background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
RESMI, BBN-KB PERTAMA DKI JAKARTA NAIK MENJADI 12,5%
1 year ago
Pelayanan Terpadu

RESMI, BBN-KB PERTAMA DKI JAKARTA NAIK MENJADI 12,5%

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor (KB). BBN-KB DKI Jakarta naik menjadi  12,5% dari tarif sebelumnya 10%. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 itu ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 November dan diundangkan di Jakarta pada 11 November 2019. Ada beberapa peraturan di Perda No. 9 Tahun 2009 yang diubah. Antara lain yang mengatur soal tarif BBN kendaraan bermotor. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). Berserta lapor jual kendaraan melalui pajak online jakarta. Sebelumnya, dalam peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, BBN kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% untuk penyerahan pertama. Sementara untuk penyerahan kedua dan seterusnya masih sama, yaitu 1%. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, BBN kendaraan bermotor DKI Jakarta mulai naik menjadi 12,5% pada 11 Desember 2019. Berikut link Peraturan Daerah DKI Jakarta file

Selengkapnya
Peraturan PPJB atas BPHTB DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Peraturan PPJB atas BPHTB DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengundangkan regulasi agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) penjualan properti digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur No 117/2019 tentang BPHTB atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang resmi diundangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 29 Oktober 2019. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan bahwa aturan ini dibuat demi mengatasi jebloknya realisasi BPHTB pada tahun ini yang baru 39,2%, yakni Rp3,7 triliun dari target Rp9,5 triliun dan diproyeksi tak akan terealisasi hingga akhir tahun. Selain itu, sebelumnya Faisal menjelaskan bahwa dasar pengenaan BPHTB yang lama, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) memiliki kelemahan. Terutama, terkait penjualan apartemen di Ibu Kota yang kebanyakan hanya mengandalkan PPJB, kemudian dijual kembali sebelum lunas dan mendapat AJB. Oleh sebab itu, DPRD telah menelaah putusan Mahkamah Agung, di mana PPJB dimungkinkan menjadi dasar pengenaan bea. "Mengantisipasi banyaknya PPJB yang dilakukan, sehingga diperlukan fasilitas kepastian hukum pemungutan BPHTB sebagai kredit pajak untuk mencegah penghindaran pajak," ungkap Faisal kepada Bisnis, Rabu (6/11/2019). Nantinya, setiap orang atau badan yang melakukan PPJB dengan memasukan BPHTB sebagai komponen pada harga transaksi, wajib menyetorkan BPHTB kepada Pemprov DKI. Perolehan hak meliputi rumah umum milik dan rumah komersial milik yang berbentuk rumah tinggal, rumah deret dan rumah susun, baik rumah susun hunian atau bukan hunian. Namun, BPHTB yang berdasarkan PPJB oleh penjual memiliki persyaratan. Pertama, obyek PPJB telah selesai dibangun, BPHTB menjadi komponen harga transaksi, dan pembeli telah membayar lunas uang muka, atau telah selesai memenuhi pembayaran objek PPJB. "BPHTB disetor oleh penjual sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya PPJB atau serah terima kunci dari penjual pada pembeli. Tarif, cara, perhitungan, dan sistem prosedur penyetoran berpedoman pada peraturan dan perundangan mengenai BPHTB ini," ujarnya. "Penyetoran BPHTB menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah [SPPD], hal ini diakui sebagai kredit pajak daerah dan menjadi hak dari pembeli yang wajib diperhitungkan pada saat penandatanganan AJB," tambahnya. PPJB statusnya naik menjadi AJB, maka BPHTB yang di bayar dihitung berdasarkan nilai perolehan sesuai ketentuan perundangan dengan memperhitungkan BPHTB yang disetorkan sebagai kredit pajak daerah. Nantinya, besaran BPHTB yang dibayarkan wajib pajak pemilik properti pun bisa ditarik kembali apabila pembeli ingin menjual asetnya kembali sebelum mendapat AJB, "Tapi restitusi atau kompensasi hanya dapat diproses selama PPJB belum meningkat menjadi AJB," ungkap Faisal.   Berikut link Peraturan PPJB atas BPHTB File

Selengkapnya
×