Sumarsono dalam acara Senam Bersama dan Apel Kesiapan Pilkada sekaligus perpisahan purna tugas[/caption] Plt. Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono melakukan Senam Bersama sekaligus mendeklarasikan pemantapan netralitas birokrat dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017. "Netralitas birokrasi merupakan kunci sukses pilkada. Netralitas penting untuk menjaga demokrasi," kata Sumarsono di kawasan Monas Jakarta, usai bersama 30.000 pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melakukan senam bersama di Kamis pagi (9/2). Salam yang dikenalkan adalah "Jakarta" dijawab "Aman dan Damai" serta "Pilkada" dijawab "Sukses". Pada acara tersebut dilaunching secara resmi lagu Mars DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 191 Tahun 2017 tentang Lagu Mars DKI Jakarta Sebagai Lagu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Plt. Gubernur menghimbau agar semangat kita tetap menjaga Jakarta sebagai milik bersama, karena ini merupakan miniatur Indonesia. [caption id="attachment_377436" align="aligncenter" width="400"] Bapak Edi Sumantri Kepala BPRD mengucapkan salam dan terima kasih[/caption] Dalam kesempatan itu juga, Sumarsono menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh pegawai, sebab, 11 Februari mendatang dia akan menyerahkan jabatan Gubernur DKI Jakarata kepada Gubernur DKI Jakarta yang sudah selesai masa cutinya. Bapak Sony, panggilan akrabnya, menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin ada yang kurang berkenan. Dalam pesannya beliau juga memuji peranan Istrinya Ibu Tri Rahayu, tanpa Kekuatan dan kehadiran Istri setiap hari maka kita tidak akan sukses. Dikesempatan yang baik ini pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika menghadiahkan sebuah puisi hasil karyanya sendiri untuk Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono sebagai tanda perpisahan. [caption id="attachment_377438" align="aligncenter" width="400"] Pembacaan Puisi "Aku Dibikin Malu" Untuk Bapak Sumarsono[/caption] Puisi tersebut berjudul `Aku Dibikin Malu` dan dibacakan di hadapan puluhan ribu pegawai pemerintahan Provinsi DKI Jakarat, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (9/2). Berikut lirik puisi tersebut: Aku dibikin malu Tiga bulan, hanyalah tiga bulan lebih sedikit hari aku bersama sosok unik dan kurang meyakinkan. Model begini, bisa memimpin Jakarta ? walau hanya tiga bulan. Sungguh, awalnya aku ragu dengan kemampuannya. Masalah kemacetan, genangan, OPD baru, Pilkada, Netralitas Birokrasi, demo buruh, APBD, tenaga honorer dan setumpuk persoalan krusial lainnya. Aduh......, apa iya beliau akan mampu ? Aduh....., aku dibikin malu Ternyata, Sosok ini, begitu banyak pengalamannya, Dalam penghayatannya, peduli, santun, berani, tanggung jawab, humoris, pandai lobi dan komunikasi serta banyak gagasan briliannya. APBD tepat waktu, sebelum ayam berkokok, APBD sudah ketok palu. OPD baru selesai, Penempatan pejabat, berjalan mulus. Netralitas birokrasi? Kata orang ada tujuh kepala SKPD yang dicurigai. Mana? Sebut nama!! sampai saat ini gak ada bukti tuh!! Rapat di kereta? Bagaimana mungkin bisa rapat di kereta? Ngaco aja ini gagasan..., Begitu aku dengar percakapan banyak pihak. Jalan keretanya aja gujlak-gajluk gujlak-gajluk, malam hari pula. Halah ...., gak mungkinlah rapat, bilang aja kalau ingin piknik ke Yogya. Aduh..., aku dibikin malu lagi Ternyata, beneran tuh rapatnya Bahkan salah satu media nasional melaporkan berita khusus `rapat di kereta`. Memang sih, tampang pejabatnya pada ngantuk semua, tapi outputnya jelas dan konkret. Hey mana itu kepala BKD? Jangan Koes plus-an terus. DKI sudah punya belum lagu mars DKI? Hadeh..., ini orang bikin aku malu lagi, 370 tahun lebih, Jakarta ada, 71 tahun lebih, Indonesia merdeka, dan Jakarta gak punya lagu mars? Agar tidak malu, ku buatlah sejadi-jadinya Mars DKI. Jakarta jaya warga bahagia, damai sejahtera Jakarta aman, semua nyaman, maju dan jaya DKI Jakarta. Begitulah, penggalan lirik yang ku buat. Kepala BKD, Pak Sekda, Asisten Kesra, orang Betawi kan. Aduh, mau bikin malu apalagi ini orang? Mana pergub ikon betawi? Ampun, ternyata walau bukan orang Betawi, (katanya sih orang Jawa Timur), beliau sangat mencintai Budaya Betawi. Hari berganti, minggu berlalu, bulan pun berakhir 3 bulan aku dibikin malu, Akhirnya biar aku beri hadiah pantun untuk beliau Bang Husni Thamrin pahlawan Jakarta Bung Tomo gagah berani Walau hanya tiga bulan memimpin Jakarta, Sungguh berkesan kepemimpinan Bang Soni. Terima kasih Bang Soni, atas tiga bulan kebersamaan yang telah diberikan. (Humas Pajak Jakarta/Phn/merdeka/porosjakarta). [caption id="attachment_377437" align="aligncenter" width="400"] Paduan Suara menyanyikan lagu Revolusi Mental dan Mars DKI[/caption]

Selengkapnya
Situbondo Pelajari Pajak Restoran Jakarta
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Situbondo Pelajari Pajak Restoran Jakarta

[caption id="attachment_377428" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan Kerja DPRD Situbondo[/caption] Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam rangka studi pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta (27/2). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Situbondo seperti informasi mengenai perubahan struktur Organisasi dan kewenangan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang belaku mulai tanggal 3 Januari 2017. Tugas baru BPRD dalam pemungutan retribusi daerah yaitu :  Melaksanakan perencanaan target penerimaan retribusi daerah  Penggalian dan Pengembangan potensi retribusi daerah  Pengelolaan sistem informasi retribusi daerah  Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan retribusi daerah  Penyuluhan dan layanan informasi retribusi daerah Untuk informasi target penerimaan pajak daerah BPRD DKI Jakarta di tahun 2016 yaitu sebesar Rp.33,1 Triliun dan tercapai sebesar Rp.31,6 Triliun. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak daerah BPRD DKI Jakarta menjadi Rp.35,2 Triliun. [caption id="attachment_377429" align="alignleft" width="412"] Ketua DPRD Kabuapten Situbondo dan rombongan[/caption] Pada kesempatan ini disampaikan informasi mengenai dasar hukum, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Tarif Pajak, cara penghitungan pajak, saat terutangnya pajak, sistem pemungutan pajak dan pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir. Dari pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Situbondo mengajukan pertanyaan antara lain yaitu penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir. Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menjelaskan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 diatur bahwa bagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran utang pajak maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan yang dapat ditagih melalui STPD atau SKPDKB. 2. Apabila Wajib Pajak masih tetap tidak melakukan pembayaran utang pajak maka akan dilanjutkan dengan kegiatan penagihan aktif. Dan saat ini dalam rangka Law Enforcement BPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan KPK dalam kegiatan pencanangan. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig) [caption id="attachment_377426" align="aligncenter" width="412"] Situbondo Baluran National Park | Little Africa In Java[/caption]

Selengkapnya
Pencanangan Optimalisasi Penerimaan Daerah Bersama KPK-RI
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pencanangan Optimalisasi Penerimaan Daerah Bersama KPK-RI

[caption id="attachment_377410" align="aligncenter" width="412"] KPK-RI dan Pemprov DKI siap otimalisasi Penerimaan Daerah[/caption] Reformasi Birokrasi sebagai salah satu amanat penerapan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menghendaki adanya perubahan kelembagaan melalui penciptaan struktur baru dalam mengelola Pemerintahan Daerah. Penciptaan struktur baru pengelolaan Pemerintahan Daerah tersebut kembali diperkuat dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana setiap Pemerintah Daerah diharuskan untuk melakukan perubahan pada tatanan kelembagaan guna menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sebagai salah satu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kebijakan bentuk perubahan kelembagaan/organisasi, yang mengalami transformasi dari sebelumnya Dinas Pelayanan Pajak (DPP) dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemungutan 13 jenis Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) serta Pajak Rokok, yang saat ini tugas pokok dan fungsinya mengalami penambahan dengan adanya tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemungutan Retribusi. Sebagai bagian dari bentuk pemenuhan kewajiban pelaksanaan tupoksi dan pencapaian kinerja organisasi, telah dilakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan inisiator Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), yang melibatkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, instansi terkait dan para stakeholder. Hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah terkait dengan penerimaan Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam pengelolaannya dipandang masih terdapat beberapa permasalahan yang patut diperbaiki secara sistematis guna meminimalisir terjadinya kesalahan, menutup peluang kerugian Negara dan mencegah terjadinya peluang/celah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya kegiatan dimaksud akan ber-impact secara langsung terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah, sehingga dukungan terhadap peningkatan fiscal capacity daerah dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Namun demikian, prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran harus tetap terjaga, sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah yang dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Jakarta. [caption id="attachment_377412" align="aligncenter" width="412"] Penandatanganan komitmen penerimaan daerah[/caption] Sebagai informasi tambahan, bahwa rencana penerimaan Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp 35.230.000.000.000,- (tiga puluh lima triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah), dimana jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,6 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016, yakni sebesar Rp 31,6 triliun. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Pemerimaan Pajak Daerah yang telah dilakukan selama 7 hari kerja selama periode tanggal 24 s.d. 31 Januari 2017, antara lain untuk : 1. Mengoptimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas guna mendorong terpenuhinya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;  2. Membangun database Wajib Pajak Daerah sebagai sarana monitoring dan evaluasi kewajiban perpajakan. 3. Mendorong perbaikan tata kelola Pajak Daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data dan informasi. Isu aktual yang menjadi bahan materi pembahasan dalam kegiatan Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), mencakup (i) Optimalisasi penerimaan daerah yang menitikberatkan pada 13 (tiga belas) jenis Pajak Daerah, khususnya terkait dengan hambatan/kendala/permasalahan, upaya-upaya yang telah dilakukan serta alternatif/solusi konkrit yang akan dilaksanakan, (ii) Timeline pemenuhan kewajiban terkait dengan rapat kerja Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan (iii) Pelaksanaan 3 (tiga) bentuk rencana aksi, yakni : (a) pemenuhan kewajiban Wajib Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang masih terhutang; (b) penyempurnaan data dan informasi terkait Pajak Daerah; dan (c) perbaikan sistem tata kelola Pajak Daerah. [caption id="attachment_377413" align="aligncenter" width="412"] Kepala BPRD DKI Edi Sumantri menandatangani komitmen penerimaan daerah[/caption] Tindak lanjut kegiatan Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, di-review dan dirangkum oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), yang selanjutnya akan dilaporkan/dipaparkan dalam bentuk kegiatan kickoff meeting dengan salah satu agenda kegiatan “Deklarasi Pencanangan Aksi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi Penerimaan Daerah” yang melibatkan pimpinan KPK-RI, Kementerian terkait dan seluruh Kepala SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta para stakeholder pada tanggal 3 Februari 2017 bertempat di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9, Jakarta Pusat. Dengan dilaksanakannya kegiatan Deklarasi Pencanangan Aksi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi Penerimaan Daerah dimaksud, diharapkan dapat menumbuhkan tekad untuk terlibat secara aktif dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah secara akuntabel, transparan dan profesional serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. (Bidang Pengendalian dan Humas BPRD DKI) [caption id="attachment_377414" align="aligncenter" width="412"] Paparan Kepala BPRD DKI Tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah[/caption]

Selengkapnya
Penandatanganan KPI dan Open Data
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Penandatanganan KPI dan Open Data

[caption id="attachment_377399" align="aligncenter" width="412"] Para Kepala SKPD pada acara penandatanganan KPI dan Open Data 2017[/caption] Target dan relalisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar Rp. 33,1 T tercapai 95,49% atau Rp. 31,6 T. Target penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah sangat tinggi sebesar Rp. 35.23 T sehingga perlu digali potensi untuk mencapai target tersebut. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani perjanjian kinerja menggunakan sistem Key Performance Indicator (KPI) dan komitmen Open Data (27/1). Diperlukan indikator sebagai acuan mengukur kinerja terkait penerapan KPI. Dalam kesempatan itu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, sistem KPI telah diterapkan dalam mekanisme aparatur sipil negara (ASN) guna membangun birokrasi yang profesional. Indikator diperlukan sebagai acuan mengukur kinerja. Setiap SKPD tentu memiliki indikator berbeda, sesuai dengan Tupoksi. Kinerja pejabat di setiap SKPD harus terukur dan dapat terlihat berhasil atau tidaknya. Ini berlaku di semua daerah. Melalui sistem ini, juga dapat ditentukan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang akan diterima para pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, absensi PNS juga akan menjadi penilaian penting. Badan Pajak dan Retribusi Daerah siap menembus target penerimaan sehingga Key Performance Indicator (KPI) tercapai. (Humas Pajak Jakarta/beritajakarta/phn) [caption id="attachment_377400" align="aligncenter" width="412"] Kepala BPRD Edi Sumantri menandatangani KPI dan Open Data 2017[/caption]

Selengkapnya
×