background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Senam Bersama Revitalisasi Lapangan Banteng
20 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Senam Bersama Revitalisasi Lapangan Banteng

[caption id="attachment_377615" align="aligncenter" width="450"] Senam Bersama Plt. Gubernur Sony Sumarsono[/caption] Acara Senam Pagi bersama dilakukan guna meramaikan acara Revitalisasi Lapangan Banteng. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sumarsono atau Soni melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017). Pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI dipimpin oleh Kepala Badan Edi Sumantri melakukan Senam Bersama dengan Plt. Gubernur di acara tersebut. Dengan revitalisasi tersebut, maka Lapangan Banteng akan disulap menjadi kawasan wisata bersejarah. Revitalisasi Lapangan Banteng dilakukan d lokasi lahan seluas 10 hektar oleh pihak swasta. [caption id="attachment_377618" align="alignleft" width="350"] Plt. Gubernur, Sekda dan Kepala BPRD DKI Senam Pagi Bersama[/caption] Direncanakan revitalisasi tersebut akan terbagi kedalam tiga zona yang meliputi pengerjaan pembangunan pagar, pengerjaan pembangunan lapangan olahraga, pengerjaan perbaikan Monumen Irian Barat dan pengerjaan taman. Zona satu merupakan zona utama dari lapangan banteng, yaitu zona Monumen Pembebasan Irian Barat. Zona utama ini akan diperkuat dengan bangunan berbentuk setengah lingkaran. Difungsikan sebagai amphiteater dilengkapi dengan kolam dan pelataran yang untuk berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan seperti konser musik, fashion show dan lain sebagainya. Setelah peletakan batu pertama, acara dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola gembira antara Pejabat DKI dan Persija Jakarta. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377616" align="alignleft" width="350"] Peresmian simbolis Revitalisasi Lapangan Banteng[/caption] [caption id="attachment_377617" align="alignleft" width="350"] Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Lapangan Banteng[/caption]

Selengkapnya
Pertemuan Forum Group Discussion (FGD) Retribusi Daerah
16 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Pertemuan Forum Group Discussion (FGD) Retribusi Daerah

[caption id="attachment_377600" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD DKI Edi Sumantri meminta masukan guna membahas masalah retribusi[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) merupakan SKPD pelaksana dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, tugasnya antara lain melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai kewenangannya. Forum Group Discussion (FGD) terkait Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan pada Kamis 16 Maret 2017 dipimpin langsung oleh Kepala BPRD Edi Sumantri. Hal yang dibahas adalah tentang teknis penyampaian retribusi, jumlah target & penerimaan, dan permasalahan dalam pemungutan Retribusi Daerah yang ditangani oleh masing-masing SKPD terkait. Hal yang dibahas seperti dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan adanya penyempurnaan sistem dan operator terkait rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah. Dari perwakilan Dinas Bina Marga dan Dinas Olah Raga membahas pemungutan Retda terkedala dalam hal rekonsiliasi. Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Olahraga, Badan SDM, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian menyampaikan permasalahan retribusi yang ditangani bidang kerjanya. Untuk perwakilan Dinas Bina Marga dan Dinas Olah Raga membahas terkait pemungutan Retda terkendala dalam hal Rekonsiliasi. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sangat perduli terhadap piutang Pajak, sehingga diharapkan pencatatan terhadap piutang harus rapi. Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) harus disesuaikan dengan data yang ada. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tch) [caption id="attachment_377601" align="alignleft" width="450"] Forum Group Disscusion tentang Retribusi[/caption] [caption id="attachment_377603" align="alignleft" width="450"] Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup[/caption]

Selengkapnya
Pendataan Pajak Daerah
15 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Pendataan Pajak Daerah

[caption id="attachment_377593" align="aligncenter" width="450"] Pendataan Pajak oleh UPPRD Pasar Minggu di Mall[/caption] Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPRD) melakukan kegiatan pendataan pajak daerah di wilayah kerja kecamatan masing-masing, terhadap calon objek pajak yang belum didaftarkan seperti: restoran, rumah kos atau hotel, juga reklame yang belum melaksanaan kewajiban pajak daerah dan belum mendapatkan izin dari PTSP. Pengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak ini tertuang di instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 Tahun 2016 tentang pendataan pajak daerah guna mengoptimalisasi penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi pajak. Kegiatan ini selalu menyisir setiap tempat diwilayah kerja UPPRD baik di Mall, Pertokoan maupun di jalanan. Masyarakat usaha diharapkan dapat menerima dengan baik kedatangan petugas dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan daerah. Dalam pelaksanaan pendataan dan penertiban, pihak UPPRD terkadang bekerja sama dengan pihak PTSP, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, Kepolisian dan unsur TNI setempat. (Humas Pajak Jakarta/Phn). [caption id="attachment_377594" align="alignleft" width="450"] Pendataan dan Penertiban Pajak oleh UPPRD Kebayoran Lama[/caption] [caption id="attachment_377595" align="alignleft" width="450"] Pendataan objek pajak baru oleh UPPRD Kemayoran[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Pergub 193/2016 Tentang Pembebasan BPHTB Pertama dan 0% Waris NJOP S/D 2 Miliar
13 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pergub 193/2016 Tentang Pembebasan BPHTB Pertama dan 0% Waris NJOP S/D 2 Miliar

[caption id="attachment_376865" align="aligncenter" width="476"] BPHTB Untuk Sertifikasi Tanah [/caption] Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah) dibuat untuk mendukung Kebijakan Deregulasi Investasi dibidang Pertanahan yang menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III (ketiga) Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu melakukan dukungan untuk melakukan percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan warga Jakarta. (Download Pergub 193/2016) Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pembebasan 100% (seratus persen) atas BPHTB karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan 0% (nol persen) BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB terutang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dapat dimohonkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kewajiban pembayaran BPHTB yang lampau dan belum dilunasi sampai dengan tahun pajak pengajuan permohonan; b. untuk 1 (satu) objek tanah dan/atau bangunan 1 (satu) kali seumur hidup untuk masing-masing permohonan pembebasan dan pengenaan dan dihuni Wajib Pajak Orang Pribadi; dan c. diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah paling sedikit selama 2 (dua} tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah. Untuk dapat melakukan Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud serta Pengenaan sebesar 0% (BPHTB Waris) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan formal dan materiil ke kantor UPPD Kecamatan yang akan memeriksa kelengkapan dan penelitian dokumen permohonan Wajib Pajak. Dalam hal setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan formal dan materiil permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud terpenuhi, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan Keputusan Pembebasan BPHTB dan dilakukan validasi pengesahan pada SSPD BPHTB. Pemindahan atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan pembayaran BPHTB dapat diberikan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini. Dalam hal dikemudian hari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB terdapat temuan yang berakibat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini, maka pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dapat dibatalkan dan BPHTB terutang. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu sejak 21 Oktober 2016. (Phn/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Panduan Persyaratan Bagi Tamu Daerah ke BPRD DKI
13 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Panduan Persyaratan Bagi Tamu Daerah ke BPRD DKI

[caption id="attachment_377581" align="aligncenter" width="450"] Ilustrasi Kunjungan Kerja ke BPRD DKI[/caption] Kunjungan kerja atau study banding antar instansi Pemerintah adalah sangat diperlukan, selain dapat saling mempelajari tata cara kerja dan kemajuan antar instansi secara langsung, berinteraksi dan berdiskusi, meminta data dan literatur, juga dapat saling berkenalan dan bersilaturahmi dalam rangka koordinasi guna saling menambah pengetahuan dan informasi yang diperlukan bagi kepentingan organsasi. Ada baiknya kunjungan kerja tidak bersifat mendadak sehingga kami di BPRD DKI dapat menyiapkan materi dan pendamping yang tepat sesuai substansi materi yang dtanyakan, selain mengatur waktu apabila ada kunjungan tamu yang bersamaan waktunya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan Tamu serta dalam rangka tertib administrasi mengenai Penerimaan Tamu Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 17 Tahun 2017 bagi kunjungan tamu daerah. Sesuai dengan Surat Edaran Sekda tersebut, apabila ingin berkunjung ke BPRD DKI Jakarta harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. Tamu yang akan berkunjung ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terlebih dahulu menyampaikan surat secara resmi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan melampirkan rencana kunjungan meliputi: 1) Maksud; 2) Tujuan; 3) Jangka waktu; 4) Daftar delegasi; dan 5) Materi pertanyaan. b. Tamu yang berkunjung dapat difasilitasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD/UKPD. [caption id="attachment_377582" align="aligncenter" width="450"] Ilustrasi penayangan paparan berdasarkan materi pertanyaan[/caption] Untuk penyelesaian administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tamu dilakukan dengan ketentuan SPPD tamu ditandatangani setelah memenuhi kelengkapan dokumen antara lain Surat permohonan kunjungan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD/UKPD dan dilengkapi Surat tugas perjalanan dinas dan Bukti kehadiran. Penandatanganan SPPD tamu Kepala SKPD/UKPD diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD terkait atau pejabat yang ditunjuk. Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan tertib administrasi, dan diharapkan tidak mengurangi makna maksud dan tujuan dari kunjungan kerja tamu daerah ke BPRD DKI Jakarta, yang akan kami terima dengan senang hati. Untuk lebih jelasnya, dapat menghubungi kami sebelumnya dibawah ini: Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas BPRD) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 10 email: upt.humasdpp@gmail.com Telp: (021) 3865580-85 ext 5036 & 5037 dan (021) 3865629 Faximile: (021) 3865765 Facebook: https://www.facebook.com/BPRDJakarta Website: https://bprd.jakarta.go.id Twitter: https://twitter.com/humaspajakjkt Instagram: https://www.instagram.com/humaspajakjakarta/ Pinterest: Pinterset.Com/Humas Pajak Jakarta Google+: Google+/Humas Pajak Jakarta Youtube: Youtube/Humas Pajak Jakarta (Humas Pajak Jakarta/Phn)

Selengkapnya
Senam BPRD Maret 2016
10 Mar 2017
Pelayanan Terpadu

Senam BPRD Maret 2016

[caption id="attachment_377569" align="alignleft" width="1600"] Instruktur memandu jalannya senam bersama[/caption] Kegiatan Senam Bersama bulanan dilakukan secara rutin setiap bulan, sebagai Panitia Penyelenggara kali ini adalah dari Suban Jakarta Pusat dan UPPRD di Wilayah Jakarta Pusat yakni UPPRD Senen, Menteng, Gambir, Johar Baru, Sawah Besar, Cempaka Putih, Kemayoran dan Johar Baru (10/3). Senam Bulanan Bersama Pegawai BPRD dilakukan untuk meningkatkan keakraban dan kebersamaan sekaligus menjaga kebugaran. Pesan Bapak Kaban, Pegawai BPRD harus menjadi ASN yang Profesional, Pegawai yang netral dan bekerja secara cepat, iklash, tuntas. Suasana Kebersamaan juga harus dilakukan oleh pimpinan unit di masing-masing kantor setiap harinya, agar kompak bekerja baik secara formil dalam tugas maupun secara informil seperti sering makan bersama. Didalam Teori X dan Teori Y, Douglas McGregor mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep ini terkenal dengan menggunakan asumsi sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter dan sebaliknya, seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Untuk kriteria karyawan yang memiliki tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah, sebaliknya karyawan yang memiliki tipe teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Tipe Y ini adalah tipe yang sudah menyadari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Disisi lain pegawai sebagai manusia juga harus meningkatkan kapasitasnya. Menurut Teori Abraham Maslow kebutuhan dasar atau fisiologis, keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri harus dipastikan dapat dipenuhi setiap pegawai sehingga dapat bekerja dengan nyaman dan pasti. [caption id="attachment_377571" align="aligncenter" width="450"] Piramida Teori Maslow[/caption] Acara Senam dipandu oleh Instruktur Senam yang berpengalaman, setelah pengarahan Kaban acara dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama dan dan pembagian Doorprize (tentatif). [caption id="attachment_377570" align="alignleft" width="1600"] Kepala BPRD DKI Edi Sumantri memberikan arahan dan motivasi pegawai[/caption] Sesuai Surat Edaran Kepala Badan, Senam Bulanan Bersama selalu dilaksanakan pada setiap hari Jumat kedua mulai jam 06,00 WIB s.d selesai, di Lapangan Parkir Gedung Abdul Muis. Untuk senam bersama dengan Unit yang berkantor di Gedung Teknis Abdul Muis akan dilakukan kepanitiaan secara bergilir. (Humas Pajak Jakarta/Phn)

Selengkapnya
×