background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Serah Terima dan Transfer Knowledge Fiscal Cadasater
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Serah Terima dan Transfer Knowledge Fiscal Cadasater

[caption id="attachment_377564" align="aligncenter" width="450"] Serah Terima dan Transfer Knowledge Fiscal Cadasater dari ADB ke BPRD DKI[/caption] Provinsi DKI Jakarta adalah daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan hanya mengandalkan pendapatan dari sektor jasa. Sejak tahun 2014 Asia Development Bank atau ADB berusaha membantu Dinas Pajak DKI dalam mengintensifkan pajak daerah dengan upaya pemetaan atau pendataan zona basis pajak. Setelah selesai dilakukan pemetaan atau pendataan fiscal cadaster maka hasil kerja ADB diserahterimakan secara resmi kepada BPRD DKI sebagai pengguna pada hari Kamis, 9 Maret 2017 di Timor Room, Hotel Borobudur. Bagi BPN kegunaan pemetaan adalah untuk asas legalitas dalam pensertifikatan, sedangkan bagi Badan Pajak adalah melihat potensi pajak daerah seperti data PBB, BPHTB, Pajak Hotel/rumah kos, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan seterusnya. Untuk lebih mengintesifkan pemetaan atau pendataan maka dipilihlah enam (6) objek amatan daerah Kelurahan yang merupakan objek potensial atau blue chip. Beda daerah tentu beda potensi pajaknya, salah satu potensi yang bisa dilihat adalah dari tax ratio Pajak PBB-nya. Sistem Pendataan Fiscal Cadaster yang dibantu oleh Bidang Ekonomi ADB adalah non APBD dan melakukan pendataan elektronik melalui penggunaan admin langsung melalui Tablet ditempat, tidak menggunakan formulir atau input formulir dibantu pula dengan penggunaan visual dari Drone di udara. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Edi Sumantri menyambut baik bantuan kerjasama untuk kemajuan pajak daerah di Jakarta dengan ADB yang telah membuatkan data fiscal cadaster atau telaahan pemetaan data potensi Pajak Daerah. [caption id="attachment_377565" align="aligncenter" width="450"] Perwakilan ADB dan BPRD berfoto bersama[/caption] Hasil dari fiscal cadaster nanti akan dikonfirmasi dengan data potensi yang dimiliki BPRD agar lebih akurat dalam menghitung potensi real yang bisa menjadi pendapatan pajak daerah. Target Pajak Daerah meningkat terus, dari tahun 2016 sekitar Rp. 33 T di tahun 2017 menjadi Rp. 35 T hal ini tentu memerlukan berbagai terobosan dalam pencapaian target. BPRD memiliki 4 program prioritas di tahun 2017, salah sataunya melalui fiscal cadaster yang menghasilkan peta perpajakan daerah secara digital. Penegakan aturan atau law enforcement, revisi tarif pajak dan tax clearance melalui screening perizinan juga diharapkan memberikan dampak besar bagi penerimaan. BPRD mempunyai tekad “menjadi One Team-One Dream” sehingga harus lebih solid seiring perubahan bentuk organisasi baru dan berupaya menjadi “center of excellence” percontohan bagi Badan Penerimaan Daerah lain. [caption id="attachment_377566" align="aligncenter" width="450"] Kepala BPRD Edi Sumantri memberikan arahan[/caption] Harapan dari Kepala BPRD dimasa depan dalam kerjasama dengan ADB adalah agar ADB dapat membantu menganalisa dan memberikan masukan bagi revisi perubahan Undang-undang Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, analisa perubahan tarif PKB dan BBN-KB, analisa pengenaan BPHTB melalui proses PPJB bukan AJB, dan analisa serta studi banding pengenaan tarif parkir berdasarkan pendekatan retribusi parkir melalui PKB dan pengenaan tarif parkir berdasarkan waktu serta zonasi lokasi. Acara Serah Terima dan Transfer Knowledge Fiscal Cadasater dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara antara ADB dan BPRD, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan pihak BPRD yang hadir. Selanjutnya dilakukan pendalaman materi pendataan dengan OC atau Operator Consult dari perwakilan UPPRD yang hadir melalui kegiatan group discussion. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377558" align="alignleft" width="450"] Diskusi hasil Fiscal Cadaster[/caption]

Selengkapnya
BPRD Giatkan PBB Untuk Pembangunan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

BPRD Giatkan PBB Untuk Pembangunan

[caption id="attachment_377549" align="aligncenter" width="450"]

Selengkapnya
UPPRD Kepulauan Seribu Sosialisasikan Pergub BPHTB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPRD Kepulauan Seribu Sosialisasikan Pergub BPHTB

[caption id="attachment_377538" align="aligncenter" width="350"] Sosialisasi PBB dan BPHTB untuk Warga Kelurahan Pulau Panggang[/caption] Dalam rangka sertifikasi tanah melalui program Prona, Warga Pulau Panggang diberikan sosialisasi tentang BPHTB dan PBB-P2 pada hari Senin, tanggal 6/3 di Balai Warga Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Warga Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (KSU) diberikan sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah). BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah serta Pemberian Hak Baru karena kelanjutan pelepasan hak. [caption id="attachment_377539" align="aligncenter" width="350"] Sosialisasi diberikan oleh Unit Penyuluhan BPRD dan Lurah Pulau Panggang[/caption] Untuk dapat melakukan Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud serta Pengenaan sebesar 0% (BPHTB Waris) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan formil dan materiil ke kantor UPPRD Kecamatan yang akan memeriksa kelengkapan dan penelitian dokumen permohonan Wajib Pajak. Di Kepulauan Seribu, Camat berfungsi pula sebagai Pejabat PPAT. Kantor UPPRD Kepulauan Seribu siap untuk menangani permohonan Wajib Pajak baik dalam hal pelayanan BPHTB maupun pelayanan PBB-P2 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pembebasan BPHTB juga diberikan melauli Pergub 103/2011 bahwa WP orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (Prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dapat diberikan pembebasan sebesar 75% dari BPHTB yang harus dibayar. Pihak Kelurahan Pulau Panggang memfasilitasi pengurusan setifikat Prona dan UPPRD Kepulauan Seribu akan membantu dalam pendaftaran objek dan mutasi PBB-P2 dari Warga yang mengikuti kegiatan tersebut. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377541" align="alignleft" width="350"] Warga Kelurahan Pulau Panggang mengikuti sosialisasi BPTHB dan PBB[/caption] [caption id="attachment_377540" align="alignleft" width="350"] Kantor UPPRD Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu[/caption]

Selengkapnya
Gubernur Resmi Menyampaikan SPPT PBB-P2 2017
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Gubernur Resmi Menyampaikan SPPT PBB-P2 2017

[caption id="attachment_377528" align="alignleft" width="350"] Penyampaian SPPT PBB-P2 2017 secara simbolis diserahkan oleh Gubernur[/caption] Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2017 direncanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, jam: 08.30 bertempat di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan proses lanjutan dari pemungutan pajak PBB setelah SPPT ditetapkan dan dicetak oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan acara simbolis penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2017 merupakan salah satu bentuk strategi awal dari rangkaian proses penagihan PBB-P2 dengan memprioritaskan pendekatan persuasif kepada wajib pajak potensial berupa penyerahan secara simbolis SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak guna terwujudnya pencapaian penerimaan. Pada acara tersebut, Gubernur menyerahkan secara simbolis SPPT PBB-P2 sebanyak 100 (seratus) SPPT dengan jumlah ketetapan sebesar Rp. 1 Triliun, berlanjut terus kepada Wajib Pajak PBB-P2 lainnya. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja keras untuk pencapaian Target Penerimaan PBB-P2. Di tahun 2016 penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 7,02 Triliun (98,89%) dari target tahun 2016 sebesar Rp. 7,1 Triliun, dengan jumlah objek pajak yang melakukan pembayaran sebanyak 594.086 dan 810.253 objek pajak yang mendapat pembebasan atau mempunyai ketetapan dibawah Rp. 1 Milyar yang dibebaskan. Target PBB-P2 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp. 7,1 Triliun menjadi 7,7 Triliun di tahun 2017 dan target penerimaan Pajak Daerah meningkat, dari Rp. 33,1 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp. 35.2 Triliun pada tahun 2017. [caption id="attachment_377529" align="alignright" width="350"] SPPT PBB-P2 2017 telah diserahkan[/caption] Pembayaran PBB saat ini lebih dititikberatkan kepada masyarakat mampu yang mempunyai nilai NJOP diatas Rp. 1 Milyar. Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan PBB dengan NJOP dibawah Rp. 1 Milyar sebanyak 1,1 juta SPPT dan hal ini memperoleh respon positif masyarakat. Sebelumnya, melalui Peraturan Gubernur, sudah diberikan pengurangan PBB kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu atau terkena bencana alam, Rumah Sakit swasta dan Sekolah Swasta dan juga bagi Veteran, Purnawirawan dan Pensiunan PNS. Melalui Pergub lainnya, Gubernur juga memberikan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi piutang PBB tahun terdahulu sebelum dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sukses pembangunan Jakarta menjadi tugas dan kewajiban kita bersama sehingga partisipasi masyarakat atau Badan Usaha diharapkan dalam memberikan kontribusi dengan membayar Pajak Daerah. Untuk membantu masyarakat, sejak tahun 2106, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan pengenaan sebesar 0% bagi BPHTB Waris atau Hibah Wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Milyar dan pembebasan BPHTB NJOP dibawah Rp. 2 Milyar. [caption id="attachment_377530" align="alignleft" width="350"] Gubernur dan Kepala BPRD DKI memberikan keterangan Pers[/caption] Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengharapkan kedepannya dapat dirumuskan regulasi yang mendukung secara penuh kegiatan pengelolaan Pajak Daerah, serta Penguatan Law Enforcement-nya agar pemungutan Pajak Daerah menjadi jauh lebih optimal. Untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, selain meningkatkan kualitas dan integritas SDM Petugas Pajak, diharapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan seperti penggunaan teknologi informasi. Gubernur pada acara ini memberikan apresiasi kepada penerima SPPT PBB-P2 dengan memberikan piagam penghargaan karena menjadi panutan bagi masyarakat Jakarta dalam melakukan pembayaran PBB-P2 yang sebagian dilakukan di acara tersebut, termasuk para Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang ikut serta berpatisipasi membayar PBB-nya. (Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta) [caption id="attachment_377534" align="alignleft" width="350"] Gubernur turut membayar Pajak PBB-P2 nya melalui ATM Bank DKI[/caption] [caption id="attachment_377531" align="aligncenter" width="350"] Suasana Tamu dan Undangan yang hadir[/caption]

Selengkapnya
Potensi PAD dan BPHTB dilihat Kediri
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Potensi PAD dan BPHTB dilihat Kediri

[caption id="attachment_377524" align="aligncenter" width="400"] Kunjungan DPRD Kota Kediri[/caption] DPRD Kabupaten Kediri lakukan kunjungan kerja ke BPRD Provinsi DKI Jakarta guna mempelajari potensi Penerimaan Pajak Daerah (PAD) dan permasalahan seputar BPHTB (Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan) di Jakarta. (13/2). Kepala Satuan Layanan Informasi memberikan penjelasan atas pemungutan Pajak dan Retribusi di Jakarta khususnya mengenai topik bahasan yakni penjelasan terhadap Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010 tentang BPHTB, gambaran upaya yang telah dilakukan BPRD dalam rangka melakukan penagihan tunggakan pajak, penjelasan mengenai system online pajak daerah dalam pemungutan PAD dan BPHTB dan penyampaian informasi kepada anggota DPRD tentang revisi Perda BPHTB yang sedang dilakukan. Perwakilan dari Bidang Renbang, Bidang Tipda serta UPPRD Menteng juga memberikan gambaran tentang pemungutan BPHTB di Jakarta. Tata cara pemungutan BPHTB dilakukan oleh UPPRD berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang KUPD. Dalam waktu dekat ini BPRD DKI Jakarta akan melakukan kerjasama dengan BPN Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan integrasi sistem pemungutan BPHTB dengan Sistem sertifikasi tanah. Muatan materi perubahan Perda BPHTB berisi antara lain : 1. Pengenaan PPJB sebagai dasar pengenaan BPHTB karena jual beli tanah dan/atau bangunan. 2. Perubahan tarif BPHTB untuk mendukung program pemerintah pusat berupa pengenaan tarif BPHTB sebesar 1 % bagi perusahaan yang mengelola DlRE. 3. Perubahan tarif BPHTB dari 5% menjadi 2.5% untuk menyesuaikan tariff PPH sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2016. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig) [caption id="attachment_377525" align="aligncenter" width="400"] Kasatpel Layanan Informasi memberikan paparan[/caption]

Selengkapnya
×