background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penerapan Online Sistem Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
13 Sep 2019
Pelayanan Terpadu

Penerapan Online Sistem Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta - Dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah Badan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerapkan TAX Online Sistem of Jakarta (Toska) yang bekerja sama antara BPRD dengan Bank DKI dan sejumlah bank lain. Aplikasi tersebut monitoring pembayaran serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik (E-SSPD) secara real time dan terintegrasi bagi pemerintah maupun Wajib Pajak (WP) dimana kegiatan ini pelaporan pajak daerah dapat diketahui secara cepat dan besaran dana yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan pelaporan tersebut. BPRD Jakarta menargetkan sebanyak 12.000 wajib pajak (WP) hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir di Ibukota, menerapkan online system pelaporan pajak daerah. Sistem pelaporan pajak online berupa perangkat lunak atau software ini terinstal dari komputer pembayaran wajib pajak yang terkoneksi ke dalam sistem di kantor BPRD DKI Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini sudah dilakukan pada awal Agustus 2019 dan diterapkan bulan September 2019. Melalui aplikasi ini, wajib pajak bisa langsung memasukan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) di alamat, https://toska.bankdki.co.id dan ditempelkan Stiker dengan bertulisan Online Sistem. (Humaspajakjakarta)

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB di Wilayah Jakarta Barat dan Utara
06 Sep 2019
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB di Wilayah Jakarta Barat dan Utara

[caption id="attachment_380048" align="aligncenter" width="600"] Pembayaran PBB di Pekan Panutan Wilayah Jakarta Barat[/caption] Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah menggelar kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perekotaan (P2) tahun 2019, tingkat kota. Pekan Panutan PBB-P2 yang digelar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak (WP). Selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak PBB-P2 khususnya bagi wajib pajak agar membayar segera melaksanakan kewajibannya. Kaban (Kepala Badan) Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pekan panutan pajak yang digelar di Jakarta Barat dalam rangka meningkatkan kesadaran warga untuk membayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) tepat waktu. “Target penetapan PBB P2 Jakarta Barat tahun 2019 sebesar Rp 1,4 triliun dari total Rp 9,56 triliun. Kami mengapreasi atas kehadiran Wajib Pajak pada pekan panutan pajak untuk membayarkan kewajibannya,” ujar Faisal, Kamis (5/9). [caption id="attachment_380052" align="alignleft" width="400"] Bapak Faisal Syafruddin Kepala BPRD dan Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi memberikan penghargaan kepada WP Patuh[/caption] Kaban BPRD juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Wali Kota, camat dan lurah se-Jakarta Barat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. “Pajak daerah yang disetorkan oleh warga akan dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan prasarana sarana, transportasi, kesehatan dan pendidikan dan sebagainya,” paparnya. [caption id="attachment_380050" align="alignleft" width="400"] Pemasangan dan Peninjauan Lokasi Online System di Restoran Mall Lippo Kembangan[/caption] Setelah acara Kaban BPRD dan Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi mengadakan peninjauan ke Mall Lippo Kembangan untuk memonitor sistem pelaporan pajak online berupa perangkat lunak atau software yang terinstal dari komputer pembayaran wajib pajak restoran yang terkoneksi ke dalam sistem di kantor BPRD DKI Jakarta. "Kami menargetkan sekitar 12.000 wajib pajak akan terkoneksi pelaporan pajak daerah secara cepat dan riil hingga tahun ini. Total setiap lima wilayah kota di Jakarta telah menerapkan online system ini,” ujar Bapak Faisal Syafruddin. Bapak Faisal menegaskan, wajib pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir yang menolak menerapkan online system pelaporan pajak daerah akan dikenakan sanksi tegas. "Sanksi tegas bagi wajib pajak yang menolak berupa pencabutan izin usaha. Bahkan, siapapun yang merusak akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yakni pidana maupun perdata," tegas Faisal Syafruddin. Sementara itu, Kasudin BPRD Jakarta Barat, Hendarto menambahkan, pihaknya menargetkan sebanyak 834 wajib pajak akan menerapkan online system pelaporan pajak hingga akhir 2019. "Sebelumnya, sebanyak 998 wajib pajak restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir juga telah menerapkan online system pajak daerah bekerja sama dengan BRI dan alat E-Post," kata Hendarto. [caption id="attachment_380051" align="aligncenter" width="600"] Bapak Walikota Jakarta Utara memberikan ucapan selamat kepada Wajib Pajak Patuh[/caption] Sehari sebelumnya Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dalam kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2019 kepada Wajib Pajak di Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada hari Rabu, 04 September 2019. Menjelang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang jatuh pada tanggal 16 September 2019 Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu memberikan penghargaan dimana para Wajib Pajak membayar tepat pada waktu dan selalu taat pada PBB-P2. Pemberian penghargaan untuk Wajib Pajak taat pembayaran PBB-P2 diberikan langsung oleh Walikota Jakarta Utara Bapak Sigit Wijatmoko dan Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad serta Plh. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi dan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Bapak Cecep Suryana. Tidak hanya dalam kegiatan memberikan penghargaan, Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Bapak Cecep Suryana juga memberikan informasi seputar PBB-P2. Pada acara tersebut disediakan booth bagi pelayanan pembayaran PBB-P2 untuk Wajib Pajak yang telah bekerjasama dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menerima pembayaran PBB-P2. Acara dilakukan di Kantor Walikota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. (HP)

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB Wilayah Jakarta Selatan
04 Sep 2019
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB Wilayah Jakarta Selatan

[caption id="attachment_380041" align="aligncenter" width="600"] Pekan Panutan PBB wilayah Jakarta Selatan[/caption] Dalam menjalankan pembangunan di berbagai sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Jakarta merupakan Kota Jasa dan tidak memiliki sumber daya alam, untuk itu Pendapatan Asli daerah atau PAD yang didapatkan banyak berharap dari sektor pajak untuk membiayaai pembangunan seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Transportasi Publik, Rumah Susun, Penanganan Banjir, dan masih banyak lagi. Secara umum sektor Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta didapat dari 13 jenis pajak, yaitu: PKB, BBNKB, PBBKB, PAT, Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, PPJ, Parkir, BPHTB, PBB dan Pajak Rokok. Pelaksanaan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan turut mengundang 260 Wajib Pajak (WP). Kegiatan yang dibuka secara resmi pelaksanaannya oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali tersebut turut dihadiri mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sebagai salah satu WP teladan penerima penghargaan. Walikota Jakarta Selatan Marullah mengatakan pihaknya mengapresiasi segenap Wajib Pajak perorangan dan perusahaan yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun 2019 sebelum jatuh tempo pada 16 September mendatang. "Hal ini merupakan keteladanan yang patut kami hargai. Sebab, sebagaimana diketahui PBB-P2 memberikan kontribusi besar untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat," ujarnya, Rabu (4/9). Marullah menjelaskan, target penerimaan PBB-P2 di Jakarta Selatan mencapai Rp 3,457 triliun. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan kesadaran segenap Wajib Pajak untuk mencapai target itu. "Kami berharap Wajib Pajak yang kami undang hari ini dapat memahami posisi dan peranannya dengan kesadaran penuh menjadi pelopor pemenuhan kewajiban pajak," tandasnya. [caption id="attachment_380042" align="aligncenter" width="600"] Para Wajib Pajak yang datang ke Pekan Panutan PBB wilayah Jakarta Selatan[/caption] Pelaksanaan acara Pekan Panutan PBB-P2 tahun 2019 adalah wujud kepedulian dari para wajib pajak PBB-P2 untuk dapat membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo pada tanggal 16 September 2019 sehingga penerimaan PBB-P2 d Jakarta tercapai. Pada saat itu para Wajib Pajak potensial dan tokoh masyarakat diundang untuk dapat membayar kewajiban PBB-nya sebelum jatuh tempo dan diharapkan hal pembayaran tersebut dapat memberikan contoh bagi masyarakat Jakarta. Pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 tahun 2017 dilaksanakan di lima wilayah kota dan dipimpin langsung oleh Bapak Walikota masing-masing wilayah. (HP). [caption id="attachment_380043" align="alignleft" width="600"] Wajib Pajak membayar PBB di loket Bank yang sudah disediakan[/caption]

Selengkapnya
Pekan PBB di Wilayah Kecamatan Kemayoran
02 Sep 2019
Pelayanan Terpadu

Pekan PBB di Wilayah Kecamatan Kemayoran

[caption id="attachment_380016" align="aligncenter" width="600"] Pekan Panutan PBB wilayah Kecamatan Kemayoran[/caption] Untuk mewujudkan Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua, tentunya sangat memerlukan sumber pembiayaan yang memadahi, salah satunya dari penerimaan Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai saat ini masih menjadi sumber utama penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kemayoran. Untuk tahun 2019 target PBB ditetapkan sebesar Rp 124 Milyar atau sebesar 38,15% dari total target Pajak Daerah Kemayoran sebesar Rp. 325 M. Capaian penerimaan PBB-P2 hingga saat ini baru sebesar Rp. 45,7 M atau 36,77% dari target yang ada. Dalam Kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Wilayah Kemayoran ini telah diundang sebanyak +/- 100 Wajib Pajak potensial di wilayah Kemayoran. Ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penerimaan PBB-P2 sebelum jatuh tempo tanggal 16 September 2019. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 tepat waktu dan bisa menjadi panutan untuk Wajib Pajak yang lainnya untuk menyegerakan pembayaran PBB-nya. [caption id="attachment_380018" align="aligncenter" width="400"] Bapak Perwana Auliant Kepala UPPRD Kemayoran memberikan penjelasan tentang Pekan Panutan PBB-P2 di Wilayah Kecamatan Kemayoran[/caption] Selain menyelenggarakan Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2, upaya-upaya lain juga terus dilakukan untuk pelampauan target penerimaan pajak, diantaranya pemasangan stiker bagi objek yang menunggak pajak, bekerjasama dengan para stakeholder baik tingkat Walikota hingga Kelurahan dibantu Para Ketua RW/RT untuk door to door melakukan penagihan pajak. Pada tahun 2019 ini Gubernur telah mengeluarkan Pergub 42 Tahun 2019, dimana bagi para Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kepedidikan Perguruan Tinggi, Veteran RI, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubenur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/Polri dan Pensiunan PNS diberikan pembebasn dari pengenaan PBB-P2. Di Wilayah Kemayoran hingga saat ini telah diberikan pembebasan PBB-P2 sebanyak 425 Wajib Pajak dengan ketetapan sebesar Rp. 2.031.748.913,- Ini merupakan kebijakan Gubernur untuk meringankan beban warga Jakarta yang telah berjasa bagi negara, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Dengan segala upaya-upaya yang dilakukan dan sinergi dengan para Stakeholder, optimis target penerimaan PBB-P2 di wilayah Kemayoran dapat terlampaui.

Selengkapnya
×